HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol tidak mau ‘ambil pusing’ terkait penempelan tanda atau labeling berupa stiker bertuliskan keluarga tidak mampu di setiap rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik setuju jika pemerintah melakukan penempelan stiker bagi keluarga penerima bantuan.

Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol mengatakan, bahwa dirinya tidak mau menanggapi sekaitan penempelan tanda bertuliskan keluarga tidak mampu. Ia beralasan, dikarenakan gaweannya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, sementara mereka hanya bersifat mengawasi.

“Masalah PKH tanya itu sama Dinas Sosial, mereka mengurus itu, itu gawenya pemerintah, kita sifatnya mengawasi,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini diruang kerjanya Kantor DPRD Humbang Hasundutan Jalan Komplek Perkantoran Tano Tubu Desa Pasaribu, Senin (4/5).

Ramses menegaskan, bahwa untuk penerima bantuan sudah diatur dengan jelas dan jikapun ada yang melenceng akan ada sanksinya. Sehingga, ia mengaku tidak memiliki saran untuk pemerintah agar dibuat stiker kepada penerima manfaat bantuan sosial.

Menurutnya, saran nantinya akan muncul, jikapun ditemukan adanya pelencengan penerima bantuan. Apalagi, dari amatannya tidak ada temuan ataupun ribut di lapangan terkait penerima bantuan.

“Orang adem adem awe ngapai saya komentari, itu namanya memperkeruh suasana, kecuali ada ditemukan,” pungkasnya.

Meski begitu, lanjut dia, ia mengaku terkait penerima PKH, pihaknya belum menerima jumlah penerima PKH di Humbang Hasundutan. Sehingga, dirinya tidak dapat memberikan komentar terkait pemasangan stiker. “ Apa yang saya mau komentari, soal datanya belum dikasih sama kita,” katanya.

Beda dengan Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik dari Politisi Golkar. Mantan pensiunan pegawai negeri ini mengaku setuju jika pemerintah menempel stiker bertuliskan keluarga tidak mampu disetiap rumah-rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Namun, dirinya meminta pemasangan stiker itu tidak hanya dilakukan pada penerima PKH, namun setiap bantuan sosial lainnya, mulai bantuan dari pemerintah setempat, dana desa, provinsi dan pemerintah pusat harus dipasang stikernya.

“Kita setuju jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pemasangan stiker disetiap rumah-rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial, agar transparan,” kata Marolop saat dihubungi.

Marolop menambahkan, dengan pemasangan stiker PKH, setidaknya bila terdapat warga yang tidak berhak akan mengundurkan diri. Dan juga, dapat diawasi oleh elemen masyarakat, kemana bantuan tersebut.

Selain itu, bantuan itu juga tidak dipolitisiri bagi orang-orang yang berkepentingan disituasi Covid 19 ini.

“Jadi kita imbau kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pemasangan stiker, karena itu adalah uang negara atas kebijakan Presiden,” imbaunya berharap. (des/ram)

NIAS, SUMUTPOS.Co – Wabah penyakit ternak babi atau yang disebut African Swine Fever (ASF) kembali melanda kepulauan Nias. Puluhan ribu ternak babi mati secara mendadak. Beberapa sungai yang dekat dengan pemukiman warga dipenuhi bangkai babi, hingga pantai yang terbawa arus sungai.

Virus ASF yang hingga kini belum ditemukan obatnya itu diketahui pertama kali mewabah di daerah Kabupaten Nias Selatan. Dari data yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Kamis (30/4) lalu, jumlah babi yang mati mencapai 25.559 ekor. 

Sementara di Kabupaten Nias, per tanggal 30 April 2020 sudah 12.500 ekor babi mati, dan di Kota Gunungsitoli hingga Minggu (3/5) 1.096 ekor babi mati.

Kadis Pertanian Kabupaten Nias, Fonaso Laoli kepada Sumut Pos Minggu (3/5) mengatakan hasil laboratorium balai veternier Medan dari sample darah, kematian ternak babi di Kepulauan Nias disebabkan virus African Swine Fever (ASF) yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan.

“Virus ini belum ada obatnya. Saat ini kita hanya bisa mengimbau warga untuk menjaga kebersihan kandang ternak, memberikan makanan yang cukup serta vitamin,” ungkapnya.

Terkait bangkai babi yang dibuang ke sembarang tempat, Fonaso mengimbau masyarakat Kabupaten Nias, supaya bangkai babi tidak dibuang di Sungai maupun di tempat lain. Sebab menurutnya, hal itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat itu sendiri.

