MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan mengaku kecewa atas sikap serta kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Dewan menilai tidak serius dalam menerapkan Perwal No.27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan pada seluruh sektor industri pariwisata di Kota Medan.

Pasalnya, sampai saat ini Komisi III belum melihat adanya formula yang tepat dari Dispar Kota Medan dalam membuat aturan baku yang diterapkan sebagai penunjang Perwal AKB di sektor-sektorn

industri Pariwisata seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan hingga kepada tempat-tempat hiburan di Kota Medan.

“Sampai saat ini Dispar cuma bilang kalau mereka akan menerapkan AKB, tapi teknisnya saja mereka masih bingung. Kalau mereka saja begitu, bagaimana dengan para pelaku usahanya,” ucap anggota Komisi III, Hendri Duin kepada Sumut Pos, Jumat (17/7).

Diterangkan politisi PDIP itu, sudah seharusnya Dispar Kota Medan tahu menjelaskan detail tentang tata cara penerapan membatasi jumlah pegunjung yang datang guna mendukung syarat menjaga jarak (Social Distancing) di lokasi industri Pariwisata. Sebab sampai saat ini, tidak ada kejelasan dari Dispar tentang berapa banyak jumlah pengunjung yang harus dibatasi dalam satu lokasi.

Misalnya aula hotel, restoran dan pusat perbelanjaan, dalam beberapa waktu yang lalu saat RDP dengan Komisi III, Dispar menyebutkan jumlah pengunjung yang boleh masuk maksimal 70 persen.

“Nah yang jadi persoalannya, 70 persen dari berapa? Mereka sendiri belum dapat rincian dari pemilik usaha berapa maksimal jumlah pengunjung. Lalu apa benar kalau dikurangi 30 persen maka yang 70 persen itu sudah pasti bisa menerapkan jaga jarak minimal satu meter? Bagaimana kalau ternyata harus dikurangi lebih dari 50 persen baru bisa menerapkan Social Distancing itu? Harus ada kepastian angka yang didapatkan Dispar dari pemilik usah,” terangnya.

Terlebih-lebih untuk tempat hiburan di Kota Medan, Duin menegaskan agar Dispar Kota Medan tidak main-main dalam menerapkan AKB di tiap-tiap lokasi tempat hiburan. Jumlah serta pergerakan pengunjung yang terbilang aktif di lokasi itu, membuat penerapan AKB terbilang sulit dan butuh perhatian ekstra.

“Di tempat hiburan, betulkah pengunjung memakai masker? Betulkah mereka menjaga jarak minimal 1 meter? Itu sepenuhnya menjadi tugas Dispar dalam mengawasinya. Dispar harus bisa memastikan bahkan memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak menerapkannya, atau Dispar akan kecolongan karena sudah memberikan izin dibukanya tempat hiburan di Kota Medan,” tegasnya.

Untuk itu, kata Duin, pihaknya di Komisi III DPRD Medan berencana untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat-tempat hiburan yang dimaksud.

“Tolong Dispar mulai sekarang serius mengawasi dan menertibkan itu, kami akan turun untuk mengecek kinerja Dispar,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis mengingatkan Dispar Kota Medan untuk memastikan terbentuknya satuan tugas (Satgas) mandiri tanggap Covid-19 untuk mengontrol jalannya Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB di lokasi-lokasi industri pariwisata di Kota Medan, tak terkecuali bagi lokasi-lokasi tempat hiburan.

“Kewajiban Dispar sebagai OPD yang bertugas menjalankan Perwal No.27/2020 di tempat-tempat industri pariwisata sangat vital dalam menentukan sukses atau tidaknya Perwal itu berjalan. Satgas tanggap Covid-19 yang dibentuk Dispar kita harapkan bukan sekadar ada, tapi memang bekerja dengan maksimal,” tuturnya.

Tak cuma itu, Dispar juga diminta untuk memastikan setiap pelaku usaha pariwisata di Kota Medan supaya membentuk Tim Satgas nya masing-masing dalam menerapkan Perwal AKB. Sebab, berdasarkan Perwal No.27/2020, setiap pengelola usaha juga diwajibkan untuk membentuk satgas tanggap Covid-19 yang bertanggungjawab dalam melaporkan kegiatannya secara berkala kepada gugus tugas daerah.

