MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat untuk tetap diam di rumah saja selama pandemi Covid-19. Bagi yang tetap keluar rumah melakukan aktivitas, diimbau pula untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat atau setidaknya dengan perilaku 3M yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun maupun hand sanitizer serta menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Hal itu dilakukan tak lain guna mencegah penyebaran virus corona yang begitu cepat, sehingga rantai persebarannya dapat putus. Namun, dalam masa berdiam diri di rumah atau ada yang menjalani karantina karena berstatus positif corona tanpa gejala, tentu membuat sebagian orang menjadi stres. Rasa stres ini juga terjadi oleh beberapa pemicu yang membuat suasana hati menjadi kacau dan gampang emosi.

Ketua Departemen Psikiatri FK USU, Dr dr Elmeida Effendy MKed SpKJ (K) mengungkapkan, di era pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan mengalami stres. Untuk itu, diperlukan manajemen atau pengendalian stres di rumah saat pandemi dengan mengeksplorasi hal baru.

“Buat suatu pencapaian yang ada target, misalnya pandemi ini memiliki banyak waktu luang di rumah karena tidak kerja atau bekerja dari rumah. Maka, bisa membuat hal-hal yang dulu belum sempat dilakukan karena kesibukan, Misalnya, membuat buku, akun YouTube, dan sebagainya. Jadi kita tidak berkutat pada hal yang seharusnya kita lakukan, tapi bisa mengeksplorasi hal-hal baru di waktu luang,” ungkap Elmeida baru-baru ini.

Dijelaskannya, stres merupakan satu respons yang adaptif pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal. Kemudian, dari berbagai stres itu menimbulkan gejala fisik emosional atau perilaku. “Stres ini juga reaksi tubuh yang muncul kalau seseorang itu mengalami tekanan, ancaman atau perubahan. Stres ini bisa akut dan kronik jika cukup lama dan berkepanjangan. Bahkan, bisa berakibat lebih fatal lagi,” terang Elmeida.

Menurut dia, stres juga berpengaruh kepada berat badan, kehidupan seksual, daya tahan tubuh dan penyakit kronik. Misalnya, pada masa pandemi Covid-19 ini, kalau seseorang stres maka daya tahan tubuh melemah. “Makanya, kita tidak perlu stres, kita harus mampu beradaptasi. Suka atau tidak suka kita berusaha mencari apa yang bisa menyenangkan hati agar daya tahan tubuh tidak melemah. Dengan begitu, otomatis imun tubuh semakin meningkat,” ujarnya.

Terkait rasa kecemasan, Elmeida menyebutkan, stres dengan kecemasan itu beda. Kecemasan itu rasa khawatir diikuti juga dengan gejala-gejala fisik, jantung berdebar-debar, sebentar-sebentar mau buang air kecil, gatal di kulit, susah tidur, ada yang cemas sementara dan gangguan cemas.

“Misalkan kita mau ujian dan tentu kita cemas, itu halal wajar. Tapi, kalau sudah selesai ujian namun merasa cemas terus, itu tidak wajar. Bahkan, cemas sampai memerlukan oksigen karena susah bernafas akibat jantung berdebar-debar, itu juga sudah tidak wajar. Durasi dan intensitas cukup tinggi dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, merupakan cemas tidak wajar,” papar Elmeida.

Diutarakan dia, stres itu normal karena setiap kali manusia selalu mengalami tekanan tuntutan eksternal, ancaman dan perubahan. “Istilah kita tidak selalu berada di zona nyaman. Dulu kita enak-enak keluar negeri, sekarang pandemi Covid-19 mau ke mana susah. Kalau kita enggak beradaptasi bisa stres,” ucapnya.

Lebih lanjut Elmeida mengatakan, pada pandemi Covid-19 ini kebanyakan orang merasa bosan dan tak tahu arah. Awalnya, mungkin merasa senang karena bisa libur dan santai. Namun, lama-kelamaan merasa bosan dan jenuh. “Di era pandemi ini kita bisa mempelajari hal-hal baru sehingga tidak mudah stres, dan tentu sangat membantu imunitas tubuh. Jadi walaupun tidak ke kantor, kita bisa merasakan kalau kita sendiri bermanfaat dan berguna, seperti sekarang sedang heboh dengan tanaman atau membuat masakan, ini bisa mengendalikan stres,” ungkapnya lagi.