“Kita sudah imbau masyarakat, baik melalui pemerintah kecamatan, petugas PPL, maupun melalui kepala desa, bagi yang memiliki ternak babi dan sudah mati supaya bangkainya di kubur,” imbaunya.

Fonaso mengakui, telah mengusulkan kepada Bupati Nias dibentuk tim supaya bangkai babi yang sudah dibuang warga kesembarang tempat, dan kini menimbulkan bau busuk itu agar dikuburkan secara massal.

“Tentu ini sangat tidak baik bagi kesehatan masyarakat. Makanya saya sudah usulkan kepada bapak Bupati supaya dibentuk tim, agar bangkai babi yang dibuang disembarang tempat itu dikuburkan di suatu tempat menggunakan alat berat,” ungkapnya.

Terpisah, Kadis Pertanian Kota Gunungsitoli, Oimolala Telaumbanua mengatakan dari gejala penyakit babi yang mati di Kota Gunungsitoli hampir sama dengan didaerah lainnya di Kepulauan Nias. Iapun mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan penularan penyakit ternak babi, yang ada obatnya belum ditemukan itu.

“Sampai sore ini ada 1096 ekor yang sudah mati, gejalanya hampir sama dengan di Kabupaten Nias Selatan maupun di Kabupaten Nias. Bisa dipastikan penyebabnya adalah virus ASF dan belum ada obatnya, sehingga yang kita lakukan hanya pencegahan,” terang Oimolala kepada Sumut Pos melalui telepon selularnya (Minggu,3/5).

Untuk pencegahan virus ASF itu dapat dilakukan beberapa hal yakni tempat pakan dan pengolahan pakan harus terhindar dari serangga atau binatang lainnya, memasak pakan ternak pada suhu 90 derajat Celsius selama 60 menit.

Kemudian menjaga kebersihan kandang ternak, melakukan disinfektan kandang, serta melakukan penyuntikan multivitamin. Pakan ternak dilarang memberikan pakan sisa rumah tangga, sebab dikuatirkan dapat menjadi sumber penularan penyakit.

Apabila ditemui ternak babi ada gejala sakit, disarankan kepada masyarakat segera memisahkan atau mengisolasi untuk menghindari penularan pada ternak yang masih sehat. Bekas kandang babi yang sakit harus dibersihkan dengan cairan disinfektan atau menggunakan detergent/sabun cuci, atau cairan disinfektan kandang seperti Neoantisep. Ternak babi yang sakit dapat disuntik dengan antibiotik untuk pengobatan infeksi sekunder.

Untuk meminimalisir penyebaran penyakit, kepada para pengusaha penjual ternak dan daging babi dihimbau untuk sementara dilarang memasukkan ternak babi dari dari luar Kota Gunungsitoli. “Masyarakat tetap bisa membeli daging babi, namun hasil pemotongan di rumah potong hewan babi Kota Gunungsitoli yang berlokasi di kelurahan Pasar, tepatnya belakang pasar Beringin,” jelasnya.

“Jika ditemukan babi yang sakit atau mati supaya melapor kepada petugas Dinas Peternakan Kesehatan Hewan setempat 1 x 24 jam,” tambahnya. (adf/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pelebaran jalan nasional dari Simpang Salak Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang ke Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi yang dilaksanakan Dinas PUPR Dairi masih menyelesaikan 1,4 Km dari total 7,25 Km.

“Lambatnya penyelesain pelebaran jalan tersebut dikarekan adanya kendala dana pembebasan lahan,”kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Dairi, Anggara Sinurat didampingi Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Marulak Simangunsong, Senin (4/5).

Dijelaskan Marulak, dana pembebasan lahan yang sudah direalisasi sebesar Rp4 miliar dengan panjang 1,4 km mulai dari Simpang Dalak hingga ke Simpang Gardu PLN di Jalan Pahlawan Panji Sibura-bura.

”Sementara dana pembebasan lahan atau pengadaan tanah untuk tahun 2020 ini ditiadakan, karena adanya rasionalisasi APBD Dairi tahun 2020 untuk penanganan wabah Covid-19.corona virus disiase 2019 (Covid-19),”terang Marulak.

Pun begitu, kata Marulak, pihaknya tetap melakukan penjejakan kepada Kepala Desa yang lahan warganya terkena pembebasan lahan.

Sebelumnya, lanjut Marulak, tahun ini Dinas PUPR seharusnya pembebasan sudah sampai ke hotel Beristera Sidikalang Desa Sitinjo 2.

Dikata Marulak, pembebasan lahan pelebaran jalan nasioanl Sidikalang-Medan tersebut, pemkab Dairi hanya melakukan ganti rupi pada tanah dan bangunan.

