DILALAP API: Api melalap 10 rumah hingga ludes terbakar di Jalan Pulau Sicanang, Lingkungan VII, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, Senin (12/4) pukul 14.30 WIB.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 10 rumah ludes terbakar di Jalan Pulau Sicanang, Lingkungan VII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Senin (12/4) pukul 14.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. namun seluruh rumah yang ludes mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
DILALAP API: Api melalap 10 rumah hingga ludes terbakar di Jalan Pulau Sicanang, Lingkungan VII, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, Senin (12/4) pukul 14.30 WIB.
Informasi diperoleh menyebutkan, musibah kebakaran itu diduga berasal dari salah satu rumah milik Ana. Api diduga berasal dari arus pendek sempat terjadi suara ledakan berasal dari kulkas dari rumah wanita berusia 56 tahun tersebut.
Amukan sijago merah dengan seketika merambat ke dinding rumah lainnya. Angin kencang membuat api semakin marak menyambar ke rumah tetangga lainnya. Para pemilik rumah yang terbakar panik, mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sambil menyelamatkan barang berharga.
Di sela – sela air pasang mulai naik, api berusaha dipadamkan dengan alat seadanya tidak dapat dijinakkan. Akibatnya, api terus marak menyambar sejumlah rumah berdinding kayu tersebut. Berselang itu, petugas pemadam kebakaran lebih dari 5 armada turun ke lokasi melakukan pemadaman.
Dalam tempo setengah jam api dapat dipadamkan. Namun, sebanyak 10 rumah yang dihuni 47 jiwa ludes terbakar rata dengan tanah. Sejumlah pemilik rumah hanya meratapi kesedihan melihat rumah mereka yang ludes terbakar.
“Informasi awal kita terima. Api berasal dari rumah milik Anak yang disebabkan arus pendek dari kulkas miliknya. Api cepat membesar karena dinding rumah terbuat dari kayu. Hasil pengecekan kita tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah,” kata Lurah Belawan Bahari, Sonang Saing.
Sementara itu, Kapolsek Belawan, Kompol DJ Naibaho mengatakan, pihaknya sudah menangani kasus kebakaran tersebut. Untuk penyebab kebakaran masih diselidiki.”Saksi sudah kita mintai keterangan. Info awal kita terima, api berasal dari arus pendek akibat gas meledak. Untuk lebih jelas kita tunggu hasil penyekidikan,” ungkapnya. (fac/ila)
Istimewa/sumut pos
PARKIR:
Ratusan sepeda motor saat parkir di depan Masjid Raya, pada saat event Ramadhan Fair tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengambil kebijakan meniadakan Ramadhan Fair di bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021. Alasannya, takut terjadi penyebaran Covid-19 karena berpotensi terjadi kerumunan. Sayangnya, Wali Kota malah membuka Kitchen of Asia di Kesawan City Walk sebagai sajian kuliner yang bisa dinikmati untuk berbuka puasa. Kebijakan ini dinilai tidak bijak karena tidak bersifat merata.
PARKIR: Ratusan sepeda motor saat parkir di depan Masjid Raya, pada saat event Ramadhan Fair tahun lalu.
Anggota Komisi III DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Irwansyah mengatakan,alasan Wali Kota Medan meniadakan Ramadhan Fair mengacu pada permasalahan Pandemi Covid-19. Keberadaan Ramadhan Fair dinilai berpotensi dalam melanggar potokop kesehatan, salah satuya berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
Irwansyah menilai, hal tersebut tidak lah adil. Sebab, Wali Kota Medan tetap membuka The Kitchen of Asia pada Kesawan City Walk di masa Pandemi saat ini.”Jadi, kebijakan Wali Kota Medan ini kita lihat tidak ideal dan menimbulkan kontradiktif bila mengacu pada alasan pandemi untuk meniadakan Ramadhan Fair. Karena, satu lagi ditiadakan, satu lagi dibuka,” ujarnya, Senin (12/4).
