MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa penanggulangan virus Corona atau Covid-19 di Sumatera Utara dapat semakin panjang, jika masyarakat tidak taat aturan dan imbauan yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, sikap tidak disiplin dengan protokol yang berlaku, juga akan menimbulkan regulasi-regulasi lain yang lebih menekan dan dampaknya lebih menyulitkan serta merepotkan, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap dan rendahn

“Budaya taat hukum atau aturan yang masih lemah di tengah masyarakat, bisa memperpanjang masa penanganan wabah Covid-19. Untuk itu, diharapkan aturan yang berlaku seperti social distancing atau jaga jarak, mengenakan masker, tidak membuat aktivitas kerumunan serta berdiam di rumah saat tidak ada kepentingan dilaksanakan dengan benar,” kata Abdul Hakim Siagian dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Penanganan Percepatan (GTPP) Covid-19 Kantor Gubsu, Senin (20/4).

Sesuai tajuk yang dibahas tentang ‘Usul, Regulasi dan Perannya dalam Penanganan Covid-19 di Sumut’, Abdul Hakim mengungkapkan, selain bisa memperpanjang masa penanganan wabah, tidak disiplin dengan protokol yang berlaku juga akan menimbulkan regulasi-regulasi lain yang lebih menekan dan dampaknya lebih menyulitkan serta merepotkan khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan rendah.

“Kita berharap karantina wilayah atau PSBB tidak perlu diambil. Tetapi jika memang harus, maka ketegasan aparat dalam memberikan sanksi dan kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Dalam sistem hukum, lanjut dia, ada tiga aspek strategis yang paling penting dalam penanganan Covid-19. Pertama, kelembagaan. Situasi di Sumut menunjukkan bahwa kelembagaan terkait penanganan Covid-19 sudah bersinergi dengan baik. “Saya menilai seluruh pihak sudah bahu-membahu dan saling rangkul dalam menghadapi wabah ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Pemprov Sumut, gugus tugas dan tentunya tim medis selaku garda terdepan,” ucapnya.

Berikutnya, substansi peraturan perundang-undangan menyangkut tentang posisi dan kondisi Sumut saat ini. Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumut telah menaikkan status Sumut dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Covid-19. Dengan begitu, tinggal selangkah lagi. “Justru karena itu, kita berharap jangan sampai regulasi ini harus, mesti, menekan, memaksa, Pemprovsu mengusulkan ke menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB,” sebutnya.

Terakhir, adalah budaya hukum terkait ketaatan masyarakat dan ketegasan aparat. “Budaya hukum kita masih lemah. Poin paling penting dalam pendekatan hukum yang perlu kita ingat adalah kalau kita tidak patuh konsekuensinya bisa dikenai kurungan penjara,” tegasnya.

Meski begitu, Abdul Hakim menilai, dalam Maklumat Kapolri Nomor 1/2020 yang berlaku efektif 19 Maret lalu sudah efektif ditiadakan keramaian dan sebagainya.Walau demikian, menurut dia, evaluasinya kurang begitu efektif dan tak berhasil karena respon masyarakat ada sebagian yang memandang enteng. Bahkan, di aparat kepolisiannya juga belum bersinergi sedemikian rupa.

Dengan kata lain, dari pendekatan kultur budaya ini jangan sampai menyebabkan Sumut harus mengikuti Jakarta, Jawa Barat sebagian kabupaten/kota dan Sumatera Barat. “Kita berharap masyarakat disiplin, taat kepada hukum dan ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia yang menganjurkan bila dalam kondisi tidak sehat maka beribadahlah di rumah,” tuturnya.

Lebih lanjut Abdul Hakim mengatakan, jika memang nantinya karantina wilayah (PSBB) jadi diterapkan di Sumut, diharapkan ketegasan aparat, disiplin masyarakat, harus menunjukkan kebersamaan. Karena, dengan begitu mata rantai penularan Covid-19 bisa dicegah dan ditekan. Kalau tidak, banyak prediksi dan analisis bahwa Indonesia akan mengalami puncak pada Mei-Juni. Bahkan, analisis dari kalangan universitas terkenal di luar negeri kemungkinan Indonesia akan menerapkan social dan physical distancing sampai 2022.

