Terima Rp100 Juta dari Bupati Labura, Eks Anggota DPR dari PPP Ditahan KPK

12 November 2020 09:36 AM

TERSANGKA: Mantan anggota DPR dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz ditetapkan KPK jadi tersangka.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), Irgan Chairul Mahfiz, sebagai tersangka Irgan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Siregar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka ICM (Irgan),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers, Rabu (11/11).

Lili menuturkan, Irgan diduga menerima uang senilai Rp100 juta dari Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Siregar, melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhanbatu Utara, Agusman Sinaga. Uang itu diberikan agar Irgan selaku anggota Komisi IX DPR mengupayakan ada desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Uang tersebut diduga terkait bantuan ICM untuk mengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara,” ujar Lili.

Atas perbuatannya itu, Irgan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jucnto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga menahan Irgan selama 20 hari ke depan sampai dengan 30 November 2020 di Rutan Salemba, Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka yakni Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Siregar dan mantan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari rangkaian kasus suap terkait pengurusan DAK yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 4 Mei 2018, di Jakarta.

Kasus ini bermula saat Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Sitorus (KSS), membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah) sebesar Rp49 miliar menjadi dua bagian; pelayanan kesehatan dasar Rp19 miliar dan pembangunan RSUD Aek Kanopan di Labuhanbatu Utara Rp30 miliar.

Rencana itu termuat untuk APBD Tahun 2018. Namun, rencana kerja dan anggaran (RKA) DAK bidang kesehatan itu belum ada di Kementerian Keuangan karena belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan input data dalam pengajuannya.

“Atas terjadinya salah input data tersebut, KSS selaku Bupati memerintahkan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meminta bantuan Yaya Purnomo (pejabat Kemenkeu) untuk menyelesaikan kendala tersebut,” ujar Lili.

Yaya kemudian meminta Wakil Bendahara Umum PPP 2016-2019, Puji Suhartono, rekan kuliahnya saat program doktoral, untuk membantu pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Puji lantas meminta Irgan, yang ada di Komisi yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, untuk mengupayakan adanya desk pembahasan RKA DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Usai pembahasan desk tersebut terealisasi, Puji meminta Yaya agar Agusman mentransfer uang ke rekening Irgan yang diketahui digunakan untuk pembelian oleh-oleh umroh.

Atas permintaan ini, terang Lili, Agusman memerintahkan Aan S. Arya Panjaitan melakukan transfer uang sejumlah Rp20 juta ke rekening atas nama ICM, pada 4 Maret 2018.

“Uang tersebut diduga terkait bantuan ICM untuk pengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara,” sebut dia.

Pada 2 April 2018, terjadi penyerahan uang kembali sebesar Rp80 juta ke rekening Irgan. Total uang yang ditransfer ke Irgan sejumlah Rp100 juta.

Agusman juga melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp400 juta yang berasal dari Khairuddin ke rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat. Selanjutnya pada 9 April 2018. Uang itu untuk kepentingan Yaya.

Dari jumlah tersebut, uang Rp100 juta ditransfer ke rekening atas nama Puji Suhartono sebagai fee.

Dalam kasus ini, KPK juga menjerat eks pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; eks anggota DPR, Sukiman; eks anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; serta Pelaksana Tugas dan PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Ahmad Ghiast (kontraktor); serta Eka Kamaluddin (perantara). Enam orang tersebut telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

KPK juga menyita sejumlah aset saat melakukan operasi tangkap tangan. Aset tersebut antara lain emas seberat 1,9 kg hingga duit Rp 1,8 miliar, SGD 63 ribu, dan USD 12.500 dari apartemen Yaya. Mobil Rubicon milik Yaya juga disita KPK.

Dalam kasus ini, KPK juga menelusuri hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan memeriksa para pejabat dari sejumlah daerah. (kps/dtc)

BI Berencana Impor Mesin Pendeteksi Upal, Antisipasi Peredaran Uang Palsu

12 November 2020 09:34 AM

Antisipasi ‘Serangan Fajar’

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Perbankan perlu memiliki mesin pendeteksi uang palsu canggih, yang bisa meneliti keakuratan uang kertas. Khususnya menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak di Sumatera Utara, 9 Desember 2020, yang rentan peredaran uang palsu (upal) pada ‘serangan fajar’. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) akan melakukan pengawasan ketat, berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait.

“Upaya untuk mendeteksi uang yang masuk ke perbankan maupun BI perlu punya alat deteksi yang canggih yang harus diimpor. Memang ada rencana untuk mengimpor alat untuk mensensor uang palsu,” kata Kepala Kantor Perwakilan.Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat, Senin (9/11).

Wiwiek menjelaskan, selama ini penemuan upal selain berasal dari setoran perbankan dan laporan masyarakat juga temuan pihak kepolisian. Upal sering ditemukan pihak perbankan. “Pihak bank di Sumut belum memiliki mesin yang terbilang canggih yang bisa mendeteksi uang palsu secara keseluruhan,” jelas Wiwek.

