MEDAN, SUMUTPOS.CO – “Sampai saat ini stok sembako sangat aman. Kita tidak ada menemukan kendala atau kekurangan stok,” ucap Kepala Dinas Ketapang Kota Medan, Emilia Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (3/4).
Tak hanya itu, Dinas Ketapang Kota Medan juga menjamin ketersediaan bahan-bahan pangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan pada akhir bulan April mendatang.
Dikatakan Emilia, hingga saat ini belum terjadi peningkatan atau lonjakan kebutuhan masyarakat atas bahan-bahan pangan tersebut. Bila pun terjadi lonjakan, Emilia meyakini ketersediaan bahan pangan tetap mampu untuk mencukupinya.
“Sampai saat ini, tidak ada lonjakan kebutuhan, bahkan pasar relatif sepi karena adanya Covid-19 ini. Kalaupun nanti ada lonjakan saat jelang Ramadhan, kita yakin tidak akan naik secara signifikan dan kalaupun lonjakannya cukup tinggi, InshaAllah stok kita tetap masih cukup,” ujarnya.
Soal harga, Emilia juga mengatakan sampai saat ini harga bahan-bahan pangan khusunya sembako di pasaran masih dalam kisaran harga normal. “Semua harga di pasaran masih normal, kecuali gula ada kenaikan sedikit,” katanya.
Namun Emilia menyangkal bila kenaikan harga gula terjadi akibat kelangkaan karena adanya praktik penimbunan gula oleh oknum penimbun.
“Harganya sedikit mahal, mau kita import gulanya, tapi izin import dari Bulog belum ada. Kalau adanya penimbunan ya enggak lah, kita kan ada tim satgas di lapangan yang selalu mengecek hal itu. Tim satgas kita selalu mengecek ke distributor-distributor dan bulog,” tutupnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketersediaan gula pasir di Sumatera Utara belakangan ini diketahui sedang langka. Disinyalir kuat, ada oknum-oknum yang sengaja menimbun salah satu komoditas penting bagi masyarakat tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengamini kondisi kelangkaan gula pasir di beberapa daerah di Sumut, di tengah penyebaran virus corona atau Covid-19. Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak guna memantau langsung ketersediaan bahan pokok dimaksud.
“Sidak nantinya juga karena kami ingin melihat adanya peran oknum-oknum mafia yang disinyalir kuat menimbun bahan kebutuhan pokok seperti gula, di tengah badai corona yang membuat masyarakat tambah sulit memenuhi keperluan rumah tangga,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (3/4).
Selain dugaan adanya campur tangan oknum mafia dalam situasi ini, harga jual gula pasir di lapangan juga melonjak tinggi berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditentukan pemerintah.
“Kondisi pasaran gula pasir saat ini sudah tidak karu-karuan. Selain harganya melambung mencapai Rp200 ribu per kg dari sebelumnya harga gulaku Rp12.000/kg, bahkan juga stok barang (gula) langka di pasaran,” ujarnya.
Dugaan kuat penimbunan terhadap komoditi tersebut disayangkan pihaknya, di tengah masyarakat sedang susah karena corona malah ada oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
“Kita sangat miris melihat situasi sekarang masih saja dimanfaatkan oknum-oknum yang berupaya mencari keuntungan. Karena itu kami bersama aparat keamanan akan segera sidak ke gudang-gudang penyimpanan bahan pokok,” ucap politisi PKB tersebut.
Zeira berharap Gubsu Edy Rahmayadi dan jajaran Forkopimda Sumut memberi perhatian serius terhadap masalah kelangkaan gula pasir ini, terutama saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
“Meski situasi saat ini masih darurat Covid-19, tapi masalah kebutuhan pokok rakyat juga hendaknya harus benar-benar tersedia dan aman dengan harga yang stabil. Jika dalam situasi sulit begini pun ada oknum yang ambil kesempatan, pidanakan saja langsung,” tegasnya.
Kadisperindag Sumut Zonny Waldi mengamini di tengah bencana corona bahwa salah satu komoditi pokok yakni gula pasir putih mulai langka di pasaran. “Iya, komoditi kita gula kering putih (GKP) sedang kurang saat ini. Hasil sidak kita ke lapangan sehabis rapat di Polda dengan Satgas Pangan kemarin, stok GKP perhari kita itu cuma ada sekitar 1.800 ton pada hari itu. Dengan harga jual Rp14.900 namun di lapangan tingkat pengecer agak mahal sampai Rp17.000,” katanya.
Sebagai solusi, ungkap Zonny, dari pemerintah pusat sudah ada penugasan ke Sumut guna mengolah gula merah menjadi GKP. Disamping itu, pihaknya bekerjasama dengan PTPN II yang diberi kewenangan memproduksi gula pasir.
