SUMUTPOS.CO – Pertandingan sengit bakal terjadi saat Arsenal menjamu Everton di Emirates Stadium, Sabtu (24/4) dini hari WIB. Ini merupakan duel untuk menjaga peluang lolos ke Eropa musim depan.
Granit Xhaka.
Saat ini kedua tim berada di papan tengah klasemen sementara. Arsenal di peringkat sembilan dengan 46 angka dari 32 laga. Meski berat, tim berjulukan The Gunners ini masih memiliki menembus empat besar, karena tertinggal sembilan angka.
Posisi Everton sedikit lebih baik. The Toffees berada di peringkat delapan. Mereka mengoleksi 49 angka dari 31 laga. Pasukan Cerlo Ancelotti tersebut tertinggal enam angka dari Chelsea di peringkat empat.
Untuk menjaga peluang finis di zona Eropa, kedua tim pun membutuhkan kemenangan dari laga ini. Dengan kata lain, baik Arsenal maupun Everton harus berjuang mati-matian pada laga yang disiarkan langsung oleh Mola TV ini.
Sebagai tuan rumah, Arsenal memiliki modal sedikit lebih baik. Mereka punya rekor cukup bagus ketika menjamu Everton di Emirates Stadium. Pasukan Mikel Arteta ini selalu menang dalam tujuh kesempatan terakhir menjamu The Toffees.
Pada laga kandangnya melawan Everton di Premier League musim lalu, Arsenal menang 3-2. Gol-gol Arsenal dicetak oleh Eddie Nketiah dan Pierre-Emerick Aubameyang (2). Gol-gol Everton dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin dan Richarlison.
Sedangkan untuk performa, tren Arsenal juga sedikit lebih baik. Meski pada laga terakhir ditahan Fulham, sebelumnya The Gunners mampu menang dari Sheffield United dan Slavia Praha.
Sebaliknya, performa Everton kurang baik. Mereka baru saja meraih tiga hasil seri beruntun di Premier League. Terkini, pasukan Carlo Ancelotti bermain 2-2 kala menjamu Tottenham. Gylfi Sigurdsson memborong dua gol.
Hanya saja, Arsenal tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Mereka kehilangan dua striker utamanya. Pierre-Emerick Aubameyang dan Lacazette mengalami cedera. Awalnya Aubameyang yang absen terlebih dahulu karena sakit malaria. Lalu, Lacazette menyusul cedera pada laga terakhir Arsenal
“Alex mengalami cedera di hamstring kirinya dan tidak akan bermain di laga kontra Everton. Dia akan terus bekerja bersama tim medis dan akan dinilai kembali sebelum laga pekan depan,” bunyi pernyataan Arsenal.
“Auba tidak akan bermain di laga mendatang kontra Everton, tapi diharapkan dia bisa kembali berlatih ringan di akhir pekan ini,” tambah Arsenal.
Bukan hanya dua striker itu yang tidak bisa bermain. Sebelumnya, Arteta dipastikan kehilangan Kieran Tierney yang dihantam cedera panjang sejak awal bulan. Lalu ada cedera David Luiz di lutut kanannya. Pemulihan berjalan lancar, tapi sepertinya dia baru bisa kembali masuk skuad pekan depan. (bbs/dek)
ist
RAMPUNG: Pembangunan Jalan tol Seirampah-Tebingtinggi telah rampung dan saat ini pemerintah menetapkan tarif masuk sebesarRp980 per Kilometer atau Rp9.114 sekali melintas.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Waskita Karya (Persero) melalui anak usahanya, yaitu PT Waskita Toll Road melakukan divestasi atau penjualan atas 30 persen saham PT Jasa Marga Kualanamu Tol kepada investor asal Hong Kong, Kings Ring Ltd. Nilai transaksi penjualan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi itu diperkirakan mencapai Rp824 miliar.
Ilustrasi.
Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, mengatakan divestasi ini merupakan langkah awal dari rencana divestasi sembilan ruas tol milik perseroan lainnya. Rencananya, semua proses divestasi itu akan berlangsung tahun ini juga.
“Beberapa ruas lain masih dalam proses negosiasi dan dalam tahap studi oleh Investor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/4).
Sementara itu, dana segar yang diperoleh Waskita Karya dari hasil divestasi akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada kreditur. Sisanya, digunakan sebagai tambahan modal kerja dan investasi proyek infrastruktur lain.