Setelah disetor ke BI dan dihitung di mesin penghitungan BI, baru ketahuan lebih banyak jumlah uang palsunya.

“Kami harapkan ‘serangan fajar’ tidak terjadi pada Pilkada Serentak 2020 ini. Apalagi menggunakan uang palsu. Karena Covid-19 ini dilarang berkumpul, jaga jarak. Tapi kita kurang tahu ya, jika terjadi serangan fajar,” tutur Wiwiek.

Upaya lain BI untuk mengawasi menekan peredaran uang palsu, yakni melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah guna mengantisipasi. “Namun karena saat ini masih pandemi Covid-19, ada kendala mobil kas keliling BI belum bisa melakukan sosialisasi. Saat ini sosialisasi sebatas via siaran radio,” kata Wiwiek.

Terhadap tindak kejahatan peredaran upal, menurutnya, pihak perbankan tidak bisa menangkap pelakunya sebab alat canggih untuk mendeteksi uang palsu belum dimiliki perbankan. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap waspada dalam mencermati keaslian uang Rupiah.

“Hingga Agustus 2020 ini saja terjadi peningkatan peredaran upal seiring ditemukannya sebanyak 872 lembar uang palsu di Sumut,” tandas Wiwiek. (gus)

Trump Wariskan Beban ke Biden, Jelang Lengser Pecat Sejumlah Pejabat

12 November 2020 09:31 AM

PECAT: Mark Esper saat dilantik sebagai Menhan AS oleh Presiden AS Donald Trump. Kemarin, Trump memecat Esper karena dianggap menentang dirinya.

WASHINGTON DC, SUMUTPOS.CO – Jangan macam-macam dengan Presiden AS, Donald Trump. Itulah pesan yang tersirat pada akhir masa jabatan pria 74 tahun tersebut. Tak hanya menolak kekalahan, Trump juga meninggalkan beban untuk presiden terpilih Joe Biden.

Trump memulai pekan ini dengan mendepak Menteri Pertahanan AS Mark Esper. Menurut media, Esper dipecat karena beberapa kali menentang ide Trump. Salah satu yang paling fatal adalah menolak permintaan Trump mengirim militer untuk mengawal aksi protes Black Lives Matter.

“Christopher Miller akan menjadi pelaksana tugas menteri pertahanan secepatnya,” ungkap Trump via Twitter.

Menurut sumber internal, Trump sudah lama menyimpan daftar pejabat yang ingin didepak. Alasan dia tak menindaklanjuti rencana tersebut adalah saran tim kampanye. Menurut mereka, memecat pejabat kunci Gedung Putih bisa menurunkan kemungkinan menang di pemilu.

Namun, kini hal itu tak penting. Sejumlah tokoh dalam daftar terancam. Antara lain, Direktur CIA Gina Haspel, Direktur FBI Christopher Wray, dan Kepala National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci. “Saya merasa ini akan menjadi transisi pemerintahan paling kacau. Setidaknya sejak transisi pada 1932 saat depresi besar,” ujar Rebecca Lissner, pakar dari Georgetown University, kepada CNN.

Dari luar, Trump tampak belum mengakui kekalahannya. Jaksa Agung William Barr baru saja mengeluarkan memo, meminta bawahannya mencari daftar dugaan kecurangan pemilu. Biasanya, masalah kecurangan pemilu ditangani oleh jaksa agung tiap-tiap negara bagian. Sedangkan kejaksaan federal baru turun tangan setelah pemilu memastikan hasil penghitungan.

Selang beberapa jam terbitnya memo, Direktur Bagian Kejahatan Pemilu Departemen Kehakiman Richard Pilger mengundurkan diri. Dia menyatakan tak setuju dengan sikap jaksa agung yang meminta penyelidikan dimulai tanpa prosedur yang semestinya. “Perintah ini otomatis membatalkan kebijakan non-interference policy (kebijakan larangan campur tangan) untuk kecurangan surat suara yang sudah dijalankan selama 40 tahun,” terangnya.

Sampai saat ini, tim kampanye Trump belum berhenti menggunakan segala upaya hukum untuk membalikkan hasil yang ada. Meski, belum ada gugatan yang berhasil membalikkan keunggulan Biden di perolehan suara elektoral. “Pemilu ini belum berakhir,” tegas Jubir Gedung Putih Kayleigh McEnany menurut BBC.

Namun, lingkaran dalam Gedung Putih menyatakan bahwa Trump sebenarnya tak menyangkal kemenangan Biden. Karena itu, dia bertekad untuk memanfaatkan kekuasaan sepenuhnya di Gedung Putih hingga Januari.

Mungkin, beberapa mengatakan bahwa upaya Trump sia-sia. Tapi, beberapa pakar menyebut hal itu bisa bermanfaat bagi Trump. Lebih tepatnya, untuk Pemilu 2024.

