MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Ustad Syahrul Siregar memberikan apresiasi atas keseriusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam menangani Pandemi Covid-19, agar 14 juta jiwa penduduk Sumut tidak terjangkit Virus mematikan sepanjang sejarah tersebut.

Menurut Syahrul, sebagai salah satu pintu masuk, baik jalur laut, udara maupun darat, jika tidak diantisipasi dengan baik maka Sumut tidak mungkin terhindar dari bahaya yang lebih besar seperti saat ini. “Di sinilah kita melihat ketegasan sang gubernur dalam mengantisipasi masuknya virus dari jalur tranportasi, sehingga Sumut masih bisa mengendalikan Pandemi Covid-19” kata Ustad Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, menyikapi banyaknya suara miring di sebagian kalangan, Selasa (21/4).

Syahrul Siregar yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat agar dapat mendukung langkah dan strategi yang diambil Gubsu Edy Rahmayadi dalam penanggulangan Covid-19.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah saling memahami satu sama lain, saling bahu-membahu antar elemen baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Bukan waktunya mencari kambing hitam, karena Covid-19 tidak akan sirna jika seluruh elemen masyarakat tidak bersatu,” ungkap Ketua Bamusi Sumut tersebut.

Semua pihak, lanjut Syahrul, harus memiliki kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi, tanpa kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, Covid -19 sangat sulit teratasi. Korban telah banyak meninggal dunia, orang dalam pengawasan jumlahnya terus bertambah, pembiayaan cukup besar, ekonomi akan terpuruk, sosial kemasyarakatan terputus, suasana kebatinan terpupus, dan kita belum tahu kapan berakhirnya.

“Anggaran yang dipersiapkan untuk menanggulangi Covid-19 juga cukup besar mulai dari Rp500 miliar, dan diperkirakan akan menyentuh Rp1,5 triliun, jika kesadaran dan kedisiplinan tidak dijaga, bak kata pepatah habis arang besi binasa, jangan sampai hal itu terjadi” kata pria yang akrab disapa Ustad ini.

Selain itu organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan kerja nyata, jika ada OPD yang tidak mampu menerjemahkan dan menjalankan program gubernur dalam menghadapi Covid-19 lebih baik mengundurkan diri, atau dipecat saja karena menurut Syahrul, rakyat butuh kerja cepat.

“Sebagai sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dengan 19 kursi dari 100 kursi di DPRD Sumut ditambah dengan posisi sebagai Ketua DPRD Sumut, maka PDI Perjuangan melalui fraksinya siap mendukung, bahkan Rp14,8 triliun APBD 2020 pun dijadikan sebagai anggaran untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara dalam memerangi COVID-19. Kita siap mendukungnya. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak meninggalkan Mekanisme serta regulasi yang ada,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berkurangnya Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga 40 persen dipastikan akan menghentikan hampir seluruh rencana pembangunan di Kota Medan. Pasalnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemko Medan terpaksa harus merelokasikan sebagian besar anggarannya untuk penanganan Covid 19 di Kota Medan.

Tak tanggung-tanggung, bahkan dua OPD di Pemko Medan yang paling banyak melakukan aktivitas pembangunan, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan turut melepaskan lebih dari setengah anggarannya. Artinya, tidak ada terjadi pembangunan baru di Kota Medan di sepanjang tahun 2020 ini.

“Tadi sudah kita bahas dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Hasilnya, kami di Dinas PU akan merealokasikan anggaran sebesar 66 persen atau senilai kurang lebih Rp180 Miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Kota Medan Zulfansyah kepada Sumut Pos, Senin (20/4).

Dikatakan Zulfansyah, hal itu harus dilakukan karena saat ini kebutuhan Pemko Medan akan anggaran penanganan Covid-19 sangat besar. Sedangkan pendapatan dari sektor pajak dan sektor-sektor lainnya jauh menurun akibat adanya wabah penyakit asal Cina tersebut.

“Tentu dalam kondisi saat ini akan lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pada soal pembangunan, karena ini soal nyawa. Artinya, ya tentu tidak akan ada pembangunan untuk tahun ini, kita tunda dulu sementara sampai kondisi Covid ini selesai,” ujarnya.

Adapun sisa anggaran sekitar 34 persen lagi, sambung Zulfansyah, hanya dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat pemeliharaan seperti perbaikan jalan berupa penambalan jalan berlubang atau rusak parah dan perbaikan drainase.