Kemudian, apabila ditinjau dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Irwansyah, diyakini Ramadhan Fair lebih banyak menyerap PAD Kota Medan dibandingkan The Kitchen of Asia. Menurutnya, hal ini terjadi karena The Kitchen of Asia belum begitu dikenal oleh orang-orang di luar Kota Medan. Disisi lain, Ramadhan Fair tentunya jauh lebih dikenal oleh orang di luar Medan. Hal itu juga karena Ramadhan Fair merupakan ikon agenda Kota Medan saat Ramadan dari tahun ke tahun.
Selain itu, Politikus dari Fraksi PKS ini, menyampaikan, Ramadhan Fair tak hanya meningkatkan PAD, tetapi di dalam kegiatan tersebut terdapat syiar agama Islam dan pelestarian budaya di Kota Medan. Sehingga, Ramadhan Fair juga sebagai destinasi tersendiri di bulan Ramadan.
Oleh karena itu, Irwansyah juga mengatakan, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan yang baru, harus bijak dalam melihat persoalan untuk mengambil keputusan. Karena selama ini, pendahulu yang menggagas Ramadhan Fair bertujuan untuk meningkatkan PAD Kota Medan serta melestarikan budaya Kota Medan sekaligus sebagai wadah syiar agama Islam di bulan Ramadan.”Jadi Bobby harus ada rasionalisasi untuk mengambil keputusan dalam meniadakan kegiatan Ramadan Fair, selain alasan Covid-19. Karena kalau alasannya Covid-19, mengapa The Kitchen of Asia dibuka?” ujarnya.
Irwansyah juga berharap kepada Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, untuk memiliki alasan yang lebih untuk meniadakan Ramadhan Fair, bukan hanya dengan sekadar alasan Covid-19. Sebab menurutnya, kebijakan yang dibuat Wali Kota Medan atau pemerintah harus bersifat merata.
Sementara itu, dilihat dari sisi budaya, seniman Sumatera Utara (Sumut), Suyadi San meminta Kesawan jangan dirusak dengan dalih mendirikan pusat kuliner dan budaya. “Biarkanlah Kesawan sebagaimana mestinya. Jangan dirusak dengan dalih menyulap menjadi pusat kuliner dan budaya,” kata Suyadi.
Dikatakan Suyadi, sejauh ini tempat-tempat kuliner di Kota Medan sudah berkembang tiap penjuru, di mana telah bertumbuh kafe dan tempat tongkrongan. “Saya sangat bangga dengan hal itu, banyak tempat alternatif ketika kita mengajak tamu luar kota untuk mencicipi kuliner Medan. Tempat-tempat itu yang harusnya didukung Pemko Medan,” ujar dia.
Suyadi mempertanyakan didirikannya Kesawan City Walk tersebut. Karena, menurutnya, lebih terkesan komersil. “Benarkah warga kota Medan perlu pusat kuliner dan budaya? Sudah adakah kajian akademisnya? Apakah semua pemangku kepentingan sudah diajak bicara bersama? Bukankah yang dilakukan justru lebih terkesan komersil semata daripada menjaga aset budaya,” ungkapnya
Dia menegaskan, saat ini warga Medan tidak membutuhkan itu. Jangan bicara seni dan budaya jika Gedung Kesenian Medan saja tidak punya. “Jangan bicara seni dan budaya jika Majelis Kesenian Medan dan Dewan Kesenian Medan sengaja ‘dimatisurikan’. Jangan bicara seni dan budaya jika seniman Medan sampai hari ini ditelantarkan. Apa rupanya yang sudah dilakukan Pemko Medan kepada para seniman dan budayawan Medan? Sampai sekarang, tidak ada,” sebutnya.
Ia menambahkan, kehadiran Kesawan City Walk ini justru antitesis dengan semangat merawat cagar budaya. “Pemko Medan harusnya membangun dan merawat pedestrian sekitar Kesawan, sehingga menjadi destinasi wisata sejarah,” pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution meresmikan soft launching Kesawan City Walk The Kitchen Of Asia di depan Museum Tjong A Fie, Jalan Ahmad Yani/Kesawan, Minggu (28/3) sore. Peresmian itu ditandai dengan memukul alat musik tradisional Mandailing, Gordang Sembilan.
