MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ida Bagus Nyoman Wismantanu, ditunjuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru. Sebelumnya Kajati Sumut dijabat pelaksanaan tugas (Plt) Aditia Warman yang dimutasi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di Jakarta.

Ida Bagus sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI. Ia ditunjuk sebagai Kajati Sumut, berdasarkan mutasi dan rotasi jabatan pada Surat Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor 250 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin diketahui merotasi sebanyak 39 pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Dalam SK tersebut, ada pergantian di posisi Kejati, seperti Kejati Sulawesi Tenggara di Kendari, Kejati Kalimantan Barat di Pontianak, Kejati Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kemudian, Kejati Sulawesi Utara di Manado, Kejati Sumatera Selatan di Palembang, Kejati Sumatera Utara di Medan, Kejati Riau di Tanjung Pinang, Kejati Sumatera Barat di Padang dan Kejati Banten di Serang.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian membenarkan perihal mutasi tersebut meskipun belum ada surat resmi yang diterima pihaknya. “Saya tahu info dari medsos, belum ada surat resmi dari Kejagung tentang SK pak Kajatisu yang baru, jadi Senin kita info secara resmi ya,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan digulirkan pemerintah pusat melalui BPJamsostek masih menunggu regulasinya. Program JKP tersebut diklaim melindungi pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat, yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana mengakui BPJamsostek tengah menunggu peraturan pemerintah sebagai landasang hukumnya. “Kita sedang menunggu peraturan pemerintah terkait itu, dan informasinya keluar pada Januari 2020. Program JKP ini harus ada dasar hukumnya, karena hal ini merupakan bagian dari undang-undangnya,” kata Panji beberapa waktu lalu.

Panji mengatakan, dalam regulasi terkait JKP, nantinya dijelaskan siapa pesertanya dan bagaimana asal kepesertaannya. Kemudian, bagaimana mengklaimnya dan siapa yang membayar iurannya. “Jadi, harus jelas itu semua,” kata dia.

Menurutnya, layanan JKP ini sangat bagus karena mengakomodir para pekerja yang terkena PHK. “Program itu benar-benar mulai dari nol, penyelenggaranya BPJamsostek dengan didukung pemerintah pusat,” ucap Panji.

Ia menuturkan, untuk pesertanya tentu peserta aktif yang terdaftar di BPJamsostek. Namun, untuk lebih detailnya bagaimana, masih menunggu peraturan pemerintah tersebut. “Kita belum bisa menjelaskan atau berandai-andai apa yang didapatkan peserta apabila terkena PHK. Jadi, kita tunggu saja peraturannya dikeluarkan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah akan mengeluarkan program baru seperti yang tertulis dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yakni JKP. Program ini tertulis dalam pasal selipan baru, yakni Pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disebutkan, bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Detailnya, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJamsostek. Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan masa kepesertaan tertentu.

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih akan diatur melalui peraturan pemerintah. Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Dikabarkan, pemerintah akan menyetorkan Rp6 triliun sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.

Sebagai informasi, BPJamsostek saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus bertambah. Tercatat, pada Minggu (6/12) akumulasinya sudah menembus angka kasus ke 16.089 orang.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, jumlah tersebut diperoleh setelah didapatkan penambahan 87 kasus baru. “Penambahan ini diperoleh dari laporan 16 kabupaten/kota,” ujar Aris.

Ia menjelaskan, penambahan kasus baru terbanyak didapatkan dari Kota Medan sebanyak 33 orang. Selanjutnya, diikuti Kabupaten Deliserdang 14 orangn

7 orang dari Toba, 6 orang dari Asahan dan Serdang Bedagai, 3 orang dari Tapanuli Tengah, serta masing-masing 2 orang dari Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebingtinggi, Labuhan Batu dan Pakpak Bharat. “Sedangkan sisanya masing-masing 1 orang dari Binjai, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan Batubara,” terang Aris.

