MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEBANYAK 15 rumah di Jalan Punak kawasan Pasar Meranti Kota Medan kebakaran, Rabu (10/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Sejumlah petugas dari Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) pun langsung turun ke lokasi guna memadamkan api yang terus merembet ke rumah-rumah lainnya di kawasan padat penduduk tersebut.

“Iya, kebakaran di Pasar Meranti. Terakhir kita data ada 15 rumah yang terbakar, ada 6 rumah yang harus dirusak agar kebakaran tidak semakin meluas,” ucap Kepala Dinas P2K Kota Medan, Albon Sidauruk kepada Sumut Pos, Rabu (10/6)n

Dikatakan Albon, pihaknya mendapatkan kabar kebakaran tersebut sekitar pukul 09.00 WIB. Dinas P2K pun langsung menurunkan para personelnya dengan 13 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dikerahkan dari berbagai UPT.

“Beberapa menit dari laporan yang kita terima, personel kita turun dengan 13 unit damkar ke lokasi,” ujarnya.

Albon mengakui, pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api. Di antaranya, kondisi lokasi kebakaran yang terjadi di dalam gang yang sulit ditempuh oleh mobil Damkar milik Dinas P2K Kota Medan. Karena hal itu, pihaknya harus terlebih dahulu menyambung selang guna dapat menjangkau lokasi kebakaran.

“Rumahnya juga rumah-rumah semi permanen, jadi cepat sekali dilalap api. Selain itu, rumahnya itu juga sebagai tempat usaha, barang-barang dagangan yang ada didalamnya seperti kertas pembungkus hingga dupa juga membuat api tidak mudah dipadamkan. Apinya jadi seperti sekam, harus betul-betul padam sampai ke bawah. Api berhasil kita padamkan sekitar pukul 12.00 WIB, termasuk proses pendinginan,” jelasnya.

Diterangkan Albon, sampai kemarin, pihaknya belum bisa memastikan apa penyebab kebakaran tersebut.

“Api muncul dari rumah yang dijadikan kos-kosan. Saat kejadian, baik pemilik kos maupun penghuni kos tidak ada di lokasi. Jadi sementara ini belum bisa disimpulkan dari mana sumber api dirumah itu berasal,” terangnya.

Bersyukur, atas peristiwa itu tidak ada ditemukan korban jiwa maupun korban luka-luka hingga harus dirawat di rumah sakit.

“Sedangkan untuk total kerugian, sampai saat ini kita taksir di atas Rp1 miliar,” pungkasnya.

Sementara, Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing mengaku, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang terjadi. Belum bisa dipastikan apakah api berasal dari kasur atau bisa saja akibat hubungan arus pendek listrik.

“Kita telah menurunkan sejumlah personel untuk berperan aktif membantu petugas pemadam kebakaran. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan untuk mengetahui secara pasti,” ujarnya singkat. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan mengaku telah kehilangan banyak anggarannya di tahun ini akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum kunjung berakhir.

Refocusing anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota (Pemko) Medan pun terpaksa harus dilakukan untuk dialokasikan sebagai anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Kota Medan.

Pelaksana tugas (Plt) Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Syahputra ST MEng menyebutkan, setidaknya Pemko Medan telah melakukan pemotongan anggaran sebanyak 3 kali. Terakhir, Pemko Medan telah memotong anggaran Dinas PU Kota Medan hingga 83 persen.

“Awalnya dipotong 66 persen, lalu kedua dipotong jadi 76 persen dan sekarang sudah dipotong jadi 83 persen,” ucap Zulfansyah saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya di Balai Kota Medan, Rabu (10/6).

Kabag Pembangunan Pemko Medan itu juga menuturkan, pemotongan itu juga belum final. Rencananya Pemko Medan akan melakukan pemotongan anggaran kembali atau pemotongan tahap ke-4. “Ya ada kemungkinan jumlah 83 persen itu masih akan bertambah lagi,” ujarnya.

Dijelaskan Zulfansyah, Dinas PU awalnya memiliki anggaran senilai Rp529 miliar. Artinya bila saat ini saja anggaran itu sudah dipotong 83 persen, maka saat ini Dinas PU tinggal memiliki anggaran sekitar Rp89,9 miliar. Dengan jumlah itu, Zulfansyah mengaku pihaknya tidak lagi dapat mengerjakan paket proyek apapun selain pembangunan jembatan titi dua Sicanang Belawan.