“Begitupun saya sedang mengajukan agar khusus untuk pembangunan jembatan Sicanang (Belawan) tetap bisa dilakukan dengan anggaran yang tersisa 34 persen itu. Sebab itu sifatnya sangat penting, itu soal mobilitas 12.500 masyarakat di sana, mudah-mudahan nanti bisa disetujui,” katanya.

Namun begitu, lanjutnya, pemotongan 66 persen anggaran Dinas PU tersebut bisa saja berubah di kemudian hari, semua tergantung dari perkembangan Covid-19 di Kota Medan. Artinya, semakin cepat Covid-19 berlalu, maka akan semakin besar pula peluang anggaran tersebut dapat kembali dipergunakan untuk pembangunan di Kota Medan. Dan sebaliknya, semakin lama wabah ini berlangsung maka tidak tertutup kemungkinan untuk sejumlah OPD di Kota Medan termasuk Dinas PU harus semakin banyak kehilangan anggarannya.

“Kita harapkan masih ada sisa anggaran yang bisa kita pergunakan. Kita yakin ‘badai’ pasti berlalu, dan kita berharap nantinya masih ada anggaran yang bia kita pakai untuk membangun Kota Medan pasca wabah ini berlalu,” tutupnya.

Kepada Sumut Pos, Kadis PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT juga mengatakan pihaknya harus rela kehilangan 60 persen anggarannya di tahun 2020 ini untuk dialihkan dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan. Artinya, Dinas PKPPR hampir tidak akan melakukan pembangunan apapun di tahun 2020.

“(Dipotong) 60 persen. Tadinya kami di Dinas PKPPR meminta 50 persen saja, tetapi tidak disetujui. Artinya ya hampir semua pembangunan harus diundur, terutama proyek-proyek pembangunan skala besar yang memakan anggaran cukup besar,” jawab Benny kepada Sumut Pos, Senin (20/4).

Dijelaskan Benny, adapun beberapa contoh pembangunan yang harus diundur itu seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pendopo lapangan merdeka, perbaikan Sky Bridge Stasiun Kereta Api, revitalisasi Warenhuise dan sejumlah pembangunan lainnya.

“Sisa yang 40 persen itu hanya cukup untuk melakukan rehab-rehab pemeliharaan seperti perawatan gedung seperti gedung sekolah dan kantor-kantor,” tutupnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution telah mengatakan bahwa pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) berdampak pada berkurangnya APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 hingga 40 persen.

Pengurangan tersebut terkait dana yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tak hanya itu, transfer daerah maupun dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumut serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut berkurang. Akibatnya, Pemko Medan terpaksa membatalkan sejumlah program pembangunan yang sudah direncanakan.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mengatasi Wabah Virus Corona (Covid-19) Pemko Medan mewacanakan akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Cluster Isolation. Saat ini Pemko Medan tengah mempelajari kedua konsep tersebut bersama tim ahli dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan.

Konsep tersebut merupakan hasil rekomendasi yang diberikan Tim Ahli Balitbang sebagai masukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam mengatasi penyebaran wabah virus Corona khususnya di Kota Medan. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Percepatan Rekomendasi Bidang Tim Ahli Gugus Tugas di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan Jalan Proyek Rotan, Medan Petisah. Senin (20/4) pagi.

“Jadi rapat tadi menghasilkan beberapa pandangan dari Tim Ahli Gugus Tugas dan ada 2 pilihan, pertama yang disampaikan adalah PSBB tapi melihat kondisi Kota Medan, menurut para pakar itu belum perlu untuk dilaksanakan. Alternatifnya adalah cluster isolation, dengan melihat pergerakan data yang ada di Kota Medan, sistem cluster isolation adalah siapa yang sakit dia yang diisolasi, lebih fokus penanganannya dan by name by address tim sudah punya data,” ujar Akhyar usai menghadiri rapat tersebut.

Akhyar juga mengatakan ke depan Ia bersama Tim Ahli dan Tim Gugus Tugas segera akan menyusun Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai Cluster Isolation tersebut. “Peraturan gugus tugas dari tanggap darurat akan diformulasikan dan dituangkan ke dalam peraturan gugus tugas. Nanti akan disiapkan aturannya dengan para Tim Ahli dan Tim Gugus Tugas serta Bagian Hukum Pemko Medan tentang tanggungjawab dan hak-hak yang akan dilaksanakan nantinya,” ungkap Akhyar.