“Tapi jumlahnya itu tidak banyak (produksi PTPN II), hanya 5.000 ton. Jika dilihat kebutuhan riil kita, itu cuma cukup satu minggu. Berbeda untuk gula rafinasi buat pabrikan bikin kue dan lain-lain, itu kebutuhannya cukup. Beras kita pun surplus. Empat sampai enam bulan ke depan cukup,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, pihaknya kembali imbau supaya masyarakat tidak panik dalam berbelanja. Tetap tenang dan paling penting selalu tingkatkan kewaspadaan. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan OP (operasi pasar) untuk melihat semua kebutuhan pokok kita tercukupi dan harganya juga stabil,” pungkasnya.
Polrestabes Medan memberikan dukungan penuh untuk membantu seluruh pihak dan masyarakat dalam upaya penanganan wabah Covid-19 terutama dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah, ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan keperluan kesehatan untuk warga.
“Penegakan hukum di sini terkait dengan bagaimana menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga, khususnya alat kesehatan dan obat-obatan dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Kami juga menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Edison Isir dalam siaran persnya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Kantor Gubsu, kemarin.
Dikatakan dia, terkait wabah ini, pihaknya telah mengambil berbagai langkah operasi Satgas Amanusa II dengan pola pemolisian masyarakat. “Pola pemolisian yang kami lakukan mulai dari kegiatan deteksi, terkait dengan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan persebaran wabah Covid-19, juga dampak serta implikasi lebih lanjut dari wabah ini,” bilangnya.
Adapun bidangnya meliputi sosial budaya, sosial ekonomi maupun sosial keamanan. Sementara langkah kegiatan yang lain yakni bersifat preventif yang bertujuan meningkatkan atau membangun kesadaran warga tentang Covid-19, termasuk penyebaran dan cara mencegahnya.
“Pola selanjutnya sifatnya preventif. Tergabung dalam gugus tugas mulai dari kegiatan penyemprotan disinfektan, pemasangan atau instalasi tempat pencucian tangan, pembagian masker serta cairan pencuci tangan. Ini pun terus kita dorong,” katanya. (map/prn/ila)
MEDAN, SUMTUPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan akan menyalurkan bantuan berupa beras bagi masyarakat yang terdampak sosial terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Medan pada hari Senin (6/4) mendatang.
Saat ini, Dinas Sosial mengaku masih melakukan tahap pendataan terhadap masyarakat yang akan diberikan bantuan. Mereka yang mendapatkan bantuan dari Pemko Medan itu adalah masyarakat yang berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh masing-masing kepala lingkungan sejak empat hari lalu atau sejak ditetapkannya Kota Medan dalam status ‘Tanggap Darurat’.
“Ini sedang kita data terus, kita dibantu oleh setiap kepala lingkungan. Nanti datanya akan disampaikan ke kelurahan dan akan diteruskan hingga kepada kami di sini. Kita usahakan hari Senin (6/4) depan sudah bisa kita bagikan,” ucap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (3/4).
Endar mengatakan, dari seribu ton beras yang akan dibagikan, setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 5 kg. “Rencananya masing-masing keluarga akan dapat 5 Kg,” paparnya.
Dikatakan Endar, warga yang didata harus menyerahkan foto copy kartu keluarga. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi Dinas Sosial Kota Medan. Mereka yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat di luar orang miskin yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama ini.
“Hasil pendataan kami verifikasi lagi supaya tepat sasaran, pendataan ini dilakukan bertahap. Kalau sudah final baru kami salurkan. Dan estimasi kita hari Senin depan sudah terealisasi,” ujarnya.
Penyaluran beras bantuan dari Pemko Medan ini juga nantinya dilakukan secara bertahap. Untuk berkas yang sudah selesai diverifikasi, maka akan disalurkan terlebih dahulu. Verifikasinya pun akan dilakukan per kelurahan, sehingga tidak berantakan dalam penyalurannya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya keributan di tengah-tengah masyarakat.
“Karena perencanaan penyaluran beras ini dilakukan secara matang, jadi kita harapkan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terutama dalam pendataan dan penyaluran, jangan sampai banyak warga yang pantas mendapatkannya malah terlewatkan. Apabila ada terlewatkan satu atau dua orang, maka bisa langsung dieksekusi. Yang banyak itu nanti sulit. Belum tentu berasnya ready stok,” jelasnya.
Diterangkan Endar, nantinya para penerima bantuan beras tersebut juga harus menandatangani tanda terima sebagai bukti pertanggungjawaban. “Tidak bisa dimainkan, pengambilannya juga nanti harus dengan menyerahkan KK, jadi kita saling mengawasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Wali Kota Medan H. Akhyar Nasution menegaskan, pemberian bantuan beras kurang lebih 1.000 ton diutamakan kepada masyarakat yang total loss income (kehilangan penghasilan) akibat dampak pencegahan Covid-19.
“Siapa yang total loss income? Seperti abang becak, pedagang kecil di sekolah yang sekolahnya sudah diliburkan, pedagang keliling, karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan dan tidak lagi menerima gaji,” kata Akhyar kepada wartawan, Jumat (3/4).