“Dari awal Pemko Medan tetap memperjuangkan agar jembatan itu tetap dibangun, sebab jembatan itu memang sangat vital bagi masyarakat disana. Kita menilai urgensinya dan kemanfaatannya,” jelasnya.

Untuk prosesnya, Zulfansyah menyebutkan telah masuk dalam tahap proses lelang.

“Pembebasan lahan sudah hampir klir, sudah tandatangan persetujuan dan lain-lain. Segera dikerjakan begitu proses lelang selesai seluruhnya. Tinggal (Jembatan Titi Dua Sicanang) itu lah proyek pembangunan fisik Dinas PU tahun ini dari 138 paket proyek yang direncanakan. Artinya ada 137 paket proyek yang harus ditunda dulu,” jawabnya.

Selebihnya, kata Zulfansyah, pihaknya hanya tinggal melakukan pemeliharan jalan, terkhusus jalan aspal di Kota Medan, walaupun anggaran pembelian aspal juga dipangkas untuk tahun ini dari Rp9 miliar menjadi Rp2,9 miliar.

“Tinggal pemeliharaan aja, penambalan-penambalan. Lalu prioritas kita saat ini dengan anggaran yang tersisa ini adalah menormalisasi saluran-saluran kecil seperti drainase dan gorong-gorong supaya tidak ada genangan, apalagi sekarang musim hujan ini. Walaupun tidak bisa maksimal, tapi akan kita optimalkan,” pungkasnya.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di saat rakyat berjuang melawan keterpurukan ekonomi akibat dampak sosial Covid-19, 50 orang wakil rakyat di DPRD Medan justru segera menikmati fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakui Sekretariat DPRD Medan. Fasilitas yang diberikan kepada wakil rakyat tersebut berupa ipad/tablet dan laptop diketahui sudah tiba di Gedung DPRD Medan, Selasa (9/6) yang lalu.

Anggaran pengadaan laptop dan iPad pun tidak termasuk kegiatan yang dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19, karena permintaan dewan. Padahal, saat ini sejumlah organsiasi perangkat daerah (OPD) di Pemko Medan justru kehilangan banyak sekali anggarannya yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan di Kota Medan.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur Harahap mengatakan, pihaknya memang sudah memesan laptop atau iPad tersebut untuk anggota dewan sejak beberapa bulan yang lalu. Persisnya, sebelum pandemi Covid-19 melanda Kota Medan.

“Ipad itu untuk menunjang aplikasi manajemen kerja, agar anggota dewan berada, utusan administrasi, surat menyurat, jadwal kegiatan, informasi, dan sebagainya bisa diakses dengan mudah,” ucapnya, Rabu (10/6).

Dikatakan Andi, proses pengadaan laptop dan iPad dilakukan secara elektronik melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). “Harganya sesuai e-Katalog, tidak ada permainan di sana karena melalui LKPP,” katanya.

Menurutnya, setiap periode anggota dewan akan mendapat fasilitas berupa laptop. “Periode sebelumnya itu hanya laptop, untuk periode ini ditambah dengan iPad. Sekarang sudah zaman teknologi, ini juga dalam rangka mengurangi penggunaan kertas. Beberapa daerah lain bahkan sudah duluan melakukan hal ini,” ungkapnya.

Andi mengatakan, fasilitas laptop beserta iPad yang diberikan kepada anggota dewan merupakan inventaris dari Sekretariat DPRD. “Jadi begitu masa jabatan berakhir, iPad dan laptopnya akan kita tarik kembali,” ucapnya.

Sementara untuk penyerahan laptop dan iPad tersebut, jelas Andi, baru akan mereka lakukan ketika keduanya tiba.

Informasi yang dihimpun, iPad yang diberikan kepada anggota dewan adalah jenis Samsung S6 senilai Rp6.645.000, dan laptop merek HP seharga Rp22.350.000 atau totalnya Rp 28.995.000. Jika dikalikan 50 anggota dewan maka total biaya yang dihabiskan lebih dari Rp1,4 Miliar.