Bobby Nasution mengatakan, The Kitchen of Asia merupakan representasi Kota Medan dengan kekayaan kulinernya yang sangat beragam. “Biasanya yang namanya dapur itu adanya di belakang. Tapi kita lihat, bagaimana jika dapur dalam hal ini tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga ada nilai sejarah di dalamnya. Dengan itu kita bisa menampilkannya di depan, menjadi daya tarik tersendiri,” ucap Bobby.
Dikatakan Bobby, warga Kota Medan juga bisa menikmati suasana Kesawan dengan makanan yang khas. “Saya harapkan kemeriahan ini tidak hanya hari ini saja. Tapi, bisa dirasakan setiap hari oleh warga Kota Medan, justru lebih meriah lagi setiap harinya,” pesannya.
Kata Bobby, The Kitchen Of Asia sangat menarik, kuliner yang dibalut dengan kisah sejarah dapat menambah nilai dari masakan itu sendiri. “Yang mau kita tonjolkan tidak hanya sekadar masakan tapi bagaimana masakan itu berasal, siapa yang dulu memakan masakan itu. Hal ini yang membuat makanan lebih bernilai,” pungkasnya. (map/ris/ila)
Amanat: Kapolres Nisel, AKBP Arke Furhan Ambat saat memimpin apel Operasi Keselamatan Toba, Senin(12/4).
NISEL, SUMUTPOS.CO – Kapolres Nias Selatan (Nisel) AKBP Arke Furman Ambat memimpin apel Operasi Keselamatan Toba 2021 di Lapangan Apel Mako Polres Nias Selatan, Jalan Muhammad Hatta No. 01 Teluk Dalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Senin(12/4) pagi.
Amanat: Kapolres Nisel, AKBP Arke Furhan Ambat saat memimpin apel Operasi Keselamatan Toba, Senin(12/4).
Operasi Keselamatan Toba 2021 digelar secara serentak di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan displin masyarakat dalam berlalu lintas, dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kapolres Nisel, AKBP Arke Furman Ambat membacakan amanat Kapolda Sumatera Utara, mengatakan Operasi Keselamatan Toba 2021 dilaksanakan selama 14 hari, mulai hari Senin(12/4) sampai Minggu(25/4).
“Operasi ini fokus pada pengguna jalan, kendaraan angkutan umum atau pribadi, lokasi atau ruas jalan yang rawan kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas serta kegiatan berlalu lintas masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” ucap AKBP. AF. Ambat.
Operasi ini melibatkan 2.299 personel, yang terdiri dari satuan tugas Poldasu dan 2.149 satuan tugas kewilayahan.
“Lakukan deteksi dini dengan memetakan titik-titik kerawanan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta penyebaran Covid-19 menjelang bulan suci Ramadhan,” pungkasnya.
Kapolres Nisel juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan Toba 2021.
“Teriring doa, semoga pengabdian dan tugas yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan operasi ini, menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,”tandasnya.
Apel Operasi Keselamatan Toba 2021 ini juga dihadiri Sekda Nias Selatan, Palaksa Lanal Nias, Danramil Kodim 0213 Telukdalam, Wakapolres Nisel, Kabid Dishub LLAJ Nisel, Kabag Ten Polres Nisel, Kasat Lantas Polres Nisel, Kasat Reskrim, Kasat Sabhara, Kasat Polairud, Kapolsek Gomo, Kapolsek Telukdalam, satu pleton personel TNI-AD, satu pleton personil TNI-AL, satu pleton personel Polres Nisel.(mag-12)
SERAHKAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kajari Mustaqpirin dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji menyerahkan santunan kematian jaminan kecelakaan kerja.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan membuka rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tebingtinggi, Senin (12/4) di Aula Resto Pondok Bagelen, Jalan Deblod Sundoro Kota Tebingtinggi.
SERAHKAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kajari Mustaqpirin dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji menyerahkan santunan kematian jaminan kecelakaan kerja.Sopian/sumut pos.
Wali Kota Tebingtinggi menegaskan, Pemerintah Kota Tebingtinggi sebelumnya telah melaksanakan apa yang diamanatkan didalam Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 terkait pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai atau tenaga kerja non PNS.
“Kami sampaikan bahwa semangat Inpres No.2 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat, melindungi masyarakat, terutama mereka yang bekerja non PNS tetapi mengabdi kepada negara sebagai honorer,” Umar Zunaidi.