Sedangkan yang tidak mendapat bantuan beras tersebut, yakni mereka yang merupakan penerima PKH atau penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
“Mereka yang terima bantuan dari Kemensos tidak diberikan lagi karena tanggal 10 mereka terima. Jadi biar nggak double-double. Kemudian, karyawan yang masih terima gaji, walaupun udah berkurang, tapi masih pendapatan, juga tidak dapat. Jadi yang dapat bantuan beras mereka yang total loss income,” ungkapnya.
Akhyar mengakui, ketersediaan seribu ton beras yang akan diberikan itu tidak akan bisa dirasakan semua masyarakat. Sebab, jumlah itu dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat se Kota Medan, itu sebabnya harus ada kategori prioritas untuk penerima bantuan.
“Kami yakin Kepling mengetahui peta di wilayahnya masing-masing. Jadi tolong kepada masyarakat, pemerhati dan segala macam, tidak semuanya kita layani, kita hanya berikan kepada yang prioritas,” tegasnya.
Akhyar mengakui bisa aaja terjadi deviasi atau penyimpangan, namun diharapkan tidak terlalu besar. Soal kapan beras tersebut akan dibagikan, Akhyar menjawab, pihaknya sedang menuntaskan surat-surat dan daftar masyarakat penerima.
“Saya berharapnya hari ini bisa selesai, biar kita bisa bayarkan dengan pihak ketiga, apakah Bulog atau yang lain. Karena memang belanja pemerintah itu ada mekanismenya dan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Kalau sudah selesai tinggal kemasan,” pungkasnya. (map/ila)
BPJS Kesehatan:
Seorang pria menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Di tengah pendemi virus corona, BPJS Kesehatan diminta meringankan iuran karena banyak ekonomi masyarakat terdampak akibat corona.
BPJS Kesehatan:
Seorang pria menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Di tengah pendemi virus corona, BPJS Kesehatan diminta meringankan iuran karena banyak ekonomi masyarakat terdampak akibat corona.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk memberi kelonggaran cicilan kredit mobil, rumah dan sebagainya. Bahkan, digratiskan tagihan listirk untuk pelanggan 450 VA dan pembayaran 50% kepada pelanggan 900 VA. Hal ini menyusul pandemi virus corona atau Covid-19 yang terus terjadi di Indonesia, termasuk wilayah Sumut.
Namun demikian, hingga kini belum ada kebijakan kelonggaran terhadap iuran peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan kebijakan tersebut.
“Kami mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan kelonggaran terhadap cicilan kredit. Selain itu, menggratiskan tagihan listrik (pelanggan 450 Watt). Akan tetapi, kita berharap tidak hanya itu saja. Oleh sebab itu, dibuat kebijakan dalam bidang kesehatan yaitu terkait iuran peserta BPJS Kesehatan,” ujarn
Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala saat dihubungi via seluler, Jumat (3/4).
Menurut Rajuddin, kebijakan kelonggaran iuran BPJS Kesehatan patut dipertimbangkan khususnya bagi peserta Kelas III. Sebab sebagian besar dari mereka merupakan kelompok masyarakat kecil atau tidak mampu. Berbeda dengan masyarakat miskin, mereka sudah ditanggung oleh APBN maupun APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Harus menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat khusus bagi warga yang tidak mampu, karena mereka rata-rata penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kalau bisa digratiskan sementara waktu selama pandemi virus corona terjadi,” ujarnya.
Kemudian, sambung Rajuddin, diberikan kelonggaran bagi peserta di luar dari yang tidak mampu. Misalnya, kelonggaran penundaan iuran. “Dampak Covid-19 ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalau UMKM dan perusahaan. Karena itu, perlu juga dipertimbangkan kelonggaran cicilan iuran misalnya penundaan. Akan tetapi, bukan digratiskan karena masuk kalangan mampu,” tuturnya.
Senada disampaikan pengamat kesehatan dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Dr dr Umar Zein SpPD KPTI. Kata Umar Zein, memang perlu juga dipertimbangkan untuk kelonggaran iuran BPJS Kesehatan. Sebab dampak dari musibah tersebut cenderung ke ekonomi dengan memberikan keringanan.
“Kebijakan yang paling penting itu sebenarnya bagaimana menghentikan penyebaran virus, jangan lagi bertambah kasusnya. Meski begitu, perlu juga kebijakan sebagai pendukung akibat dampak musibah tersebut, seperti dengan kelonggaran iuran peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Tak jauh beda disampaikan pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benyamin. Gunawan mengungkapkan, sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk meng-cover biaya pasien yang terinfeksi corona.
“Memang berbeda jika membandingkan dengan kebutuhan di masyarakat. Maka itu, sebaiknya dipertimbangkan agar masyarakat miskin juga mendapatkan fasilitas kemudahan dalam BPJS Kesehatan termasuk iurannya,” ujar dia.
Pun begitu, kata Gunawan, memberi kemudahan dalam hal iuran kepesertaan merupakan sebuah kebijakan dilema. Karena, di satu sisi BPJS Kesehatan sendiri mengalam defisit. Terlebih, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa kenaikan iuran BPJS dibatalkan.