Sementara dana pembebasan lahan yang dibutuhkan sekitar 40 miliar. Karena lahan yang akan dibebaskan semakin banyak diareal padat permukiman.

“Pemkab Dairi mengimbau masyarakat untuk mendukung pembangunan pelebaran jalan dimaksud. Program itu demi penataan kota,”pungkasnya. (rud)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kondisi perkembangan Covid -19 di Kota Tebingtinggi menunjukkan adanya penurunan dari jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia dalam Konfrensi Pers, Senin (4/5).

“Perkembangan Covid-19 di Tebingtinggi masih dalam zona kuning, dan tidak benar sudah masuk dalam zona merah. Namun jika ada 5 orang PDP Positif Covid-19, bisa dikatakan Kota Tebingtinggi masuk zona merah,” tegas Nanang.

Oleh sebab itu, guna untuk me ngantisipasi agar Kota Tebingtinggi tidak sampai masuk dalam zona merah, dr Nanang berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan harus mematuhi seluruh anjuran dan imbauan pemerintah, serta menjaga kesehatan diri dan keluarga juga lingkungan.

Diungkapkan Nanang, hingga Senin 4 Mei 2020, jumlah ODP yang sebelumnya berjumlah sebanyak 279, kini hanya sebanyak 258 orang, PDP dari 3 orang kini turun menjadi 2 orang dan Positif Covid-19 yang sebelumnya berjumlah 3 orang menjadi 2 orang, dan selesai masa pantau sebanyak 1159 orang. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemko Tebingtinggi, Polres dan TNI serta Forkompinda Kota Tebingtinggi membagikan 15.000 masker kepada masyarakat di Pasar tradisional Kota Tebingtinggi, Senin (4/5).

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP James P Hutagaol, Dandim 0204/DS Letkol Syamsul Arifin, Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin dan pimpinan OPD turun langsung membagikan masker.

Menurut Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, pembagian masker kain gratis kepada seluruh warga ini untuk antisipasi penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi.

“Kita harus benar benar memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi. Karena dengan memutus mata rantai penyebaran Covid -19, mudah mudahan di Kota Tebingtinggi ke depan, kasus positif tidak ada lagi penambahan,” jelas Umar Zunaidi.

Umar Zunaidi juga mengimbau agar masyarakat yang beraktivitas di pasar pasar tradisional menggunakan masker, dan melakukan sosial distancing serta rajin mencuci tangan.

“Kepada kita semua, jaga kesehatan tubuh kita. Istirahat yang cukup dan hindari pertemuan orang dalam jumlah banyak,” jelasnya.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menambah, saat ini sedang membahas dan akan menerbitkan Perwal (Peraturan Wali Kota) tentang penggunaan masker bagi masyarakat. Setelah sosialisasi nanti, bila ada warga yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi.

“Yah tindakan itu bisa berupa hukuman ringan ataupun bagi pedagang yang membandel seperti pencabutan tempat izin usaha, karena saat ini masih banyak ditemukan malam hari kafe kafe masih beroperasi,” jelasnya. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Untuk membantu warga terdampak Covid-19, Polres Dairi membuka dapur umum dengan membagikan takjil serta nasi kota untuk menu berbuka puasa, Minggu (3/5).

Kasubbag Humas Polres Sergai, Iptu Donny Saleh mengatakan, kegiatan pembagian menu berbuka puasa tersebut juga dalam rangka Operasi Aman Nusa II Polres Dairi.

Peduli bagi warga terdampak Covid-19, lanjut Doni, Polres Dairi akan tetap mengupayakan dapur umum untuk membantu berbagi menu berbuka puasa bagi umat muslim setiap harinya. (rud/han)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 119 TKI Ilegal dari Malaysia tiba di Pelabuhan Boom Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Minggu (3/5) sekira pukul 23.30 WIB.

Setibanya, para TKI Ilegal tersebut langsung diboyong Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Batubara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, hingga karantina yang telah dipersiapkan di SMKN 1 Lima Puluh, Kecamatan Datuk Lima Puluh pada Senin (4/5) pagi.

Kepala Dinas Kesehatan Batubara, drg. Wahid Khusyairi MM mengatakan, keseluruhan TKI tersebut diperiksa kesehatannya dengan menerapkan protap pemeriksaan pandemi Covid-19 oleh tim Satgas Covid-19 Batubara.

