MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencairan insentif Guru Honorer di Kota Medan yang direncanakan cair pada akhir September lalu, ternyata molor. Insentif yang sangat dinanti-nantikan lebih dari 7.000 guru honor di Kota Medan dengan total Rp17 miliar tersebut, hingga kini tak kunjung dibayarkan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Adlan SPd MM mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap data para guru honorer yang berhak mendapatkan insentif tersebut.

“Karena kan tidak semua masih aktif jadi guru honorer. Ada yang sudah berhenti bekerja, ada yang sudah bertambah masa kerjanya. Misalnya, tahun lalu dia baru kerja 1,5 tahun, saat itu dia masih dapat insentif Rp250 ribu per bulan. Tapi di tahun ini, artinya kan dia sudah bekerja di atas 2 tahun, maka sudah naik insentifnya jadi Rp600 ribu per bulan. Itu semua kan harus di verifikasi dulu, lalu kita validasi, sebelum nanti kita serahkan ke BPKAD untuk dicairkan,” jawabnya.

Untuk itu, kata Adlan, saat ini pihaknya tengah memaksimalkan proses verifikasi dan validasi berkas yang ada. Targetnya dalam bulan ini juga, proses itu dapat diselesaikan dan dikirim jumlah anggaran insentif yang harus dibayarkan BPKAD pada guru honorer di Kota Medan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga, kalau dalam bulan ini ya sudah pasti lah, kita usahakan,” pungkasnya.

Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan, insentif Guru Honorer di Kota Medan

Untuk semester pertama di tahun 2020, terhitung sejak Januari 2020 hingga Juni 2020, memang belum cair juga.

“Belum cair sampai sekarang. Kendalanya dimana kami tidak tahu, dan tidak ada pemberitahuan kepada kami kenapa belum juga cair. Padahal waktu itu katanya akan cair akhir bulan September, ini sudah tanggal 8 Oktober, tapi belum ada kejelasan juga,” ucap Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (8/10).

Dikatakan Fahrul, padahal semua guru honorer di Kota Medan sudah begitu menantikan insentif yang sangat bernilai bagi mereka. Mengingat hingga saat ini, seluruh guru honorer di Kota Medan belum mendapatkan gaji yang layak, bahkan sangat jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ataupun Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Bayangkan saja, gaji guru honorer itu paling tinggi sekitar Rp600 ribu per bulan, bahkan yang hanya digaji Rp300 ribu pun ada, bisa apa guru honorer dengan uang segitu menghidupi keluarganya. Tentu adanya insentif sangat membantu kebutuhan hidup kami para guru honor, wajar saja kalau insentif itu sangat dinanti-nanti,” ujar Fahrul.

Dijelaskan Fahrul, insentif untuk para guru honor tergantung dari klasiifikasi guru honor iru sendiri yang dibagi dari masa kerja masing-msing guru honor.

“Masa kerja 0 sampai 2 tahun, insentifnya Rp250.000 per bulan. Masa kerja 2 tahun sampai 4 tahun, insentifnya Rp600.000 per bulan. Masa kerja 4 tahun sampai 8 tahun, insentifnya Rp800.000 per bulan. Dan yang paling besar insentifnya yaitu untuk guru honor yang masa kerjanya di atas 8 tahun, yaitu Rp1 juta per bulan,” jelasnya.

Mewakili para guru Honor di Kota Medan, Fahrul berharap agar Dinas Pendidikan Kota Medan segera menyelesaikan semua kendala yang memperlambat pencairan insentif para guru honor.

“Yang kita harapkan, pencairan insentif dapat dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, kita berharap agar Pemko Medan juga mulai merancang pembayaran insentif guru honorer di semester kedua tahun 2020, mengingat saat ini sudah masuk bulan Oktober,” pungkasnya.

, Seperti diketahui, saat Komisi II DPRD Medan menggelar RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan BPKAD Kota Medan pada Minggu (20/9) yang lalu, Dinas Pendidikan Kota Medan dan BPKAD optimis akan dapat mencairkan dana insentif tersebut 1 minggu dari digelarnya RDP tersebut atau akhir bulan September. Namun faktanya hingga saat ini, dana insentif yang dinanti-nanti tak kunjung cair. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Razia dimulai sekitar pukul 22.00 WIB di tempat hiburan malam yang berada di Capital Building, Jalan Putri Hijau. Kemudian, berlanjut ke Kingdom Pool & Bar Jalan Merak Jingga, Heaven Hell Jalan Pegadaian, Diskotik New Zone di Jalan Wajir, dan Urban Club di Jalan Imam Bonjol.