“Jika ini yang dihadapi tentu akan sulit membayangkan bagaimana dampak dari bencana yang dialami oleh masyarakat secara ekonomi terganggu. Realitanya, saat ini masyarakat miskin di Indonesia jumlahnya lebih dari 30 juta, dan juga rentan terhadap pekerja sektor informal,” paparnya.

Maka dari itu, tidak bisa tidak bila PSBB diterapkan. Disisi lain muncul tanggung jawab negara yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini bukan persoalan mudah. Apalagi, sekarang ini Pemprovsu sedang giat-giatnya melakukan berbagai program pembangunan yang sudah dijalankan dan direncanakan, sehingga pastinya terkendala. Sementara, masyarakat akan lebih buruk menghadapi hal lain.

“Untuk itu, penerapan social dan physical distancing ini dipatuhi dengan bekerja dari rumah, tidak keluar rumah dan lainnya. Hal ini kemungkinan yang efektif untuk memutus mata rantai penularan virus. Jika tidak efektif juga nantinya, diharapkan gubernur Sumut berani dan harus didukung masyarakat untuk mengusulkan PSBB kepada menteri Kesehatan. Dan bila ini menjadi pilihan terakhir, kita berharap ketegasan aparat hukum, ketaatan masyarakat mematuhinya. Diharapkan pula kesiapan seluruh aparatur pemerintah terkait untuk mem-back up kebutuhan yang tersedia,” cetusnya.

Pun demikian, tambah dia, gubernur Sumut tak berharap mengusulkan PSBB. Akan tetapi, sejumlah kabupaten/kota di Sumut sudah masuk kategori zona merah. Hal ini sudah cukup syarat salah satunya untuk mengajukan PSBB. Namun, di samping itu tidak ingin banyak kecolongan dan menjadi korban.

“PSBB adalah pilihan terakhir. Oleh karenanya, diminta kepada masyarakat Sumut untuk taat terhadap imbauan pemerintah dan tokoh agama dalam pencegahan penularan virus ini. Kita berharap ketegasan gubernur Sumut dan merespon cepat situasi serta kondisi yang terjadi saat ini, jangan mau terlalu kecolongan apabila kriteria syarat untuk mengajukan PSBB sudah dipenuhi. Maka, konsekuensi yang tidak bisa ditolak sehingga Sumut akan masuk PSBB,” pungkas Abdul Hakim.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan belum menerapkan PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut Edy, saat ini Sumut menggunakan konsep penyelesaian Covid-19 ini secara fisik dan nonfisik. Secara fisik, yaitu menyiapkan rumah sakit beserta tim medis dan segala peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan orang yang terpapar virus corona. Sedangkan penanganan secara nonfisik, menyiapkan dampak sosial kepada seluruh masyarakat Sumut. Terutama, bagi mereka yang berdampak langsung mengalami penurunan pendapatan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di momen Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah ini. Hal tersebut agar penanganan virus corona atau Covid-19 cepat ditanggulangi bersama. Namun, jika imbauan itu tidak diindahkan, pemudik siap-siap dikarantina atau diisolasi oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Sebenarnya semua pihak dan instansi sudah mengimbau agar pada tahun ini tidak melakukan mudik, sebagai wujud sayang dan cintai kasih kita kepada keluarga di kampung. Namun jika tetap membandel, daerah-daerah yang sudah menerapkan karantina bagi pendatang akan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jadi sebenarnya mereka percuma juga pulang kampung,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis melalui Kabid Lalu Lintas, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Senin (20/4).

Dishub Sumut bersama instansi terkait dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Sumut, sudah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menghadang pemudik melakukan mobilitas ke kampung halamannya. Terutama pada pintu-pintu masuk di wilayah ini, dengan mendirikan posko untuk melakukan pengecekan suhu tubuh setiap penumpang yang datang.

“Di perbatasan dan pintu masuk akan dilaksanakan posko, cek suhu tubuh, pendataan dan penyemprotan oleh gugus tugas di daerah. Perhatian akan intensif bagi penumpang dari zona merah Covid-19. Kami sangat berharap kiranya masyarakat memahami dan mengikuti imbauan tersebut. Sembari itu harapan kita semua pendemi ini cepat berlalu sehingga orang bebas beraktivitas kembali,” katanya.

