RESES: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah (berdiri kelima dari kiri) saat reses masa sidang III tahun 2020 di Medan, Minggu (31/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada masa pandemi Covid-19, yang paling merasakan sekali dampaknya adalah rakyat kecil, para ustad, guru ngaji, dan pengurus masjid. Bahkan, pelaku UMKM, pegawai lepas, buruh, dan nelayan juga merasakan sekali penurunan penghasilan, sehingga mereka tidak dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kita tidak tahu pendemi ini kapan akan berakhir. Dalam kesempatan reses inilah kami sebagai wakil rakyat akan menyerap aspirasi masyarakat, yang nantinya akan dimasukkan dalam agenda sidang untuk bahan pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah SE mengawali rases masa sidang III tahun 2020 di tiga tempat berbeda, yakni di Kecamatan Medan Johor, Medan Deli, dan Medan Labuhan, Minggu (31/5). Reses ini akan digelar hingga 10 Juni 2020.
Menyikapi tatanan kehidupan baru atau new normal, Hidayatullah meminta pemerintah jangan terburu-buru menyusun protokol tatanan new normal dalam pandemi virus Corona. Ķebijakan new normal dicanangkan Presiden Jokowi untuk merespon kondisi ekonomi yang kian terpuruk.
“Protokol itu harus dirumuskan secara rinci. Sehingga penerapan new normal tidak membuat rakyat bingung,” kata politisi PKS yang duduk di Komisi XI DPR RI ini. Hidayatullah mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal.
Harus jelas kemampuan negara mengendalikan transmisi virus Corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel serta kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru. “Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pendemik Covid’19, serta prediksi perkembangannya ke depan. Pemerintah juga harus menjelaskan skenario dan simulasi apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona,” pintanya.
Kalaupun ingin menerapkan new normal, lanjut Hidayatullah, harusnya dimulai dari wilayah zona hijau menuju fase tatanan normal baru mungkin masuk akal. “Jika tidak, ini bisa menjadi bencana nasional luar biasa bagi seluruh negeri ini. Kita berharap dan berdoa agar Allah segera mengakhiri wabah ini,” pungkas Hidayatullah. (adz)
EVAKUASI: Tim Inafis Polres Tebingtinggi melakukan evakuasi penemuan mayat di sebuah kamar hotel. (Ian)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Adnan (50) dengan KTP beralamatkan di Jalan Bukit Tempurung Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi ditemukan tewas di sebuah Kamar Hotel Delima no. 13 di Jalan Delima Kota Tebingtinggi, Minggu siang (31/5/2020).
Mendapat laporan pihak hotel, petugas Inafis Polres Tebingtinggi langsung turun kelokasi dengan menggunakan APD dan mengevakuasi korban ke rumah sakit kumpulan pane untuk menjalani visum.
Hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan bekas tanda tanda penganiayaan, korban meninggal di duga akibat menderita sakit.
Salah seorang pekerja hotel, Dharma (33) mengatakan bahwa korban sudah dua hari tidak keluar hotel, saat dipanggil akan mengantar sarapan, korban tidak menjawab, tetapi kamar hotel terkunci dari dalam.
“Merasa curiga kami, pintu tidak dibuka saat di ketuk, saat dicium dekat pintu sudah terasa hawa bau bangkai yang menyengat. Melihat kondisi tersebut, pintu kami buka dengan kunci serep, rupanya korban sudah meninggal dengan kondisi tersandar disamping tempat tidur,” bilangnya.
Sedangkan Kepala Lingkungan II Kelurahan Rantau Laban, Sisu (47) menjelaskan sesuai KTP korban meninggal dahulu pernah tinggal disini tetapi sudah ada lima tahun tidak diketahui keberadaannya.
“Menurut informasi tetangganya, atas nama korban meninggal bersama keluarga tidak tinggal di sini selama lima tahun. Korban meninggal bersama keluarga sudah pindah di Kecamatan Sipispis Kabupaten Sergai,” jelas Sisu.