Padahal, sebelumnya kebijakan menaikkan iuran tersebut diperuntukkan untuk menutup defisit yang terus membengkak di BPJS kesehatan. Dengan keputusan tersebut, maka harus dipikirkan kembali bagaimana caranya agar BPJS tidak terganggu likuiditasnya dikarenakan iuran yang batal naik tersebut.
“Saya mengkhawatirkan kesinambungan BPJS kesehatan yang bakal tetap terganggu dan bisa membuat lembaga tersebut justru tidak mampu lagi dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Apalagi, dengan adanya penyebaran Covid-19. Semakin banyak masyarakat yang akan berhati-hati dan akan lebih sering memeriksakan diri ke rumah sakit,” kata Gunawan.
Sementara, Kepala Cabang Medan BPJS Kesehatan, Sari Quratulainy yang dikonfirmasi menyatakan, hingga kini belum ada kebijakan kelonggaran iuran peserta akibat dampak Covid-19. Diutarakan Sari, jika nantinya ada kebijakan dari pusat terkait iuran maka tentunya diterapkan.
“Sampai saat ini belum ada instruksi pemerintah terkait dengan kelonggaran iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di tengah pandemi Covid-19. Namun, kami dari BPJS Kesehatan akan menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah. Apabila nantinya iuran JKN akan diberikan kelonggaran, maka BPJS Kesehatan akan siap untuk melaksanakan,” ujarnya singkat. (ris/ila)
RUANG KERJA: Rektor Unimed Dr Syamsul Gultom, saat di ruang kerjanya.
RUANG KERJA: Rektor Unimed Dr Syamsul Gultom, saat di ruang kerjanya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah penyebaran virus corona atau covid-19, Universitas Negeri Medan (Unimed) tetap menjalan aktivitas perkuliah secara daring. Di mana, tiga mahasiswa Pascasarjana (S2) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unimed melaksanakan ujian tesis secara online, baru-baru ini.
Pihak rektorat Unimed menerapkan kuliah daring sejak 16 Maret hingga 17 April 2020, serta menerapkan work from home (WFH) bekerja dari rumah bagi dosen dan pegawai.
Akibatnya proses layanan akademik, termasuk ujian tugas akhir mahasiswa harus dilakukan secara daring, karena Rektor Unimed Dr Syamsul Gultom, berkomitmen bahwa semua layanan akademik mahasiswa harus tetap berjalan dengan baik.
Mahasiswa Program Magister Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unimed yang melaksanakan ujian tesis ecara daring adalah Bobby Pratama Putra, Nurul Kusuma, dan Dinny Andriani.
Rektor Unimed mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi pada Prodi S2 PBSI dan semua dosen yang telah memberikan pelayanan akademik terbaik, dalam hal ujian tesis mahasiswa secara daring.
“Saya selalu sampaikan kepada pimpinan dan semua dosen, agar semua bentuk layanan akademik harus tetap kita laksanakan dengan baik dan efektif. Jangan ada diabaikan, walau kita sedang menerapkan WFH, bekerja dari rumah,” kata Syamsul, Jumat (3/4).
Syamsul berharap, bila ada mahasiswa Unimed yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan akademik di kampus, segeralah sampaikan dan diskusikan kepada ketua program studi.
“Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Apalagi kita dalam masa pencegahan penyebaran Covid-19 saat ini, pastinya kita harus utamakan saling membantu dan empati antar sesama. Saya berharap semua ujian tugas akhir mahasiswa harus tetap kita laksanakan dengan cara arif dan bijaksana. Tidak bisa tatap muka karena sedang dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bersama, ya harus kita laksanakan secara online,” jelas Syamsul.
Sementara itu, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Dr Abdurahman Adi Syaputera MHum setelah mengikuti ujian tesis secara daring mengatakan, ini merupakan pengimplementasian dari surat edaran Mendikbud dan surat edaran Rektor Unimed, yang mempermudah mahasiswa untuk melakukan ujian sidang tugas akhir secara daring, akibat merebaknya virus corona yang tidak memungkinkn untuk melakukan ujian secara langsung atau tatap muka.
Pelaksanaan ujian tesis secara daring ini dilakukan hampir sama dengan ujian secara langsung dan tidak mengurangi esensi ujian tersebut, perbedaannya hanya ditempat yang berjauhan, sementara pola ujiannya sama dengan tatap muka.
“Kita berharap pelayanan akademik terutama ujian tugas akhir mahasiswa jangan sampai terkendala hanya karena hambatan pencegahan virus Covid-19, sehingga tidak ada mahasiswa yang dirugikan dalam menyelesaikan studinya,” pungkasnya.(gus/ila)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan meminta pemerintah setempat untuk tidak membuat masyarakat semakin panik dalam menghadapi pandemi Covid- 19, dengan adanya kebijakan pemberlakuan lockdown terbatas.