Trump dikabarkan berminat untuk kembali menjadi Capres 2024. Semua warisan yang ditinggalkan bakal menjadi modalnya untuk mempersatukan konstituen konservatif. Lihat saja politisi Republik yang sebelumnya diam kini mulai muncul lagi untuk membela Trump.

“Jangan minta presiden menerima dengan gembira hasil awal pemilu. Anda (Demokrat) selama empat tahun tak pernah mengakui hasil pemilu,” ungkap Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell menurut Associated Press.

Selama Republik bisa mempertahankan retorika yang memisah negara, bisa jadi popularitas Trump masih kuat dan memiliki kans pada Pemilu 2024. Para elite di Republik juga bisa menikmati keunggulan di Senat dan Mahkamah Agung.

Joe Biden: Memalukan!

Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden buka suara terkait Donald Trump yang tak mengakui kekalahan di Pilpres 2020. Biden lantas menyebut penolakan Trump dalam mengakui kekalahannya sebagai hal memalukan dan menegaskan bahwa sengketa usai Pilpres tidaklah penting. “Saya hanya menganggap ini memalukan, jujur saja,” kata Biden ketika ditanya pandangannya terhadap keengganan Trump untuk mengakui kekalahan di Pilpres pada 3 November lalu.

“Bagaimana saya bisa mengatakan hal ini secara bijaksana? Saya pikir hal ini tidak akan membantu yang diwariskan seorang presiden,” imbuh Biden kepada wartawan di kota kelahirannya Wilmington, Delaware, seperti dilansir Reuters.

Satu pekan setelah Pilpres AS, Trump tetap bungkam di Gedung Putih dengan tetap terus merasa menang dan mengajukan gugatan kecurangan pemilu yang sejauh ini tidak didukung bukti yang kuat.

Biden sendiri mengabaikan setiap langkah Trump. “Fakta mereka tak mau mengakui kami menang untuk saat ini adalah tidak banyak mempengaruhi dalam perencanaan kami,” sambung Biden.

Dalam rangkaian pembicaraan terakhirnya dengan para pemimpin dunia, Biden sudah berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin. Ketika ditanya apa pesan dia kepada mereka, Biden menjawab, “Saya beri tahu mereka bahwa Amerika sudah kembali. Kami akan kembali ke permainan. Bukan Amerika seorang.”

Trump sendiri masih ngotot sebagai pihak yang menang. Pada Selasa dia mencuit, “Kita akan menang!”, menunjuk kepada gugatan hukumnya yang ternyata tidak berhasil. (jpc)

359 Jamaah Indonesia Tiba di Tanah Suci, 13 Jamaah Umrah Positif Covid

12 November 2020 09:22 AM

Dok. KJRI Jeddah UMRAH: Jemaah kloter pertama bersiap melaksanakan ibadah umrah dari hotel tempat mereka dikaratina, Rabu (4/11) lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Bin Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Arfi Hatim menyampaikan, ada 13 jamaah umrah yang positif Covid-19. Adapun mereka diketahui positif setelah tiba di Arab Saudi. Saat ini, Indonesia telah mengirimkan 359 jamaah dalam 3 kloter pemberangkatan. Pertama pada 1 November dengan 224 jamaah, lalu 3 November 89 jamaah, dan 8 November 46 jamaah.

Dari situ, untuk yang gelombang pertama diketahui ada 8 jamaah yang positif, lalu gelombang dua ada 5 terkonfirmasi positif. Sedangkan gelombang tiga, dinyatakan bebas Covid-19 dan langsung diperbolehkan umrah.

“Betul ada jamaah kita yang terkonfirmasi positif pada melakukan swab test di Mekkah, itu gelombang pertama pada 1 November dari 2 swab, ada 8 jamaah yang positif, gelombang kedua ada 5 orang yang positif, ketiga sampai saat ini tidak ada, keseluruhan ada 13 orang yang positif,” ungkapnya dalam siaran YouTube BNPB Indonesia, Rabu (11/11).

Dia memastikan, itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah Arab Saudi. Sebab, mereka dikonfirmasi terinfeksi virus ketika di sana. Untuk saat ini, mereka pun tengah menjalankan proses isolasi. “Sudah dilakukan proses isolasi dan sambil menunggu waktu nanti akan dilakukan swab test pas pulang juga, ini sudah ditangani, perhatian terhadap konsumsi itu sudah menjadi perhatian dari pihak Kementerian Kesehatan Saudi,” ucapnya.

Arfi mengatakan, sebenarnya para jemaah asal Indonesia telah menjalani tes PCR dan karantina sebelum berangkat. Makanya, dia mengaku belum mengetahui penyebab jamaah umrah bisa tertular Covid-19 saat tiba di Arab Saudi.