Elmeida menambahkan, bagi masyarakat yang menjalani aktivitas di luar rumah, harus membiasakan diri berperilaku hidup bersih yang dimulai dari diri sendiri dan berupaya menularkannya pada orang lain. “Budayakan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 atau setidaknya perilaku 3M. Selain itu, makan-makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup,”pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan kambali menggelar Rapat Dengar Pandapat (RDP), terkait masalah pekerja di PT Unibis. Komisi II menyoroti PT Unibis yang dinilai sewenang-wenang terhadap karyawan dan meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji izin PT Unibis.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST dalam RDP yang dihadiri pihak Unibis, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/11) sore, di Kantor DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.

“Kami minta pada Disnaker mengkaji izin PT Unibis. Perekrutan karyawan baru menunjukkan bahwa pihak Unibis tidak beritikad baik untuk mempekerjakan karyawan lagi dan tidak menyelesaikan permasalahan,” tegas Sudari.

Dia menilai, pihak Unibis sudah menyalah dan melanggar undang-undang tenaga kerja karena hingga saat ini, status hukum karyawannya tidak diberi kejelasan atau masih mengambang. “Masalah ini akan kita laporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” tegas Sudari lagi.

Sementara, perwakilan Disnaker Provinsi Sumut, Rentauli Silalahi menegaskan, pelanggaran yang sangat berat yang dilakukan PT Unibis adalah di saat pekerja mogok kerja, pihak perusahaan malah merekrut pekerja baru. “Karena itu saya akan ‘jemput bola’, kami akan mendatangi BPJS ketenagakerjaan untuk data karyawan,” ujar Kepala Seksi Penegakan Hukum UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Disnaker Sumut ini.

Seperti diketahui, sejak Juni lalu, 296 karyawan Unibis telah melakukan aksi dengan berunjukrasa di depan pabrik PT Unibis di kawasan Tanjung Mulia, Medan Labuhan. Pasalnya, pabrik tersebut kerap melakukan pemotongan gaji karyawan dan tidak diberi uang lembur. Permasalahan semakin memuncak, disaat pihak perusahaan bukannya memberi solusi pada karyawan, malah merekrut karyawan baru.

Hal ini pun baru diketahui para pekerja pada RDP di Komisi II, pada Senin (9/11). Saat pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan memaparkan, iuran premi karyawan tak lagi dibayarkan oleh perusahaan sejak bulan Agustus lalu. “Kami baru tahu tadi di RDP, kalau premi kami tak lagi dibayar pihak perusahaan. Sedangkan status kami tak jelas sampai saat ini,” kata Tarida Saragih yang mengaku sudah 21 tahun bekerja di PT Unibis.

Dia menyebutkan, permasalahan pemotongan gaji dan uang lembur terjadi sejak tahun 2018 lalu. Jika mesin produksi rusak, karyawan diharuskan untuk menggantinya dengan memotong gaji mereka. “Setiap orangnya gaji kami dipotong Rp150 ribu,” ujarnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Perfilman Musik dan Media Baru (PMMB) Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ahmad Mahendra mengungkapkan, pihaknya memburu arsip film di Sumatera Utara Ini mengingat sejarah besar dan panjang Sumut, dalam dunia perfilman nasional.

Pihaknya, kata dia, saat ini sedang melakukan pemetaan dan pengarsipan terutama tentang film. Dokumentasi adalah upaya pemajuan kebudayaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Oleh sebab itu arsip sangat penting. Sumut adalah daerah pertama yang didatangi oleh Direktorat PMMB.

Menurutnya, Sumut merupakan daerah di luar Jakarta yang memiliki sejarah luar biasa mengenai perfilman. “Untuk itu kita memburu (arsip film) pertama ke Sumut. Jadi kami harap arsip itu yang ingin kita lihat, didata sebagai arsip nasional karena punya sejarah penting di Sumut terutama film seluloid,” ujar Ahmad saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah di Rumah Dinas Wagubsu, Jl. Tengku Daud Medan, Senin (9/11).