Hal itu disampaikan Guntur Simamora, Manaek Hutasoit, Moratua Gajah, Bantu Tambunan, Marsono Simamora, Bresman Sianturi didampingi Wakil Ketua DPRD, Labuhan Sihombing, Selasa (31/3) di ruang rapat Sekretaris Dewan usai rapat terbatas terkait pengawasan kinerja pemerintah.
Dikatakan Guntur, DPRD mendukung pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Humbahas dengan pemberian wedang jahe, masker dan pengadaan wastafel tempat pencuci tangan.
Namun diharapkan pemerintah tidak membuat kepanikan masyarakat dalam situasi Covid 19.
Menurut dia, saat ini pemerintah telah membuat kepanikan masyarakat Humbang Hasundutan atas diberlakukan lockdown terbatas. Sebab Humbahas masih aman biarpun tetap ada kewaspadaan. “ Kita lihat masih aman, tapi tetap waspada,” ucapnya.
Selain kepanikan, Politisi Partai Golkar, Manaek Hutasoit mengharapkan, pemerintah harusnya transparan terkait perkembangan informasi kasus virus Corona di Humbahas, sehingga masyarakat bisa lebih mengantisipasi terhadap virus tersebut.
“Harus terbuka dan transparan saat memberikan informasi perkembangan, bukan membuat lockdown yang kita rasakan ini sudah membuat kepanikan kepada masyarakat,” kata Manaek.
Menurut Manaek, keterbukaan informasi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih tahu kondisi di daerahnya ini yang sebenarnya. “Jika informasinya jelas, pasti masyarakat jadi lebih waspada dan hati-hati,” ujar dia.
Manaek mengaku, langkah yang diambil pemerintah saat ini dalam penanganan Covid-19, sudahlah sangat bagus dengan membagikan masker, wedang jahe dan memberikan tempat fasilitas pencuci tangan.
Namun Manaek mengaku heran, pembagian masker hanya dilakukan oleh Bupati bersama sejumlah seperangkat organisasinya (OPD) yang dilakukan secara marathon kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian wedang jahe oleh seperangkat kerjanya.
Tanpa ada melibatkan DPRD untuk bersama-sama membagikan sehingga seolah-olah pemerintah yang berperan sendiri. “ Seolah-olah DPRD tidak ada, padahal kami juga ingin, tapi karena kami sebagai sifat pengawasan tidak bisa berbuat. Keluarga saya sendiri saja tidak dapat kebagian masker, jadi kita bingung kemana dibagikan dan kepada siapa,” ujar Manaek.
“Jadi alangkah baiknya bersama-sama melakukan hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang tanggap soal Covid 19, kita juga. Dimasing-masing daerah pemilihan kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat soal Covid 19, tapi kita tidak buat kepanikan kepada masyarakat,” timpal Guntur.
Pun demikian, lanjut Manaek, yang ia tahu harusnya pemerintah duduk bersama dengan DPRD membahas bagaimana dalam penanganan Covid-19 ini dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan membahas anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Tapi sampai sekarang kita belum ada bahas anggaran untuk Covid 19 ini,” kata Manaek.
Bukan menciptakan lockdown terbatas yang seolah-olah di daerah ini sudah menjadi situasi darurat pada Covid 19.
“Tanpa ada kajian yang tepat, padahal sudah ada larangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tidak ada membuat lockdown tanpa ada kajian yang tepat,” timpal Guntur.
Ditambahkan, Bresman, pemerintah harusnya sudah cepat membuat program penanganan Covid 19 ini dengan menganggarkan alat sarana prasana kesehatan yaitu, rapid test dan disinfektan tablet.
Senada itu juga disampaikan oleh Labuhan soal penanganan cepat Covid 19 soal pengadaan rapid test dan disinfektan tablet. Menurut Politisi dari Partai Hanura, bahwa pengadaan itu sangat diperlukan dari di antara alat pelindung diri (APD) lainnya.
“Rapid test itu segera diadakan , jangan sampai anggaran wedang jahe dan patroli-patroli yang tidak jelas,” ungkap Guntur menimpa.
“Rapid test yang kita butuhkan, kalau termogan itu belum tentu apakah terjangkit itu hanya pengecekkan suhu tubuh,” tambah Labuhan.
Untuk penanganan Covid 19 ini, mereka mendukung pemerintah mengalokasikan anggaran namun tepat sasaran. “ Kita akan segera rapatkan ini dalam pembahasan anggarannya secepat mugkin,” seru mereka.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit sebagai juru bicara pemerintah mengaku tidak dapat menjelaskan terkait kajian kebijakan lockdown terbatas. “Terkait kajian, saya belum sampai ke situ,”ucap Hotman saat dihubungi.
Disinggung, soal anggaran, Hotman menyebut pemerintah sampai saat ini belum menetapkan berapa jumlah anggaran yang akan dialokasikan ke penanganan Covid 19. Dikarenakan, pemerintah saat ini belum membuat keputusan peraturan tentang konsekuensi mata anggaran dengan dukungan situasi yang dihadapi.
