MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap rencana revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, membawa perubahan yang baik dari segi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Konsep pemerataan pembangunan ‘Membangun Desa Menata Kota’ dinilai akan mampu membangkitkan gairah perekonomian hingga ke daerah pelosok.

Hal itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah sesaat sebelum membuka pertemuan diskusi Uji Sahih RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Senin (14/6), oleh Komite I DPD RIn

Hadir di antaranya sejumlah senator dari Komite I Djafar Alkatiri (Wakil Ketua I Komite I), Fernando Sinaga (Ketua Timja RUU Perubahan UU Desa), Badikenita Sitepu (Mewakili Senator asal Sumut), Rektor USU Dr Muryanto Amin, para Tokoh Adat, Tokoh Agama serta anggota DPD RI lainnya.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa Sumut saat ini tengah menargetkan visi ‘Membangun Desa Menata Kota’ dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dari kawasan pedesaan. Mengingat ada 5.417 desa di Sumut yang kini pengelolaannya belum sepenuhnya bisa maksimal karena beberapa hal. Meskipun potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan cukup baik.

“Belum semuanya (desa) mampu mandiri. Saat ini memang dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Namun tidak sedikit yang pengelolaannya belum sesuai harapan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa itu sendiri,” kata Wagub.

Adapun beberapa kendala efektivitas pengelolaan yang perlu diperbaiki melalui RUU (Revisi) Desa dimaksud, lanjut Wagub, seperti kawasan pedesaan yang lokasinya jauh dari ibukota dan yang kesulitan akses jalan (infrastruktur). Karenanya sangat diharapkan RUU desa setelah direvisi nantinya, mampu membawa pemerataan pembangunan di tempat-tempat terpencil.

“Apalagi kita tahu, di masa pandemi Covid-19 ini, bisnis yang kuat bertahan adalah pertanian dan peternakan yang potensinya ada di desa. Begitu juga dengan banyaknya potensi wisata di Sumut, kami berharap dengan diskusi ini bisa bermanfaat dan akhirnya apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat dicapai dengan baik,” kata Musa Rajekshah.

Sementara, Wakil Ketua I Komite I DPD RI Djafar Alkatiri menyampaikan bahwa Uji Sahih RUU Nomor 4/2014 tentang Desa, adalah usulan dari lembaga ini sebagai bentuk perhatian dan komitmen mereka dalam melaksanakan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan baik. Karena itu, dibentuk tim kerja (Timja) dengan harapan bisa membaga kebaikan baik desa. “Kami telah memuat gagasan-gagasan baru demi kepentingan penguatan desa, baik secara politik, ekonomi dan budaya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Rektor USU Muryanto Amin menjelaskan pentingnya duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal membagi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari anggaran yang sudah dialokasikan ke APBDes maupun Alokasi Dana Desa. Sebab desa sebagai ujung tombak dari proses perjalanan masyarakat Indonesia, harusnya mendapat porsi lebih besar dibanding perkotaan, baik peningkatan kapasitas SDM maupun infrastruktur.

“Jika konsentrasi di perkotaan, saya kita akan terjadi banyak kesenjangan antara kota dan desa. Misalnya dari tiga kategori desa wisata, ada desa wisata mandiri, persiapan dan pemula. Bagaimana mendorongnya agar menjadi lebih baik dengan sosialisasi secara massif. Karena itu pentingnya BUMDes dalam mengelolanya,” jelas Muryanto.

Dengan duduk bersama, lanjut Muryanto, pemerintah dapat menentukan skala prioritas pembangunan di desa. Sehingga peruntukannya lebih tepat dan penggunaannya lebih bermanfaat dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanan bisa berjalan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi hingga kini belum memberikan sinyal untuk memproses pembentukan tim seleksi eselon I ke Kementerian Dalam Negeri. Sementara waktu ini, Sekretaris DPRD Sumut, Afifi Lubis akan diusulkan menjadi penjabat (Pj) Sekdaprovsu sembari menunggu pejabat defenitif di posisi itu.