Kasubbag Humas Polres Tebingtinggi Iptu J Nainggolan membenarkan penemuan korban meninggal didalam kamar sebuah hotel di Jalan Delima Kota Tebingtinggi. “Kini kasusnya sudah ditangani pihak Polres Tebingtinggi. Dugaan korban meninggal karena sakit,” tegasnya. (ian)
Triadi Wibowo/Sumut Pos: Suasana yabg tenang dan nyaman di perumahan Residenta Jalan Eka Warni, Medan Johor, minggu (31/5). BNI Syariah mendukung program pemerintah terkait satu juta rumah dengan menyelenggarakan program Tunjuk Rumah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) tengah mempersiapkan diri untuk menerapkan sistem bekerja new normal di tengah penyebaran virus corona atau Covid-19. Sedangkan perkuliahan bagi mahasiswa Masih digelar dengan sistem online atau daring.
Rektor USU Prof Runtung mengatakan pihaknya mempersiapkan infrastruktur untuk menerapkan bekerja new normal. Hal itu, akan berlaku seluruh Fakultas dan unit kerja dijajaran USU.
“Dengan ketentuan kepada seluruh pimpinan fakultas dan unit kerja. Diminta untuk mempersiapkan penataan ruang kantor dan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) menyongsong diterapkannya new normal nantinya. Begitu kebijakan yang diterapkan USU,” ujar Runtung saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (29/5) siang.
Kebijakan tersebut, sempat dituangkan di dalam surat edaran Rektor USU nomor : 4892/UN5.1.R/KPM/2020 tentang penerapan bekerja new normal di kantor dengan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat bekerja akan berlaku sejak 2 Juni 2020.
Namun, surat edaran tersebut terpaksa ‘ditarik’ kembali. Karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI mengeluarkan surat edaran terbaru nomor : 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. SE itu, mengatur masa bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diperpanjang hingga 4 Juni 2020.
“Iya hari ini kita keluarkan SE Rektor yang baru. Untuk menindaklanjuti SE Menpan RB itu. Untuk WFH hingga 4 Juni setelah itu akan menunggu kebijakan pemerintah,” pungkas Runtung. (gus/azw)
DANAU TOBA:
Penduduk setempat mengayuh sampannya di perairan Danau Toba. Tahun ini pembangunan destinasi wisata Danau Toba kembali dilanjutkan.
DANAU TOBA:
Penduduk setempat mengayuh sampannya di perairan Danau Toba. Tahun ini pembangunan destinasi wisata Danau Toba kembali dilanjutkan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, dari 89 Proyek Stategis Nasional (PSN) yang sudah disetujui, lima di antaranya merupakan destinasi superprioritas wisata. Kelimanya yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Dalam hal ini, untuk pengembangan proyek Danau Toba tidak dibatalkan atau tetap dilanjutkan pada tahun ini.
Basuki menegaskan, pengembangan lima destinasi wisata itu akan tetap dilakukan meski pandemi virus corona Covid-19 masih terjadi.
“Intinya tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Lima destinasi wisata tadi, di tahun 2020 dialokasikan anggaran Rp6,4 Triliun,” kata Basuki usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo lewat video conference, Jumat (29/5).
“Untuk lima destinasi wisata dan ini tidak termasuk yang dihemat karena ini menjadi prioritas,” sambungnya.
Menurut Basuki, dari Rp6,4 triliun, terdapat Rp5,1 triliun yang sudah diteken kontrak. Kemudian beberapa pekerjaan pun akan segera dimulai.
“Contoh di Danau Toba, kegiatannya adalah penataan Pantai Parapat, kemudian penataan kawasan Huta Raja Siallagan di Samosir. Dan termasuk yang lain-lain, ini kegiatan kawasan belum termasuk perbaikan jalan, pelebaran jalan, gapura, pasar,” kata Basuki.
Lalu di Borobudur juga akan ada proyek pengerjaan gerbang akses untuk menuju destinasi wisata. Nantinya akses tersebut akan dimulai dari Sentu, Purworejo. “Jadi itu ada beberapa gerbang yang akan dibangun untuk antarkan turis menuju kawasan Borobudur. Jadi ada jalan akses utama dan gerbang-gerbang yang sudah kita kontrak tahun ini,” kata Basuki.
Kemudian di Mandalika, pembangunan fokus padaa jalan akses dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Mandalika sepanjang 17 km. Proyek tersebut sudah selesai tahap lelang. “Tinggal paket dan akan segera dimulai pekerjaan 2020, sehingga 2021 bisa selesai. Termasuk perbaikan kawasan Pantai Belubuk di Mandalika,” jelas Basuki.