Terkait penjualan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, Waskita Toll Road dan Kings Ring Ltd telah menandatangani kesepakatan jual beli. Waskita Toll Road merupakan pemegang konsesi ruas tol sepanjang 61,7 kilometer tersebut.
Acara penandatanganan diselenggarakan pada pukul 13.30 WIB bertempat di lantai 21 gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Waskita Toll Road diwakili oleh Direktur Utama Septiawan Andri Purwanto dan Kings Ring Ltd diwakili oleh CEO dari Road King Expressway Fung Tat Sun Patrick.
Kings Ring Ltd merupakan bagian dari grup usaha Road King Expressway (RKE). Perusahaan merupakan salah satu investor jalan tol dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di kawasan Asia Timur.
Sebetulnya, ini bukan kali pertama Waskita Karya menjual jalan tol kepada Road King Expressway. Pada 2019, Waskita Karya juga melepas 40 persen saham pada ruas tol Solo – Ngawi dan tol Ngawi – Kertosono kepada Kings Key Ltd, salah satu anak usaha Road King Expressway.
Sebagai informasi, tol Medan – Kualanamu-Tebingtinggi mulai beroperasi sejak 2016 lalu. Jalan tol sepanjang 61,7 km itu menyerap investasi mencapai Rp4,9 triliun untuk pembangunannya. (cnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan permintaan uang yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah yang berasal dari institusi Polri, berinisial AKP SR. Penyidik itu diduga meminta uang kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, Rp1,5 miliar.
ilustrasi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, jika AKP SR terbukti meminta sejumlah uang kepada Syahrial, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Menurut Ghufron, tindakan tersebut adalah korupsi.
Diduga penyidik tersebut meminta uang kepada Syahrial dengan mengiming-imingi kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai akan dihentikan.
“Karena hal tersebut jika benar jelas merupakan tindak pidana korupsi, tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum,” kata Ghufron.
Saat ini, KPK masih memeriksa AKP SR, setelah Selasa (20/4) baru lalu ditangkap tim Propam Polri dan KPK. “Setelah diamankan, tim penyelidik KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut. Kami memastikan penanganan perkara dugaan penerimaan uang akan diusut sendiri oleh KPK secara transparan,” pungkas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (22/4).
Lembaga antirasuah dikatakannya terus mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp1,5 miliar, dengan janji menghentikan perkara yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai.
Adapun KPK memang tengah menyidik kasus dugaan jual-beli jabatan. Secara bersamaan, Dewan Pengawas KPK juga akan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik tersebut. “Kami tegaskan bahwa KPK tidak memberikan toleransi terhadap tindakan koruptif dan pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh setiap insan KPK,” imbuh Ali.
Terpisah, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyesalkan ulah anggota polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan saat berdinas di KPK. Dia pun memberikan peringatan secara menyeluruh.
“Polri tidak akan mentolerir semua anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana atau kode etik profesi Polri di mana pun berdinas,” tutur Ferdy saat dikonfirmasi, Kamis (22/4).
Menurut Ferdy, KPK akan memproses tindak pidana AKP SR. Termasuk penanganan sidang etik atas pelanggaran tugas yang telah dilakukan. “Masalah etik nanti kita akan koordinasi KPK karena yang bersangkutan anggota Polri yang ditugaskan di KPK,” jelas dia.
Ferdy belum membeberkan banyak informasi terkait pengungkapan kasus tersebut. Yang jelas, Polri dan KPK berkoordinasi mengusut tuntas perkara dugaan tindak pidana pemerasan itu. “Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap,” Ferdy menandaskan.
Diberitakan sebelumnya, salahsatu penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. AKP SR diduga telah meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Syahrial dengan iming-iming kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai akan dihentikan.
Adapun kasus korupsi yang tengah didalami KPK di Tanjungbalai terkait penerimaan hadiah untuk mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2019.
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada pegawai lembaga antirasuah yang melalukan penyimpangan. “Terkait pemberitaan tentang penyidik Kepolisian yang bertugas di KPK diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, kami memastikan memegang prinsip zero tolerance,” ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (21/4).
Untuk saat ini, Firli menyatakan pihaknya masih terus mendalami dugaan tersebut. “KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” kata Firli.
Profil AKP SR
AKP SR diketahui baru bertugas di KPK dua tahun lalu. Mabes Polri menugaskan AKP SR sebagai penyidik di lembaga antirasuah itu pada Agustus 2019.
Sebelum bertugas di KPK, AKP SR menjabat Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ia bertugas di Halmahera Selatan selama empat bulan, dari April-Agustus 2019.