Terhadap angka kesembuhan juga diperoleh dari 16 kabupaten/kota sebanyak 84 orang sehingga akumulasinya menjadi 13.408. “Penambahan terbanyak berasal dari Kota Medan dengan 38 orang, Deliserdang 12 orang dan Serdang Bedagai 8 orang. Berikutnya masing-masing 4 orang dari Kabupaten Asahan dan Labuhanbatu, masing-masing 3 orang dari Binjai dan Simalungun, serta masing-masing 2 kasus dari Pematang Siantar, Langkat dan Karo. Selanjutnya, masing-masing 1 orang dari Tebingtinggi, Sibolga, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara dan luar Sumut,” papar dia.

Untuk penderita Covid-19 yang meninggal dunia, lanjut Aris, terdapat penambahan sebanyak 3 orang sehingga angkanya naik menjadi 629 orang. Ketiganya masing-masing berasal dari Medan 2 orang dan 1 dari Serdang Bedagai. “Dari jumlah tersebut, kasus aktif atau penderita Covid-19 saat ini sebanyak 2.052 orang,” jelasnya.

Penambahan juga terjadi pada kasus suspek sebanyak 16 orang, sehingga kini menjadi 664 orang. “Penambahan terbanyak didapatkan dari Kota Medan dengan 12 orang, Pakpak Bharat 3 orang dan Pematang Siantar 2 orang. Kemudian, penurunan 1 kasus didapatkan dari Kabupaten Tapanuli Utara,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tragedi banjir bandang yang menerjang Perumahan De Flamboyan, Tanjung Selamat, Medan Sunggal, Jumat (4/12) dinihari lalu, memakan korban 11 orang.

Lima ditemukan tewas pada Jumat pagi, dan 6 lainnya dinyatakan hilang. Seorang balita yang sempat hilang terseret arus, ditemukan Tim SAR di Pantai Bokek, Minggu (6/12) siang dalam kondisi tewas.

Danru Kantor SAR Medan, Jiko Purba mengatakan, jasad balita itu ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB. Usianya diperkirakan 2 tahun lebih. “Pencarian dimulai dari jembatan Pantai Bokek menggunakan perahu karet menyusuri sungai. Lebih kurang 1 kilometer dari awal kita melakukan pencarian, tim menemukan korban yang berada di pinggir sungai dekat dengan kebun pisang,” ungkap Jiko, Minggu (6/12).

Kata Jiko, pada saat dievakuasi, jasad balita itu dalam keadaan utuh dengan pakaian lengkap. “Masih pakai baju dan celana. Tapi, untuk identitasnya kita serahkan kepada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dengan penemuan jasad ini, berarti sudah 6 korban yang ditemukan. Masih tersisa lima korban lainnya. “Tim terus bekerja melakukan pencarian, mari bantu doa semoga cepat ditemukan,” tandasnya.

Plt Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan, ada lima korban meninggal dunia akibat banjir yang terjadi Jumat (4/12) dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB. Satu korban hilang sudah ditemukan dan sedang dirawat di Rumah Sakit. Sedang seorang balita sudah ditemukan.

“Basarnas bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Setiap hari hingga tujuh hari ke depan sesuai SOP. Lebih dari tujuh hari maka dinyatakan hilang,” katanya.

Menurut keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat Nuraidi, sudah ada empat korban tewas yang berhasil diidentifikasi. Mereka adalah kakak beradik Juwita Simanjuntak (29), Arista Simanjuntak (24), Nur Fitri (24) dan satu laki-laki Satria Eka Winarya (18). Nuraidi menyebutkan bahwa Juwita dan Arista merupakan kakak beradik satu rumah.

“Informasi nya mereka seperti itu (kakak beradik), karena mereka satu rumah dan anak kecil 3 tahun yang dibawa mereka. Kemungkinan anak Juwita karena itu yang sudah menikah yang lain masih gadis,” tuturnya, Sabtu (5/12).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga meminta Pemko Medan, dalam hal ini BPBD Kota Medan untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan para Stakeholder, dalam hal ini TNI/Polri dan pihak-pihak lainnya guna mencari keberadaan orang-orang yang dinyatakan hilang.

