HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pengangkatan 85 PNS menjadi kepala desa di Humbang Hasundutan (Humbahas), ternyata tidak sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa. Hal itu disampaikan Ketua LSM Pembela Kemerdekan Rakyat (PAKAR) Kabupaten Humbahas, Sudirno Lumbangaol di Dolok Sanggul, Rabu (14/4).

Menurut Sudirno, pengangkatan 85 orang PNS di lingkungan kerja Pemkab Humbahas ada yang tidak sesuai dengan surat edaran BKN tersebut. Apalagi, pengangkatan PNS itu harus dibebaskan sementara dari jabatan sebelumnya.

Salah satu bunyi dari surat edaran BKN tersebut, kata Sudirno, apabila terdapat PNS yang dipilih atau diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa atau perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Kemudian, lanjut Sudirno, pengangkatan PNS harus dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kerja PNS yang dipilih atau diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahaan pada kecamatan.

“ Ini malah, banyak dari kantor dinas yang diangkat menjadi penjabat kepala desa. Apalagi, setelah diangkat tidak dibebaskan sementara dari jabatannya. Contohnya, satu orang PNS di kantor Badan Penanggulangan Bencana, seorang Kasubag Keuangan diangkat menjadi Penjabat Kades Sampean tanpa dibebaskan sementara dari jabatannya tersebut,” kata Sudirno.

Selain tidak sesuai SE BKN, lanjut Sudirno, juga tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dipasal 6A ayat 1. Dengan demikian, menurut Sudirno, pengangkatan 85 orang PNS tersebut dapat dicabut oleh Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, jika diadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “ Karena tidak sesuai Surat Edaran Kepala BKN tadi, dan Permendagri,” katanya.

Begitupun, kata Sudirno, harusnya PNS yang telah mengabdi di lingkungan kerjanya fokus. Karena, mereka juga sudah disumpah dari PNS dan dari jabatan untuk diembanya. “ Seharusnya mereka fokus bekerja, dan mengabdi sesuai abdi negara,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbang Hasundutan Tumbur Hutagaol membenarkan bernama Romauli merupakan Kepala Subbagian Keuangannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sampean.

Namun, kata dia, dalam pengusulan Romauli menjadi Penjabat Kepala Desa Sampean bukan dari dirinya ke kantor Camat Dolok Sanggul. “ Tidak,” singkat Tumbur melalui pesan WhatsApp. (des)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Asahan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021-2026.

Laporan hasil pembahasan rancangan awal RPJMD Asahan ini disampaikan langsung ketua Pansus DPRD Asahan, Rippy Hamdani di hadapan Bupati, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Asahan, di Aula Rambate Rata Raya, Sekretariat DPRD Asahan, Kamis (15/4).

Usai penyampaian hasil pembahasan awal RPJMD, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Asahan Surya dan Ketua DPRD Kabupaten Asahan. Dalam sambutannya, Surya mengatakan, nota kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama untuk menyelesaikan tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 49.

“Selanjutnya nota kesepakatan ini akan kami sampaikan bersama rancangan awal RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 kepada Gubernur Sumut untuk proses konsultasi dalam rangka menyelaraskan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, serta untuk meneliti apakah rancangan awal RPJMD Asahan tahun 2021-2026 ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Surya.

Hasil konsultasi tersebut akan menjadi rujukan bagi Pemkab Asahan dalam menyusun rancangan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan disempurnakan melalui Musrenbang RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dan hasilnya akan menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.(mag-9)

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Menjelang berakhir masa jabatannya, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely kembali melaunching desa wisata Puncak Harmoni Somomo di Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kamis (15/4). Puncak Harmoni Somomo ini merupakan destinasi wisata berupa pemandangan alam yang indah dari atas bukit sehingga banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah.

“Kita berharap masyarakat Lologolu dapat menjaga kelestarian lingkungan puncak Somomo ini, dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung agar bisa semakin banyak yang datang. Juga harus ditata dengan baik ke depannya,” kata Faduhusi Daely dalam arahannya.