Sebelum di Halmahera Selatan, SR merupakan alumnus Akademi Kepolisian Angkatan 2009 lebih banyak bertugas di Polda Maluku Utara. Jabatan terakhirnya di Polda Maluku sebagai Komandan Kompo Pengendalian Massa Direktorat Samapta.
Sejumlah Kepala OPD Diperiksa KPK
Sementara itu, terkait dugaan kasus jual beli jabatan di wilayah kerja pemerintah Kota Tanjungbalai, KPK melanjutkan memeriksa beberapa OPD di Kota Tanjungbalai, Kamis(22/4).
Sejumlah kepala OPD terlihat keluar masuk ruang gedung Edra Dharmalaksana Polres Tanjungbalai yang dipinjam oleh penyidik KPK untuk melaksanakan pemeriksaan. Antara lain Kepala Dinas UMKM, Nedi Hamlet; mantan ketua DPRD Tanjungbalai 2014 – 2019, Maralelo Siregar; Asisten 1 Bidang Pemerintah, Nurmalini Marpaung; angggota DPRD Fraksi Hanura, Rusnaldi; Asisten II Bid Ekbangsos, Zainul Arifin; dan Kepala Bapeda Tanjungbalai, Solihin Nasution.
Nedi saat diwawancarai mengaku ditanyai terkait mutasi di jajaran Pemko Tanjungbalai. “Dipanggil KPK, saya dijadikan sebagai saksi dalam kasus mutasi,” jawab Nedi singkat.
Sehari sebelumnya, yakni Rabu (21/4), penyidik KPK juga memeriksa Wakil Wali Kota Tanjungbalai dan beberapa OPD lainnya, usai menggeledah rumah pribadi Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial dan beberapa ruangan di Balai Kota Tanjungbalai.
Pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Tanjungbalai H Waris, Sekretaris Daerah Yusmada, Kepala BKD Abu Hanifah, Plt Camat Datuk Bandar Timur Pahala Zulfikar, dan seorang kepala lingkungan di Kelurahan Pulau Simardan Abdul Rahim Sirait, berlangsung di Mapolres Tanjungbalai.
Wakil Wali Kota, Waris, mengaku dipanggil KPK untuk diperiksa. Ia mengaku belum ada bertemu Wali Kota HM Syahrial.
Harus Dihukum Mati
Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus dugaan pemerasan oleh oknum penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjungbalai senilai Rp 1,5 miliar, sangat memalukan. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, oknum penyidik KPK itu layak dihukum mati jika terbukti melakukan pemerasan.
“IPW mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, tidak boleh ditolerir. Jika terbukti, pelakunya harus dijatuhi hukuman mati,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (22/4).
Alasan Neta, tindakan oknum penyidik tersebut membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal, harapan publik dalam pemberantasan korupsi selama ini tinggal kepada KPK, dua lembaga hukum lagi tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
“Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Wali kota Tanjungbalai ini publik pun akan dengan gampang menuding KPK tak ada bedanya dengan kepolisian maupun kejaksaan. Kalau opini ini berkembang luas, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik. Yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan,” ucapnya.
Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu.
“Dalam kasus ini IPW menekankan KPK penting untuk tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu. Lebih dari itu, hukuman mati harus diarahkan, mengingat oknum tersebut sudah merusak kepercayaan publik pada KPK,” katanya.
Neta mendesak terduga pemerasan terhadap Wali kota Tanjungbalai itu dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa, sama seperti perlakuan terhadap para tersangka kasus korupsi. Tujuannya, agar publik tahu persis sosok penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut.
“Kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab, dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK,” pungkas Neta S Pane. (tmp/kps/lp6/jpnn)
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi meninjau kesiapan RSU Royal Prima, sebagai RS rujukan Covid-19 di Sumut, Kamis (22/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah tidak lagi memperpanjang kontrak RS Martha Friska Multatuli sebagai Rumah Sakit Rujukan pasien Covid-19, Pemprov Sumut menggandeng Rumah Sakit Umum Royal Prima, Jalan Ayahanda Medan, sebagai lokasi rujukan utama penanganan pasien Covid-19 di Sumut. Royal Prima telah menyiapkan 20 ruangan Intensive Care Unit (ICU) untuk pasien Covid.
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi meninjau kesiapan RSU Royal Prima, sebagai RS rujukan Covid-19 di Sumut, Kamis (22/4).