Proyek di Labuan Bajo juga sudah selesai kontraknya. Ada beberapa proyek terkait akses jalan untuk menuju destinasi tersebut.”Dengan harapan bahwa setelah pandemi ini, ini menjadi yang paling cepat bisa rebound,” kata Basuki. (kps/ila)
BANSOS: Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara saat memberikan bantuan sosial kepada warga di Jakarta, belum lama ini.
BANSOS: Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara saat memberikan bantuan sosial kepada warga di Jakarta, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako dan bantuan tunai terkait virus Corona akan diperpanjang hingga Desember 2020.
Namun, dia mengatakan pada periode Juli-Desember, indeks besaran bantuannya akan dikurang dari sebelumnya Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per kepala keluarga (KK). “Kami laporkan bawah bansos ini, baik bansos paket sembako atau bantuan tunai akan dilanjuti dari Juli-Desember (2020). Namun indeksnya besaran atau nilai bantuannya yang tadi Rp600 ribu per KK untuk yang Juli-Desember jadi Rp300 ribu per KK per bulan,” kata Mensos Juliari dalam video conference dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (29/5).
Juliari mengatakan, bansos khusus berupa paket sembako itu ditujukan untuk 1,9 juta KK di wilayah Jabodetabek, sedang kan bantuan tunai ditujukan untuk 9 juta KK yang berada di luar Jabodetabek.
Dia juga menjelaskan saat ini pemerintah masih fokus menuntaskan penyaluran bansos yang telah dianggarkan untuk tiga bulan yakni Mei, Juni dan Juli. Total anggaran untuk bansos paket sembako sebesar Rp3,4 triliun, sedangkan bantuan tunai Rp16,2 triliun untuk tiga bulan. “Anggaran bansos paket sembako ini Rp3,4 triliun untuk tiga bulan, Mei, Juni Juli dan bansos bantuan tunai Rp16,2 triliun untuk tiga bulan,” sebutnya.
Juliari mengatakan, untuk penyaluran bansos paket sembako saat ini telah memasuki tahap ke 3 dari 6 tahap yang ditargetkan. Ia menyebut dari 6 tahap itu tidak seluruhnya berupa paket sembako, namun ada juga bantuan dalam bentuk beras 25 kg.
“Bansos paket sembako kan di Jabodetabek dari 1,9 juta KK yaitu 1,3 juta KK di DKI dan 600 rb KK di Bodetabek yang sudah selesai 100 persen tahap 1 dan 2. Tahap 3 sudah 80 persen dan akan masuk tahap 4 dan total 6 tahap,” ujar dia.
“Dari 6 tahap penyaluaran, tidak seluruhnya paket sembako. Ada 4 kali paket sembako dan 2 kali beras bulog 25 kg. Indeksnya tetap sama Rp 600 ribu per bulan dengan target keluarga yang sama,” ungkapnya.
Juliari menerangkan, untuk penyaluran bantuan tunai tahap pertama, pihaknya sedikit mengalami kendala. Sebab, dia menyebut harus berkoordinasi dengan lebih dari 500 pemerintahan kabupaten/kota.
Dia telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk penyaluran bantuan tunai di daerah terpencil akan dikebut dibanding daerah yang lain. Ia mengatakan bantuan tunai untuk daerah terpencil akan langsung diberikan sekaligus dalam satu tahap.
“Tahap 2-3 akan dimulai, kami dapat persetujuan Presiden, kami minta izin agar untuk yang sekitar 400.000 KK di daerah terpencil bansos tunai kita akan salurkan 3 tahap sekaligus. Jadi Rp600 ribu 3 kali sehingga total Rp1,8 juta per KK. Jadi tidak tahap 1, 2 dan 3 karena ini menyangkut logistik yang sulit, harus menyeberangi sungai dengan perahu,” tuturnya. (dtc/ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. Isinya mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.
“Mengatur perpanjangan pelaksaaan WFH bagi ASN hingga 4 Juni 2020, dan kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Jumat (29/5).
Tjahjo mengatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah diminta untuk memastikan agar penyesuaian sistem kerja ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga tidak menganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Pada SE tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan masa WFH bagi ASN ini memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun tatanan kehidupan baru (the new normal) yang mendukung produktivitas kerja.
“Adanya tatanan kehidupan baru ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Kementerian PAN-RB tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
SE Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 54/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 57/2020 ini. (jpg/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan berharap agar kompetisi Liga 2 musim 2020 tetap dilanjutkan. Namun, mereka juga mengusulkan agar dilakukan negoisasi ulang kontrak pemain dan pelatih.