“Mereka yang masih dinyatakan hilang harus dicari sampai ketemu. Inilah bentuk kemanusiaan yang sesungguhnya. Lalu kita juga minta kepada Pemko Medan agar tetap membuka posko untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana, khususnya dapur umum hingga kondisi benar-benar kondusif,” kata Ihwan.

Pimpinan DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan kepada Pemko Medan agar setiap warga yang telah kembali ke rumahnya masing-masing karena kondisi banjir di rumahnya yang telah surut, untuk tetap diperhatikan. Khususnya untuk tindakan pencegahan agar tidak terjadi peristiwa yang serupa kepada para korban.

Selanjutnya, BPBD Kota Medan juga harus bisa mengatur langkah yang strategis dalam melakukan evakuasi terhadap korban apabila masih terjadi bencana. “Harapan kita jangan lagi ada bencana seperti itu. Tapi begitu pun, kita harapkan ada langkah deteksi yang lebih awal dari pemerintah. Sebab bila bisa di deteksi lebih awal, maka besar kemungkinan para korban banjir akan lebih cepat mendapatkan pertolongan hingga akan lebih banyak yang tertolong,” lanjutnya.

Proses pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Medan, mulai BPBD Pemprov Sumut, Arhanud, Koramil, Tagana, Kelompok Penggemar Kegiatan di Alam Bebas, Sangkala, Medan Rescue dan Partai Keadilan Sejahtera.

Peringatan BMKG

Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara masih akan terjadi dalam dua hari ke depan. Banjir di Kota Medan terjadi setelah Sungai Deli meluap dan menggenangi ratusan rumah warga.

Prakirawan cuaca di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I-Medan Utami Al Khairiyah menjelaskan, siklon tropis di lapisan atmosfer wilayah Sri Lanka kini telah berubah menjadi tekanan rendah di Teluk Benggala. Kondisi tersebut, menurutnya, akan berpotensi mendatangkan hujan ke wilayah Sumatera Utara.

Wilayah yang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai petir dan angin kencang adalah kawasan pantai timur, lereng pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara.

“Bila hujan turun dengan intensitas ringan hingga sedang di hulu DAS (daerah aliran sungai) dan berlangsung lama, maka pasti wilayah hulu sungai di pesisir baik barat maupun timur Sumut seperti Medan akan banjir,” katanya. (ris/map/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Firdaus Ali menilai, penyebab banjir besar yang melanda Kota Medan pada Kamis malam (3/12) dikarenakan kondisi tata ruang, tata kelola sumber daya air dan sistem drainase kota yang buruk.

“Contohnya saja ketika hujan sudah berhenti, sungai masih bisa menampung debit air. Tetapi air yang merendam pemukiman belum juga surut. Ini menunjukkan bahwa sistem drainasenya sangat jelek sekali,” katanya yang dihubungi wartawan dari Medan, Minggu (6/12).

Menurut dia, penataan jaringan drainase Kota Medan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota, sudah sangat mendesak dan harus diprioritaskan untuk melindungi warga dari ancaman banjir dan genangan.

“Ini tata dan pola pemanfaatan ruang Kota Medan salah implementasi. Pemerintah kota harus betul-betul serius dan kerja keras membenahinya, jangan lagi menunggu bencana datang lagi baru kemudian saling menyalahkan,” ujarnya.

Pemkot Medan harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pemda sekitar (Kabupaten Deliserdang, Karo, dan Simalungun) yang merupakan daerah hulu dari 9 sungai yang melewati Kota Medan.

Tidak kalah penting adalah kemampuan melobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan teknis, karena kemampuan fiskal Pemkot Medan sangat terbatas untuk bisa mengatasi masalah banjir di Kota Ketiga Terbesar di Indonesia ini.

Selain tata ruang dan sistem drainase, kata dia, banjir di Kota Medan akibat belum selesainya pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten DelisSerdang.