“Apakah karena siaga darurat atau karena persoalan lainnnya dan ini masih digodok ditim anggaran pemerintah,” katanya.
Pun demikian, biarpun masih penggodokan mata anggaran untuk Covid 19 , pemerintah saat ini sudah mengeluarkan anggaran dalam penanganan Covid 19 dengan pembelian masker, wedang jahe dan alat pelindung diri (APD) yang diambil dari mata anggaran bencana tanggap darutat. “ Saat ini hanya pengadaan masker, wedang jahe termasuk dan pembelian alat pelindung diri dan pengadaan ini diambil dari tanggap darurat dari bencana,” bebernya.(des/han)
TERIMA: Kadis Perdagangan Kota Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar menerima bantuan CSR alat cuci tangan dari Kepala BRI Unit Ahmad Yani Kota Tebingtinggi, Endy Muheri, Jumat (3/4).
TERIMA: Kadis Perdagangan Kota Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar menerima bantuan CSR alat cuci tangan dari Kepala BRI Unit Ahmad Yani Kota Tebingtinggi, Endy Muheri, Jumat (3/4).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Tebingtinggi memberikan bantuan sebanyak 6 unit alat cuci tangan kepada Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi, yang diperuntukkan dalam mengantisipasi pe nyebaran virus Corona atau Covid-19.
Bantuan alat cuci tangan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Cabang BRI Kota Tebingtinggi, Arianto melalui Kepala BRI Unit Ahmad Yani Kota Tebingtinggi, Endy Muheri kepada Kadis Perdagangan Gul Bakhri Siregar MSi di Kantor UPTD Pasar Kain, Jalan MT Haryono Kota Tebingtinggi, Jumat (3/4).
Endy Muheri mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BRI Cabang Kota Tebingtinggi dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19, untuk di tempatkan di pasar kain modern dan pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi.
“Inilah wujud kepedulian BRI Tebingtinggi kepada pemerintah setempat untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Semoga alat cuci tangan ini banyak bermanfaat kepada masyarakat. Karena mencegah Covid-19, kita harus rajin rajin mencuci tangan,” paparnya.
Sementara itu, Kadis Perdagangan Kota Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar didampingi Kepala UPTD Pasar Erwin Sitorus mengucapkan terimakasih kepada pihak BRI yang menunjukkan kepeduliannya dalam pencegahan Covid-19 di Kota Tebingtinggi.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan CSR alat cuci tangan kepada Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi,”imbuhnya.
Enam unit alat cuci tangan ini akan di letakkan di beberapa pasar, seperti Pasar Kain modern, Pasar Gambir, Pasar Sakti dan pasar lainnya yang ada di Kota Tebingtinggi. (ian/han)
SIARAN PERS: Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Kepala BPKPAD Jerry Sembiring, Kepala BPBD Wahid Sitorus memberikan keterangan pers.
SIARAN PERS: Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Kepala BPKPAD Jerry Sembiring, Kepala BPBD Wahid Sitorus memberikan keterangan pers.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,9 miliar untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kota Tebingtinggi.
Dijelaskan Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Kepala BPKPAD Jeffri Sembiring, anggaran sebesar Rp16,9 miliar yang dipersiapkan untuk penanggulangann virus Corona diambil dari APBD Kota Tebingtinggi.
“Anggaran tersebut dipersiapkan untuk menyediaan segala keperluan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan maraknya Covid-19 di Tebingtinggi,” papar Dimiyathi.
Dimiyathi menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan Pemko Tebingtinggi bersama tim gugus tugas Covid-19. Dimulai melakukan sosialisasi di sekolah, instansi sampai ketengah masyarakat oleh petugas kesehatan bersama jajaranya di Puskesmas.
“Melakukan pencegahan dengan penyemprotan disinfektan ke kantor kantor instansi, rumah ibadah, sekolah dan tempat tempat sarana umum lainya,” jelasnya.
Sedangkan tim gugus tugas bersama dengan aparat Polres Tebingtinggi, Koramil 13 Tebingtinggi Kodim 0204/DS, jajaran Polsek se Kota Tebingtinggi dan Satpol PP, terus melakukan penghentian beberapa kegiatan yang mengundang massa
“Saya mengimbau dan berharap karena semakin tinggi angka ODP, maka bagi putra putri Tebingtinggi yang kini kembali ke Tebingtinggi, dengan kesadaran sendiri untuk mau memeriksakan kondisi kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang ada,” pinta Dimiyathi.
“Untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan masyarakat, sebaiknya berkenan memeriksa diri kepada petugas yang memantau, kita tidak perlu sembunyi dan takut,”sambungnya mengakhiri. (ian/han)
FOTO:
Kalapas Lubukpakam, Jhonny H Gultom, dan Humas lAPAS, RF Sianturi, foto bersama 40 warga binaan yang dilepaskan, di depan Lapas Lubukpakam, Jumat (3/4).