Memang, imbuh dia, secara nasional belum ada pelarangan ketat soal mudik dan baru sebatas imbauan saja. Meski demikian, melihat pandemi global ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan pada orang yang terinfeksi, setidaknya sampai masa tanggap darurat 29 Mei mendatang, perlu dilakukan upaya lebih ketat terhadap mobilitas sosial masyarakat. “Pak gubernur juga sudah berulang kali mengimbau agar jangan mudik dulu pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mari sama-sama kita jaga keluarga kita dan tidak menjadi sumber virus terhadap orang yang belum terjangkit,” pungkasnya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya telah mewanti-wanti penyebaran virus corona tidak mengenal waktu Lebaran. Ia meminta warga Sumut tetap di rumah saat Lebaran. Silaturahmi saat Lebaran, kata dia salah satunya bisa menggunakan media sosial. “Dalam kondisi saat ini, wabah Covid-19 ini adalah bukan berarti kita tidak libur Lebaran. Kalau itu (mudik) kita lakukan, memang ajaran agama kita adalah Tuhan Mahatahu, tapi Covid ini tidak mau tahu,” katanya di RS USU Medan, Jumat (17/4). “Silakan libur Lebaran, tapi stay at home. Di tempat rumahnya masing-masing. Gunakan media sosial, WA (WhatsApp) dan apapun yang Anda bisa (pakai untuk) bersilaturahmi,” imbuhnya.

Edy mengatakan tidak mudik di tengah pandemi corona merupakan bentuk rasa sayang kepada keluarga. Dia mengajak warga bersama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19. “Sayangi keluarga kita, sayangi diri kita, sayangi saudara-saudara kita. Untuk tahun ini sama-sama kita bersilaturahmi dari rumah kita masing-masing,” pungkasnya.

Gubsu Ajak Akademisi Hasilkan Ide Konkret

Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi mengajak para akademisi memberikan kontribusi berupa ide-ide konkret yang sangat dibutuhkan agar penyebaran Covid-19 dapat segera dihentikan dan dampaknya segera dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para akademisi terkait penanganan Covid-19, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (20/4). “Saya butuh pakar intelektual dalam menangani pandemi ini. Banyak hal yang harus kita ambil langkah mencari solusi apa yang harus kita lakukan,” kata Edy.

Menurutnya, saat ini ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dan dicari solusinya. Di antaranya masalah kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Oleh sebab itu gubernur memerlukan pakar kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kata Edy, Pemprov Sumut telah menyiapkan langkah-langkah dalam menangani ketiga hal tersebut. Namun tetap memerlukan pertimbangan dan referensi dari berbagai aspek, termasuk pendapat akademisi.

Edy mencontohkan, untuk menghitung dana jaring pengaman sosial yang berasal dari APBD perlu pendapat akademisi sehingga dana yang digunakan benar dan tepat. “Kita butuh pemikiran yang kongkret. Ada pakar yang berurusan dengan kesehatan, sosial dan ekonomi. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kalau teori saja, saya bisa buka buku, tapi kita perlu implementasi,” ujarnya.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) Panusunan Pasaribu memberi usul, gubernur bisa membentuk semacam krisis centre yang berisikan para akademisi. Tim tersebut bisa memberikan saran untuk mengambil keputusan yang sudah dikaji matang. “Mungkin tim ini memberikan pandangan praktis, konkret dan cepat,” kata Panusunan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Orang yang terpapar Covid-19 di Sumut terus bertambah jumlahnya. Hingga Senin (20/4) sore, tercatat 106 orang positif Covid-19 dengan rincian pemeriksaan PCR 83 orang dan rapid test 23 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 104 orang.

Dari jumlah ini, terdapat 13 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Begitu juga dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang kini menjadi 148 orang dari sebelumnya 139 orang. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 1.749 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, jika ada penderita Covid-19 yang tinggal di sekitar rumah dan mengalami karantina mandiri, maka perlu diciptakan suasana yang aman. Mereka tidak merasakan perilaku diskriminatif dari warga di sekitarnya. Bahkan, bisa dibantu dengan cara menyediakan kebutuhan sehari-hari selama masa karantina. Namun demikian, dengan tentunya tetap menjaga jarak aman. “Terpapar virus corona bukanlah aib atau kutukan dari Tuhan. Karenanya, stigmatisasi yang mendorong ke tindakan diskriminasi terhadap mereka yang terpapar harus dilawan bersama-sama,” ujar Aris dalam keterangan persnya melalui video streaming.