Firdaus yang juga merupakan Wakil Presiden Dewan Air Asia ini, mengatakan, Bendungan Lau Simeme ini merupakan salahsatu alternatif untuk mengatasi permasalahan tata kelola air, khususnya banjir di Kota Medan. Karena bendungan yang didisain memiliki kapasitas tampung 22 juta meter kubik itu, jika selesai nantinya bisa mengurangi 60 persen beban air limpasan (banjir) yang selama ini selalu mengancam Kota Medan.

“Bendungan Lau Simeme ini merupakan solusi yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini realisasi pembangunannya baru sekitar 20 persen disebabkan oleh masalah pembebasan lahan/tanah yang merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah daerah. Padahal kalau bendungan ini selesai, 60 persen beban banjir di Medan bisa kita atasi,” tandas pakar tata kelola air perkotaan dari Universitas Indonesia ini.

Diketahui, banjir merendam rumah yang didiami 1.983 KK atau 5.965 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan Kota Medan. Adapun 7 kecamatan terendam banjir yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Polonia.

Banjir disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Kamis. Kondisi tersebut diperparah dengan meluapnya air dari sejumlah sungai yang berada di Kota Medan. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banjir bandang yang menerjang di Kota Medan dan sekitarnya sejak Jumat (4/12) dini hari lalu belum sepenuhnya surut. Pasalnya, hujan kembali mengguyur sejak Sabtu (5/12) malam hingga Minggu (6/12) dini hari. Sebanyak lima ruas sungai di kota Medan, yakni Sungai Sunggal, Deli, Sikambing, Babura, dan Denai, mengalami kenaikan Tinggi Muka Air Daerah Aliran Sungai (TMA-DAS) hingga 1,2 meter. Untuk mengatasi banjir, normalisasi sungai-sungai mesti direalisasi secepatnya.

LAPORAN diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Kota Medan kembali diguyur hujan sejak Sabtu (5/12) sore pukul 16.00 WIB hingga malam. Akibatnya, debit air dalam jumlah cukup besar yang disebabkan oleh hujan di hulu, menyebabkan debit air lima sungai meningkat tajam.

“Status TMA-DAS Kota Medan pada Sabtu malam, DAS Sunggal naik sekitar 100 cm DAS Babura naik sekitar 100 cm, DAS Deli naik sekitar 110 cm, DAS Denai naik sekitar 120 cm dan DAS Sei Sikambing naik sekitar 100 cm,” ucap Sekretaris BPBD Medan, Nurli, kepada Sumut Pos, Minggu (6/12) pagi.

Sebanyak 10 Kecamatan dan 18 Kelurahan pun terkena dampak banjir akibat hujan yang terjadi. Adapun 10 Kecamatan yang dimaksud yakni di Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta warga terdampak sebanyak 1.504 KK dan 6.130 jiwa, dengan 692 rumah terendam banjir. Di Kelurahan Cinta Damai warga terdampak 1.011 KK dan 4.167 Jiwa, dan 381 rumah terendam.

Di Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah sebanyak 139 Kkdan 695 jiwa serta 81 rumah terdampak.

Di Kecamatan Medan Polonia Kelurahan Polonia sebanyak 59 KK terdampak dan 295 jiwa terdampak banjir, dan 50 rumah terendam banjir.

Di Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Padang Bulan sebanyak 50 KK dan 256 Jiwa serta 47 rumah terdampak. Di Kelurahan Titi Rante sebanyak 112 KK dan 525 jiwa dan 77 rumah terdampak.

Di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Beringin sebanyak 80 KK dan 494 jiwa dengan 70 rumah terdampak.

Di Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar sebanyak 250 KK dan 1.032 jiwa dan 70 rumah terdampak.

“Untuk 6 kecamatan yang disebutkan tadi, terakhir informasi yang kita dapatkan kondisi banjir sudah mengalami penurunan secara berkala. Sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Untuk kecamatan ke-7, yaitu Medan Tuntungan, khususnya di Kelurahan Tanjung Selamat, banjir berdampak pada 167 KK, 877 jiwa, dan 150 rumah. Tapi alhamdulillah, kondisi saat ini di sana banjirnya sudah mengalami penurunan total,” rincinya.