“Sebahagian masih dalam pemeriksaan, jika ada yang mengalami gejala Covid-19 akan dibawa untuk menjalani isolasi ke RSUD yang bersebelahan dengan gedung karantina,”kata Wahid. Ditegaskan Wahid, tim satgas penanganan Covid-19 Batubara telah mempersiapkan tim medis untuk menangani para TKI.

“Untuk sementara dari hasil pemeriksaan, sebagian TKI dinyatakan negatif. Sebelum masuk ke ruang karantina, mereka terlebih dahulku disemprotkan disinfektan,”terangnya.

Terpisah, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin mengatakan, para TKI Ilegal tersebut diamankan

Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjungbalai Asahan Lantamal I di Perairan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, Sumut.

“Mereka diamankan saat berlayar dengan kapal tanpa nama saat lego jangkar,” ungkap Dafris Datuk Syahrudin.

Para TKI ilegal tersebut, kata Dafris, diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat.

Selanjutnya, Patkamla Sea Rider RIB yang melaksanakan penyisiran di wilayah Perairan Bagan Batak menuju Tanjungtiram dan Kualatanjung. Akhirnya, kapal dicurigai ditemukan dengan membawa 119 orang. Kapal tersebut melakukan lego jangkar dikarenakan mesin mati dan ABK meninggalkan kapal dengan menggunakan sampan untuk mencari teknisi perbaikan.

“Seluruh penumpang merupakan TKI yang kembali dari Malaysia tanpa dokumen resmi dengan menggunakan jalur yang tidak resmi. Saat ini mereka sudah dievakuasi ke Pos TNI AL terdekat di Tanjungtiram Batubara,” terang Danlanal TBA.

Terpisah, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) Laksma TNI Abdul Rasyid mengatakan, selama Pandemi Covid-19, pihaknya sudah mencatat ada 496 orang TKI ilegal yang diamankan. Pihaknya terus berusaha untuk mencegah masuknya TKI ilegal supaya tidak lolos dari protokol pemeriksaan Covid-19, harapannya agar dapat memutus rantai penularan virus corona yang dikhawatirkan masuk melalui TKI.

Mereka yang diamankan terdiri dari 94 laki-laki, 21 perempuan, 2 balita perempuan dan 2 balita laki-laki. (mag-14/fac/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Video warga mengusir kapal ikan berbendera Hongkong merapat di Pulau Sembilan, Kabupaten Langkat, viral di media sosial karena diduga membawa tenaga kerja asing yang dikhawatirkan akan membawa virus Corona.

Merespon masuknya kapal ikan asing tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Zulfahri Siagian, meminta aparat untuk melakukan penertiban.

“Kita sudah menghubungi Ketua DPC HNSI Langkat, Zuham dan Ketua Rukun Nelayan Pulau Sembilan, Sadlik terkait kapal itu. Saat ini kapal itu masih bersandar di sana, kita minta aparat untuk segera menindaknya,” tegas Zulfahri Siagian, Senin (4/5).

Pihaknya secara tersurat akan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum seperti Lantamal I Belawan, Polairud Polda Sumut dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan.

Zulfahri pun menyayangkan peristiwa itu, disaat masyarakat sedang berusaha mencegah Covid-19.

Kapal Motor FV Cheung Kam Wing adalah kapal luar negeri dengan awak kapalnya warga negara Hongkong. Tertera dalam dokumen yang diterbitkan Kastam Diraja Malaysia, bahwa kapal tersebut berangkat dari Hongkong kemudian singgah di Penang, Malaysia dan tanggal 1 Mei 2020 berangkat menuju Panglalan Susu, Langkat.

“Kita tahu Hongkong dan Malaysia adalah negara yang terpapar Covid-19. Apakah protap Covid-19 sudah dilaksakan, tanya Zulfahri.

Menanggapi adanya video viral tersebut, Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teuku Fatir mengatakan, bahwa sebenarnya kapal tersebut mengambil ikan. “Kapal itu sudah rutin mengambil ikan di sana, dan sudah memiliki izin,”kata Fatir.

Kepala Kesyabandaran dan Oritas pelabuhan (KSOP) Kelas IV pangkalan Susu, Gamal Sembiuri menjelaskan, bahwa kedatangan kapal asing itu untuk mengangkut ikan dan sudah sesuai prosedur kekanrantinaan, Imigrasi dan Bea Cukai. “Terkait informasi Covid-19 tidak benar. Dan itu sudah sesuai hasil pemeriksaan pihak kesehatan Imigrasi, dan Bea Cukai,”terang Gamal.