Selain mendapat laptop dan IPad, anggota DPRD Medan juga akan mendapatkan fasilitas asisten pribadi yang akan bertugas mengurusi administrasi setiap anggota dewan. “Jadi di setiap ruangan anggota dewan akan ada asisten pribadinya masing-masing,” ucapnya.

Andi mengaku, asisten pribadi tersebut tidak direkrut secara khusus, namun dengan manfaatkan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang sudah ada di lingkungan Sekretariat DPRD Medan saat ini.

“Tugas asisten pribadi itu mengatur jadwal, apa saja kegiatan anggota dewan. Selama inikan tidak ada, makanya difasilitasi,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala justru mengaku belum mengetahui jika anggota dewan di DPRD Medan akan dapat fasilitas berupa tablet dan Laptop yang dimaksud. “Saya belum tahu soal itu, saya sendiri belum dapat soalnya,” kata Rajuddin.

Namun, ia menilai pemberian fasilitas tersebut justru akan membantu kinerja anggota legislatif di tengah pandemi Covid-19.

“Kalau di tengah situasi seperti ini, itu sangat membantu, karena rapat paripurna dan RDP kan memang melalui virtual, jadi kinerja anggota DPRD bisa terbantu dengan adanya fasilitas itu. Selain itu, tidak semua handphone yang dimiliki teman-teman itu bagus, jadi bisa memudahkan kinerja legislatif juga di tengah pandemi ini. Jadi tidak harus ketemu secara fisik juga,” pungkasnya.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada yang unik dari salah satu pohon pisang yang tumbuh di pekarangan rumah milik Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajeckshah alias Ijeck. Sebab tak seperti pohon pisang pada lazimnya yang berbuah di bagian atas, pohon pisang yang berada di pekarangan sisi kanan rumah Ijeck ini tumbuh di tengah badan pohon.

Hal itu dapat terlihat dengan munculnya jantung pisang yang bakal menjadi pisang itu tumbuh di bagian tengah badan pohon.

Ditemui Sumut Pos di pekarangan rumahnya di kawasan Komplek Cemara Asri Kota Medan, dengan bangga Ijeck menunjukkan pohon pisang yang telah ditanamnya sejak satu setengah tahun yang lalu itu. Ijeck justru mengaku, ia baru mengetahui hal unik itu sekitar satu minggu yang lalu.

“Saya baru tahu sekitar seminggu yang lalu, ini jelas unik, berbeda dengan pohon pisang pada umumnya,” ucap Ijeck kepada Sumut Pos, Rabu (10/6).

Ijeck menjelaskan, bibit pohon pisang itu berasal dari daerah Mandailing Natal (Madina), yang di daerah asalnya dikenal dengan jenis pisang sipinang.

Ijeck mengaku tak menyangka bahwa akan terjadi hal unik pada pohon pisang sipinang tersebut. Sebab, sebelumnya pohon pisang serumpun yang ada di sebelahnya sudah pernah berbuah dalam kondisi normal, yakni berbuah di bagian atas pohon.

“Ini sudah buah kedua. Yang pertama buahnya normal, buahnya kecil-kecil,” katanya.

Namun di buah yang kedua ini, kata Ijeck, jantung pisang justru keluar dari bagian tengah batangnya.

“Baru ini pertama saya lihat pohon pisang begini, tentunya ini kan tidak biasa, ini unik. Kita jaga pohon ini, bukan hanya karena unik tapi juga karena saya memang suka bercocok tanam,” katanya.

Intinya, lanjut Ijeck, ia berupaya memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumahnya dengan menanam pohon-pohon yang dinilainya bermanfaat. Ia juga turut mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan hal yang sama.

Ajakan berkebun dengan menanam di pekarangan rumah ini, sambung Ijeck, juga sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Sumut. “Kita akan dorong hal itu, baik bagi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan,” sambungnya.

Apalagi dalam kondisi Covid-19 yang masih melanda Sumut sampai saat ini, Ijeck berharap agar masyarakat mau menanam pepohonan ataupun tanaman lainnya yang bisa tumbuh di pekarangan rumahnya. Lalu mengkonsumsi buah atau tanaman tersebut untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas masyarakat di tengah pandemi.

“Misalnya dengan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas hidup dan sebagai apotek hidup,” pungkasnya.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Relawan Perempuan Pembangunan Masjid Agung Sumut (RPPMAS) kembali menyalurkan bantuan sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Medan kepada Gubsu Edy Rahmayadi, selaku Ketua Umum Pembangunan di area Masjid Agung, Selasa (9/6) siang.