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meninjau langsung fasilitas ruang ICU di RS Royal Prima, Kamis (22/4). “Ya, 20 unit ICU yang sudah disiapkan di Royal Prima,” katanya menjawab wartawan.
Kata Gubsu, pasien yang ada di RS Martha Friska akan dipindahkan untuk menjalani perawatan di RS Royal Prima. Selain ruang ICU, RSU Royal Prima juga mempersiapkan beberapa ruang inap untuk pasien Covid-19 pindahan dari RS Martha Friska.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, mengatakan RS Royal Prima diperuntukkan bagi pasien Covid-19 dengan kondisi berat. Pasien akan dirawat dengan mendapatkan fasilitas lengkap di rumah sakit tersebut. “Pasien mulai hari ini (Kamis) sudah dipindahkan dari Martha Friska. ICU itu untuk pasien yang berat,” terangnya.
Bagi pasien Covid-19 dengan gejala sedang, akan ditempatkan di rumah sakit lainnya, di antaranya RS Haji Medan. “Di Rumah Sakit Haji, ruangan isolasi untuk pasiennya juga akan bertambah lagi,” pungkasnya.
Jangan Buru-buru Putus Kontrak
Terkait kontrak dengan RS Martha Friska, Komisi II DPRD Medan meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Sumut, agar menunda penutupan pelayanan pasien Covid-19 di RS Martha Friska Kota Medan, yang rencananya putus mulai 1 Juni 2021 mendatang.
“Kita sangat berharap Pemprov Sumut menunda dan jangan terburu-buru melakukan penutupan pelayanan pasien Covid-19 di RS Martha Friska Medan. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan, khususnya antisipasi terjadinya lonjakan pasien usai libur Idul Fitri,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, kepada Sumut Pos, Kamis (22/4).
Dikatakan Sudari, libur Idul Fitri atau lebaran berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster-klaster baru. Termasuk lonjakan-lonjakan kasus baru, sekalipun larangan mudik terus digaungkan.
“Makanya harus ada antisipasi yang dilakukan, paling tidak bukan hanya lebaran saja tetapi tiga bulan pascaIdul Fitri. Kalau ternyata terjadi lonjakan, tapi RS-nya sudah tidak menerima pasien Covid-19 lagi, ‘kan pemerintah juga nantinya yang repot? Makanya saya bilang tadi, jangan buru-buru dulu. Jadikan 3 bulan pascaIduI Fitri itu sebagai masa observasi dulu. Kalau tetap menurun juga, ya sudah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini juga mempertanyakan, apakah rumah sakit rujukan pasien Covid-19 lainnya, seperti RS GL Tobing dan RS Haji Medan, sudah mampu mengantisipasi dan menyediakan ruangan jika terjadi lonjakan Covid-19.
“Yang kita khawatirkan, apakah RS lain sudah siap jika nanti terjadi lonjakan pasien Covid-19?” tegasnya.
Saat ini saja, kata dia, banyak masyarakat yang kebingungan mencari rumah sakit agar bisa mendapatkan pelayanan maupun isolasi saat terpapar virus Corona. “Meski Medan saat ini zona orange, tapi antisipasinya jangan terburu-buru memutuskan kontrak. Apalagi mudik atau menyambut lebaran diperlukan antisipasi seperti tahun lalu,” harapnya.
Senada dengan Sudari, Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto (Butong) juga meminta Satgas Covid-19 agar mempertimbangkan terlebih dahulu kebijakan dihentikannya RS Martha Friska sebagai RS rujukan utama pasien Covid-19.
“Coba dikaji lagi, barangkali bisa ditunda dulu dan diperpanjang lagi kontraknya bila ternyata nanti pasien Covid-19 kembali meningkat,” kata Butong.
Namun begitu, Butong tetap berharap agar Satgas Covid-19, baik Provinsi Sumut maupun Kota Medan meningkatkan fungsi pengawasannya agar jumlah pasir Covid-19 tidak meningkat pasca libur lebaran nanti.
“Apapun namanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitupun, tidak salah juga kalau kita siapkan antisipasinya. Jangan dulu buru-buru mengambil keputusan tidak memperpanjang kontrak,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, RS Martha Friska menjadi rumah sakit rujukan utama penanganan pasien Covid-19 sejak 2 April 2020 lalu. Rumah sakit yang berada di Jalan Multatuli Kota Medan memiliki 110 kamar.