“Sesegera mungkin kita ajukan. Nanti kita akan tunggu petunjuk pak gubernur untuk tindaklanjut itu. Pastinya seperti itu, sedapat mungkin, segera mungkin,” kata Kepala BKD Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution menjawab Sumut Pos, Senin (14/6).

Diakui dia, Gubernur Edy telah mengajukan satu nama pejabat eselon II Pemprov Sumut ke Mendagri untuk ditunjuk sebagai Pj Sekdaprovsu. “Inikan kita ajukan ke Mendagri untuk Pj Sekdanya. Sementara menunggu Pj, Plt kan Pak Afifi Lubis. Sudah diusulkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Afifi juga telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprovsu menggantikan R Sabrina yang pada 31 Mei lalu, resmi terakhir bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Tetap satu nama, karena tidak ada konflik kepentingan di sini. Plt sekarang yang diajukan jadi Pj,” ungkap Faisal.

Menurutnya lagi, pengusulan nama Pj Sekdaprovsu itu juga sudah didaftarkan dan hanya menunggu waktu pengesahan dari Mendagri. “Kalau di Mendagri itu ada sebutannya unit layanan, kita masukkan di aplikasi, jadi itu tetap beproses. Dari unit lanyanan itu keluar. Nanti keluar Pj-nya dan Pj akan langsung menjalankan tugas,” ujarnya.

Afifi Lubis adalah sosok yang tidak asing lagi di jajaran ASN Pemprov Sumut. Sebelum menjadi Sekwan dan Plt Sekdaprovsu, mantan wakil wali Kota Sibolga tersebut pernah menjabat sebagai Plt kepala BKD dan kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi warga Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Jalan mereka yang selama ini rusak, dipastikan Wali Kota Medan Bobby Nasution akan diperbaiki bulan depan.

Sebelum dilakukan perbaikan, jalan yang rusak akan ditimbun terlebih dahulu. Selain meminimalisir terjadinya kecelakaan, mencegah kerusakan semakin parah akibat digenangi air saat hujan deras turun.

Kepastian perbaikan Jalan Pancing I disampaikan Bobby Nasution saat melakukan peninjauan, Senin (14/6). “Insya Allah, perbaikan akan kita lakukan bulan depan (Juli). Jalan tidak diaspal, melainkan dicor agar tahan lebih lama. Sebab, jalan ini, sering dilintasi truk dengan tonase berat,” kata Bobby Nasution.

Penegasan ini disampaikan Bobby Nasution setelah mendengar keluhan warga sekitar. Akibat jalan rusak, tidak sedikit warga sekitar maupun pengendara kendaraan bermotor mengalami kecelakaan. “Bahkan, ada yang sampai meninggal dunia,” ungkap Sunarti (50), seorang warga sekitar.

Bobby pun menyampaikan rasa prihatinnya. Untuk itulah, perbaikan akan dilakukan secepatnya. “Sebelum kita beton, jalan lebih dahulu kita timbun. Jalan yang nanti beton sepanjang 1,1 km dengan kualitas yang baik. Pengerjaan rencananya 5 bulan,” jelasnya.

Usai pembetonan, Wali Kota mengatakan, OPD terkait akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan  yang ada di kawasan tersebut. Sebab, truk mereka sering melintas dengan sarat muatan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan. “Kita minta agar perusahaan yang ada ikut merawat jalan yang nanti selesai dibeton,” ungkapnya.

Selain meninjau jalan rusak, Bobby Nasution yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Medan Khairul Syahnan dan Kadis PU Kota Medan Zulfansyah selanjutnya meninjau drainase. Sebab, air selalu menggenangi jalan karena tidak ada saluran menuju drainase.

“Selain pembetonan jalan, saya minta agar Kadis PU dan Camat Medan Labuhan  untuk memperhatikan drainase. Jangan lagi, air tergenang di jalan. Sama saja jalan yang sudah dibeton jika terus tergenang air, akan rusak kembali,” tegasnya. 