Ahmad menyebut, bioskop yang pertama kali berdiri di Sumut adalah Bioskop De Oranje pada 1889. Bioskop ini berdiri 4 tahun setelah pemutaran film pertama di dunia dilakukan di Prancis pada 1895 oleh Lumiere bersaudara. De Oranje adalah awal mula sejarah perfilman Sumut dimulai. Setelah De Oranje berdiri, bioskop lain bermunculan, misalnya Rex Bioskop yang gedungnya masih berdiri di Jalan MT Haryono. “Ini pentingnya mengembalikan cerita kekuatan budaya yang ada di daerah tersebut, maka itu penting. Kalau masyarakat memiliki arsip film sangat penting sekali untuk disampaikan,” ujar dia.

Wagubsu, Musa Rajekshah mendukung upaya pengarsipan film Sumut oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud ini. Apalagi perfilman Sumut merupakan sejarah yang besar dan panjang, sehingga upaya pengarsipan perlu dan penting dilakukan.”Sumut punya sejarah perfilman yang panjang, termasuk punya banyak bioskop dan film dari sini,” katanya.

Arsip perfilman seperti pita film atau naskah film yang dibuat di Sumut ini, menurutnya, perlu didata dan didokumentasikan. Sehingga seluruh masyarakat mengetahui sejarah perfilman yang sangat panjang dan besar di Sumut.

Karenanya dia juga mengimbau masyarakat yang memiliki dokumentasi film seperti pita film (seluloid) atau skrip untuk menghubungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut, agar didata dan diarsipkan.

“Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Sumut, bagi yang menyimpan atau memiliki dokumentasi perfilman atau skrip film di masa lalu, itu tolong hubungi kami (pemprov) melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut,” kata pria yang akrab disapa Ijeck itu.

Pemprov Sumut, lanjut Ijeck, memiliki aset berupa gedung bekas Bioskop Rex di Jalan MT Haryono Medan. Bekas gedung bioskop yang mulai berdiri pada 1918 tersebut perlu diketahui oleh masyarakat lintas generasi, sebagai pertanda bahwa perfilman Sumut pernah berjaya pada masanya.

Mengenai museum, Ijeck mengatakan Pemprovsu sedang merenovasi Museum Negeri di Jalan HM Joni Medan. “Penting museum ini. Jadi kemana pun orang datang pasti mencari museum. Museum ini harus bisa bercerita bagaimana budaya yang ada, selain tempat wisata, bisa tempat edukasi anak-anak kita juga,” ujarnya.

Senafas dengan Wagubsu, Ketua Umum Yayasan Sinema Manuproject Productions Indonesia, Manu Ginting dalam kesempatan itu mengatakan, Sumut memiliki sejarah perfilman yang besar. Sumut sempat memilliki ratusan bioskop pada masanya. Juga sempat memiliki banyak perusahaan atau studio yang memproduksi film.

Salah satunya film ‘Setulus Hatimu’ yang mengantarkan Tanty Yosepha berhasil meraih Piala Citra sebagai pemeran wanita terbaik pada 1973. Menurutnya, saat itu pemerintah daerah berperan untuk kemajuan film. Marah Halim, Gubernur Sumut saat itu, pernah mendorong terbangunnya Studio Film Sunggal. Turut hadir mendampingi Wagubsu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut, Halen Purba. (prn)

Teks foto

DIABADIKAN: Wagubsu Musa Rajekshah bersama Direktur Perfilman Musik dan Media Baru pada Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Ahmad Mahendra beserta rombongan diabadikan usai beraudiensi di Rumah Dinas Wagubsu Jalan Teuku Daud Medan, Senin (9/11). IST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi didesak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar delapan persen. Tak hanya itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga harus ikut dinaikkan pada tahun mendatang.

“Kami mendesak agar Gubernur Sumut menaikkan upah buruh, baik UMK maupun UMP sebesar 8% pada 2021,” teriak belasan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Sumut, kala menggelar aksi damai menolak omnibus law dan UMP Sumut 2021 di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (10/11). “Kami juga meminta UU Cipta Kerja dibatalkan karena menindas buruh,” sambung orator aksi, Toni Rickson Silalahi.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan persoalan buruh di sejumlah perusahaan di Sumut, antara lain yang terjadi PT Jui Shin, PT Indomarco Adi Prima, PT Lonsum dan sebagainya.”Sebagian diantara perusahaan itu ada yang tidak membayar upah buruhnya sampai tiga bulan,” beber Toni.

Aksi berjalan tertib dan arus lalu lintas di sekitar gedung DPRD Sumut, terlihat normal. Petugas kepolisian sedari pagi juga tampak berjaga di area dalam maupun luar gedung wakil rakyat tersebut.

