MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 130 orang tenaga medis yang bekerja di RS rujukan Covid-19 Sumut, mulai menempati gedung Wisma Atlet Pemprovsu, di Jalan Willem Iskandar/Pancing, Deliserdang, Medan, mulai Kamis (4/6). Sebelumnya mereka diinapkan di hotel sekitar RS.

“Hari ini saya melihat langsung kesiapan Wisma Atlet Pemprovsu untuk tempat istirahat para dokter dan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit rujukan kita. Saat yang ini sedang beroperasi adalah RS GL Tobing dan RS Martha Friska. Saya sudah meninjau kamar-kamarnya dan melihat kelengkapan di dalamnya. Menurut saya, fasilitasnya layak seperti hotel. Secara keseluruhan ada 100 kamar yang disiapkan. Satu kamar akan diisi dua orang tenaga medis,” ujar Sekdaprovsu, R Sabrina, Kamis (4/6).

Sabrina berharap, dengan fasilitas yang sudah memadai itu, para tenaga kesehatan bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman. Sehingga lebih fokus dan maksimal menangani pasien Covid-19.

Ia mengatakan, pemanfaatan Wisma Atlet untuk penginapan para tenaga medis, juga dalam rangka efisiensi anggaran. Di mana selama para tenaga medis diinapkan di hotel, Pemprovsu harus mengeluarkan anggaran Rp400 juta per bulan.

“Kita punya fasilitas, kenapa tidak kita manfaatkan? Sebelumnya Wisma Atlet memang belum siap, sehingga baru hari ini bisa dioperasikan,” terangnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut. Baharuddin Siagian, mengatakan awalnya wisma atlet disiapkan untuk atlet yang akan berlaga di PON 2024. Namun karena pandemi Covid-19, dipakai terlebih dahulu untuk kepentingan para pejuang kesehatan. “Hari ini kita operasikan tempat ini untuk pejuang Covid-19, yakni para dokter dan tenaga medis,” ujarnya.

Untuk antisipasi penerapan protokol kesehatan oleh para petugas di Wisma Atlet, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinkes guna melakukan pelatihan dan pengarahan pada para petugas. “Sehingga mereka pun bisa aman,” tegasnya.

Salahseorang tenaga kesehatan yang bertugas di RS GL Tobing, Sri Wahyuningsi Lubis, mengaku senang dipindahkan dari hotel ke Wisma Atlet. “Saya pribadi lebih suka di sini. Di sini lebih lebar dan lebih nyaman, kalau di hotel ‘kan terbatas. Harusnya dari awal saja kami ditempatkan di sini,” ungkapnya. (ris/ian/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan yang masuk zona merah, hingga saat ini masih menerapkan belajar dari rumah dengan sistem dalam jaringan. Pasalnya, wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan di ibukota Provinsi Sumatera Utara itu.

“Kita sudah minta agar seluruh murid tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama belajar daring di rumah. Medan ini masih zona merah, tak mungkinlah kita biarkan anak-anak kita jadi korban, dengan dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Medan, Muslim Harahap, menjawab Sumut Pos, Kamis (4/6).

Ia mengatakan, kegiatan belajar mengajar direncanakan baru efektif pada 13 Juli 2020 atau ketika dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021. Itupun masih menunggu keputusan dari Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut.

Hingga hari ini, baik sekolah negeri dan swasta di Kota Medan, tidak ada yang melaksanakan proses belajar dan mengajar di sekolah. Pihaknya juga mengklarifikasi berita di media massa soal kegiatan di SD Swasta Nadhlatul Ulama, Jalan Gaperta Ujung, SD Negeri 064015 Jalan Jati Krakatau Ujung, SD Negeri 060840, 060836, dan 060839 di Jalan Danau Singkarak. Menurutnya, itu bukan aktivitas belajar mengajar.

“Tidak ada belajar mengajar di sekolah. Mereka itu cuma mau menyerahkan tugas daring ke sekolahnya. Kami pastikan jika ada pihak sekolah yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah, silakan pergi dari Indonesia. Sebab ini bukan main-main, menyangkut nyawa anak-anak kita,” katanya.

Sekaitan wacana penerapan kelaziman hidup baru di Sumut, Kepala BKD-PSDM Setdako Medan ini menekankan, tidak berpengaruh untuk Kota Medan khususnya buat aktivitas belajar mengajar di sekolah.

“New Normal itu untuk daerah yang zona hijau. Sementara Medan masih masuk zona merah. Jadi tak ada kaitannya dengan siswa aktif sekolah lagi. Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas makanya kita minta mereka tetap belajar mandiri di rumah, sampai kondisi benar-benar memungkinkan untuk kembali ke sekolah,” pungkasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution juga menyebut bahwa Kota Medan belum dalam memenuhi syarat untuk penerapan new normal di tengah pandemi virus corona. Meski demikian, pihaknya tengah menyiapkan regulasi mengenai new normal. Untuk itu, masyarakat diminta mempersiapkan diri.

“Kota Medan belum memasuki kondisi untuk new normal , tapi kita sudah siapkan segala sesuatunya baik regulasi, masyarakat bersiap untuk new normal ,” kata Akhyar, Rabu (3/6).