Ke depannya, jika peraturan dari Tim Gugus Tugas ini telah selesai, sambung Akhyar, yang selama ini berupa imbauan saja, akan lebih ditingkatkan dengan adanya sanksi yang diberikan jika melanggar aturan khususnya mengenai Cluster Isolation ini. “ Selama ini kita masih mengimbau saja, nantinya akan ada sanksi tegas kepada yang melanggar aturan yang dibuat selama penerapan Cluster Isolation. Saya berharap masyarakat bersiap dan mematuhi aturan untuk kepentingan bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 lebih meluas lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Akhyar juga menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas agar menmpilkan data yang riil kepada masyarakat. “Data yang selama ini ditampilkan merupakan data cacah sehingga terkesan rancu. Pergerakan zonasi berbasis wilayah juga harus diupdate setiap hari sehingga masyarakat mengetahui pergerakan data persebaran Covid-19 yang ada di Kota Medan,” ucapnya.

Akhyar mencontohkan saat ini data yang tertera di peta persebaran seperti halnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Medan sebanyak 234 orang, dari 234 orang tersebut yang dinyatakan negatif dan sehat itu ada 146 orang, sedangkan yang meninggal dunia ada 18 orang. Jadi total PDP yang real saat ini ada 70 orang.

“PDP yang di tertera di peta persebaran memang 234 orang termasuk didalamnya yang sudah sembuh, negatif serta yang meninggal dunia jadi seolah jumlah PDP banyak. Seharusnya yang sudah tidak PDP lagi dikeluarkan dari data tersebut jadi masyarakat melihat data yang sebenarnya yaitu 70 orang,” kata Akhyar.

Begitupun dengan yang Positif Covid-19 tambah Akhyar, berdasarkan fakta didalam data yang tertera di peta persebaran saat ini berjumlah 60 orang, dari angka tersebut yang telah sembuh ada 7 orang dan yang meninggal dunia 7 orang serta yang masih dirawat ada 46 orang. Sedangkan untuk Pelaku Perjalanan (PP) di Medan ada 611 orang, dari 611 orang tersebut selesai dipantau ada 195 orang dan sedang dipantau 416 orang.

Kemudian untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) 275 orang dengan rincian yang selesai dipantau 242 orang dan yang sedang dipantau 33 orang. Selanjutnya Orang Dalam Pemnatauan (ODP) ada 761 orang dengan rincian untuk yang selesai dipantau 734 orang dan untuk yang sedang dipantau 27 orang.

Dalam kesempatan tersebut Akhyar juga mengungkan di Kota Medan saat ini memiliki 74 rumah sakit. Dari 74 rumah sakit tersebut terdapat sebanyak 264 ruang isolasi. Artinya seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan belum terpakai seluruhnya. “Masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Kota Medan memiliki 74 rumah sakit dan dari 74 rumah sakit tersebut tersedia 264 ruang isolasi dan itu semua belum terpakai seluruhnya,” jelas Akhyar.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Medan melalui TP PKK Kecamatan Medan Belawan memberikan 30 paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Diharapkan, bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban warga yang merasakan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Paket sembako tersebut diserahkan langsung Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Medan Ny Hj Nurul Khairani Akhyar di Aula Kantor Camat Medan Belawan, Jalan Cimanuk, Senin (20/4). Penyerahan turut didampingi Camat Medan Belawan Ahmad, Kadis Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan Chairunisa Mozasa, Danramil 9 Belawan Kapten Czi Sugito dan segenap perwakilan unsur pimpinan daerah di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Adapun bantuan 30 paket sembako berupa beras, mie instan, gula pasir dan minyak goreng diberikan kepada para bilal mayit perempuan dan pengurus posyandu dari 6 kelurahan di Medan Belawan. 6 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan Sicanang serta Kelurahan Bagan Deli.