Alasan tidak memperpanjang kontrak kerjasama Satgas dengan RS Martha Friska Multatuli, menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, karena jumlah pasien Covid-19 di RS tersebut terus menurun. Terakhir, pasien yang dirawat hanya 17 orang. Jumlah itu terdiri dari 16 pasien positif dan 1 pasien suspek. (prn/map)
KRI NANGGALA: Kapal selam KRNI Nanggala-402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4) dinihari, hingga kemarin belum juga ditemukan. Kapal yang diawaki 53 orang itu, memiliki cadangan oksigen selama 72 jam, atau hanya cukup hingga Sabtu sore.
DENPASAR, SUMUTPOS.CO – Berbagai upaya dilakukan untuk menemukan kapal selam KRI 420 Nanggala, yang hilang kontak di perairan utara Bali. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, cadangan oksigen di kapal selam ini diperkirakan bertahan selama 72 jam atau tiga hari sejak menyelam, sehingga cadangan oksigen di kapal selam ini bertahan hingga Sabtu (24/4) pukul 03.00 WITA.
KRI NANGGALA: Kapal selam KRNI Nanggala-402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4) dinihari, hingga kemarin belum juga ditemukan. Kapal yang diawaki 53 orang itu, memiliki cadangan oksigen selama 72 jam, atau hanya cukup hingga Sabtu sore.
“Kemampuan oksigen di kapal Kapal Selam Nanggala 402 itu kalau diperkirakan mampu 72 jam. Jadi kurang lebih tiga hari. Jadi kalau kemarin hilang kontak jam tiga, nanti bisa (habis) hari Sabtu jam 3,” katanya di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (22/4).
Ia berharap kapal selam buatan Jerman ini bisa segera ditemukan. “Mudah mudahan ini bisa segera ditemukan, sehingga oksigen cadangan itu masih ada,” kata dia.
Ia mengatakan, KRI Nanggala 402 masih dinilai layak untuk melakukan operasi penyelaman atau latihan. “Kapal Nanggala dalam kondisi siap baik personel ataupun material. Personel lengkap, dan meterial pun juga udah mendapat kelayakan,” kata dia.
Ia menjelaskan KRI Nanggala dibuat di Jerman pada 1977. Kapal selam itu diterima TNI AL pada 1981. Kapal ini juga memiliki riwayat menembak torpedo dalam latihan sebanyak 15 kali. Kapal ini juga menembakkan torpedo perang dua kali. “Ssasarannya KRI, dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala dalam kondisi siap tempur. Sehingga kita Libatkan latihan penembakan,” kata dia.
Sebelumnya, kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Nanggala-402 hilang kontak pada Rabu (21/4) pagi. Kapal ini merupakan salah satu kapal selam yang resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia pada 1981.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, KRI Nanggala-402 diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 kilometer dari utara Pulau Bali, Rabu. Kapal hilang kontak saat melaksanakan latihan penembakan senjata strategis di perairan Selat Bali.
Hadi menyatakan, pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402 tidak dapat dilakukan hanya dari unsur militer. Sejumlah bantuan sudah didatangkan, mulai dari unsur Polri hingga Basarnas. “Di lapangan rencana akan dibantu instansi pemerintah lainnya yaitu Polri, KNKT, BPBD, dan Basarnas,” kata Hadi saat jumpa pers di Bali yang disiarkan secara daring, Kamis (22/4).
Selain bantuan dalam negeri, Hadi juga mengonfirmasi adanya bantuan asing dari negara tetangga dalam mencari KRI Nanggala 402 yang hilang kontak. Sampai hari ini, dia memastikan, sudah ada tiga negara yang dipastikan ikut membantu pencarian. “Bantuan dari Singapura, Malaysia, dan Australia ikut melakukan pencarian,” jelas Hadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pihaknya juga mengerahkan bantuan demi mencari kapal selam KRI Nanggala-402 dari jajaran Armada II Surabaya yang hilang kontak saat melaksanakan latihan penembakan Torpedo SUT di Perairan Selat Bali.
“Mudah-mudahan ini juga bisa membantu mempercepat pencarian terkait kondisi terakhir kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan di titik akhir,” tutur Listyo di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (22/4).
Menurut Listyo, kapal perbantuan dari Polri dikirim dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Jawa Timur. Keseluruhannya dipastikan siap mendukung pencarian kapal selam KRI Nanggala-402.
“Kemudian kami juga kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 kilometer yang sering kami gunakan mencari pesawat-pesawat yang tenggelam,” kata Listyo.
Berdasarkan keterangan tertulis Biro Humas Kementerian Pertahanan, Rabu (21/4), KRI Nanggala akan melaksanakan penembakan Torpedo SUT. Atas dasar itu, tim meminta izin menyelam pada pukul 03.00 WIB.