Terpisah, DPP Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) bersyukur lantaran gugatan mereka kepada pihak PT Lonsum dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Medan. Gugatan itu terkait pemecatan sepihak yang dilakukan kepada 12 buruh perusahaan itu yang tersebar di tiga kabupaten, antara lain di Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Asahan.

Atas dikabulkannya gugatan itu, PT Lonsum diwajibkan membayar pesangon kepada ke-12 buruh dengan jumlah total Rp564.189.384. Angka itu diperoleh dari perhitungan uang penghargaan masa kerja ditambah uang pengganti hak ke-12 buruh.

“Gugatan itu kami layangkan Februari 2020 lalu ke Pengadilan Negeri Medan. Ada enam perkara dengan 12 buruh dan pada 4 November 2020 lalu, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan kami. Proses persidangan 9 bulan,” kata Ketua Hukum DPP Serbundo Herwin Nasution melalui kuasa hukum mereka, Hasudungan Silaen kepada wartawan di Medan, kemarin.

Dikatakannya, meski keputusan itu belum inkrah, namun patut diapresiasi karena perjuangan buruh melalui Serbundo tidak sia-sia. Sesuai ketentuan, sambungnya, kedua belah pihak diberi tenggat dua minggu, untuk mengambil sikap sejak kasus diputuskan.

“Tapi sejauh ini belum ada kami lihat mereka mengajukan kasasi. Meski begitu, dengan dikabulkannya gugatan ini, adalah semangat tersendiri untuk mengingatkan pengusaha supaya tidak boleh semena-mena kepada buruh,” kata Silaen.

Bendahara DPP Serbundo Ridho menambahkan, bila nantinya PT Lonsum melakukan kasasi, mereka akan terus berjuang dengan sekuat daya. “Saat ini situasi ekonomi sedang sulit, buruh yang dipecat itu, wajib kami perjuangkan karena ini juga contoh bagi buruh lain yang sedang menghadapi dan berjuang terkait kasus yang sama,” kata dia. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumut (KMS M-SU) menggugat Wali Kota Medan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (10/11) siang. Gugatan ini, sekaitan tidak ditetapkannya Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya.

Redyanto Sidi selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan bahwa gugatan ini, sebagai tindak lanjut atas tidak adanya tanggapan dari Wali Kota Medan terhadapn

pemberitahuan terbuka (notifikasi) gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang dikirimkan pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu.

“Gugatan ini diajukan karena KM M-SU peduli terhadap Lapangan Merdeka Medan dan merasa dirugikan atas pembiaran dan tidak ditetapkannya status sebagai cagar budaya yang menyebabkan Lapangan Merdeka rentan dialih fungsikan,” ujarnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Kota Medan telah menertibkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Medan tahun 2011-2031.

“Namun, peraturan daerah tersebut dianggap belum mampu melindungi tanah Lapang Merdeka, karena tidak secara tegas memasukkan tanah Lapang Merdeka sebagai cagar budaya,” katanya.

Karena itu, lanjut Redyanto, KM M-SU menuntut agar Wali Kota Medan melakukan revisi peninjauan kembali terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 dan memasukan Lapangan Merdeka ke daftar cagar budaya.

“Sesuai atas gugatan kita, kemungkinan akan ada pergeseran batas, akan ada hilangnya nilai aksi dari lapangan merdeka tadi, maka kita tidak ingin itu terjadi, kita ingin lapangan merdeka tetap merdeka selamanya, semuanya milik publik dan menjadi lapangan terbuka hijau,” pungkasnya. Gugatan KMS M-SU terigister dengan Nomor: 756/pdt.6/2020/pn mdn. (man/ila)

Foto: Koalisi masyarakat sipil (KMS M-SU) saat mendaftarkan gugatan ke PN Medan, Selasa (10/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi langsung melantik Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi pilihannya, Kabir Beni, usai menjadi yang teratas dalam seleksi pimpinan direksi di BUMD tersebut, di Rumah Dinas Gubsu Jl. Jenderal Sudirman Medan, Selasa (10/110).

Kali ini Edy tidak main-main, dalam jangka waktu setahun Kabir Beni harus mampu merealisasikan target sesuai perencanaannya, jika tidak akan dicopot dari jabatannya tersebut. Pun demikian, dalam jangka waktu enam bulan ke depan, kinerja Kabir juga bakal dievaluasi Gubsu.