Untuk itu, katanya, Kemenag akan mengkaji segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. “Yang jadi pertanyaan, kenapa pada waktu tiba di Arab Saudi terkonfirmasi positif. Ada berapa kemungkinan tertentu nanti akan kami kaji sebagai bahan evaluasi dalam konteks pencegahan seluruh penyelenggaraan ibadah umrah,” ungkapnya.

Dia juga sangat mengharapkan kepatuhan para calon jamaah haji dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus positif dari jamaah Indonesia. “Inilah kemudian yang menjadi titik-titik yang perlu kita harus itu bahwa kita berharap jamaah yang berangkat ke sana itu sehat dan pulangnya juga sehat,” harapnya.

Menurut Arfi, Kerajaan Arab Saudi sendiri telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah umrah dalam masa pandemi ini pada Oktober 2020. Arfi menekankan, dalam kebijakan itu diatur jelas bagaimana proses pelaksanaan umrah, khususnya di Masjidilharam. ”Yang pertama tentu waktunya terbatas, kemudian dari pandangan visual yang saya lihat tentu diatur, ditata sedemikian rupa physical distancing, artinya penerapan protokol kesehatan sangat ketat,” katanya.

“Pemandu yang mendampingi pelaksanaan ibadah umrah di Masjidilharam, mulai dari tawaf, sai, sampai selesai, itu betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Ada petugas khusus memang yang memastikan itu,” imbuhnya.

Arfi menilai, memang banyak perubahan pelaksanaan umrah dari sebelum hingga memasuki pandemi saat ini. Namun, Arfi menilai hal itu wajar karena semua yang dilakukan Arab Saudi demi keselamatan bersama. “Jadi di lapangan ada beberapa hal dinamika perubahan kebijakan Arab Saudi yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi sebelum 1 November. Tentu semua harus memahami itu dalam konteks pencegahan dan perlindungan warna negara kita dan warga negara yang lainnya,” kata Arfi.

Terpisah, Konjen RI Eko Hartono mengungkapkan, saat ini ada perubahan peraturan yang dilakukan Pemerintah Saudi. Sebelumnya, para jamaah yang tiba di Arab Saudi harus menjalani karantina selama 3 hari terlebih dahulu lalu dites swab. Sementara kini, begitu jamaah tiba, langsung tes swab, ketika hasil negatif maka bisa langsung umrah. “Iya jamaah yang bebas Covid bisa lngsung umrah. Jadi setelah datang, terus swab dan begitu negatif mereka langsung umrah,” kata Eko.

Menurutnya, aturan yang berubah-ubah ini cara pemerintahan Raja Salman untuk menemukan pola yang tepat untuk umrah jamaah luar negeri di masa pandemi ini. “Jadi swab dulu baru karantina. Supaya bisa umrah dulu. Arab Saudi juga masih cari pola penanganan yang pas saat pandemi,” jelasnya.

Pemda Diminta Waspada

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah (Pemda) mempersiapkan diri menyambut kepulangan WNI dari luar negeri, baik karena repatriasi maupun umrah. Ia mengingatkan, jumlah mereka tidak sedikit.

Data yang dikantongi Doni, ada lebih dari 350 ribu orang yang tersebar di beberapa negara di dunia. Khusus untuk jamaah umrah sendiri, kuota yang dimiliki Indonesia mencapai 800 hingga 1.000 jamaah per hari dan mulai berangkat pada 1 November lalu. “Selalu waspada. Kira-kira demikian,” ucap Doni.

Penanganan pencegahan Covid-19 jamaah ini perlu mendapat perhatian karena mereka melakukan perjalanan jauh dan bertemu dengan jamaah dari negara lain. Pemerintah Arab Saudi sendiri membuka kuota visa sebanyak 10 ribu jamaah umrah untuk seluruh dunia.

Kementerian Agama juga telah memberikan syarat ketat untuk penyesuaian protokol kesehatan selama pandemi melalui Keputusan Menteri Agama No. 719 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Aturan ini menyangkut batasan usia, swab test, hingga disiplin protokol kesehatan sepanjang perjalanan dan ibadah. Protokol tersebut meliputi #ingatpesanibu untuk #pakaimasker, #cucitangan pakai sabun, dan #jagajarak hindari kerumunan.

Satgas-Covid-19 sendiri akan terlibat dengan pelaksanaan karantina. Karantina ini menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk Satgas Covid-19 pusat dan daerah. Oleh sebab itu perlu antisipasi yang lebih baik lagi untuk menyambut kepulangannya dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. (jpc/jpnn)

Dolar Dipastikan Menguat Tajam

12 November 2020 08:42 AM

Di Tengah Biden Effect dan Berita Positif Vaksin Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Kabar efektivitas vaksin Covid-19 besutan Pfizer Inc hingga 90 persen, membuat harga emas dunia sempat terjungkal dari US $1,966.10/troz ke level US $1,861.70/troz. Penurunan ini diprediksi masih akan berlanjut meski Biden Effect diharapkan menjadi sumber tenaga bagi emas untuk bergerak naik.