Setelah diberikan izin menyelam sesuai prosedur, kapal hilang kontak dan tidak bisa dihubungi.
Dalam latihan tersebut, KRI Nanggala membawa 53 awak dengan 49 ABK, 1 komandan kapal, dan 3 orang Arsenal. TNI AL juga telah mengirimkan distres International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer (ISMERLO).
Keselamatan 53 Awak Jadi Prioritas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan berbagai upaya menemukan kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali, Rabu 21 April 2021. Dia menekankan, prioritas utama dalam pencarian adalah menyelamatkan 53 awak kapal KRI Nanggala-402.
“Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut), dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan,” kata Jokowi dalam konferensi pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (21/4).
“Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal,” sambungnya.
Menurut dia, saat ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tengah memimpin langsung pencarian KRI Nanggala-402 di lapangan. Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk mencari dan menyelamatkan seluruh awak kapal.
“Kepada keluarga awak kapal saya memahami betul perasaan Bapak/Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di kapal selam tersebut,” kata dia.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan. Dia berharap, seluruh awak kapal selama KRI Nanggala-402 ditemukan dalam keadaan selamat.
“Saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala-402, dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat,” ujar Jokowi.
Tim Temukan Sumber Magnet Kuat di Kedalaman 100 Meter
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengungkap temuan terbaru dari sinyal dugaan keberadaan Kapal Selam KRI Nanggala 402. Diketahui kapal selam tersebut hilang kontak di perairan utara Bali saat tengah melakukan latihan tempur, Rabu 21 April 2021.
“Jadi tadi baru kita temukan saat Panglima TNI ke sana ditemukan kemagnetan yang tinggi di kedalaman 50-100 meter melayang dan kita sudah coba pastikan degan sonar,” kata Yudo saat jumpa pers di Bali yang disiarkan secara daring, Kamis (22/4).
Namun demikian, Yudo belum dapat memastikan apakah kemagnetan kuat dari temuan itu adalah berasal dari KRI Nanggala 402. Menurutnya, perlu konfirmasi lebih rinci lagi dengan bantuan armada tambahan akan segera diterjunkan. “Jadi KRI Rigel nanti sore datang dan akan memaspastikan lagi kemagnetan apa yang tinggi itu,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (AL), Laksamana Pertama Julius Widjojono, mengatakan juga telah ditemukan sebuah indikasi lokasi hilangnya kapal selam buatan Jerman tersebut. Penemuan berupa titik kordinat yang berada di utara Pulau Bali.
“Titik kordinat hilangnya, sekitar 95 kilometer sebelah Utara dari Pulau Bali,” tulis Julius dalam pesan tertulis, Rabu. (kps/lp6/cnn)
TERSANGKA: Keempat tersangka komplotan pembobol ruang kerja Ketua DPRD Binjai dibekuk Polsek Binjai Utara.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komplotan pembobol ruang kerja Ketua DPRD Binjai ditangkap Polsek Binjai Rabu (21/4) malam. Tersangka yang ditangkap berjumlah empat orang.
TERSANGKA: Keempat tersangka komplotan pembobol ruang kerja Ketua DPRD Binjai dibekuk Polsek Binjai Utara.
Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting menjelaskan, keempat tersangka yang ditangkap dari lokasi terpisah. “Tiga orang pelaku ditangkap di gudang bekas Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Nangka dan seorang lagi diamankan dari rumahnya, Jalan Anggrek, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara,” kata Siswanto, Kamis (22/4).
Adapun keempat tersangka yakni, Roni Zaldi Putra alias Roni (37) dan Robi Nanda alias Robi (35) warga Jalan Anggrek Lingkungan IV Kelurahan Pahlawan, Muhammad Fadli (39) warga Jalan T Amir Hamzah Kelurahan Nangka dan Selamat Pinem alias Ampi (50) warga Jalan MT Haryono Gang Tulus Lingkungan I Kelurahan Damai Binjai Utara.
Siswanto melanjutkan, penangkapan terhadap komplotan ini berdasarkan petunjuk dari proses penyelidikan yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Binjai Utara. Selain itu, juga atas adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku.
Kini, keempat pelaku dan barang bukti berupa satu kulkas dua pintu, satu dispenser air, satu jam gadang dan dua kompresor AC sudah dibawa ke Mapolsek Binjai Utara guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Sementara, Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring mengucapkan terima kasih kepada Polsek Binjai Utara yang bergerak cepat mengungkap peristiwa menonjol tersebut. Dia berharap, ke depannya jangan sampai terjadi lagi.