FOTO:
Kalapas Lubukpakam, Jhonny H Gultom, dan Humas lAPAS, RF Sianturi, foto bersama 40 warga binaan yang dilepaskan, di depan Lapas Lubukpakam, Jumat (3/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi masuknya tahanan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Kanwil Kemenkumham Sumut mengosongkan Lapas Khusus Anak (LPKA) Tanjunggusta Medan. Lapas Anak ini akan dijadikan lokasi khusus napi/tahanan berstatus ODP atau PDP.
“LPKA kita persiapkan untuk napi maupun tahanan berstatus ODP atau PDP. Karena itu, kita alihkan penghuninya sementara, baik ke lapas maupun rutan, dengan jaminan keamanan,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Jahari Sitepu, Jumat (3/4).
Meski telah dikosongkan, pihaknya masih menunggu kedatangan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupun Tim Kesehatan Sumut, untuk meninjau kelayakan lapas. “Mereka yang akan menilai apa saja yang kurang agar dibenahi,” katanya.
Hingga kini, belum ada napi dan tahanan berstatus ODP maupun PDP yang masuk ke Lapas Anak. Penyiapan Lapas Anak ini menyusul adanya penolakan para napi terhadap Abdul Latif, tersangka kasus penipuan yang sempat dititipkan jaksa penuntut umum dari Kejatisu, ke Rutan Tanjunggusta Medan.
“Abdul Latif yang masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) Poldasu selama 8 bulan, tertangkap di Bandara Soetta oleh pihak Imigrasi, akhir Februari 2020. Kemudian ia dititipkan ke Rutan Tanjunggusta Medan. Ternyata para tahanan khawatir dengan kesehatan yang bersangkutan sehingga ditolak,” jelasnya.
Ia menyebut, tak mau kedatangan satu tahanan mengancam kesehatan ratusan bahkan ribuan wargabinaan di dalam rutan. “Meski statusnya negatif (Covid-19), kita tidak mau ambil resiko. Makanya LPKA disediakan untuk lokasi khusus napi berstatus ODP dan PDP,” katanya.
Jika LPKA dinilai sudah sesuai standar operasional, pihaknya kita menerima penahanan Abdul Latif di sana.
Jahari berharap, mudah-mudahan tidak ada narapidana yang berstatus ODP atau PDP Covid-10. Untuk itu, ia telah memerintahkan seluruh Kepala UPT untuk melakukan pengawasan ketat. Tak hanya wargabinaan, pegawai pun harus diperiksa cek suhu badan ketika memasuki daerah lapas.
Selain itu, pegawai dan napi diwajibkan cuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak satu sama lain. “Saya ingatkan agar Kepala UPT tidak lalai. Karena resiko penularan virus sangat tinggi dan berpotensi menelan korban jiwa,” katanya.
118 Napi Lapas Pancurbatu Bebas
Sementara itu, dari 30 ribu narapidana (napi) yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersayarat terkait Covid-19, sebanyak 9.589 napi dari 39 Lapas/LKPA/Rutan berasal dari di Sumatera Utara.
Dari jumlah itu, sebanyak 118 napi dari Lapas Pancurbatu telah dibebaskan dalam dua gelombang. “Tanggal 1 April kemarin, kita mengasimilasi 63 orang. Dan hari ini, kita membebaskan 55 orang, total 118 orang,” kata Kapalas Pancurbatu, Haposan, Jumat (3/4).
Ia mengatakan, pihaknya mendata 143 napi di Lapas tersebut yang memenuhi syarat mendapatkan asimilasi rumah. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah, karena belum semua napi terdata. Pendataan dilakukan hingga 7 April 2020.
Adapun napi yang mendapatkan asimilasi adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu, yakni sudah menjalankan 2/3 masa hukuman. Selain asimilasi, terdapat 40 narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
“Napi yang sisa masa tahanannya tinggal 6 bulan, dapat diikutkan ke dalam program asimilasi. Namun harus menunggu inkrah,” katanya.
Ia mengimbau kepada para napi yang mendapatkan asimilasi, agar mengikuti aturan yang sudah diberikan. “Napi yang mendapatkan asimilasi rumah, harus mengikuti karantina rumah. Jangan keluar-keluar dulu. Kalau mereka kedapatan keluar, bukan tidak mungkin akan kita tarik kembali,” tegasnya.
Ia bersyukur, program asimilasi ini dapat mengurangi over kapasitas napi di Lapas Pancurbatu. “Saat ini, Lapas Pancurbatu sudah over kapasitas hingga 400 persen,” pungkasnya.
40 Napi Lapas Lubukpakam Bebas
Selain di Pancurbatu, Lapas Kelas II B Lubukpakam juga membebaskan 40 warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kamis (2/4).
Kalapas Lubukpakam, Jhonny H Gultom, melalui Humas RF Sianturi kepada awak media, Jumat (3/4), mengatakan, jumlah WBP yang bebas masih bisa bertambah, menyesuaikan jumlah WBP yang sudah memenuhi syarat. Para napi yang mendapat program asimilai dapat diusulkan melalui integrasi dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
“Yang memenuhi syarat asimilasi adalah napi yang telah menjalani 2/3 masa pidananya hingga 31 Desember, atau setidaknya sudah menjalani 1/2 masa pidana sampai dengan 7 April. Setelah dibebaskan, mereka diwajibkan melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan pihak Bapas,” ujarnya.