Aris mengaku, secara prinsip penanganan di bidang kesehatan dilakukan dengan dua mekanisme, pertama, yaitu pengelolaan Covid-19 sebelum rumah sakit. Hal ini dilakukan melalui pemutusan penularan dengan mengedukasi masyarakat menjaga jarak fisik saat berkomunikasi dan tetap tinggal di rumah. Selain itu, memakai masker sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri baik perorangan maupun isolasi kelompok.

Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini direncanakan Dinas Kesehatan setempat yang sudah tentu akan dibantu oleh aparat pemerintah setempat juga dan para relawan.

“Disinilah peran aparat pemerintahan desa menjadi sangat penting. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran masyarakat dan kerjasama semua perangkat dari desa dan lingkungan keluarga untuk bergotong-royong saling melindungi,” katanya.

Sedangkan prinsip penanganan kedua, sambung dia, adalah pengelolaan rumah sakit dengan mengupayakan secara maksimal penderita Covid-19 mendapatkan layanan yang terbaik, dan petugas kesehatan yang melayaninya pun terlindung dari penularan. “Pemprovsu terus menata pemanfaatan rumah sakit, utamanya 5 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan dalam rangka karantina untuk penderita terkonfirmasi positif dengan kebutuhan layanan perawatan yang intensif mulai dari keluhan ringan, sedang, sampai yang berat. Artinya, penderita dengan keluhan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri,” sambung Aris.

Kemudian, lanjut dia, rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan berbagai macam alat yang dibutuhkan pemerintah terus mendatangkan kebutuhan dan memenuhi peralatan medis serta obat-obatan yang dibutuhkan. “Ini yang harus kita pahami, bahwa kita mampu melaksanakan ini secara gotong-royong,” ucapnya.

Aris menambahkan, Pemprovsu melalui Gugus Tugas Covid-19 Sumut telah mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada 33 kabupaten/kota dengan rincian 4.825 baju overall, 37.725 masker, dan 35.300 sarung tangan. “APD tersebut diperuntukkan guna membantu lebih kurang 600 pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat,” cetusnya.

Ia menegaskan, Sumut harus dapat memutus rantai penularan Covid-19 ini. Untuk itu, pastikan tidak tertular dan tidak menulari dengan tetap tinggal di rumah, mari sebarluaskan penggunaan masker. “Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri, jangan mendiskriminasi pasien yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan Covid-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak yang dirawat akan semakin banyak beban kita untuk menurunkan jumlah kesakitan dan menurunkan jumlah yang meninggal karena Covid-19,” tandasnya. (prn/ris)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Selama wabah virus corona (Covid-19), Petugas TNI AL dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal – I) mengamankan sebanyak 100 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang pulang dari Malaysia. Seluruh pekerja migran ilegal yang diamankan selama 4 kali berlayar di perairan Pantai Barat Sumatera ini telah mendapat penanganan khusus dari Tim Gugus Tugas Kota Tanjungbalai Asahan.

Para pekerja ilegal pulang dari Malaysia merupakan hasil tindakan dari Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjungbalai Asahan Lantamal I yang melakukan patroli laut pencegahan Covid-19. “Sampai saat ini, sudah ada 100 orang diamankan. Masing-masing diamankan sebanyak 4 kali berlayar dengan rincian 22 orang, 20 orang, 36 orang dan 22 orang yang terakhir. Mereka kita tangkap berlayar menggunakan kapal kayu menuju Kota Tanjungbalai,” kata Komandan Lanal Tanjungbalai Asahan, Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin, Senin(20/4).

Kasus terakhir yang mereka tangani sebanyak 22 orang dengan menggunakan kapal nelayan jenis sampan GT-3 tanpa diamankan di PerairanTanjung Jumpul Kabupaten Asahan. “Mereka kita amankan berdasarkan informasi, sehinga petugas Patroli Keamanan Laut (Patkamla) TBA I-1-61 dan Patkamla SSG I-1-47 berhasil mengamankan kapal yang ditarget,” kata Danlanal Tanjungbalai Asahan.