Menurut Analis dan Pimpinan Cabang PT Equityworld Futures Medan, William Moen, saat ini adalah waktu yang tepat masuk ke perdagangan derivatif dan mengoleksi dolar sebagai instrumen investasi. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru membuat sentimen pasar membaik.

Ini didukung pidato kemenangan Biden yang meredakan kekhawatiran global terkait kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah politik yang lebih terukur sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang dolar.

Dengan kondisi tersebut, peluang dolar untuk menguat kembali akan terbuka dan perlahan menekan harga emas yang sudah hampir setahun mengalami kenaikan di luar batas perkiraan, termasuk mata uang lain diprediksi akan mengalami penurunan. Dengan kemunculan berita penemuan vaksin Covid-19, kekhawatira dunia juga mulai mereda dan menjadi titik terang bagi perekonomian global yang kemudian berdampak terhadap penguatan mata uang dollar nantinya.

Sementara untuk emas, kendati sempat menguat jelang Pilpres AS dan di November ini terdapat festival Diwali yang biasanya ikut mengerek harga, namun khusus di tahun ini William memperkirakan, festival Diwali tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan emas, malahan koreksi emas akan terus berlanjut hingga ke level US $1.700/troz – US $1.600/troz. Karena itu para investor disarankan untuk bersiap ambil posisi sell.

Selain dolar, produk derivatif lain yang layak dipertimbangkan adalah indeks Hang Seng dan Nikkei. Para investor dipastikan kembali bergairah membeli saham yang sebelumnya anjlok karena Covid-19 serta dukungan penguatan dolar AS nantinya akan membuat indeks Hang Seng dan Nikkei diprediksi naik.

“Sebab itu, saya sarankan para investor juga mengoleksi Hang Seng dan Nikkei sebagai portfolio investasi. Namun tetap waspada terhadap kemungkinan volatilitas tinggi dari pergerakan semua harga produk derivatif selama peralihan pemerintahan dari Trump ke Biden,” tandasnya. (adz/ram)

Siswa Amati ‘Mobilitas Sosial’ di Sekitar Rumah

12 November 2020 08:26 AM

Atasi Kebosanan selama PJJ

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mengatasi kebosanan siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19, guru di SMP Negeri 2 Air Joman, Asahan, Watini, SPd, memadukan metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) untuk siswa kelas VIII dan IX SMP. Sedangkan siswa kelas VII seluruhnya belajar luring, karena sebagian besar siswa tidak memiliki fasilitas untuk ikut belajar daring.

“Pembelajaran daring memiliki kelebihan yakni mampu melampaui batas ruang dan waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak peserta didik yang mengundurkan diri dari kelompok belajar daring. Mereka lebih memilih belajar luring dengan beragam alasan. Di antaranya, mereka bisa bertemu teman- temannya dan Bapak/Ibu guru selama belajar luring. Selain itu, ada kendala jaringan internet hingga biaya pembelian kuota,” kata Watini, SPd, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Air Joman, Asahan, kepada Sumut Pos, kemarin.

Untuk pembelajaran luring di sekolah, Watini membuat jadwal kehadiran siswa sesuai tingkatan. Kelas VII hadir setiap hari Senin, kelas VIII hari Selasa, dan kelas IX hari Rabu setiap minggu.

“Dalam proses pembelajaran luring, peserta didik dan guru tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap kelas dibagi menjadi dua ruangan untuk menjaga jarak tempat duduk peserta didik. Wajib mencuci tangan setiap akan masuk ke lingkungan sekolah, yang disediakan di depan gerbang sekolah. Peserta didik juga diwajibkan mengenakan masker saat mengumpulkan dan mengambil LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) setiap minggu,” jelasnya.

Watini mengisahkan, sebagai guru, dirinya terus berupaya menemukan ide dan strategi pembelajaran yang tidak membosankan atau terkesan membebani peserta didik dan orang tua. “Berbekal pelatihan yang saya terima dari Tanoto Foundation tahun lalu, saya merancang LKPD luring yang mengandung unsure PIT (Produktif, Imajinatif dan Terbuka). LKPD ini mengarahkan siswa untuk belajar aktif di rumah,” cetus guru yang juga salahseorang Fasilitator Daerah Asahan Program Pintar Tanoto Foundation ini.

Pada materi ‘mobilitas sosial’ kelas VIII misalnya, Watini memadukan pembelajaran daring dan luring. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, menganalisis mobilitas sosial vertikal naik, menganalisis mobilitas sosial vertikal turun, menganalisis mobilitas sosial horizontal, dan membuat contoh mobilitas sosial vertikal dan horizontal di lingkungan sekitar tempat tinggal.

“Rancangan yang saya buat adalah membagikan video pembelajaran dengan materi mobilitas social. Kemudian meminta siswa mengamati tayangan video tersebut. Memberi kesempatan kepada peserta didik mendiskusikan tayangan video. Selanjutnya, dengan bantuan sumber belajar buku paket siswa, saya minta siswa memperhatikan contoh bentuk- bentuk mobilitas sosial di sekitar tempat tinggal, yakni keluarga dan masyarakat sekitar, atau menemukan di media cetak atau internet,” lanjutnya.