Dalam razia tersebut, para petugas langsung melihat kondisi klub malam setiap ruangan untuk pengunjung guna mengecek pemberlakuan protokol kesehatan. Selain itu, memastikan berjalannya protokol kesehatan termasuk kepada para pengunjung. Bahkan, juga mengecek KTP pengunjung untuk melihat dari mana mereka berasal.

Namun, saat merazia di New Zone Jalan Wajir, petugas mendapati pelanggaran protokol kesehatan. Sebab, di ruangan untuk pengunjung terdapat sofa yang yang tidak ada pembatas jarak. Dengan begitu, para pengunjung tentunya tidak mengindahkan physical distancing dan social distancing apabila duduk di kursi-kursi yang ada di dalam ruangan.

Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Mebidang, Kolonel Inf Azhar Mulyadi menyayangkan kepada tempat hiburan malam tersebut (New Zone) yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Untuk itu, diberikan peringatan kepada pengelola tempat hiburan malam itu. “Kenapa belum dibuat pengaturan jarak pada kursi? Seharusnya, diatur jarak atau dibuat tanda,” ujar Azhar.

Oleh sebab itu, sambung Azhar, dia mengultimatum kepada tempat hiburan malam yang tak patuh terhadap protokol kesehatan. Karena, pemerintah daerah setempat telah melakukan imbauan atau sosialisasi. “Saya anggap ini sudah teguran pertama. Apabila saya masuk lagi ke sini, sudah teguran kedua,” tegasnya sembari mengatakan, razia yang dilakukan ini agar klub malam tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Ia menyebutkan, dari razia tersebut sejumlah klub malam yang dikunjungi telah menerapkan protokol kesehatan. Hal itu sudah semestinya dan terus diterapkan. “Ada 15 tempat hiburan malam yang kita razia, beberapa tempat sudah menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini perlu dicontoh pelaku usaha lainnya, sehingga bisa menjalankan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah,” tegas Azhar.

Lebih lanjut Azhar mengatakan, dalam razia yang dilakukan petugas gabungan menemukan remaja diduga membawa narkoba di Diskotik New Zone. Remaja ini kedapatan membuang bungkusan yang diduga esktasi dan kemudian diamankan petugas kepolisian. “Dari 15 tempat hiburan malam yang kita razia, ada remaja yang kita temukan diduga membawa narkoba,” ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, dia menyesalkan perbuatan remaja tersebut. Untuk itu, diharapkan kepada orangtua agar membimbing anaknya jangan sampai terjerumus narkoba. “Diharapkan agar seluruh orang tua menjaga dan memperhatikan anaknya dari pergaulan bebas maupun narkoba. Selain itu, selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya. (ris/ila)

Teks foto : Satgas Penanganan Covid-19 Mebidang saat merazia tempat hiburan malam di Medan, Selasa (6/10) malam. (M IDRIS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga binaan di sejumlah panti sosial tetap menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Dan, peningkatan pelayanan terhadap warga binaan terus dilakukan. Bahkan, rencananya tahun 2021 akan dibangun enam panti social.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat menerima audiensi Komisi E DPRD Sumut di Rumah Dinas Wagub Sumut Jalan Teuku Daud Medan, Rabu (7/10) sore. Pada kesempatan itu, Wagub banyak menerima masukan dari Komisi E tentang kondisi panti sosial di Sumut.