“Dan seharusnya, mereka lah yang bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Satgas Dispar Medan dalam menerapkan Perwal ini. Kita minta keseriusan semua pihak, dan Dispar selaku OPD yang bertanggungjawab dalam hal ini harus bekerja dengan maksimal. Kami minta keseriusannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) menyalurkan sebanyak 65.500 botol produk minuman ke rumah sakit rujukan Covid-19 di berbagai wilayah operasional di Indonesia. Penyaluran bantuan sebagai bentuk komitmen bantuan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadi bagian dari progam 1 juta minuman bagi petugas medis dalam penanganan pelayanan dan perawatan pasien Covid-19.

Direktur Public Affairs Communications & Sustainability Coca-Cola Amatil Indonesia, Lucia Karina mengatakan, penting-nya peranan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengapresiasi kami yang terdalam bagi para tenaga medis dan pemerintah yang telah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Melalui bantuan ini, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung dan menghasilkan inovasi untuk melindungi tenaga medis di seluruh Indonesia dalam menangani wabah ini. Dengan bantuan ini, mari bersama kita dapat melawan Covid-19,” pungkas Lucia Karina, Jumat (17/7).

Sementara, Direktur Public Affairs and Communications PT Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosoesilo, menambahkan, selama ini semua pihak mengalami masa sulit. Coca-Cola berkomitmen penuh untuk turut dapat membantu, karena Coca-Cola juga adalah dari bagian masyarakat.

“Pemberian donasi produk adalah bagian dari Kampanye “Refresh Program” yang dilakukan di berbagai negara yang terdampak dari pandemi ini,” kata Triyono.

Bantuan produk minuman yang disalurkan merupakan bagian dan dukungan Coca-Cola di Indonesia terkait dengan pandemi Covid 19. Sebelumnya, Coca-Cola telah memberikan bantuan senilai Rp10 miliar yang disalurkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) di bulan April 2020 lalu

Penyaluran donasi untuk PMI tersebut disalurkan untuk bantuan darurat antara lain penyediaan Alat Pelindung Diri (PPE) untuk petugas kesehatan dan sukarelawan PMI, serta untuk mendukung program edukasi virus Corona, pelatihan deteksi dini dan respon, terutama di daerah yang menampung komunitas yang paling rentan.

“Penyaluran APD dari Coca-Cola Amatil adalah, disinfektan yang diproduksi secara in-house di Pabrik Cibitung, serta alat kebutuhan medis lainnya ke berbagai Rumah Sakit rujukan penanganan Covid-19 di Indonesia,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan menemukan pembuangan limbah berupa oli kotor ke saluran parit atau drainase yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola bengkel Toyota Auto 2000 di Jalan Sisingamangaraja Medan, tepatnya di depan makam pahlawan Kota Medan, Jumat (17/7).

Awalnya, kejadian itu terjadi saat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama DLH Kota Medan dan sejumlah pihak lainnya melakukan kegiatan gotong-royong di kawasan tersebutn

“Iya, tadi pagi kita gotong-royong dengan pak Plt, kita temukan ada dugaan bengkel Auto 2000 Sisingamangaraja buang limbah berupa oli kotor ke saluran air atau drainase. Yang pertama kali menemukan itu justru pak Plt (Walikota), disampaikan ke saya, jadi langsung saya datangi pihak bengkelnya,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Armansyah Lubis SH kepada Sumut Pos, Jumat (17/7) melalui sambungan telepon.

Dikatakan pria yang kerap disapa Bob itu, temuan itu terjadi ketika pihaknya melakukan pembersihan drainase. Saat dibersihkan, tampak saluran itu bukan hanya ada air, tetapi juga ada minyak kotor di dalamnya.

“Langsung saya datangi pihak bengkel, namanya Hendriono, mereka bilang gak ada buang oli kotor, tapi mana lah kita percaya begitu saja. Saya jumpai pihak bengkel, kita ada dapati saluran pembuangan air milik Toyota Auto 2000 yang terhubung ke saluran drainase. Kita lihat air yang dikeluarkan drainase itu memang berminyak,” katanya.