Ke-8, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan terdampak pada 73 KK, 377 jiwa dan 68 rumah. “Laporan terakhir, hingga Minggu pagi air masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian ±60-85 cm, namun terus mengalami penyurutan,” kata Nurli.

Di kecamatan ke-9, yakni Medan Maimun, banjir berdampak pada 6 kelurahan, yakni Kelurahan Kampung Baru sebanyak 490 KK dan 1.790 jiwa, dengan 441 rumah. Di Kelurahan Hamdan berdampak pada 463 KK, 1.737 jiwa dan 417 rumah. Di Kelurahan Sei Mati, berdampak pada 830 KK, 2.490 jiwa, dan 747 rumah. Kemudian di Kelurahan Aur berdampak pada 644 KK, 1.946 Jiwa, dan 580 rumah. Di Kelurahan Sukaraja berdampak pada 143 KK, 732 jiwa, dan 129 rumah. Kemudian di Kelurahan Jati berdampak pada 10 KK, 33 Jiwa, dan 9 rumah.

“Pada 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Maimun tersebut, hingga Minggu pagi, kondisi banjir masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian air ±60 cm hingga 100 cm, dan terus mengalami penyurutan,” lanjut Nurli.

Khusus untuk Kecamatan ke-10, yakni Medan Johor yang dilintasi dua sungai yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura, hingga Minggu dini hari debit air di Sungai Deli masih cukup tinggi. Banjir menggenangi wilayah beberapa kelurahannya, seperti Kel Gedung Johor berdampak pada 153 KK, 791 jiwa, dan 140 rumah.

“Kondisi terakhir di Minggu dini hari, banjir masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian air sekitar 60-100 cm, dan terus mengalami penyurutan,” kata Nurli lagi.

Sementara itu untuk wilayah Kecamatan Medan Johor yang dilintasi Sungai Babura mengalami penurunan banjir. Air sudah tidak menggenangi wilayah kelurahan Kwala Bekala yang sempat berdampak pada 215 KK, 1.045 jiwa dan menggenangi 203 rumah. Kondisi banjir sudah mengalami penurunan. Dan sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing.

“Total yang terdampak banjir tersebut ada sebanyak 6.393 KK, 25.412 jiwa, dan 3.605 rumah, yang tersebar di 10 kecamatan dan 18 kelurahan di Kota Medan,” jelasnya.

BPBD Kota Medan beserta stakeholder terkait, yakni TNI/ Polri, PMI dan Relawan Kemanusiaan terus memantau di seputaran DAS hingga situasi aman dan terkendali di lokasi banjir sembari mencari 2 orang yang dinyatakan hilang.

“Pusdalops BPBD juga terus memantau dan melakukan pengecekan serta pendataan di lapangan untuk menginventarisir kerusakan sarana prasarana. Aparat gabungan juga bersama-sama mengatasi dampak akibat bencana,” tutupnya.

Normalisasi Sungai

Penanganan korban dan pembenahan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyikapi bencana banjir yang melanda kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang atau Mebidang, selama 3 hari terakhir.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan, akan segera melakukan normalisasi Sungai Belawan yang sekian lama mengalami pendangkalan. Kemudian, perlu adanya evaluasi terkait exact location (lokasi yang tepat) sungai, lantaran ada perbedaan yang ditemukan dalam peta dan kondisi sebenarnya.

“Kalau kita lihat di Google Maps, aliran sungai seharusnya melengkung. Namun, ada aliran yang tidak difungsikan, sehingga hanya bertumpu pada aliran Sungai Belawan. Tampungan debit air yang bertambah ini tidak dapat dibendung. Setiap dua tahun air naik ke perumahan, tetapi tidak sampai banjir seperti ini. Saya bersama BWS pusat dan Kementerian PUPR akan memastikan penyebab dan solusinya,” kata Edy didampingi Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis, saat meninjau kembali ke pemukiman warga terdampak banjir di Perumahan De Flamboyan, Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sabtu (5/12).