Sedangkan kepada sektor perusahaan juga digerakkan agar regulasi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga proteksi terhadap pekerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Untuk sektor pemerintahan, kami juga sampaikan bahwa sejak tahun lalu sudah memberikan perhatian kepada seluruh pekerja yang non PNS, BPJS Ketenagakerjaan dibayar, BPJS Kesehatannya kita lindungi, jadi kita tetap melakukan proteksi untuk itu. Sekarang kita bergerak kepada mereka-merek tenaga dilapangan yang sifatnya memberikan konstribusi bagi pemerintah, itu juga akan kita proteksi dengan BPJS Tenagakerja,” tutup Umar Zunaidi.
Sebelumny,a kegiatan ditandai dengan penyerahan santunan kematian jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris oleh Wali Kota, Kajari dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut. (ian/han)
TERIMA SK: Bupati Asahan, H.Surya BSc bersama APH menerima surat keputusan mengikuti nominasi kabupaten bebas pungli 2021.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dihunjuk Tim Unit Saber Pungli Sumatera Utara, sebagai salah satu calon kabupaten bebas pungutan liar atau pungli tahun 2021.
TERIMA SK: Bupati Asahan, H.Surya BSc bersama APH menerima surat keputusan mengikuti nominasi kabupaten bebas pungli 2021.
Penunjukkan itu sesuai surat keputusan (K) yang diserahkan Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Sumatera Utara, Kombes Pol Armia Fahmi kepada Bupati Asahan, H Surya BSc, di aula Melati kantor Bupati, Senin (12/4).
Dalam surat keputusan itu, ditetapkan bahwa Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk dapat mempersiapkan diri sesuai dengan pedoman kriteria penilaian Kabupaten/Kota bebas pungli yang sudah ditetapkan oleh Satgas Saber Pungli Pusat, dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju dan bermartabat.
Dikesempatan itu, Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH yang juga selaku Irwasda Poldasu, menyampaikan bahwa ditunjuknya Kabupaten Asahan sebagai kandidat/nominasi kabupaten bebas pungli tentu merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Asahan, karena terpilih dari 34 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat terwujud, karena Kabupaten Asahan sudah memenuhi kriteria penilaian sebagai kabupaten bebas pungli.
“Saya berharap Kabupaten Asahan mulai sekarang sudah mulai melakukan persiapan–persiapan untuk menuju penilaian tersebut. Komitmen para pelaku kepentingan sangat diharapkan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang menuju kehidupan yang lebih baik serta bermartabat, kita menaruh harapan besar agar kinerja semua unsur dan elemen yang terlibat akan membuahkan hasil sehingga Kabupaten Asahan yang kita banggakan benar-benar menjadi kabupaten yang Zero pungli,” tegas Armia.
Menutup rangkaian acara tersebut, Kombes Pol Drs. Armia Fahmi, M.H, berharap komitmen dengan integritas pimpinan pemerintahan kabupaten sangat berperan besar dalam mendukung kabupaten bebas pungli. Pengawasan dan pemantauan secara langsung pada sentra-sentra pelayanan publik sangat diperlukan terutama pada bidang SDM, operasional, sarpras, anggaran dan inovasi-inovasi yang mendukung pelayanan publik.
Beliau juga berharap agar pokja-pokja yang ada di UPP Saber pungli provinsi untuk selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan UPP kabupaten/kota dalam semua bidang terutama yang berkenaan dengan pungli. Bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan ekonomi masyarakat masih terus bergulir dan ini semua perlu diawasi dalam penggunaannya, karena dampak covid-19 sangat memukul perekonomian masyarakat, maka pemerintah wajib untuk membangun perekonomian tersebut.
“Kriteria penilaian Kabupaten Asahan sebagai salah satu Calon Kabupaten Bebas dari Pungli tahun 2021 terdiri dari masalah SDM, satgas, anggaran dan inovasi. Untuk itu, kita harus membuat terobosan-terobosan kreatif di bidang pelayanan publik yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Asahan sangat mendukung kelancaran operasional unit pemberantasan pungli Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan telah memberikan dukungan dana dalam bentuk hibah. Hal ini dimaksudkan, agar unit pemberantasan pungli lebih fleksibel dan perjanjian hibah daerah ini telah ditandatangani bersama.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa dalam upaya meminimalisir praktek pungli terutama pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik, perangkat daerah harus menerapkan SOP pelayanan dan penggunaan teknologi informasi secara optimal.