Gamal pun menegaskan, bahwa kapal asing tidak ada mengangkut tenaga kerja asing dari Cina. “Semua yang diatas kapal merupakan kru kapal. Jadi kami dan Forkopimcab menolak berita seperti di medsos,”pungkasnya.(fac/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menganggarkan Rp300 miliar untuk membantu warga terdampak Covid-19 di 33 Kabupaten/Kota se Sumut. Dan sebanyak 161.554 KK (Kepala Keluarga) warga di Kabupaten Langkat dinilai berhak mendapat bantuan tersebut.

“Per KK mendapatkan uang senilai Rp225 ribu. Kuota yang akan disalurkan Pemprovsu rencananya berjumlah 1.321.426 KK,”ujar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pada Video conference dengan 33 Bupati dan Wali Kota se-Sumut, Senin (4/5/)

Pada kesempatan itu, Gubsu juga meminta agar para Kepada Daerah segera mengirimkan data penerima bantuan warganya yang terdampak Covid-19, sesuai kuota masing – masing daerah.

“Jika cepat dikirim datanya, maka bantuan ini segera bisa disalurkan. Saya tidak mau terjadi di Sumut bantuan tidak tepat, ada rumah bagus mendapatkan bantuan, tapi rumah yang tidak bagus tidak mendapat, jadi saya mau data yang konkrit,”kata Gubsu

Gubsu Edi Rahmayadi menginginkan agar data warga terdampak Covid-19 segera dikirimkan, karena sangat dibutuhkan. “Kami tidak ingin ada masyarakat Sumut yang kelaparan. Jika datanya rill, Rp1 triliun akan dikeluarkan,”katanya sembari mengimbau, agar Kepala Daerah mengupayakan bantuan melalui realokasi anggaran bagi warga yang belum tercover menerima bantuan dari Pemprovsu dan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Wakil Bupati Langkat H.Syah Afandin mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin mengirimkan data masyarakat Langkat yang terdampak Covid-19 sesuai kuota yang ditentukan pemprovsu.

“Atas nama Pemkab dan masyarakat Langkat kami ucapkan terimakasih kepada Gubsu Edy Rahmayadi,” kata Wabub Langkat saat mengikuti Vidcon dari Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat.(yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin melakukan mutasi terhadap perwira pertama hingga menengah di jajarannya.

Dalam TR yang diperoleh Sumut Pos melalui Surat Telegram Nomor ST/429/IV/KEP./2020 pada 29 April 2020. Dari ratusan pamen dan pama yang dimutasi, 2 di antaranya ada di lingkungan Polres Binjai. Adalah, Kapolsek Binjai Barat AKP Arnawati dirotasi ke Kasubbag Binops Polres Langkat.

Penggantinya, AKP Slamet Riyadi dari Kapolsek Pantai Cermin. Dan Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif dimutasi sebagai Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi.

Penggantinya, AKP Yayang Rizki Pratama dari Panit 1 Unit 2 Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumut. “Ya benar, saya dirotasi ke Tebingtinggi,” kata Wirhan ketika dikonfirmasi, Senin (4/5).

Wirhan Arif merupakan jebolan Akademi Kepolisian tahun 2012. Pria asal Lampung ini memimpin Satreskrim Polres Binjai sejak 1 November 2018.

“1 tahun 6 bulan juga saya di sini,” ujar dia.

Selama di Kota Binjai, Wirhan mendapat beragam kesan selama berdinas di kota satelit tersebut. Menurut dia, warga Binjai umumnya ramah.

Kota Binjai terdiri dari 5 kecamatan. Kota yang nyaman juga asyik dibuat untuk berolahraga, bagi yang suka bersepeda. Bagi dia, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Rambutan ini juga kondusif. Meski Binjai terdiri dari 5 kecamatan, tapi wilayah hukum Polres Binjai membawahi 8 kecamatan. Masing-masing, tidak seluruhnya Hamparan Perak, dan keseluruhan Sei Bingai serta Selesai, Langkat.

“Kejadian-kejadian menonjol ya seperti pembunuhan, kejahatan jalan curas, curat dan curanmor serta keributan antar OKP. Tapi keributan antar OKP tetap bisa dinetralisir,” kata pria berpostur tinggi dan berkulit putih ini.

Sejumlah kasus yang menonjol sudah diungkap Satreskrim Polres Binjai di bawah komandan AKP Wirhan Arif. Sebut saja penemuan mayat wanita muda tanpa busana diduga korban penemuan, di lokasi bekas Galian C, Sei Bingai.

Belum lagi belakangan ini Satreskrim Polres Binjai juga meringkus DPO yang melakukan kejahatan jalanan. “Terima kasih atas dukungan dan kemitraan yang sudah terjalin baik antara Polri dengan insan pers,” pungkasnya. (ted)