Akhirnya, lanjut Bob, pihak DLH Kota Medan telah menurunkan tim pengawasnya untuk turun langsung ke lokasi dan mengecek seluruh dokumen yang dimiliki oleh Auto 2000 Sisingamangaraja.

“Kita curiga kalau mereka memang ada buang oli kotor ke drainase, itu kan pidana. Jadi pengawas kita sudah di sana ini, lagi cek dokumen mereka. Saya belum dapat hasil laporannya. Kalau mereka jelas melanggar dan tak sesuai dokumen, ya akan kita tutup saluran drainase mereka,” lanjutnya.

Bob menegaskan, limbah oli harusnya dikelola terlebih dahulu oleh pihak Auto 2000. Bob pun mengaku sempat mengecek TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) oli di bengkel tersebut.

“Setelah bersih baru boleh dibuang ke drainase kota, ada kita indikasi bercampur oli dan minyak dmyang dibuang itu. Mereka harus kelola dulu semua, setelah bersih baru dibuang ke drainase, jadi ikan bisa hidup, ini jangankan ikan, nyamuk pun gak hidup, karena ada oli dan minyak,” tegasnya.

Selain persoalan drainase, masyarakat sekitar Auto 2000 juga mengeluh. Pasalnya, selama ini Jalan Sayum kiri dan kanan digunakan sebagai tempat parkir pegawai dan tamu Auto 2000. Sehingga, masyarakat sekitar dan pengguna jalan sangat terganggu. Apalagi, masyarakat sekitar mengaku tidak pernah menerima CSR atau manfaat dari keberadaan Auto 2000 di sana.

Terakhir, Bob menegaskan, bahwa temuan dugaan pelanggaran ini akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Sebab menurut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dugaan pelanggaran yang dilakukan Auto 2000 SM Raja dapat diberi sanksi pidana, dengan hukuman kurungan antara 1 sampai 5 tahun atau dendam senilai Rp1 Miliar sampai Rp5 miliar.

“Ini pasti kita tindaklanjuti lah, apalagi ini temuan langsung dari pak Plt. Ini sedang kita proses, saya lagi menunggu laporan dari tim pengawas kita di lapangan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan warning untuk beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut), maupun Kota Medan dalam dua hari ke depan, yakni 17-18 Juli 2020.

Warning tersebut terkait curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Cuaca ini terpantau sejak 16 Juli 2020, Pukul 07.00 WIB.

“Diimbau bagi masyarakat dapat mewaspadai ini. Bencana yang dimaksud adalah, seperti banjir luapan dari drainase, banjir bandang, longsor, angin kencang, angin puting beliung, hujan disertai kilat dan petir,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Rizky Ramadhan kepada Sumut Pos di Medan, Jumat (17/7).

Hal ini, lanjutnya, dikarenakan daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin (konvergensi) terpantau memanjang dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara bagian Barat hingga Aceh, serta memanjang dari Papua bagian Tengah, hingga pesisir Barat Papua Barat.”Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut,” paparnya.

Selain itu, Rizky juga mengingatkan tentang prospek cuaca untuk satu minggu ke depan, yakni sejak 17-23 Juli 2020. Pada 16 Juli kemarin, terpantau kondisi atmosfer secara umum, yakni tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya sekitar 1008-1010 hPa. Terpantau adanya pola sirkulasi di Selat Malaka.

Daerah pertumbuhan awan hujan, lanjutnya, akibat pertemuan dan belokan angin berada di wilayah Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Kemudian, suhu muka laut umumnya berkisar antara 25,0 °C – 32,0 °C dengan anomali suhu muka laut (+1.0 °C- +3,0 °C) positif berada di Laut Andaman, Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Karimata, Selat Malaka, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Flores, Selat Madura,Teluk Tomini, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Samudera Hindia Selatan Jawa-NTB, Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik Utara Papua.

“Pola angin wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah Timur Laut-Tenggara. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5-30 knot,” ujarnyanya.

Dikatakannya, hujan dengan intensitas sedang-lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Sedangkan berpotensi terjadi hujan sedang-lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau. “Dari pantauan ini, cuaca ekstrim paling rentan pada 17-23 Juli 2020, salah satunya termasuk Sumut,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan untuk menutup kantornya di Jalan AH Nasution Kota Medan selama dua pekan, akibat ada pegawai di dinas tersebut positif Covid-19, tampaknya tidak akan terwujudn

Pasalnya, saat kantor OPD yang dipimpin oleh Benny Iskandar ST MT itu baru ditutup selama dua hari, Pemko Medan justru telah meminta Dinas PKPPR untuk dibuka kembali pada hari Senin (20/7) mendatang.