Pemberian layanan sedapat mungkin dilakukan online dan mengurangi tatap muka untuk memperkecil peluang terjadinya pungli.
Dalam pelayanan masyarakat terus dipantau oleh tim Saber pungli Kabupaten Asahan, agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terbebani dengan biaya tambahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
“Terselenggaranya acara ini dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang bersih, bebas dari pungli dan anti korupsi. Hal ini demi mencapai visi pemerintah Kabupaten Asahan yakni mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera,yang religius dan berkarakter,” tegas Surya.
Ditunjuknya Kabupaten Asahan sebagai Nominasi Kabupaten bebas pungli, maka diperlukan kerja keras dan tekad kerjasama seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Asahan termasuk dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda yang nantinya berperan sebagai pengawal terhadap kinerja Pemkab Asahan terutama dibidang pelayanan publik agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, masyarakat dapat merasakan langsung hasil pelayanan tersebut yang benar-benar aman, tepat waktu dan tidak mengalami pungli ketika melakukan pengurusan administrasi.(mag-9)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Humbang Hasundutan, menyerahkan sepenuhnya pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah atau disebut UKPBJ. Untuk itu, Diskominfo tidak lagi mengelola server LPSE. Hal itu disampaikan, Kepala Diskominfo Hotman Hutasoit kepada wartawan, Senin (12/4) melalui sambungan telepon.
Lelang Elektronik
Dikatakan Hotman, pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya mereka tangani, kini menjadi kewenangan UKPBJ. Tidak lagi, pada Dinas Komunikasi dan Informatika. “Setelah terbentuk UKPBJ, LPSE tanggungjawab UKPBJ. Mulai tahun ini seluruhnya telah penuh di UKPBJ,” sebut Hotman.
Hotman menjelaskan, hal tersebut telah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Salah satunya, adalah kewajiban daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan.
Lebih lanjut dikatakannya, selain penanganan dan pengelolaannya, pihaknya juga tidak lagi menangani masalah anggaran. Apalagi, jaringan transfer data internet atau disebutnya Mbps.
“Semua segala terkait server LPSE itu sudah di UKPBJ. Baik itu anggarannya dan data internet, itu mereka sendiri,” katanya.
Sementara itu , Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ Rein Marpaung membenarkan kini seluruh pengelolaan LPSE sudah ditangani pihaknya.
Sementara, lanjut dia, terkait server sudah disampaikan ke Jakarta. “ Jadi hanya pengelolaan LPSE-nya, untuk server sudah dibawa ke Jakarta,” kata Rein.
Rein menyampaikan, pengelolaan LPSE sudah sejak tahun 2019 hingga terbentuknya UKPBJ . Namun terkait server di kelola oleh Diskominfo, tutupnya.(des)
UNJUKRASA: Orator aksi, Tiopan Ujung membacakan tuntutan pedagang saat berunjukrasa di Kantor DPRD Dairi.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pusat Pasar Sidikalang (HPPPS) berunjukrasa ke Kantor DPRD Dairi, di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin (12/4). Mereka menuntut agar Pemkab Dairi, membubarkan PD Pasar karena dianggap tidak berpihak kepada pedagang, bahkan kerap melakukan intimidasi.
UNJUKRASA: Orator aksi, Tiopan Ujung membacakan tuntutan pedagang saat berunjukrasa di Kantor DPRD Dairi.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Dengan membawa sejumlah spanduk, para pedagang longmarch dari pusat pasar Sidikalang menuju Kantor DPRD. Setibanya, para pedagang ditemui Ketua DPRD, Sabam Sibarani serta Sekretaris Komisi 3 yang membidangi PD Pasar, Markus Sinaga.
Di depan gedung DPRD, Ketua HPPPS, Lohot Pasaribu dan Holmes Sihombing serta Tiopan Ujung, mendesak supaya aspirasi mereka bisa disampaikan di gedung dewan, dan meminta bisa bertemu pimpinan Komisi 3 membidangi PD Pasar.