Akhyar mengatakan, selama 4 hari terakhir di Kota Medan tidak ada penambahan jumlah pasien positif corona. Apabila penambahan pasien positif berhenti, maka Medan akan siap untuk menuju new normal.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 420/425B/2020 tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar Mengajar dari Rumah (Daring) dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19. Surat bertanggal 29 Mei 2020 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Sumut untuk diberlakukan bagi seluruh siswa mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK sederajat.

Dalam surat tersebut ditegaskan, masa pelaksanaan proses belajar mengajar mandiri dari rumah melalui pembelajaran daring (online) untuk semua siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat di Provinsi Sumut, diperpanjang sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

Diterangkan pula, untuk penerimaan rapor siswa akan dilakukan pada 20 Juni 2020 dan dilakukan oleh orang tua secara bergantian dengan mengatur jadwal pengambilan, guna menghindari kerumunan.

Kemudian para kepala dinas pendidikan se Sumut diminta memonitoring, mengevaluasi, dan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam proses belajar mengajar dari rumah itu.

Para kepala sekolah juga diminta tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara rutin dan menambah sumber air bersih, menambah tempat cuci tangan dan sarana pendukung lainnya.

Edy dalam edaran itu menyebutkan perpanjangan masa belajar dari rumah secara daring itu merujuk pada surat edaran Gugus Tugas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, dan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak yang sangat cepat akibat pandemi Covid-19  adalah terpuruknya dunia usaha dan gelombang PHK besar besaran yang terjadi saat ini. Apalagi berdasarkan pernyataan Suryani Motik, Wakil Ketua  Umum Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kamar Dagang dan Industri  Indonesia (KADIN) bahwa warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta jiwa.

“Bila tidak ada perubahan ke arah perbaikan atau pemulihan oleh pemerintah, maka kondisi ekonomi yang lebih parah tidak akan terhindarkan lagi karena terperosok ke jurang depresi ekonomi. PHK adalah buah dari keterpurukan suatu perekonomian yang saluran akhir transmisinya membawa pada keputusan PHK. Dan pastinya,

PHK berakibat pada beberapa hal yang teramat merugikan semua pihak,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah pada masa reses sidang III tahun 2020 di Medan Johor, Rabu (3/6/2020).

Disebutnya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan PHK yang terjadi. Pertama, akan terjadi arus gelombang pengangguran secara besar-besaran yang akan mengancam pada pelemahan daya tahan ekonomi masyarakat.

Kedua, berpotensi menciptakan jumlah kemiskinan baru yang dipastikan akan membebani anggaran negara dan masyarakat. Ketiga, mendorong penyebaran tindak kriminalitas yang merusak harmonisasi sosial dan mengganggu hegemoni ketentraman di dalam masyarakat.

Keempat, tingkat kualitas hidup keluarga pekerja baik dilihat dari kesehatan, pendidikan dan akses komunikasi dipastikan menurun serta berkurangnya daya inovasi dan kreasi tenaga kerja.

“Dan tidak kalah pentingnya kerawanan sosial yang dipicu oleh terbentuknya sikap dan kecemburuan sosial antara golongan yang berpunya dan yang termajinalkan, serta hilangnya harapan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik di masa depan,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penangan Covid-19, dimana anggaran yang semula Rp405 triliun, dalam waktu dekat naik secara drastis menjadi Rp600 triliun lebih. “Dengan kebijakan New Normal ini, saya melihat Covid-19 belum selesai tapi uangnya sudah habis. Ironisnya, dana untuk penangan Covid-19 hanya Rp65 triliun ini benar benar kebijakan yang tidak nyambung. Mestinya dengan dana yang sangat besar itu pemerintah bersungguh-sungguh dalam penanganan karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkapnya.

Sebagai partai oposisi, kata Hidayatullah, PKS wajib  mengingatkan dan memberi masukkan kepada pemerintah. “Jangan masuk dulu kepada pemulihan ekonomi, sedang wabah masih merebak. Seharusnya tuntaskan dulu Covid-19 ini, selanjutnya baru pemulihan ekonomi, kalau tidak ini kerja yang sia-sia,” tegas politisi yang duduk di Komisi XI ini.

Selain mengkritisi pemerintah, lanjut Hidayatullah, sebagai partai yang berkhidmad kepada kepentingan rakyat, PKS juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah mengenai bantuan langsung dari sisi ekonomi. Diakuinya, bantuan itu akan mampu menghidupkan perekonomian rakyat. “Tinggal bagaimana pemerintah mengawasi, sehingga dana yang digelontorkan tepat sasaran,” katanya.

Hidayatullah juga mengungkapkan, sebagai wakil rakyat dia dapat melihat, merasakan, dan menyerap keinginan masyarakat agar bisa hidup normal  seperti sebelum wabah ini berkembang. “Ini semua akan disampaikan kepada pemerintah selaku pemangku kepentingan agar membuat kebijakan itu benar-benar berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada kepentingan asing dan perampok uang rakyat,” pungkas Hidayatullah. (adz)