“Kami ada melakukan penambahan petugas Satpol PP untuk melakukan penjagaan lebih ekstra lagi,” tukas Putri. (ted/azw)
TERSANGKA MALING: Wahyu Hidayat dan ES, tersangka maling dipaparkan Polsek Medan Timur, Rabu (21/4)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua maling yang mencuri di rumah Jalan Bambu No 56, Kelurahan Durian, Medan Timur diciduk Polsek Medan Timur dari rumahnya masing-masing. Keduanya ditangkap setelah video aksi pencurian mereka yang terjadi pada Jumat (16/4) sekira pukul 03.00 WIB, viral di media sosial (medsos).
TERSANGKA MALING: Wahyu Hidayat dan ES, tersangka maling dipaparkan Polsek Medan Timur, Rabu (21/4)
Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin menyebutkan, kedua maling yang ditangkap adalah Wahyu Hidayat (41) warga Jalan Bambu dan wanita berinisial ES (34) yang juga warga Jalan Bambu. “Kedua pelaku pencurian tersebut ditangkap dari rumahnya masing-masing pada Selasa (20/4) siang. Selanjutnya, diboyong ke markas untuk diperiksa petugas,” sebut Arifin, Rabu (21/4).
Setelah diinterogasi, lanjut Arifin, kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di rumah tersebut. Mereka mengambil 4 velg sepeda motor, 1 lingkar sepeda motor, 1 Unit televisi 14 inci, 1 unit televisi 29 inci dan berbagai macam onderdil sepeda motor. “Barang-barang curian itu, kemudian dijual pelaku kepada seseorang di kawasan Jalan Gaperta,” beber dia.
Arifin menyebutkan, pihaknya masih mendalami lagi kasus pencurian ini untuk mengembangkan dan memburu penadah barang curian. Sebab saat dilakukan pengembangan belum membuahkan hasil. “Masih dikembangkan lebih lanjut kasusnya,” pungkasnya. (ris/azw)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – David Banurea (20) tenaga harian lepas (THL) anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi melaporkan pengunjuk rasa ke polisi dalam kasus penganiayaan.
Kasatpol PP Dairi, Eddy Banurea.
Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi, saat ratusan masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan dan Desa Perjuangan serta Desa Pargambiran Kecamatan Sumbul menggelar unjuk rasa menuntut penciutan kawasan hutan di Kantor Bupati Dairi, Selasa (20/4).
Kapala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dairi, Eddy Banurea, Rabu (21/4) mengatakan, anggotanya seorang THL melaporkan dugaan penganiayaan ke Polrea Dairi. “Ia betul, anggota kita sudah melaporkannya semalam ke Polres Dairi terkait dugaan penganiayaan dilakukan oknum masyarakat yang melakukan akasi unjukrasa didepan Kantor Bupati Dairi semalam”, ujar Eddy.
Eddy mengaku, ikut mendampingi anggotanya melapor ke Polres Dairi. Eddy memaparkan kronrologis kejadian, saat unjukrasa kemarin ada terjadi tindakan anarkis pengrusakan pagar depan Kantor Bupati Dairi tempat konsentrasi massa. Saat itu sejumlah orang berusaha merusak pagar, anggota berjaga di sana.
Pengakuan korban, pengunjuk rasa naik ke pagar dan korban berusaha menghentikan pengrusakan. Tiba-tiba ada seorang pria mencakar di bagian wajah korban dan terluka. “Pelaku tidak dikenal korban, tetapi rekan korban sesama Satpol PP ada mendokumentasikan kejadian itu,” ungkapnya.
Sementara itu, koordinator aksi juga Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen Desa Parbuluan VI Pangihutan Sijabat dikonfirmasi, Rabu (21/4) mengaku telah mengetahui kabar hal itu. “Benar, saya ada diberitahu teman semalam anggota Satpol PP, melaporkan dugaan penganiayaan dilakukan pengunjukrasa,” pungkasnya. (rud/azw)
VONIS MATI VIRTUAL:
Daniel Edi Johannes terdakwa kurir sabu menjalani sidang putusan secara virtual di PN Medan, Kamis (22/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Hendra Sipayung menghukum maksimal terdakwa Daniel Edi Johannes (39). Warga Medan Timur itu, divonis mati karena terbukti menjadi kurir sabu seberat 23 kilogram (kg), dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (22/4).