Selanjutnya, contoh-contoh yang ditemukan, dtuliskan pada kertas post it, kemudian ditempelkan pada sebidang karton. Setiap gambar disertai keterangan.

LURING: Guru SMP Negeri 2 Air Joman, Watini, membuat jadwal kehadiran siswa selama belajar luring. Kelas VII hadir setiap hari Senin, kelas VIII hari Selasa, dan kelas IX hari Rabu setiap minggu.

Setelah 2 minggu, ia meminta peserta didik mengantarkan tugas mereka ke sekolah. Hasil pekerjaan/karya terbaik dijanjikan akan dipajang di dalam kelas, dan dapat dijadikan sumber belajar pada saat pandemic berakhir dan sekolah dibuka kembali.

“Setelah 1 minggu pemberian tugas, peserta didik datang ke sekolah untuk mengambil dan menyerahkan LKPD mata pelajaran lain. Beberapa siswa memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil pekerjaannya yang baru sebagian selesai, memastikan apakah yang mereka kerjakan sudah sesuai arahan. Ada juga beberapa siswa yang bertanya melalui WhatsApp. Saya tentu dengan senang hati saya memberi tanggapan dan masukan terhadap tugas yang mereka kerjakan,” kata Watini sembari tersenyum manis.

Hasilnya, setelah dua minggu, hasil karya anak-anak didik ternyata rata-rata lumayan baik.

Misalnya untuk contoh mobilitas vertikal, seorang siswa bernama Sabariah, mencontohkan ayahnya sendiri untuk bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Yakni ayahnya dulunya seorang guru honor, sekarang menjadi guru PNS.

“Untuk contoh mobilitas sosial vertikal turun, ia memberi contoh pamannya yang dulu seorang pemborong bangunan, kemudian bangkrut dan sekarang menjadi seorang tukang bangunan,” jelasnya kembali tersenyum.

Dan untuk mobilitas sosial horizontal, Sabariah memberikan contoh ibunya yang sebelum menikah adalah seorang pedagang sayuran, sampai sekarang masih menjadi seorang pedagang sayuran.

Siswa lainnya bernama Nova, memberikan contoh bentuk mobilitas sosial vertikal naik yakni abangnya sendiri. Dulu abangnya bersekolah sambil bekerja membantu orang tuanya sebagai petani. “Sekarang abang lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil,” tulis Nova, seperti ditirukan Watini.

Untuk mobiltas sosial vertikal turun, Nova memberi contoh kakaknya yang sempat bersekolah hingga SMA, namun putus sekolah di kelas XI.

Kemudian untuk contoh mobilitas sosial horizontal, Nova memberikan contoh ayahnya yang dulu seorang petani, sekarang juga masih seorang petani.

“Dari contoh gambar dan penjelasan yang mereka kerjakan, ternyata peserta didik mampu memahami pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi materi ajar sampai pada siswa tanpa harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis yang membuat mereka merasa bosan. Mereka malah senang,” kata guru yang juga peserta pelatihan Pengembangan Budaya Baca Tanoto Foundation ini.

Watini juga melakukan kegiatan refleksi dengan memberikan pertanyaan kepada para siswa: Mobilitas sosial yang mana yang kalian pilih? Bagaimana cara kalian mencapai cita-cita yang kalian inginkan?

Dengan metode PJJ seperti itu, peserta didik diharapkan lebih termotivasi belajar, agar bisa melakukan mobilitas sosial vertical naik dalam menjalani kehidupannya dan bisa bersaing dalam menghadapi tantangan globalisasi di masa mendatang. (mea)

Plt Bupati Humbahas Panggil Kadis Pertanian dan Perkim

12 November 2020 07:09 AM

Terkait Video Uang Proyek Kadis Pertanian

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Humbang Hasundutan Saut Parlindungan Simamora mengaku dirinya tidak tahu adanya kegiatan konfrensi pers seputar klarifikasi Kepala Dinas Pertanian Junter Marbun terkait viral video dugaan fee proyek di ruangan mini kantor Bupati Humbang Hasundutan, belum lama ini.

Selain mengaku tidak tahu, konfrensi pers yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit juga tanpa persetujuannya dan tidak adanya koordinasi oleh pihak Sekretaris Daerah serta Kominfo sendiri.

“Tidak sepengetahuan saya, bahwa konpers yang dilakukan Kadis Pertanian Junter Marbun bersama kuasa hukumnya atas video viral diduga fee proyek. Apalagi, katanya konpers itu difasilitasi Kadis Kominfo Humbahas, jelas hal itu tidak persetujuan saya,” ucap Saut kepada wartawan di ruang kerjanya.