Edy mengatakan, hujan di gunung menjadi pemicu naiknya debit air sungai-sungai Medan dan sekitarnya. Namun, menurut Edy selama bendungan berfungsi dengan baik dan kawasan DAS tidak diganggu, seharusnya tidak akan bermasalah.

“Untuk itu, ke depan ini menjadi evaluasi. Fokus kita bukan hanya perlu perbaikan tanggul sungai, tetapi juga mengembalikan fungsi sungai-sungai seperti sedia kala. Jangan dirusak dan diganggu, pastinya rakyat makmur,” pesan Edy.

Senada, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendesak BWSS II segera melakukan pengerukan beberapa DAS di kawasan Medan dan Deliserdang, sebab sudah puluhan tahun mengalami kedangkalan.

“Beberapa alur sungai di hilir kawasan Medan dan Deliserdang sudah mengalami pendangkalan bertahun-tahun. Itu yang mengakibatkan banjir menenggelamkan ratusan rumah Jumat dinihari kemarin,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (6/12).

Akibat pendangkalan itu, dia, air bah dari hulu sungai tidak mampu ditampung sungai-sungai yang berada di hilir. Akibatnya air meluap dan membanjiri permukiman warga.

“Kita minta BWSS II lebih serius menangani persoalan banjir di DAS di kawasan hilir Medan dan Deliserdang. Masalah pendangkalan sungai ini sudah kerap kita ingatkan ke BWSS II sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Politisi PDIP itu mengatakan, masalah bencana banjir yang berulang terjadi, sudah sangat dikeluhkan masyarakat. Misalnya DAS Simalingkar memasuki wilayah Kota Medan dan Deliserdang, sering arus air dari Sungai Babura meluap banjir menerjang rumah-rumah penduduk. “Sungai Babura atau Sungai Sunggal di hilir, tidak mampu menampung air bah datang dari hulu, terutama pada saat hujan terus menerus,” katanya.

Dia mencontohkan Sungai Babura di kawasan Kwala Bekala hingga Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang saat ini , ketinggian tebing sungai sudah mendekati badan jalan umum. Tanggul tebing sungai juga sudah tergerus air, mengakibatkan terjadi pengikisan tebing sungai. Dampaknya, sungai bertambah dangkal akibat longsoran tanah tebing sungai.

“Kita juga minta BWSS II segera membangun semua tanggul-tanggul atau bronjong sungai, baik yang rusak maupun belum memiliki tanggul. Ini demi keselamatan masyarakat, tidak hanya yang tinggal dekat bantaran sungai, tapi juga yang berada jauh dari sungai,” katanya.

BWSS II juga diminta segera berkoordinasi dengan Pemko Medan, Pemkab Deliserdang dan Pemprovsu, karena wilayah yang terkena banjir secara administrasi berada pada dua pemda tersebut. Sementara untuk DAS, berada dalam pengawasan dan tanggungjawab BWSS II.

“Masing-masing pihak hendaknya mengesampingkan egosentris kedaerahan dan duduk bersama mencari solusi demi kepentingan masyarakat Sumut. Persoalan banjir ini tanggungjawab kita bersama. Harus ada terobosan yang luar biasa dilakukan. Kalau tidak, persoalan banjir ini tidak akan terselesaikan. Lakukan teknis pemetaan permasalahannya dan teknis pemecahan masalahnya,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga, juga mengatakan hal serupa. Meski kondisi banjir kali ini lebih didasari adanya hujan di hulu, ia tetap mengingatkan Pemko Medan —dalam hal ini Dinas PU Kota Medan— untuk tetap memperhatikan dan melakukan normalisasi terhadap drainase-drainase yang ada di Kota Medan, khususnya untuk wilayah yang memang sering mengalami kebanjiran.