“Yang akan dibebaskan berjumlah 301 orang. Namun tahap pertama 40 orang dulu. Yang lainnya masih proses pemberkasan,” ujar Kalapas Lubukpakam. (man/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut menegaskan, tidak ada pemerintah daerah yang boleh melakukan lockdown atau karantina wilayah –meskipun terbatas— terkait penanganan virus corona (Covid-19). Kebijakan yang diberlakukan hanyalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Tidak ada local lockdown. Semua satgas di bawah pimpinan gubernur Sumut. Jadi yang diterapkan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” tegas Wakil Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut yang juga Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, saat dikonfirmasi via pesan whatsapp, Jumat (3/4)n
Pemberlakuan PSBB, terangnya, sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020. Dalam PP tersebut disebutkan, tidak ada lockdown di Indonesia, termasuk di kabupaten/kota.
Meski begitu, Martuani enggan berbicara lebih jauh mengenai aspek hukumnya terhadap adanya pemerintah daerah yang menerapkan lockdown. Salahsatunya, lockdown terbatas yang diterapkan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas).
Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, menyatakan sesuai PP Nomor 21/2020 mengenai penanganan Covid-19, kebijakan yang dilakukan adalah PSBB. Hal ini sebagai bagian respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan itu untuk menjaga keselarasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“(PP Nomor 21/2020) ini agar pemerintah daerah tidak membuat kebijakannya sendiri-sendiri, dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. Salahsatunya seperti lockdown,” ujarnya.
Disinggung mengenai lockdown terbatas yang diterapkan Pemkab Humbahas, menurut dr Aris, ia belum tahu apakah sudah ada koordinasi dengan Gubernur Sumut. “Setahu saya, di Humbahas belum ada kasus positif Covid-19. Jadi untuk apa lockdown?” tanya Aris.
Sebelumnya, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Humbahas, Hotman Hutasoit mengatakan, pemberlakuan lockdown terbatas di Humbahas mulai 28 Maret hingga 10 April 2020. Tujuannya, untuk menghindari virus corona menyebar hingga di daerah tersebut.
Dalam lockdown terbatas itu, Pemkab mendirikan posko pemantauan di setiap pintu masuk dan keluar di daerah itu. Pemakaian kata ‘lockdown terbatas’, kata dia, hanya sebatas istilah yang disepakati antara Forkopimda dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat.
“Istilah lockdown terbatas itu sama dengan isolasi terbatas dan karantina terbatas,” kata Hotman kepada wartawan, Kamis (2/4).
Menurut dia, lockdown terbatas yang dibuat Pemkab Humbahas hanya sebatas imbauan atau pengumuman kepada masyarakat, agar turut serta mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga tidak harus meminta izin atau melaporkannya ke Pemprovsu atau pemerintah pusat.
“Tujuannya hanya membatasi orang agar tidak membawa virus ke Humbahas. Itulah (lockdown terbatas) istilah yang dipilih saat itu. Dan memang, belum ada Surat Keputusan atau Surat Edaran Bupati tentang pemberlakuan lockdown terbatas ini. Hanya sebatas imbauan di akun Diskominfo Humbahas,” ucapnya.
PDP di Tebingtinggi 5 Orang
Dari Kota Tebingtinggi dilaporkan, data hingga Jumat (3/4) sore, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota lemang itu tercatat sebanyak 5 orang.
“Empat (4) orang PDP asal Kota Tebingtinggi, dan 1 orang PDP asal Kabupaten Sergai. Tiga orang dirawat di RS GL Tobing Tanjung Morawa. Dua orang PDP dirawat di RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi,” jelas juru bicara Gugus Tugas Covid 19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, didampingi Kadis Kominfo, di Gedung Posko Penanganan Covid 19.
Sedangkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), tercatat sebanyak 327 orang, naik dari hari sebelumnya. Semua yang terdaftar dalam ODP adalah orang orang yang pulang dari daerah pandemi Covid 19, ke Tebingtinggi.
“Bagi warga Kota Tebingtinggi yang baru pulang kampung, baik dari luar negeri maupun luar kota di Indonesia, agar segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Khususnya jika ada gejala-gejala seperti demam, batuk, flu, dan sesak napas,” pinta Nanang.
Pemantauan warga yang baru pulang kampung, dilakukan pihak Puskesmas ataupun Lurah setempat. Jika ada yang terindikasi, akan segera ditindaklanjuti oleh tim penanganan Covid 19.
Kembali, dr Nanang mengimbau warga agar selalu menjaga kesehatan, dengan mengonsumsi vitamin C dan sering mencuci tangan. “Makan sayur yang banyak, istirahat yang cukup, stay at home dan selalu banyak minum air putih terutama air hangat,” pintanya. (ris/ian)