Alasannya, kondisi Covid-19 tidak dapat menjadi alasan bagi seluruh OPD di Pemko Medan untuk tetap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

“Gak jadi ditutup itu kantor Dinas Perkim (PKPPR). Sudah kita minta untuk dibuka kembali,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (17/7).

Dikatakan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan itu, pihaknya telah meminta hal itu kepada Dinas PKPPR melalui surat. “Suratnya sudah kita buat hari ini, akan dikirim hari ini juga,” katanya.

Dikatakan Muslim, adanya kasus Covid-19 di kantor Dinas PKPPR Kota Medan tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup kantor tersebut sekitar 2 pekan ke depan. Sebab, baik Dinas PKPPR dan OPD lainnya di Pemko Medan tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

“Mana boleh begitu. Kemarin itu di BKD juga ada yang positif Covid, di OPD lain juga ada, tapi gak ada itu yang tutup, karena pelayanan kan harus tetap berjalan. Kalau misalnya ada banyak OPD yang jadi klaster baru Covid-19, jadi apa semua OPD itu harus tutup? Kalau semua tutup lantas siapa yang melayani masyarakat? Kan gak betul juga,” ujarnya.

Ditegaskan Muslim, adanya OPD yang menjadi klaster karena ditemukannya kasus Positif Covid-19 tetap harus membuat OPD itu berjalan dalam memberikan pelayanan. Namun bukan berarti Pemko tidak peduli dengan penyebarannya, melainkan Pemko melalui GTPP Covid-19 akan langsung memberikan penanganan.

“Kalau OPD itu jadi klaster, ya kita rapid tes semua pegawai di OPD itu. Kalau ada yang reaktif ya kita swab, kalau ada yang positif ya kita minta isolasi mandiri atau dirawat di RS. Lalu kantornya kita semprot disinfektan, yang sehat kembali bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya begitu lah, jadi pelayanan bisa tetap berjalan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengatakan, sampai kemarin sore pihaknya belum menerima surat yang dimaksud.

“Belum ada saya terima surat, di telepon dan WA (WhatsApp) juga gak ada,” jawab Benny kepada Sumut Pos, Jumat (17/7).

Dikatakan Benny, penutupan sementara kantor Dinas PKPPR Kota Medan itu semata-mata hanya bentuk kepatuhannya kepada Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB yang telah ditandatangani oleh Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan pada umumnya dan di kantor Dinas PKPPR pada khususnya.

“Patokan kami adalah Perwal (AKB) pasal 12 ayat 1 huruf K dan l. Itu sudah jelas. Apalagi kantor kami sebenarnya gak ada pelayanan langsung ke masyarakat, tugas-tugas juga bisa dilaksanakan tanpa harus masuk kantor,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga menyebutkan, sikap Pemko Medan tidak sepaham dalam menerapkan Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Medan.

“Ini bukti ketidaksepahaman, harusnya Pemko satukan pandangan dulu sebelum membuat Perwal. Sekarang ada yang bilang begini dan ada juga yang bilang begitu. Kalau pemerintah nya saja gak sejalan, bagaimana masyarakat nya mau sejalan dalam menjalankan Perwal itu,” tegasnya.

Dijelaskan Ihwan, seyogiyanya, berdasarkan Perwal AKB dan protokol kesehatan yang dikeluarkan kementerian kesehatan, setiap klaster memang harus diisolasi selama minimal 14 hari. Namun begitu, Ihwan mengaku belum mengetahui alasan pasti dari Pemko Medan untuk kembali membuka kantor Dinas PKPPR sebelum 14 hari.

“Saya rasa kalau soal pelayanan bisa saja digunakan dengan cara-cara lain, misalnya meningkatkan pelayanan sistem online dan sebagainya. Intinya kita minta mereka harus memahami dulu isi Perwal itu, menyamakan pendapat dan sama-sama menerapkannya,” pungkasnya. (map/ila)