“Jaminannya enam bulan gak benar (kinerja tidak memuaskan, Red), saya ganti lagi. Saya evaluasi per enam bulan, dan jika tak ada progres yang bisa dipastikan untuk menyejahterahkan rakyat dengan air bersih kita ini, kita cari orang yang cocok. Jika tak cocok lagi, saya suruh wartawan aja yang jadi dirut PDAM,” katanya menjawab wartawan usai pelantikan.

Edy mengaku tau persis saat ini kemampuan atau ketersediaan air bersih di Kota Medan dan sekitarnya, masih sangat minim. Akan tetapi ia menyebut, menuntaskan persoalan dimaksud tidak semudah membalik telapak tangan.

“Untuk itu kasih kesempatan kepada dia untuk konsolidasi pembenahan ke organisasi ke dalam. Disamping itu dia juga harus tau kebutuhan rakyat yang harus segera mendapat air bersih. Pastinya bertahap tidak bisa langsung sekaligus,” katanya.

Namun, kata dia lagi, yang perlu dilihat ke depan adalah progres dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian antara perencanaan, penganggaran, dan implementasinya harus sejalan sebagai sebuah tujuan menyejahterakan rakyat di bidang kebutuhan air bersih.

“Kedua untuk dirut (kinerjanya akan ditopang) oleh tiga orang direksi. Dan pastinya tidak mungkin tanpa kemampuan finansial mampu mendongkrak ini semua. Tetapi ini juga adalah bisnis, tak bisa uang APBD (melalui penyertaan modal) digunakan cuma-cuma untuk itu. Karena salah satu tuntutan untuk dirut ini adalah, menyejahterakan rakyat di air bersihnya dan kedua pendapatan asli daerah sebab PDAM adalah perusahaan,” tegas Edy.

Gubsu juga menekankan, soal target PAD PDAM Tirtanadi Sumut mesti terukur dalam hal realisasinya. “Ini pasti, sebab itu kewajiban. Karena setiap saat kita laporkan dan pertanggungjawabkan juga ke DPRD,” pungkasnya.

Sementara itu Kabir Bedi menyatakan kesediaannya membawa perubahan di PDAM Tirtanadi sebagaimana yang diinstruksikan Gubsu Edy untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah menekan tingkat kebocoran (losses) air Tirtanadi, dan juga siap menarik investor. “Menurunkan tingkat kebocoran air Tirtanadi dulu. Itu nomor satu yang paling gampang dilakukan,” kata dia.

Langkah berikutnya adalah meng-uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Tirtanadi. Selanjutnya menyinkronkan program antara provinsi dan nasional. “Karena kita tahu juga ada SPAM Regional itu yang dapat bantuan dari pusat,” sebutnya.

Intinya dalam tempo lima tahun paling lambat, lanjut Kabir, ia akan menaikkan kapasitas produksi air minum Tirtanadi menjadi sebesar 12.000 liter per detik dari saat ini yang hanya sekitar 6.400 liter per detik.

Menurutnya dengan produksi hanya 6.400 liter per detik, hanya mampu melayani sekitar 50% coverage area. “Itulah permasalahan utama. Jadi kalau kita berbicara hitungan ideal, agar pelanggan dilayani secara baik, kita harus mengejar 10.000 hingga 12.000 liter per detik,” terangnya.

Soal modal, juga tak luput dari rencana kinerjanya. Ia tidak akan bergantung dari penyertaan modal Pemprov Sumut. Ia akan membentuk tim untuk mengevaluasi dan mencari alternatif pembiayaan-pembiayaan yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Bahkan beberapa diantaranya calon investor sudah di depan mata. “Jadi kita sudah ada alternatif, beberapa program mengundang investor, nanti pola-polanya sudah ada, tapi belum bisa kita sampaikan di sini.

Terkait modal, kalau diperhatikan bisnis PDAM Tirtanadi adalah entity bisnis. Setiap entity bisnis itu harus selalu mendapatkan profit, di mana profit tersebut harus lebih besar daripada bunga kalau kita berbicara bunga bank. Nah kemungkinan nanti kita ke depan ada juga, akan dibicarakan lebih lanjut untuk melaksanakan pengembangan instalasi melalui peminjaman-peminjaman dari institusi keuangan, tapi nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya,” paparnya. (prn/ila)