Warga sekitar tampak gembira mendengar penjelasan Bobby Nasution. Sebab, kerusakan jalan sudah terjadi bertahun-tahun tanpa dilakukan perbaikan sekalipun. Warga pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bobby Nasution karena cepat tanggap dengan keluhan warga. “Terima kasih Pak Wali atas kepeduliannya. Kami berharap jalan secepatnya diperbaiki,” ungkap seorang pria paro baya berkulit sawo matang dan bertubuh sedikit tambun. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – RSU dr Pirngadi Medan yang diduga mengcovidkan bayi hingga meninggal lantaran tidak mendapatkan perawatan, bisa digugat secara hukum. Hal ini perlu ditempuh keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Demikian disampaikan pengamat hukum Kota Medan, Dr Redyanto Sidi SH MH kepada Sumut Pos, Senin (14/6).

“Adanya dugaan itu sebaiknya dibuktikan. Pihak keluarga dapat melakukan langkah hukum kepada RS (Pirngadi) termasuk mengajukan gugatan, untuk mendapatkan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi RS pelat merah inin

Menurut Redyanto, apabila merasa tidak melakukan hal sebagaimana yang disampaikan, maka dapat menjelaskannya kepada keluarga pasien. “Sesuai asas actori incumbit probatio, artinya siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya,” katanya.

Redyanto menambahkan, bila ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Pirngadi, dalam penanganan bayi tersebut, maka personalnya bisa turut pula digugat secara hukum. “Tergantung unsur-unsur dugaannya, tapi prinsipnya RS memiliki tanggung jawab untuk itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, bayi malang tersebut bukan hanya sempat ‘dicovidkan’ oleh pihak RS, tapi bayi tersebut juga meninggal setelah tidak mendapatkan perawatan dari pihak RSUD Pirngadi. Pasalnya, bayi yang didiagnosa tidak bisa buang air besar tersebut tidak jadi dioperasi oleh pihak RS dengan berbagai alasan, sehingga pihak keluarga terpaksa membawanya pulang dan merawatnya secara mandiri hingga meninggal dunia.

Annisa, orangtua bayi idak terima anak keduanya didiagnosis positif Covid-19. Apalagi, pemeriksaan rapid test terhadap tidak ada konfirmasi sebelumnya, tetapi dinyatakan reaktif. Sebab, sebelum dibawa ke RSUD dr Pirngadi Medan dinyatakan negatif Covid-19 usai dilakukan swab test di RS Stella Maris.

“Dokter bilang, ibu dari hasil rapid test anak ini bahwasanya reaktif Covid-19. Di situ puncaknya mulai kita ribut dengan rumah sakit, dari mana tempat anak saya Covid-19. Saya sebelum masuk rumah sakit itu (Pirngadi), pertama kali di RS Stella Maris dan anak saya di-swab dengan hasil negatif,” tulisnya.

Annisa merasa sangat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Terlebih, operasi anaknya batal dilakukan karena tidak ada stok selang infus untuk digunakan di pembuluh darah vena. “Para tim medis menjelaskan kepada saya, bahwasanya mohon maaf anak ibu tidak dilakukan operasinya karena infusnya tidak jalan secara normal karena bengkak dan obatnya tidak masuk ke dalam infus tersebut. Sebab kalau dioperasi itu infusnya harus jalan secara normal. Jadi, harus melalui (pembuluh darah) vena besar (di bagian dada) dengan menggunakan selang. Tapi, selang yang akan kita pakai lagi kosong stoknya,” terang dia.

Annisa pun kecewa dan dia merasa tak yakin selang itu tidak ada stoknya di rumah sakit ketika itu. “Saya terdiam, masa sih rumah sakit seperti sebesar ini tidak stok selang,” ujarnya.

Karena kecewa dengan pelayanan rumah sakit, Annisa lalu memutuskan membawa pulang anaknya pada 9 Juni. Setelah itu, esok hari sekitar pukul 08.00 WIB meninggal dunia karena kondisinya terus memburuk. Selanjutnya, disemayamkan di rumah duka Jalan Jangka, Medan Petisah dan kemudian dimakamkan di Pemakaman Muslim Sei Sikambing sekitar pukul 11.00 WIB. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menyoroti buruknya realisasi pendapatan sektor parkir dan retribusi sampah di Kota Medan selama tahun anggaran 2020.