“Terlepas dari apapun sebab banjir kemarin, Pemko Medan tetap harus fokus kepada normalisasi drainase, mengingat ini sudah masuk musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi tentu akan berdampak bagi kemungkinan terjadinya banjir di Kota Medan, baiknya fungsi drainase setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kemungkinan banjir di Kota Mesan akibat curah hujan yang tinggi,” pungkasnya.

Pembenahan Pasca Banjir Lancar

Saat meninjau kembali pemukiman warga terdampak banjir, Sabtu (5/12), di Perumahan De Flamboyan, Desa Tanjung Selamat, Deliserdang, Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, Nawal Edy Rahmayadi, menyempatkan diri menyapa para pengungsi di Arhanudse Tanjung Selamat. Mereka juga membagikan makanan dan menyampaikan rasa prihatin dan mengajak warga untuk tabah dalam menghadapi bencana banjir.

Gubernur Edy saat ditemui usai peninjauan menyampaikan, akan memastikan proses pembenahan dan evakuasi barang-barang milik warga pascabanjir, berjalan lancar.

Pembenahan khususnya akses dan fasilitas publik salahsatunya Jembatan Tuntungan yang terkikis Sungai Belawan agar segera dibenahi.

Tampak di lapangan tim gabungan TNI/Polri, BPBD Sumut dan relawan bahu-membahu membersihkan rumah-rumah warga dari tumpukan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, evakuasi lanjutan juga dilakukan terhadap kendaraan warga yang sebelumnya terbenam dan terbawa arus banjir.

Tidak hanya itu, alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan jalanan dari lumpur dan pepohonan yang dibawa arus dan menghalangi jalan. Mobil dan sepeda motor berseliweran di antara warga yang ingin kembali ke rumah untuk membersihkan rumah, relawan pembawa bantuan, para sanak saudara yang ingin melihat kondisi keluarga masing-masing.

Plt Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, menyampaikan, sejauh ini penanganan dan evakuasi berjalan lancar. Jumlah pengungsi di kawasan Binjai terdapat sekitar 3.300 orang lebih, kantor BPBD sekitar 700 orang, Tanjung Selamat 343 orang, Medan ada 3.000 orang lebih.

“Tapi sebagian ada yang sudah pulang. Kecukupan logistik di posko, dapur umum semua tersedia,” tutupnya.

Poldasu Dirikan 6 Posko

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) juga melakukan turut terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Lingkungan X, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, sejak Sabtu (5/12) malam.

“Ada 6 titik tempat pengungsian yang didirikan Polda Sumut bersama Sat Brimob Polda Sumut. Posko menampung sedikitnya 462 KK pengungsi bencana banjir, di antaranya Gedung Bhayangkari Daerah Sumut, Jalan Letjend Suprapto, Sanggar Silaturrahmi Jalan Badur Atas, Eks Taman Lili Suryani Jalan Palang Merah, Samping Bakso Amat Jalan Juanda, Masjid Al Husnah (belakang Kantor Lurah Hamdan) Jalan Pacar dan Jalan Teratai Pasiran,” kata Kabid Humas Polda Sumut KBP Tatan Dirsan Atmaja SIK kepada, Minggu (6/12).

Tatan menjelaskan, halaman dan Aula Gedung Bhayangkari Polda Sumut Jalan Letjend Suprapto Kecamatan Medan Maimun telah digunakan sebagai tempat pengungsian sementara sekitar 70 KK warga Lingkungan X Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Disediakan satu tenda milik Brimob Polda Sumut dan 1 tenda dari BPBD Kota Medan.

“Untuk saat ini sementara waktu Kantor Bhayangkari menjadi tempat mengungsi sekitar 70 KK warga Medan Maimun. Selebihnya disebar di beberapa titik lokasi pengungsian yang sudah disediakan,” katanya.

Selain menyiapkan tempat pengungsian, terang Tatan, Polda Sumut juga menyiapkan persediaan air minum dan turut menyiagakan personel untuk berjaga di sekitar lokasi banjir. “Ini sebagai antisipasi manakala debit air semakin bertambah,” pungkasnya. (map/prn/mag-1)