NEGOISASI ulang kontrak pemain dan pelatih itu menjadi salah satu usulan PSMS saat melakukan rapat virtual dengan PSSI, Jumat (29/5) sore. Rapat virtual tersebut diikuti 22 dari 24 tim peserta Liga 2 musim ini.
Dari 22 tim yang ikut, 11 tim mengusulkan agar kompetisi dihentikan atau distop. Kemudian tujuh menyerahkan keputusan kepada PSSI. Lalu tiga tim berharap kompetisi dilanjutkan dengan beberapa persyaratan.
Tiga tim yang mengusulkan kompetisi tetap dilanjutkan adalah PSMS Medan, PSIM Yogyakarta dan Badak Lampung. Ketiganya mengusulkan Liga 2 tetap dijalankan dengan berbagai persyaratan.
“Salah satu usulan kita adalah agar kontrak pemain dan pelatih dinegoisasi ulang. Sebab dengan kondisi sekarang ini, sulit bagi kami untuk membayar gaji pemain sesuai dengan kontrak sebelumnya,” ujar Manajer PSMS Mulyadi Simatupang kepada Sumut Pos, Jumat (29/5) malam.
Diakui, jika kompetisi digelar tanpa penonton, maka satu-satunya pemasukan utama tim adalah sponsor. Kondisi ini tentu sangat memberatkan bagi keuangan klub. “Untuk itu, kita ingin kontrak pemain dan pelatih dibahas ulang,” paparnya.
Selain itu, PSMS juga mengusulkan agar kompetisi harus sesuai prosedur kesehatan. Dengan kata lain, kompetisi harus mendapat izin dari pemerintah. “Harus ada rekomendasi atau izin dari pemerintah, sehingga sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Usulan lainnya, PSMS berharap agar subsidi ditingkatkan. Sebab, subsidi merupakan salah satu sumber pemasukan tim selain sponsor. “Itulah tiga usulan PSMS jika kompetisi dilanjutkan. Usulan itu nanti dibahas dalam rapat exco PSSI,” tambahnya.
Hal sama juga dikatakan Sekretaris Umum PSMS Julius Raja. Menurut Julius Raja persoalan anggarann atau keuangan memang menjadi keluhan semua tim Liga 2 pada rapat virtual tersebut. Untuk itu, PSMS mengusulkan agar kontrak pemain dan pelatih dinegoisasi ulang.
“Kalau berdasarkan kontrak sebelum masa Pendemi Covid-19 ini, kita tentu tidak sanggup. Untuk itu, kita berharap agar PSSI membuat satu keputusan soal besaran gaji jika kompetisi dilanjutkan,” ujar Julius Raja.
Pria yang akrab dipanggil King ini mengakui, jika kompetisi dilanjutkan maka kemungkinan tanpa penonton. Ini tentu mengurangi pemasukan tim. “Kalau hanya mengandalkan sponsor dan subsidi, kita tidak akan sanggup membayar gaji pemain sesuai yang normal,” pungkasnya. (dek)
file/sumut pos
RUMAH SAKIT: Suasana di RSU Pirngadi Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Hingga kini, klaim BPJS Kesehatan rumah sakit ini belum dibayar hingga Rp7 miliar.
RSU Pirngadi Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar merasa kaget luar biasa begitu mendapat penjelasan tentang hilangnya sampel atau spesimen untuk swab test seorang anak PDP yang dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan.
Diduga, inilah yang menjadi penyebab tak keluarnya hasil tes swab anak tersebut. “Saya kaget luar biasa mendengar informasi bahwa specimen atau sampel untuk swab tes anak itu hilang,” n
cetus Abyadi Siregar mengkritik atas lambannya keluar hasil tes swab anak PDP yang dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan.
Abyadi menyebutkan, atas laporan tersebut pihaknya kemudian menelusuri masalah ini, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak laboratorium RS USU dan pihak RSUD dr Pirngadi Medan.
Dari hasil penelusuran itu, Ombudsman menerima keterangan bahwa sampel atau spesimen anak itu ternyata hilang. “Mereka tidak mengetahui kemana barangnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mengganti spesimen yang hilang tersebut, akhirnya dilakukan kembali pengambilan spesimen baru terhadap anak tersebut pada 27 Mei 2020. Hasilnya sendiri baru akan diketahui tiga hari setelah pengambilan spesimen itu dilakukan.