“Kami menilai secara umum pendapatan pada tahun 2020 sudah baik walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun dari beberapa sektor pendapatan harus menjadi perhatian serius agar lebih baik di masa yang akan datang,” kata Juru Bicara FPKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan dalam paripurna beragendakan pemandangan umum fraksinya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA. 2020 di Gedung DPRD Medan, Senin (14/6).

Mengenai pendapatan dalam APBD Medan 2020, pihaknya menyoroti salah satunya persentase realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar 87,96 persen lebih besar dari tahun 2019 yakni 85,01 persen, pendapatan pajak daerah dari pos pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB tidak ada yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

“Target pendapatan pada saat diajukan oleh Pemerintah Kota Medan pada perubahan APBD Kota Medan tahun 2020 yang lalu telah melalui pengukuran yang matang sehingga kemungkinan tercapainya sudah dapat diperkirakan, oleh karenanya pada tahun yang akan datang kami minta agar realisasi pendapatan daerah bisa mencapai target,” ungkapnya.

Disampaikan Syaiful, realisasi pajak parkir sebesar Rp14,11 miliar atau sebesar 82,15 persen dari target sebesar Rp17,18 miliar menunjukkan Pemko Medan tidak serius mengejar target PAD tahun lalu. “Pada tahun 2019 dapat terealisasi Rp26,56 miliar kenapa tahun ini turun jauh sekali. Selama ini pajak parkir yang rendah terus disorot oleh DPRD Kota Medan. Dengan menerapkan target yang rendah diharapkan memudahkan pencapaiannya akan tetapi semakin rendah pula realisasinya,” sebutnya.

Sementara realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah sebesar Rp89,72 miliar atau sebesar 94,58 persen dari target sebesar Rp94,86 miliar. Begitu juga realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar Rp12,98 miliar rupiah atau sebesar 58,72 persen dari target sebesar Rp22,10 miliar.”Terjadi penurunan pendapatan mencapai Rp9 miliar dari tahun 2019 yang mencapai Rp21,99 miliar. Padahal kita sama mengetahui jumlah kendaraan terus bertambah di Kota Medan ini,” ujarnya.

Terkait jumlah kendaraan, politisi muda PKS menilai Dinas Perhubungan Medan tidak memiliki database yang jelas berapa banyak ruas jalan di Medan yang dilakukan pungutan parkir. Ironinya lagi, Dishub juga tidak bisa memberikan hitungan yang logis berapa jumlah pendapatan yang diterima dari satu kawasan parkir. “Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Dinas Perhubungan memperbanyak e-Parking seperti yang sudah dibuat di Kesawan. Kebocoran dari pos ini pasti akan bisa diminimalisir,” jelasnya.

Sementara itu dari sektor belanja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, realisasi anggaran Rp22,08 miliar dari target Rp25,36 miliar merupakan serapan anggaran yang baik untuk progres dinas tersebut. Namun dalam hal retribusi sampah, dinas ini terkesan asal-asalan sehingga banyak warga yang mengeluh beda tarif yang dikenakan di satu lingkungan dengan lingkungan lain. Belum lagi petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga tidak datang sesuai jadwal sehingga banyak sampah warga menumpuk di rumahnya belum lagi aroma dari sampah yang terlalu lama diangkat mengganggu kenyamanan warga.

FPKS turut mengapresiasi realisasi pendapatan dari pos pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp35,18 miliar yang melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp30 miliar. “Namun kami meminta kepada Pemko Medan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB. Selain itu, beberapa persoalan tentang IMB diantaranya adalah lemahnya pengawasan dari kelurahan dan kecamatan sehingga banyak bangunan berdiri tidak sesuai dengan izinnya baik dari sisi jumlah maupun bentuk dan tidak ada tindakan yang tegas dari dinas terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran ini,” urainya. (prn)