Permintaan pedagang diakomodir pimpinan DPRD, dan meminta hanya beberapa orang saja dari perwakilan HPPPS. Sebanyak 30 orang ditampung dan melakukan pertemuan diruang rapat DPRD.
Perwakilan pedagang, Lohot Pasaribu, Tiopan Ujung dan Holmes Sihotang menyampaikan 8 tuntutan mereka, di antaranya, PD Pasar dibubarkan dan pengelolaannya dikembalikan ke Pemkab Dairi.
Pedagang menuding, sejak terbentuk, PD Pasar tidak mampu mengelola dan memberikan solusi yang berpihak kepada pedagang. Pedagang menuntut keseragaman pembayaran Iuran Layanan Pasar (ILP), pedagang menuntut masalah hutang piutang antara tahun 2013-2018 atau biaya ILP dalam bentuk bulanan diputihkan.
Pedagang juga menuntut Loss/Stan dimiliki oleh pedagang dan melarang kepemilikanya di luar dari pedagang, mendesak supaya semua pedagang kaki lima di luar areal pasar ditertibkan. “Penjualan kami tiap hari minim, padahal kami harus bayar ILP. Sementara pedagang diluar pasar dengan enaknya berjualan membuat kami merugi,” ucap Holmes.
Pedagang juga menuding direksi PD Pasar banyak membuat kebijakan merugikan pedagang. Begitu juga badan pengawas PD Pasar dituding tidak berfungsi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sabam Sibarani didampingi Ketua Komisi 3, Togar Pasaribu serta Sekretaris Komisi 3, Markus Sinaga menerima semua aspirasi disampaikan para pedagang. Kita sudah menangkap semua aspirasi kalian dan akan segera kita tindaklanjuti, ucap Sabam.
Sabam mengatakan, untuk menindaklanjuti tuntutan pedagang. DPRD melalui Komisi 3 menjadwalkan pertemuan selanjutnya. “Kita akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pemerintah dan pihak terkait dan termasuk perwakilan HPPPS, untuk mencarikan solusi dan menyelesaikan permasalahan di pusat pasar Sidikalang,” tandasnya.(rud/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Setelah pembangunannya sempat terhenti, Musala Nurul Iman di Lingkungan Karya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, akhirnya diresmikan.
“Kami mengucapkan terimamkasih kepada Bupati dan Ibu Bupati Langkat, atas bantuanya hingga pembangunan musala ini rampung sebelum masuk Ramadan,”ujar Ketua BKM Suharto, pada peresmian Musala Nurul Iman, Minggu (11/4)
Suharto menceritakan, sebelumnya pembangunan sempat berhenti karena kekurangan dana. Namun kini, musala sudah dapat digunakan untuk salat dan beribadah di bulan Ramadhan 1442 Hijriah oleh masyarakat. Ia mendoakan, kebaikan Bupati dan Istri serta keluarga, menjadi amal zariah yang terus mengalir pahalanya.
Dikatakan Suharto, pembangunan dapat dilanjutkan setelah menerima dana infak Rp300 juta dari Bupati Langkat Terbit Rencana PA dan Ketua TP PKK Langkat, Tiorita Terbit Rencana.
Peresmian Musala ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan tali pita oleh Ketua PKK Langat Tiorita. Disaksikan Ketua DWP Langkat Ny.Indra Salahudin, Camat se Teluk Aru dan Camat se Langkat Hilir beserta Ketua TP PKK Kecamatan.
Ketua PKK Langkat juga memberikan hadiah berangkat umroh gratis kepada Najir Mushola Nurul Iman M.Nazli yang berusia 65 tahun, serta 1 buah kitab suci Al Quran yang khusus dipesan dari Tanah Suci Mekah.
Juga memberikan santunan kepada 10 anak yatim, 100 buah mukenah kepada kaum ibu, 100 buah kain sarung kepada para bapak. Juga memberikan 11 sajadah untuk Musala Nurul Iman.
Camat Berandan Barat dalam kesempatan itu juga menyumbangkan 10 buah kitab suci Alquran kepada BKM Musala Nurul Iman. (yas)
PENINJAUAN: Polsek Patumbak bersama tiga pilar meninjau Kampung Tangguh, di Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Senin (12/4).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak bersama tiga pilar meresmikan Kampung Tangguh, di Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Senin (12/4).