Ketua RPPMAS, dr Hj Sonda Sari Batubara, kepada wartawan sesaat sebelum menyerahkan donasi tersebut, mengungkapkan bahwa RPPMAS ini dibentuk dan dikukuhkan Gubsu Edy Rahmayadi meniadi wadah atau ormas resmi sekira setahun lalu tepatnya pada 13 Mei 2019.

“Wadah ini berdiri didasari pikiran atau ide, apa peran ibu-ibu yang bisa berkontribusi dalam pembangunan Masjid Agung. Alhamdulillah, dalam setahun ini kita sudah menyerahkan dua kali bantuan. Pertama, sebesar Rp1 miliar dan hari ini, Rp5 miliar. Dalam waktu dekat ini akan kami serahkan Rp2 miliar lagi,” kata Sonda.

Saat ini, ungkap Sonda, jumlah anggota RPPMAS sebanyak 25 orang, yang berasal dari ibu-ibu pengajian yang juga ada pengusaha, tapi kebanyakan ibu rumahtangga. “Kami juga punya wadah dakwah, pendidikan. Dan kami ingin mengajak masyarakat Sumut khususnya kaum ‘emak-emak’ ikut bersama-sama bergabung untuk memakmurkan masjid,” ujar Sonda seraya menambahkan, akan membentuk RPPMAS di kabupaten/kota di Sumut.

Sonda didampingi pengurus lainnya menjelaskan, dana ini mereka himpun dari internal pengurus RPPMAS, dari Gubsu, Wagubsu dan ASN yang menyisihkan gajinya, dari sekolah-sekolah, konser amal, kemudian dari tabligh akbar yang menghadirkan Ustad Abdul Somad dan Ustadah Oki Setiana Dewi, serta perusahaan swasta yang sukarela membantu.

“Kami ingin masyarakat Sumut berpartisipasi, sehingga akan menjadi bangga memiliki Masjid Agung ini. Bukan dilihat dari jumlahnya, tapi keikhlasannya,” tuturnya.

Nah, bagi masyarakat yang tak tahu kemana menyalurkan bantuan, wadah ini bisa menjadi tempat menyalurannya,” jelas Sonda.

Ia menambahkan, sekarang ini pihaknya fokus menggalang dana kepada pengusaha-pengusaha asal Sumut yang berada di luar daerah. “Kita sudah bangun komunikasi, dan Alhamdulillah sudah ada yang menjanjikan. Tinggal transfer saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pembangunan Masjid Agung Sumut, Edy Rahmayadi, mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada para relawan yang tergabung dalam RPPMAS. “Insya Allah niat relawan akan memberikan berkah. Syukron buat para relawan, Allah yang akan membalas semua ini,” ujar Edy Rahmayadi, usai menerima bantuan.

Edy mengatakan, proses pembangunan Masjid Agung yang sudah mencapai 60 persen, merupakan motivasi untuk rakyat Sumatera Utara. Diharapkan, masyarakat terus dapat memberikan bantuan untuk pembangunan masjid yang akan menjadi salah satu ikon di Sumatera Utara nantinya.

Saat penyerahanan donasi tersebut, turut hadir Wakil Ketua Umum Pembangunan Masjid Agung Sumut, Musa Idishah, Penasehat RPPMAS, Nawal Edy Rahmayadi, pengurus RPPMAS, dan BKM Masjid Agung.

Usai acara penyerahan bantuan, Edy Rahmayadi, Musa Idishah, ketua dan pengurus RPPMAS, BKM Masjid Agung, berkesempatan melakukan peninjauan progres pembangunan Masjid Agung.(adz/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumatera Utara (Sumut) mengunjungi seorang pekerja yang mengalami tindakan kekerasan, yang kini sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit swasta di Kota Medan, Senin (8/6). Hal ini sebagai bentuk solidaritas antar sesama pekerja.

Para pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja itu diwakili Ramlan Hutabarat selaku Ketua Korwil KSBSI Sumut, Ramlan Hutabarat, Ketua FSB Garteks Medan Deli Serdang / Bendahara Korwil KSBSI Sumut , Paraduan Pakpahan dan Ketua Konsolidasi SBSI 1992 Sumut , Drs Erwin Manalu.