Faduhusi juga meminta kepada anggota DPRD Nias Barat untuk dapat memperjuangkan pembangunan di tempat wisata ini. “Dan kepada seluruh masyarakat, apabila anggota DPRD ini tidak bisa memperjuangkan pembangunan di tempat wisata ini, jangan pilih mereka lagi ke depan,” imbaunya.

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Martianus Gulo mengapresiasi dilaunchingnya destinasi wisata puncak harmoni Somomo Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe ini. “Kami dari lembaga DPRD Kabupaten Nias Barat mendukung penuh pembangunan. Kita juga berharap masyarakat Desa Lologolu, agar menjaga kelestarikan lingkuangan bagi wisata ini, agar tercipta wisata yang aman, tertib, dan kondusif,” harapnya.

Sebelumnya, dalam acara launching tersebut, Camat Mandrehe, Ernawati Gulo menyampaikan, ada 4 potensi yang sangat luar biasa di Desa Lologulo, yakni memproduksi batu bata berkualitas tinggi,

memiliki sumber air penggunungan yang sangat bersih dan sangat sejuk, memproduksi air minum yang sudah teruji higienis, serta memiliki potensi tempat wisata puncak yang sangat indah. “Di mana hari ini kita launching bersam “Puncak Harmoni Somomo,” ungkapnya. (mag-11)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, perlu adanya upaya untuk menyadarkan generasi muda tentang bahaya narkoba.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalah gunaan narkoba yaitu dengan mengadakan Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba (Sumut Bersinar) sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Aula Kamtibmas Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Rabu (14/4).

Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online satuan wilayah jajaran Polda Sumut. Deklarasi tolak narkoba ditandai dengan pembacaan deklarasi dan pemusnahan narkoba di Aula Polda Sumut.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso mengatakan, deklarasi tolak narkoba berisi lima point, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat guna terwujudnya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

“Mendukung dan mendorong upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berperan aktif memberikan informasi adanya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba serta edukasi tentang bahaya narkoba,” jelasnya.

Ditambahkan AKBP Agus Sugiyarso dalam mewujudkan masyarakat yang berpola pikir dan berpola tidak untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menggelorakan semangat tolak narkoba guna mewujudkan Sumatera Utara bersih narkoba dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa.

“Tanggungjawab pencegahan narkoba tidak semata menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dan pemerintah, namun memerlukan dukungan seluruh masyarakat untuk dapat berperan dan bersinergi bersama untuk melakukan pecegahan narkoba,” paparnya.(ian)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polsek Sipispis resor Tebingtinggi dalam operasi yustisi berhasil mengamankan 50 orang dengan diberikan sanski sosial karena melanggar Potokol Kesehatan (Prokes), Kamis (15/4).

Kapolsek Sipispis, AKP Syaipullah mengatakan operasi yustisi kali ini untuk menertibkan masyarakat yang masih melanggar prokes, karena gunanya untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19.

“Sebanyak 50 orang terjaring operasi yustisi. Semuanya diberikan hukuman sanksi sosial dan membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatan melanggar prokes,” bilangnya.

Kapolsek Sipipis AKP Syaipullah menjelaskan bahwa operasi yustisi ini akan terus dilakukan, masyarakat diminta untuk mematuhi prokes dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mobilitas warga.

“Operasi kali ini kita lakukan bersama gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Kecamatan. Operasi dilakukan di Jalan Lintas Tebingtinggi Gunung Pamela tepatnya di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Sergai,” bilangnya. (ian)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ratusan Kepala Desa (Kades) bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mengelus dada. Pasalnya, hingga memasuki Triwulan Kedua tahun 2021, mereka belum gajian. Alasannya, Peraturan Bupati (Perbup) Humbang Hasundutan (Humbahas) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 belum ditandatangani bupati, Dosmar Banjarnahor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan Elson Sihotang, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan masalah tersebut. “ Ya, mereka belum gajian,” kata Elson melalui sambungan telepon, Kamis (15/4).