“Terima kasih sudah menyampaikan temuan yang ada di UPT (Unit Pelaksana Teknis) di dinas-dinas kita, akan coba kami evaluasi apa yang salah. Apakah yang salah kepala dinas atau pun anggaran yang tidak ditujukan ke sana. Masukan ini akan kita terima dan tahun 2021 rencananya juga akan dilakukan perbaikan di enam panti sosial,” ujar Wagub Musa Rajekshah Wagub mengatakan akan menyesuaikan dengan anggaran belanja Pemprov Sumut di tahun 2021, walaupun tidak semua bisa diperbaiki. “Mendengar keadaan beberapa panti yang Bapak/Ibu sampaikan, kita akan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas bangunan panti dan juga kualitas pelayanan panti,” kata Wagubsu.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Yosi mengatakan, rencana pembangunan enam panti sosial tersebut sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2021. Hal tersebut juga sudah merupakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Untuk itu kami bersama Dinas Sosial juga sudah menghitung kebutuhan riil yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Kita targetkan sebelum masa periode Bapak Gubernur berakhir, seluruh panti sudah dilakukan perbaikan. Kita mulai dari tahun 2021, ada enam panti yang sudah dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Sumut,” terangnya.

Dijelaskannya, dari enam panti yang rencananya dibangun, ada tiga panti yang menjadi prioritas. Yaitu UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Binjai, UPT Tuna Laras di Kabupaten Karo, dan UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Asahan. “Tiga ini yang menjadi proritas dilakukan perbaikan, tiga UPT lagi akan kita lihat mana yang mendesak untuk diperbaiki,” paparnya.

Tidak hanya memperbaiki panti, menurut Yosi, Pemprov Sumut juga berencana untuk menaikkan uang makan harian warga binaan panti yang berada di bawah naungan UPT Dinas Sosial Sumut. “Awalnya biaya uang makan harian warga panti sebesar Rp21.000 per orang per hari, berdasarkan arahan Gubernur kita naikkan menjadi Rp27.000 per orang per hari dan itu sudah sesuai dengan standar nasional. Setelah puluhan tahun, baru ini terjadi kenaikan biaya makan untuk warga binaan,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Merizhta Sitepu menyampaikan hasil kunjungannya ke beberapa UPT milik Dinas Sosial Sumut. Antara lain tentang kondisi panti sosial yang perlu ditingkatkan lagi.

“Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa UPT dan mendapati keadaan yang tidak layak, seperti di UPT Tuna Laras di Brastagi. Saya harap ini bisa menjadi masukan untuk pemprov ke depannya dalam mengambil kebijakan,” ujarnya. (prn/ila)

FOTO:

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belakangan ini jalan amblas di Medan mulai marak terjadi di sejumlah titik, dengan kedalaman yang beragam. Sebut saja di Lapangan Merdeka Kesawan, dan di Jalan Jamin Ginting Pasar pasar tiga Padang Bulan.

Tidak hanya itu, bulan Juli 2019 lalu jalan amblas sedalam empat meter di jalan Perintis Kemerdekaan juga meresahkan warga. Kali ini baru terjadi jalan amblas persis di depan kantor DPRD Kota Medan, yang berhadapan yang Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Kecamatan Medan Petisah. Pantauan, jalan amblas tersebut memiliki kedalaman kurang lebih satu meter dan telah diberi tanda sebatang kayu, agar para pengendara dapat berhati-hati berjalan di lokasi tersebut.

Tidak berjarak jauh, dua lubang lainnya juga terlihat di sekitaran jalan tersebut. Menurut penuturan seorang satpam penjaga gerbang DPRD Medan, lubang tersebut baru kelihatan pagi tadi, sementara dua lubang lainnya yang tidak begitu lebar sudah ada sejak beberapa minggu lalu.

“Semalam enggak ada ini, baru tadi pagilah nampak kayak gini, mungkin kejadiannya tadi malam, makanya dikasi tanda supaya pengendara yang lewat nampak, tapi kalau dua lobang yang ini udah lama,” katanya, Rabu (7/10).

Dikatakannya, beberapa minggu lalu dua lubang tersebut masih kecil, namun belakangan mulai melebar sehingga diberi tanda agar pengendara dapat berhati-hati.

“Dulu yang dua ini awalnya kecil ini, tapi lama kelamaan makin lebar, makanya dikasi tanda supaya pengendara enggak ke pinggir kali lewatnya, tapi kalau yang besar ini baru tadi, enggak tau juga kenapa begini,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra mengatakan, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Menurutnya, maraknya jalan amblas di Medan bisa dikarenakan beberapa hal.