Dalam sambutannya singkatnya, Plt Ketua TP PKK Kota Medan Ny Hj Nurul Khairani Akhyar mengatakan bantuan yang diberikan sebagai bentuk empati kepada masyarakat terlebih yang paling merasakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Ny Nurul berharap bantuan yang diberikan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Kami juga turut merasakan kesulitan yang dirasakan para warga. Oleh sebab itu, kiranya bantuan ini dapat meringankan beban ibu-ibu sekalian,” kata Ny Nurul seraya mengaku terharu ketika melihat salah seorang bilal mayit meneteskan air mata saat menerima bantuan yang diberikan.

Di tengah mewabahnya Covid-19 saat ini, Ny Nurul kemudian berpesan dan mengingatkan kepada para warga untuk senantiasa mengikuti aturan dan himbauan yang disampaikan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Mari senantiasa gunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Selain itu, rajin mencuci tangan, jaga jarak dan hindari aktifitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kita berdoa, semoga wabah ini cepat berakhir apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadhan,” harapnya.

Sebelumnya, Camat Medan Belawan Ahmad mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga Kecamatan Medan Belawan. Dirinya juga mengaku, selama terjadinya wabah Covid-19, banyak bantuan yang datang dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian kepada warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyalurkan bantuan paket sembako untuk warga. Selain itu, kita juga menerima 12 sarana cuci tangan dari Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) bentukan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan PT Pelindo. Nantinya, sarana cuci tangan ini akan kita tempatkan di kantor-kantor kelurahan dan area pemakaman,” ungkap Ahmad.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan melakukan penertiban di seluruh Pool Bus yang ada di Kota Medan untuk dapat mengikuti imbauan pemerintah dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak sosial (Social Distancing) antara satu dengan yang lain dalam status Tanggap Darurat Covid 19 saat ini.

Secara tegas, Dishub mengeluarkan surat edaran dengan nomor 800/357/Dishub/IV/2020 tentang pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan menyampaikannya secara langsung kepada seluruh pool bus di Kota Medan.

“Imbauan penggunaan masker dan Social Distancing terus kita lakukan. Kali ini kita sudah buat surat edarannya dan tadi mulai pukul 9 pagi para personel kita di Dishub Medan sudah mulai menyampaikannya secara langsung keseluruh pool bus di Kota Medan,” ucap Kepala Dishub Kota Medan Iswar Lubis SSiT MT kepada Sumut Pos, Senin (20/4).

Dalam surat edaran yang disampaikan kepada para pimpinan perusahaan angkutan umum di Kota Medan itu disebutkan, agar setiap perusahaan harus mewajibkan para sopir dan awak kendaraan untuk selalu menggunakan masker, terutama saat melakukan pelayanan angkutan umum.

Tak hanya itu, perusahaan angkutan umum juga diminta untuk mewajibkan para calon penumpangnya untuk selalu menggunakan masker saat melakukan perjalanan.

“Jadi tak hanya para sopir dan awak kendaraannya saja, para penumpang juga harus menggunakan masker, perusahaan angkutan umum harus bisa memastikan hal itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Iswar, para perusahaan angkutan juga diwajibkan untuk mengatur tempat duduk penumpang maupun calon penumpang baik diatas kendaraan umum maupun saat berada di ruang tunggu pool angkutan dengan memperhatikan jarak aman (social distancing dan physical distancing).

“Di pool bus juga harus disediakan hand sanitizer atau sarana mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu harus ada di lokasi tunggu pool angkutan umum maupun kantor administrasi sesuai dengan standar kesehatan,” katanya.

Dilanjutkan Iswar, setiap pool bus juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kerjanya, baik itu armada angkutan, ruang tunggu maupun fasilitas lainnya.

Ia berharap, setiap perusahaan angkutan umum akan dapat mematuhi surat edaran tersebut. Sebab surat edaran itu memiliki dasar hukum berupa surat edaran Menkes RI No HK 02.01/Menkes/202/2020 tanggal 16 Maret 2020, Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, surat edaran Gubsu No 360/2854/2020 dan surat edaran Plt Wali Kota Medan No 440/2755 tanggal 26 Maret 2020.

“Surat edaran itu kita keluarkan hari ini dan langsung kita edarkan hari ini juga. Sudah kita sampaikan dan kita tempelkan disetiap pool bus, agar para calon penumpang juga bisa membacanya. Kedepannya kita akan rutin memantau setiap pool bus di Kota Medan, mereka harus mematuhi hal ini demi memutus rantai Covid 19 di Kota Medan,” tegasnya.(map/azw)