Dikatakan Elson, sudah tiga bulan memang kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan kehormatan BPD belum dapat dicairkan. Yang biasanya pencairan itu diambil dari ADD dan DD.

Belum bisa dicairkannya ADD dan DD tersebut, jelas Elson, dikarenakan Perbup tentang ADD dan DD tahun anggaran 2021 belum ditandatangani bupati, Dosmar Banjarnahor.

“Ini karena Perbupnya belum diselesaikan atau belum ditandatangani, karena masih di Hukor,” jelas Elson.

Sementara, jelasnya lagi, pihaknya sudah membuat rancangan isi dari Perbup tersebut untuk menjadi acuan pencairan ADD dan DD.

“Kita sudah membuat rancangannya, selanjutnya ke Hukor baru ke Bupati,” ujarnya.

Disinggung, apakah pihaknya sudah menanyakan kembali terkait rancangan Perbup tersebut ke Bagian Hukor Sekretariat Daerah, Elson mengaku bukan lagi urusan pihaknya. “Bukan aku yang nanya ke situ. Enggak ada hak nanya, itu kita serahkan ke Hukor. Karena, sudah sampai ke bupati baru diekseminasi oleh Hukor,” ucapnya sembari menutup konfirmasi.

Sementara, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Maradu Napitupulu menjelaskan, ada sebanyak Rp176.101.397.300,00 diposkan dalam bentuk belanja transfer untuk alokasi dana desa. Dari dana itu, dia mengaku, itu langsung dikirim ke rekening masing-masing desa. Setelah, Dinas PMDP2A melengkapi aturan Perbub tentang besaran dan rincian masing-masing dana desa.

“ Bisa saja kenapa belum gajian, belum ditetapkan atau di Perbupkan. Bisa masih proses aplikasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah. Tapi realisasinya, coba tanyalah kedinas terkait,” kata Maradu saat disambangi dikantornya.

Sebelumnya, sebanyak 153 kepala desa di 10 Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan bersama perangkat hingga BPD, belum gajian yang diambil dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

“Kawan-kawan kades dan para perangkat desa sebenarnya sudah gelisah dengan situasi ini,” tutur salah seorang yang enggan namanya disebutkan.

Dia menuturkan, jika Peraturan Bupati itu juga belum keluar, maka sebanyak 153 kepala desa, perangkat dan BPD tidak dapat gajian. Bahkan, program pembangunan yang bersumber dari dana desa di desa pun tak bisa jalan.

Sementara, menurut dia, konsep Peraturan Bupati berasal dari Dinas PMDP2A. “ Jadi, mudah-mudahaan lae, didengar Bapak Bupati,” harap seorang tersebut. (des)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana PA mengintruksikan agar Anggaran Dana Desa (ADD) tahap I segera dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di pedesaan dapat dimaksimalkan sesuai nawacita Presiden Joko Widodo yakni, pembangunan dimulai dari wilayah pinggiran atau pedesaan.

Untuk itu, Bupati meminta kepada instansi terkait untuk segera menyelesaikan administrasi pencairan ADD, sehingga sebelum lebaran sudah bisa dipergunakan.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, Sutrisuanto yang dikonfirmasi, mengamini hal ini. Disebutkannya, ADD yang didalamnya termasuk penghasilan tetap (Siltap) para perangkat desa, akan segera cair sebelum lebaran.

“Insya Allah, ADD maupun gaji perangkat desa akan disalurkan sebelum lebaran,” kata Sutrisuanto kepada Sumut Pos di Stabat, Rabu (14/4).

Saat ini, kata Sutris, pihaknya telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Langkat, tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021.

“Rancangan Perbup-nya sudah kita selesaikan,” ujarnya.

Bahkan, sambung Sutris, prosesnya juga telah selesai di eksaminasi Bagian Hukum Setdakab Langkat. Termasuk permohonan Pencairan ADD Tahap I sebesar 60 persen Tahun Anggaran 2021, juga sudah diajukan. “Jadi di tahap I ini, pencairan ADD 60 persen yang akan kita cairkan sebelum lebaran,” tandasnya. (yas)