Untuk itu, Abyadi sangat menyayangkan hilangnya spesimen tersebut. Ia menduga, kalau saja hal ini tidak ditelusuri dan tidak dibongkar, bisa jadi belum diketahui sampai kapan anak tersebut harus menjalani isolasi di rumah sakit.”Kan kasihan betul itu anak. Terkatung-katung akibat buruknya layanannya,” tegasnya.
Berdasarkan temuan ini, Abyadi menjadi curiga, jangan-jangan kasus serupa tidak hanya dialami satu orang. Karena itu, untuk kesekian kalinya, ia kembali meminta agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut melakukan evaluasi kinerjanya.
“Perbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar internal dan eksternal. Perbaiki penanganan layanan kesehatan dan perbaiki juga layanan penyaluran bantuan kesejahteraan sosial,” tukasnya.
Terpisah, Jubir GTPP Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi wartawan perihal ini membenarkannya.
Menurut dia, memang bisa saja spesimen itu hilang karena banyaknya spesimen yang diambil dari pasien Covid-19. “Bisa saja terjadi karena ada penumpukan spesimen,” katanya.
Ia menjelaskan, jumlah spesimen yang masuk ada dalam waktu yang bersamaan cukup banyak. Apalagi, tambah dia, disaat menjelang hari lebaran lalu.
“Kalau memang hilang ya kita swab ulang. Jumlah banyak, sampel itu sempat antri beberapa saat karena lebaran, kan bisa saja,” tuturnya.
Diketahui, sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumut menerima laporan terkait lambatnya hasil pemeriksaan swab seorang anak PDP yang dirawat di RS Pirngadi Medan keluar. Padahal, specimen anak tersebut sudah diambil pada 8 Mei 2020.
Hal itu juga menyebabkan anak berumur 12 tahun itu, tidak bisa mendapatkan kepastian yang jelas atas kondisinya. Selain itu dia juga belum tahu sampai kapan harus menjalani isolasi di rumah sakit sejak dirawat pada 4 Mei lalu. (int/ila)
USAI SALAT JUMAT: Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Padang, Sumatera Barat, berfoto di depan Masjid Al Mashun Medan, usai Salat Jumat, (29/5).
USAI SALAT JUMAT: Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Padang, Sumatera Barat, berfoto di depan Masjid Al Mashun Medan, usai Salat Jumat, (29/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki Jumat pertama Salat Jumat di Bulan Syawal 1441 Hijriyah (H), Masjid Al Mashun, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan masih berjalan seperti biasa, meski sejak merebaknya Pandemi Covid-19.
Meski jamaah yang melaksanakan Salat Jumat berkurang dari biasanya, namun masjid tersebut tetaplah ramai. Sekitar 4-5 syaf terisi oleh para jamaah laki-laki ini.
Salah seorang Pengurus Masjid Al Mashun Medan, David Khairul mengatakan, semenjak pandemi Covid-19, jamaah yang ikut Salat Jumat di Masjid Al Mashun Medan jumlahnya berkurang. Namun, tetap terlihat ramai.
“Biasanyakan penuh hingga ke teras masjid, sejak pandemi Corona, gak sampai ke teras masjid,” katanya kepada Sumut Pos, usai Salat Jumat di Pelataran Masjid Al Mashun Medan, Jumat (29/5).
Bahkan, lanjutnya, sejak memasuki Bulan Syawal 1441 H, korban positif Covid-19 bertambah protokol kesehatan di masjid semakin diperketat. Seperti sebelum memasuki masjid, wajib disemprot disinfektan yang telah disediakan oleh pihak masjid, setelah cuci tangan di wastafel yang juga sudah disediakan di pelataran masjid, menggunakan masker dan membawa sajadah sendiri.
Kemudian, syaf jamaah juga sedikit direnggangkan, yakni 5 jengkal ukuran tangan orang dewasa (30 Cm). “Kalau dalam keadaan aman, tidak ada wabah biasanya kan syafnya dirapatkan dengan kaki jamaah bersentuhan dengan kaki jamaah lainnya, untuk kali ini tidak. Cuma itu saja sih. Tetapi sepanjang ini semuanya aman, tertib dan lancar hingga usai Sholat Jumat,” pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang jamaah yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Padang, Sumatera Barat, Muhammad Farhan mengungkapkan, ibadah Salat Jumat di Masjid Al Mashun Medan berjalan biasa-biasa saja dan lancar.