Terkait klarifikasi itu, Saut menegaskan akan memanggil pihak-pihak terkait terlebih dahulu Kepala Dinas Kominfo Hotman Hutasoit.

Panggilan itu, menurut Saut, perilaku Kadis Kominfo karena sudah melampaui kewenangan tanpa ada kordinasi dengan Bupati.

“Saya kira, hanya satu Plt Bupati di Humbahas. Terkait hal itupun tidak dikoordinasikan dengan saya,” ucapnya.

Kemudian, sambung Saut lagi, dalam pelaksanaan klarifikasi itu tidak ada melibatkan bagian hukum mereka. Serta, dengan kasus yang sama tanpa ada juga memberikan ruang klarifikasi kepada Kepala Dinas Perumahaan dan Permukiman (Perkim), Rockeffeler Simamora.

“Yang kita proses adalah tidak adanya koordinasi dengan pimpinan dan perlakuan timpang kepada dua pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah). Untuk itu yang bersangkutan akan kita panggil. Terkait sanksi apa yang akan diberikan, itu tergantung dari penjelasan beliau (Hotman Hutasoit-red),” jelasnya.

Disinggung, soal viral kedua video yakni Kadis Pertanian dan Kadis Perkim yang sama-sama diduga menerima suap fee proyek, Saut menjelaskan , sudah mengklarifikasi dan kedua kadisnya mengakui bahwa video yang beredar dimedia sosial itu benar tanpa ada rekayasa.

Akan tetapi dalam pembuktian, Saut menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

“Kita sudah panggil mereka (Kadis Pertanian dan Kadis Perkim) dan itu diakui tanpa ada rekayasa. Dan soal ini kita serahkan saja ke penegak hukum,” imbuhnya.

Kadis Kominfo Hotman Hutasoit dikonfirmasi soal itu, membenarkan. “Ya benar, kita memang tidak ada koordinasi dengan pimpinan karena mendadak,” ucap Hotman yang dihubungi sambungan selluer.

Ditambahkannya, bahwa dalam klarifikasi itu merupakan inisiatif Kepala Dinas Pertanian dan bukan dari pihaknya. “Jadi bukan kami yang mendesak dan itu bukan ide dari Kadis Kominfo. Kami hanya memfasilitasi karena Dinas Kominfo yang dianggap punya jalur komunikasi dengan wartawan,” terangnya. (des/ram)

Bupati Nias Pimpin Apel Kesiapan Antisipasi Bencana

12 November 2020 06:25 AM

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO- Mengantisipasi bencana alam pada pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang, Polres Nias menggelar apel kesiapan di Mapolres Nias Jalan Bhayangkara No 1 Kota Gunungsitoli, Senin (9/11).

Kegiatan apel itu dipimpin langsung Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan dihadiri seluruh unsur forkopimda di 4 kabupaten kota wilayah hukum Polres Nias.

Dalam amanatnya, Sokhiatulo mengatakan, apel kesiapan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan pengamanan, soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan, serta menumbuhkan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat, dalam menghadapi bencana secara khusus di wilayah hukum Polres Nias, yang saat ini sedang berjalan tahapan Pilkada Serentak 2020 serta penanganan pandemi covid-19.

“Sebagaimana kita ketahui, informasi dari berbagai media, memasuki 2020 di beberapa daerah Indonesia, mengalami bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan berbagai bencana lainnya, yang dipengaruhi perubahan iklim ekstrem,” ungkap Sokhiatulo.

Sokhiatulo juga mengatakan, potensi bahaya dan ancaman bencana yang semakin kompleks tersebut, tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang disebabkan ulah manusia sendiri.

“Penanganan bencana yang selalu dinamis dan berdinamika, membutuhkan kerja sama yang luas dan bersinergi antara seluruh unsur, baik Polri, TNI, Basarnas, BPBD kabupaten kota, instansi terkait, masyarakat, dan unsur pendukung lainnya. Semua itu dilakukan dalam rangka mitigasi risiko dan minimalisasi korban jiwa dan harta,” jelasnya.

Dia mengatakan, daerah Kepulauan Nias yang geografis wilayahnya dikelilingi lautan Samudera Hindia dan tekstur tanah yang berbukit-bukit, sangat rawan terjadinya bencana. Menurut Sokhiatulo, dalam menghadapi bencana dibutuhkan sikap, pemikiran dan perilaku tangguh, sehingga dibutuhkan sebuah proses internalisasi antara pengetahuan dan pengalaman. Dan diharapkan timbul kesadaran tidak hanya pada sikap, tapi juga pemikiran dan prilaku.

“Apel kesiapsiagaan ini menjadi elemen penting sebagai bentuk tangguh menghadapi potensi bencana,” katanya.