PENINJAUAN: Polsek Patumbak bersama tiga pilar meninjau Kampung Tangguh, di Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Senin (12/4).
Dalam peresmian tersebut, sinergitas TNI/ Polri bersama Pemerintah ini juga turut melakukan kegiatan warga setempat, seperti peninjauan lokasi Kampung Tangguh Keamanan/ Pos Siskamling di Dusun II, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Deliserdang serta peninjauan lokasi Kampung Tangguh Sehat ke pemukiman masyarakat sehat di Dusun II, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, Bupati Deliserdang yang diwakili Asisten Pemerintahan I Deliserdang Citra Efendi Capah, Kasat Binmas Polrestabes Medan Kompol Efendi Sinaga, Kapolsek Patumbak diwakili Wakapolsek AKP Neneng Armayanty beserta jajaran, Kepala Desa Patumbak I bersama Perangkat Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak, Kasat Binmas Polrestabes Medan, Dantamil 02/01-15/DT Kapten Invanteri CZI Sugito dan rombongan, dan Anggota DPRD Deliserdang Rustam.
Bupati Deliserdang diwakili Asisten Pemerintahan I Deliserdang Citra Efendi Capah, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan warga setempat, agar dapat menjadi mandiri.
“Desa Patumbak 1 layak dijadikan sebagai kampung percontohan, mengingat Sumatera Utara masih dihantui pandemi Covid-19,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Wakapolsek AKP Neneng Armayanty mengungkapkan, bahwa Kampung Tangguh menjadi kampung percontohan, yang dalam hal ini adalah Desa Patumbak 1.
“Seperti pengolahan limbah masyarakat menjadi pupuk cair, dan penaburan benih ikan mas di Kolam Kampung Tangguh,” kata Neneng.
Selain itu, lanjut Neneng, pihaknya juga melakukan peninjauan lokasi pembibitan ketahanan pangan Covid-19. “Jenis tanaman plawija tersebut, seperti kangkung, bayam kuning, cabai rawit, cabai merah, terong dan sawi,” jelasnya. (mag-1)
PENERTIBAN: Tim Muspika Birubiru melakukan penertiban aksi balapan liar di Dusun V Banjaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Birubiru, Minggu (11/4).
BIRUBIRU, SUMUTPOS.CO – Muspika Birubiru melakukan penertiban terhadap arena balapan liar yang kerap meresahkan masyarakat di Dusun V Banjaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Birubiru, Kabupaten Deliserdang, Minggu (11/4) sekira pukul 17.00 WIB.
PENERTIBAN: Tim Muspika Birubiru melakukan penertiban aksi balapan liar di Dusun V Banjaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Birubiru, Minggu (11/4).
Aksi penertiban yang dipimpin Camat Birubiru, M Dhani Mulyawan Ssos, MIP, berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Kanit Binmas Polsek Birubiru Iptu A. Ompusunggu, Kepala Desa Sidomulyo Masnun, Kasi Trantip Kecamatan Birubiru Massa Barus, Personel koramil 04/BB, Personel Polsek Birubiru, Kadus V Banjaran Supriyanto, Kadus VI Rawuh dan Kadus IV Sememe Batu Aliges Munte.
Sebelum melakukan penertiban, Camat Birubiru M. Dhani Mulyawan melakukan apel di Kantor Desa Candirejo, untuk menyusun strategi dalam penertiban para pelaku balapan liar.
Kapolsek Birubiru, Iptu Cahyadi mengatakan, pihaknya bersama kecamatan melakukan penertiban balapan liar, dan telah mengamankan 4 unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan. “Penertiban yang dilakukan bersama kecamatan, berhasil mengamankan 4 unit sepedamotor,”kata Cahyadi.
Sementara itu, Kades Sidomulyo, Masnun mengucapkan terima kasih kepada Muspika Birubiru yang telah merespon keluhan masyarakat dengan adanya aksi balapan liar tersebut.”Atas nama pemerintah desa, saya mewakili warga berterima kasih kepada Muspika dalam penertiban aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan,”pungkasnya. (rel/han)