Namun menurutnya, sebelum memasuki masjid dirinya disemprot terlebih dahulu dengan disinfektan oleh pihak pengurus masjid.”Saya bersama dua rekan saya memilih salat di sini (Masjid Al Mashun, Red) karena merasa tertarik dan sudah lama tidak salat di masjid ini. Biasanya kan salat di sekitaran rumah saja, jadi rindu juga,” ujar Farhan.
Menurutnya, meski dihantui rasa was-was pandemi Covid-19, namun ia bersama rekannya tetap merasa tak gentar untuk melaksanakan ibadah Salat Jumat di masjid. “Was-was tetap ada, tetapi kan sudah ada protokol jesehatan, jadi rasa khawatir itu sedikit berkurang,” bebernya.
Ia mengungkapkan, sempat mengalami pemeriksaan oleh petugas kepolisian sewaktu menuju Kota Medan, begitu juga dengan rekannya yang lain. “Semalam (Kamis, Red), saya dari Perbaungan menuju Medan diperiksa. Saya posisinya diangkot, bahkan banyak yang disuruh putar balik. Tapi hanya sebagian saja yang diperiksa. Di jalanan juga menggunakan palang jalan (sistem Check Point). Tadi pagi, kawan saya juga diperiksa di simpang Amplas, sewaktu ia ingin menuju ke Medan, sebelum kami siangnya Salat Jumat ini. Tapi Alhamdulillah, tetap lancar sampai kemarinya,” ujar Farhan alumni Pesantren Modern Al Mukhlisin Tanjung Morawa ini.
Tak Ada Salat Jumat di Masjid Al-Musabiqin Balai Kota Medan
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum membuka Masjid Al-Musabiqin yang terletak di kompleks Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
Pantauan Sumut Pos, Jumat (29/5) kemarin, tidak ada aktivitas Salat Jumat berjamaah di Masjid tersebut. Padahal biasanya Masjid Al-Musabiqin aktif digunakan para ASN di Balai Kota Medan dan warga sekitar yang ingin melaksanakan ibadah Sholat Jumat.
Begitu juga dengan ibadah sholat wajib lainnya, tidak ada Salat Ashar berjamaah pada Jumat (29/5) kemarin. Pintu Masjid pun terlihat masih tertutup rapat dan terkunci, sehingga setiap orang yang ingin melakukan sholat di Masjid tersebut hanya bisa melakukannya di teras Masjid yang ukurannya terbilang cukup luas. Karpet-karpet Masjid yang biasanya terhampar hingga ke teras Masjid pun telah digulung rapi dan lantai teras Masjid kerap dibersihkan oleh petugas kebersihan di sana.
“Sampai hari ini belum ada Sholat Jumat (berjamaah) di Masjid (Al-Musabiqin) Pemko Medan. Masjid masih dikunci,” ucap Kabag Agama Pemko Medan, Adlan SPd MM kepada Sumut Pos, Jumat (29/5).
Dikatakan Adlan, untuk menentukan apakah Masjid tersebut akan dibuka kembali atau tidak, pihaknya perlu berkoordinasi terlebih dahulu.
“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan pimpinan, termasuk dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan,” ujarnya.
Sedangkan rencana penerapan New Normal, kata Adlan, tidak serta merta membuat Pemko Medan harus segera membuka kembali Masjid Al-Musabiqin untuk dapat dipergunakan seperti biasanya.
“Apalagi kan New Normal itu belum diterapkan, masih akan diterapkan. Kalaupun nantinya diterapkan, kan ada masa transisi dulu. Lalu kalau dibuka kembali, maka ibadah yang dilakukan tetap harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.
Seperti diketahui, Masjid Al Musabiqin Balai Kota Medan tidak lagi menggelar sholat Jumat sejak 27 Maret 2020 yang lalu. Terlebih setelah Asisten Setda Kota Medan, Musaddad dinyatakan meninggal dunia saat berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan sinyal untuk segera menerapkan hidup normal baru atau New Normal Life ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tentunya semua kegiatan ditempat umum harus tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang tela ditentukan.
Hal itu pun tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, guna Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Tak hanya itu, New Normal juga mengatur akan dibukanya kembali rumah-rumah ibadah. Umat beragama pun diizinkan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan.(mag-1/map/ila).