Usai apel, pimpinan bersama unsur Muspida, para kepala OPD terkait, melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana antisipasi bencana alam di Mapolres Nias.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0213/Nias Letkol TP Lobuan Simbolon, Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan, mewakili Dan Lanal Nias, mewakili Wali Kota Gunungsitoli, mewakili Bupati Nias Barat, mewakili Bupati Nias Utara, Basarnas Nias, para Kepala OPD lingkup Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli. (adl/saz)

Ketua KC FSPMI Palas Tersangka, Polres Palas Dilaporkan ke Polda Sumut

11 November 2020 21:29 PM

Bersama: Direktur LBH FSPMI Sumut Rohdalahi Subhi Purba SH MH berfoto bersama Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH, di depan Kantor Ditreskrimum Polda Sumut, Rabu (11/11).Dewi/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penetapan status tersangka Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas), Maulana Syafi’i SHI, oleh Kepolisian Resort (Polres) Palas berbuntut panjang.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumut dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSPMI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaporkan dugaan kesalahan prosedural dalam penetapan status tersangka Maulana dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Polres Palas ke Kabag Wassidik Polda Sumut di Medan.

Direktur LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, SH MH bersama Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/11), mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan dan merasa keberatan atas penetapan status tersangka atas nama Ketua KC FSPMI Palas, oleh jajaran penyidik Polres Palas yang dinilai terburu-buru.

“Seharusnya pihak penyidik Polres Palas bisa menelaah kasusnya sejak di awal, apakah ini tindak kejahatan pidana murni, atau konflik internal dalam organisasi serikat pekerja di lingkup KC FSPMI Palas, terkait dana perjuangan Uang THR tahun 2020 kepada pekerja BHL,” Ujar Rohdalahi Subhi Purba, didampingi Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH di depan Aula Reskrimum Polda Sumut.

Menurutnya, sesuai bukti dan fakta yang diterima pihaknya, persoalan perjuangan uang THR pekerja BHL Tahun 2020 itu, merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dibentuknya serikat pekerja FSPMI di lingkungan perusahaan.

“Acuannya sangat jelas, ini disebutkan dalam ketentuan UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU 21/2000, tentang SP/SB. Hal ini juga secara detail diatur dalam AD/ART FSPMI dan Peraturan Organisasi. Jadi, jelas sekali, ini kasus internal organisasi bukan delik perkara pidana,” terangnya.

Sementara, Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo SH menduga, bahwa pelapor Awaluddin Rambe dihasut oleh oknum-oknum di perusahaan untuk membuat laporan. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis buruh atas nama Maulana Syafi’i, SHI. Yang mana, sampai saat ini aktif sebagai Ketua KC FSPMI Palas memperjuangkan hak-hak normatif buruh di lingkungan perusahaan PT PHS/PHG. Sementara, kita menduga masih banyak perusahaan yang melanggar hak-hak normatif terhadap buruh di sana.

“Semoga Kapoldasu dapat menuntaskan persoalan ini, dan meminta agar jajaran kepolisian profesional dalam melakukan tugas dan pungsinya di tengah-tengah masyarakat” pungkasnya. (mag-1/azw)

Gugatan Prapid Ditolak, Hakim: Penangkapan Ketua KAMI Medan Sesuai Prosedur

11 November 2020 21:22 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya perlawanan hukum yang ditempuh Ketua Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, Khairi Amri mental. Pasalnya hakim tunggal Safril Batubara, menolak gugatan praperadilan (prapid) yang dilayangkan Asiah Simbolon selaku pemohon, di Ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (11/11).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian sudah memenuhi syarat dan sesuai prosedur hukum.

“Pertama, menolak eksepsi pemohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil,” ujar Safril.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua tim advokat, Mahmud Irsad Lubis menyatakan kecewa atas putusan hakim yang dinilai tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang telah dimintai pendapatnya di persidangan.

“Kita sangat kecewa hak menolak dalil permohonan kita, tanpa mempertimbangkan saksi, ahli dan alat bukti yang lainnya,” katanya.

Tim hukum menilai, bahwa hakim dalam putusannya menilai sepihak klien mereka yakni Ketua KAMI Medan, Khairi Amri. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim dalam sidang gugatan praperadilan atas penangkapan Khairi Amri.

“Walaupun kecewa, ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ke depan akan kami lakukan eksaminasi terhadap putusan hakim nomor 73 ini,” ujarnya.

Lanjut kata Irsad, meski tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan tersebut, pihaknya akan melakukan eksaminasi bersama instansi kampus, para ahli, akademisi, sebagai pembelajaran.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan ahli di Jakarta dan beberapa universitas untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan ini,” ungkapnya. Sementara itu, kuasa termohon dalam hal ini institusi Polri menanggapi putusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan benar.

“Itu (keputusan) yang tepat dan benar. Pertimbangan yang cukup, bahwa penangkapan dan penahanan sesuai dan sah,” kata AKBP Ramles Napitupulu bersama tim hukum.

Menurutnya, setelah putusan praperadilan, proses hukum terhadap Khairi Amri akan terus berjalan. Proses penyidikan kasus yang menjerat ketua KAMI itu sedang ditangani penyidik Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. (man/azw)