VONIS MATI VIRTUAL:
Daniel Edi Johannes terdakwa kurir sabu menjalani sidang putusan secara virtual di PN Medan, Kamis (22/4).
Dalam amar putusannya, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melanggar Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
“Mengadili, menjatuhkan terdakwa Daniel Edi Johannes alias Danil oleh karenanya dengan pidana mati,” tegas hakim.
Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. “Sedangkan hal yang meringankan tidak ditemukan pada diri terdakwa,” ujarnya.
Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Dwi Meily Nova, yang semula menuntut terdakwa dengan pidana mati. Menanggapi putusan majelis hakim, Gita Triolanda selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan banding.
Diketahui, kasus ini bermula pada 12 Juni 2020, terdakwa Daniel Edi dihubungi oleh Robet alias Michele alias Om alias Papi, membicarakan pekerjaan untuk membawa paket sabu dari Medan tujuan Jakarta.
Setelah pekerjaan diterima pada 13 Juni 2020, terdakwa Daniel bertemu dengan Chairul Aswad di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket sabu tersebut.
Kemudian, terdakwa mengatakan bahwa upah Chairul Aswad apabila paket shabu berhasil sampai di Jakarta maka terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp50 juta. Lebih lanjut, pada 15 Juni 2020, terdakwa Daniel bersama Chairul Aswad langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza B 2436 SKQ.
Saat tiba di Pelabuhan Merak terdakwa Daniel mendapat telephone dari bos Papi, yang intinya mengabari bahwa paket sabu telah sampai di Medan dan terdakwa disuruh untuk mengambilnya di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan.
Kemudian, terdakwa Daniel menyuruh Viktor Yudha Aritonang untuk mengambil paket sabu dan akan ada orang yang menghubunginya. Setelah itu, terdakwa Daniel bersama dengan Chairul Aswad langsung berangkat menuju Medan,
Singkat cerita, pada 18 Juni 2020, terdakwa Daniel menyuruh Chairul ke Medan untuk mengurus truk mengangkut kol. Terdakwa Daniel yang tiba lebih dahulu, kemudian menemui Afri Andi alias Kodok dirumahnya di Jalan Eka Suka, Medan Johor. Berselang kemudian, Chairul tiba di rumah yang sama.
Daniel kemudian menghubungi Viktor Yudha menyuruh untuk menjemput paket sabu menggunakan mobil Avanza di depan Asrama Haji Medan. Setelah paket sabu diterima, Chairul dan Afri Andi membawa mobil yang berisi paket sabu ke gudang kol di Seribu Dolok. Lalu terdakwa Daniel memberikan uang Rp7,5 juta kepada Viktor Yudha, setelah terdakwa Daniel pergi ke kost Chairul di Siantar.
Pada 19 Juni 2020, Chairul dan Afri Andi tiba di kos dan mengatakan bahwa paket sabu sudah berada di truck pengangkut sayur kol. Menurut rencana, paket sabu itu akan mereka bawa ke Jakarta keesokan harinya. Namun sekira pukul 23.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di depan kost, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Daniel.
Sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap Chairul Aswad, Afri Andi dan Viktor Yudha Aritonang, sebutnya. Dari hasil penangkapan, petugas menemukan 3 karung goni berisi sabu seberat 23 kg bertuliskan Guanyingwang dari dalam mobil Avanza. (man/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mutasi Covid-19 bisa semakin menular jika masyarakat mudik. Untuk mencegah terjadinya kondisi terburuk, pemerintah didorong membuat aturan ketat dan tegas.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan, beberapa mutasi virus juga bisa jadi lebih ganas dan mematikan. Di sisi lain, masyarakat ngotot ingin pulang kampung alias mudik Lebaran. “Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian,” kata Thabrany kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berani bilang tidak mau menerima pemudik. Kalau memaksa mudik, terapkan isolasi selama 14 hari.
Thabrany mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari. “Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insyaallah masyarakat bisa dipaksa disiplin,” ujarnya.
Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Sehingga perlu memaksa mereka agar disiplin. “Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan,” kata Thabrany.
Thabrany pun menilai kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 harus kembali ditingkatkan. Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan. Selain itu, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Edukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung tanpa mudik, misal menggunakan perangkat elektronik. Kalau mau memberikan uang, bisa ditransfer melalui bank.
Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Thabrany perlu sanksi dari pemerintah pusat. Misal, beban biaya penanggulangan kasus Covid-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik. “Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja,” ujar Thabrany. (bbs/adz)