Seluruhnya, kata Dafris, para TKI digiring ke Posmat Bagan Asahan, Lanal TBA guna pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu badan dan menyemprot cairan disinfektan kepada penumpang dan barang bawaan maupun kapal yang digunakan. “Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Lanal TBA serta pemeriksaan kapal, ABK dan TKI selanjutnya ABK dan 20 TKI Ilegal tersebut kita serahkan ke Satgas Covid-19 Kota Tanjungbalai untuk penanganan selanjutnya terkait dengan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih kita waspadai” tuturnya

Terpisah, Komandan Lantamal I, Laksma TNI Abdul Rasyid, mengatakan, saat ini negara sedang mewaspadai pandemi Covid-19 terutama penyebarannya yang dikhawatirkan datang dari luar negeri, TNI AL Khususnya Lantamal I Koarmada I melalui lanal lanal jajarannya akan selalu hadir melaksanakan tugas patroli yang merupakan hal rutin dilaksanakan terutama di tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur masuk TKI secara tidak resmi.

“Untuk TBA akhir-akhir ini kita sudah kesekian kali mengamankan TKI yang kembali dari Malaysia akan manjadi perhatian. Tujuannya untuk meningkatkan patroli selanjutnya supaya penyelundupan masuk Indonesia tanpa proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu,” ungkap Danlantamal I.

Prosedur tambahan penanganan Covid-19 selalu kita terapkan, Personel di lapangan juga sudah diberikan pembekalan tentang penanganan dalam menangani kejadian penangkapan kapal khususnya penyelundupan TKI Ilegal seperti kejadian yang akhir-akhir ini marak terjadi di Tanjung Balai Asahan yang merupakan Wilayah Kerja Lantamal.

Protap tambahan ini akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Lanal TBA yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memutus rantai dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Tanpa terkecuali, lanjutnya, akan dilakukan cek kondisi kesehatan dan suhu tubuh penumpang, prosedur penyemprotan disinfektan kepada seluruh TKI dan Kapal juga kita laksanakan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 yang datang dari luar, selain itu kapal dan penumpang diperiksa barang bawaannya untuk memastikan tidak ada bawaan terlarang yang dibawa dari luar.

“Setelah dilaksanakan pemeriksaan menyeluruh, selanjutnya Lanal Tanjungbalai Asahan berkoordinasi dengan kantor Imigrasi dan satgas percepatan penanganan Covid-19 Kota Tanjungbalai guna dilakukan proses selanjutnya,” tutup Abdul Rasyid.

77 TKI Ilegal Mendarat di Pesisir Pantai Sejarah Perupuk

Sementara itu, Pemkab Batubara juga mengamankan 77 TKI ilegal dari Malaysia yang pulang melalui pesisir pantai sejarah Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara. Para TKI itu lalu di bawa menuju lokasi karantina di lokasi SMKN 1 Kuba, Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Batubara, Senin (20/4) pagi pukul 09.40 WIB.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Batubara yang juga Bupati Batubara, Ir Zahir MAP meminta agar para TKI tersebut diperlakukan dengan baik. “Wajar sekali kita berlakukan mereka secara baik. Selama mereka di karantina, semuanya difasilitasi dan ditanggung oleh Pemkab Batubara,” kata Zahir saat temu pers di Kantor RSUD Batubara, kemarin siang sekitar pukul 12.30 WIB.

Dijelaskannya, selama mereka berada dalam karantina, Pemkab Batubara berupaya membantu semua para WNI itu. “Karena siapapun mereka, secara manusiawi wajib kita menolong saudara-saudara kita,” tegasnya.

Senada, Ketua DPRD Batubara M Syafii juga meminta Pemkab Batubara menanggulangi fasilitas para TKI selama di karantina. “Apapun kondisinya kita terima, karena posisi mereka terancam di sana (Malaysia). Namun, para TKI ini juga harus mengikuti tata cara atau prosedur yang sudah ditetapkan Pemkab Batubara tentang penanggulangan Covid-19,” ujar Syafii.

Sementara Kepala Dinas Kesehetan, drg Wahid Khusyairi MM mengimbau agar menyikapi kepulangan para TKI itu secara jernih. Demikian juga dengan masyarakat di sekitar lokasi karantina, dia mengimbau agar jangan khawatir. “Karena penanganannya sesuai standar Covid-19, itu kita yakini segala kemampuan, dan ditanggapi secara serius dan sungguh-sungguh,” ucapnya.

Wahid juga mengaku siap memperlakukan para TKI secara manusiawi sesuai instruksi Bupati Batubara. “Selagi mereka berada di karantina, kita penuhi kebutuhannya sesuai kemampuan kita, itu yang pasti,” tegasnya. (fac/mag-14)