“Ya banyak faktor penyebab jalan amblas, seperti akibat gerusan air bawah tanah atau ada pipa di bawah tanah yang bocor, mengakibatkan tanah tergerus dan berdampak pada lapisan atasnya menjadi kopong, sehingga bangunan atau jalan yang ada di atasnya bisa amblas,” katanya. Selain itu, katanya, intrusi air dari laut atau sungai yang menggerus perkuatan tanah di sisi jembatan juga bisa membuat jalan amblas. “Yang lama kelamaan bisa menggerus tanah di sekitarnya, kebetulan lokasi amblas itu di dekat jembatan,” ucapnya. Tidak hanya itu, Zulfansyah mengatakan alasan lainnya bisa juga karena galian kabel optik, PLN, atau pipa PDAM yang kurang baik pemadatannya.

“Kemungkinan lain bisa juga akibat galian kabel optik, PLN, atau pipa PDAM yang kurang baik pemadatannya, sehingga ketika lapisan bawahnya sudah turun bagian atasnya menjadi kopong, demikian kemungkinan-kemungkinannya,” katanya. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait sejumlah aksi menolak pengesahan Omnibus Law Ciptaker di sejumlah daerah, termasuk di Kota Medan, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan banyak dari massa pendemo yang diduga hanya memahami beberapa pasal, atau sekadar ‘termakan’ isu.

“Ada banyak kabar hoaks yang beredar terkait dengan Omnibus Law, bahkan tanpa sumber yang jelas. Isinya cenderung bernada provokatif serta menyesatkan, dan mudah sekali memicu amarah masyarakat khususnya para pekerja,” kata Gunawan, kemarin.

Beberapa di antara informasi hoax yang digoreng, menurutnya, antara lain bahwa hak cuti hilang, penghapusan UMP dan UMK, pesangon hilang, masalah outsourcing, status karyawan tetap dan harian, ancaman PHK karena protes, hingga tenaga kerja asing.

“Pesangon bagi yang terkena PHK memang ada pengurangan. Artinya perusahaan membayar dengan hitungan yang lebih kecil. Tetapi di sisi lain, pemerintah tengah mengajukan ke Kemenkeu untuk mengatasi pengurangan pesangon tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah lagi-lagi menjadi bumper dan pihak yang dirugikan, karena harus menalangi pesangon yang seharusnya diberi oleh perusahaan sebelumnya. Rencananya akan menggunakan dana APBN,” sebut Gunawan.

Kebijakan cuti juga demikian. Ada yang memblow-up, bahwa cuti Hari Raya hanya pada tanggal merahnya saja. Padahal tidak ada yang berubah dari kebijakan ini. Faktanya selama ini, cuti diatur oleh pemerintah tanpa ada aturan khusus yang mengaturnya. “Dan faktanya, selalu lebih lama dari tanggal merahnya,” kata dia..

Ada juga izu terkait karyawan kontrak. Aturan ini masih akan diatur dalam peraturan pemerintah nantinya. Ketentuan tersebut sudah tertuang dalam pasal 59 ayat 4.

“Dalam berbagai isu yang beredar, seakan-akan tidak ada lagi status karyawan tetap. Seolah-olah pekerja bakal kontrak seumur hidup. Demikian halnya juga terkait dengan tenaga alih daya atau outsourcing,” tuturnya.

Terkait tenaga kerja asing, aturan mainnya sebenarnya sudah jelas, tidak semudah itu tenaga asing masuk ke Indonesia. Logikanya, saat tenaga asing masuk ke Indonesia misalnya standar gaji buruhnya Rp3 jutaan, di negara lain Rp6 jutaan sampai Rp12 jutaan. “Apa segampang itu mereka berpindah di Indonesia?” tanyanya.

Ada juga isu mengenai acuan pendapatan atau UMP. Di sini penetuan KHL pun masih dalam proses pematangan. Namun seakan-akan digoreng tidak ada acuan lagi, sehingga seolah-olah pengusaha bisa menetapkan upah yang semena-mena.

“Saya menilai, perdebatan mengenai Omnibus Law ini tidak menyentuh substansinya, karena masih ada produk hukum turunannya yang tengah digodok. Jadi kenapa kita tidak menanti kebijakan tersebut?” ujarnya.

Gunawan menyarankan, pengesahan omnibus law agar disikapi dengan kepala dingin. Dan bagi penyebar hoaks sebaiknya ditindak. (gus)