“Tujuan kami ke rumah sakit untuk menjenguk sekaligus mencari informasi langsung dari korban Suprat Yono alias Suprat yang merupakan karyawan YASU (Yayasan Apindo Sumatera Utara), yang dikabarkan mengalami kekerasan fisik saat bertugas oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Gapoktan,” ujar Paraduan Pakpahan SH.

Menurut Paraduan, Suprat merupakan bagian dari pekerja/buruh. Sehingga ini menjadi perhatian kita. “Sebagai solidaritas serikat pekerja/serikat buruh kita berharap proses hukum yang telah dilaporkan korban ke polisi dapat segara diproses dan ditindaklanjuti. Karena laporannya sudah dilakukan pada 1 Juni 2020,” ucap Paraduan.

Ketua Korwil KSBSI Sumut, Ramlan Hutabarat juga mendorong pihak Polsek Pantai Cermin dan Polres Serdangbedagai (Sergai) untuk serius menindaklanjuti laporan kekerasan yang dialami buruh/pekerja. “Kejadian kekerasan dan kriminalitas yang dialami buruh/pekerja di Sumut harus menjadi sorotan Bapak Kapoldasu, yang diharapkan jangan sampai terulang lagi,” mintanya.

Jika, Polsek Pantai Cermin dan Polres Sergai tidak serius menangani kasus laporan kekerasan yang dialami pekerja/buruh, sebut Ramlan, pihaknya beserta rekan-rekan serikat buruh/pekerja akan menindaklanjuti kasus ini hingga ke Bapak Kapolda Sumut.

“Sangat disesalkan masih terjadinya kekerasan dan tindak kriminalitas terhadap pekerja/buruh saat dalam bertugas. Kejadian ini tidak dapat dibiarkan, ini sudah masuk katagori pelanggaran HAM,” beber Erwin Manalu yang juga Penasehat Kontras Sumut.

Erwin Manalu juga berharap sama aparat penegak hukum, untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan terhadap pekerja YASU.

“Ini adalah ‘PR’ yang sangat serius bagi kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelakunya. Jangan sampai kasus ini melempem, kita akan terus memonitor perkembangan kasus ini,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Suprat dari Kantor Hukum Apindosu Lajo Parmate, Surya Adinata mengungkapkan, kasus kekerasan penganiayaan kliennya sudah dilaporkan ke Polsek Pantai Cermin pada 1 Juni 2020 dengan nomor STPL/33/VI/2020/SB.Cermin.

“Akibat kekerasan itu korban mengalami luka yang cukup parah dan kini menjalani perawatan medis lanjutan di salah satu rumah sakit swasta Kota Medan dan sebelumnya sudah sempat opname di Rumah Sakit Melati di Perbaungan hampir satu minggu,” ujarnya.

Namun Surya sangat menyayangkan, proses lanjutan laporan hukum kliennya belum menemukan tanda-tanda, karena berkas visum yang harusnya melengkapi laporan polisinya belum diambil oleh Polsek Pantai Cermin. 

“Harusnya berkas visum dari medis secara hukum telah diambil oleh pihak polisi sebagai tanda ditindaklanjuti berkas laporannya. Kita berharap, kasus korban segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” minta Surya, mantan Direktur LBH Medan.

Koordinator YASU, H. Suryadi, SH membeberkan, Suprat merupakan karyawan YASU yang bertugas sebagai petugas pengawas terhadap para petani binaan YASU di lokasi Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai. 

“Saat bertugas mengawasi lahan petani binaan yang dikelola YASU, korban bersama rekannya didatangi oleh sekitar 60 orang yang mengaku dari Gapoktan Naga Jaya. Terjadi adu agrumen hingga pemukulan serta penganiayaan terhadap pekerja YASU,” ujarnya.

“Kekerasan fisik yang terjadi sangat kita sayangkan. Karena sebelumnya antara Gapoktan Naga Jaya dan PT Lubuk Naga serta YASU telah sepakat menjaga kedamaian di Desa Naga Kisar yang telah dituangkan dalam berita acara rapat yang dimediasi dan disaksikan Muspika Pantai Cermin pada tanggal 23 April 2020,” ungkapnya. (rel/ram)