MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumatera Utara bersama Sekdaprovsu R Sabrina dan jajaran Badan Kepegawaian Daerah yang digelar tertutup, Senin (2/3) membahas sengkarut pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprovsu, masih menyisakan polemik dan tanda tanya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto akhirnya mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut bahwa supaya permintaan RDP digelar tertutup datangnya dari pihak eksekutif.

“Ini perlu saya luruskan. Bahwa dari awal Komisi A tidak pernah menjadwalkan rapat itu tertutup. Namun ketika rapat mau dimulai, OPD yang kita undang meminta agar data-data ini belum bisa disampaikan ke publik. Makanya dibuatkan rapat tertutup,” katanya dalam acara Coffee Morning Bersama Wartawan, di Ruang Fraksi PKS DPRD Sumut, Rabu (4/3).

Untuk diketahui, sesuai jadwal Bamus DPRD Sumut, RDP antara Komisi A bersama pihak Pemprovsu dengan mengundang Sekdaprovsu R Sabrina dan jajaran BKD Setdaprovsu.

“Termasuk yang di RDP sebelumnya bersama pihak Pertamina dan Inspektorat Sumut, pihak terkait itu meminta kiranya Komisi A untuk sementara waktu menjaga informasi tidak bocor ke publik. Karena ada informasi penting yang sifatnya masih rahasia, menyangkut kewajiban bayar Pertamina kepada Pemprovsu,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tetap memegang teguh amanah rakyat Sumut selama menjalankan tupoksi di komisi tersebut. Terutama menyangkut pendapatan daerah yang berguna bagi kesejahteraan rakyat Sumut. “Hal ini terus kami kawal agar apa yang menjadi hak dari pemerintah provinsi, hak daripada rakyat Sumut tetap diperoleh dengan maksimal,” katanya.

Kembali ke cerita RDP tertutup membahas sengkarut pengisian pejabat eselon II Pemprovsu, wakil ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu menegaskan pihaknya tetap mendorong secepatnya dirampungkan sehingga program pembangunan sesuai visi misi gubernur ingin Sumut maju, aman dan bermartabat, dapat terealisasi dengan maksimal.

“Dari 16 jabatan (hasil seleksi terbuka) baru tujuh yang dilantik sementara sembilan lagi belum tuntas. Kita kaget juga bahwa sekda mengungkap ada masalah SDM atas hasil seleksi terhadap sembilan orang lainnya itu. Kemudian sudah diusulkan lagi untuk pembukaan seleksi terbuka, dan izin dari KASN telah diberikan,” ungkapnya.

Namun ironinya, sambung Hendro, surat permohonan ke KASN untuk pengisian pejabat melalui skema mutasi/rotasi, semestinya sudah sampai ke meja gubernur per 15 Desember 2019 tetapi nyatanya baru masuk pada 6 Februari 2020. “Sementara ke meja sekda baru masuk 15 Februari 2020. Selama dua bulan itu tidak tahu surat itu kemana junjungannya. Entah ada permainan oknum di pemprov, ini sedang dicari tahu oleh bu sekda,” katanya.

Disampaikannya, sekda berjanji ihwal ini segera diselesaikan dan pihak Pansel JPTP Pemprovsu kembali berkirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar pengisian jabatan bisa segera dilakukan.

“Proses ini sebenarnya sudah di KASN dan menunggu izin dari mereka untuk selanjutnya dilakukan pengisian jabatan melalui proses asesmen. Kami akan terus mengawal ini dan minta bu sekda segera menyelesaikannya,” katanya.

Sekdaprovsu R Sabrina sebelumnya mengungkapkan rangkap jabatan sejumlah pejabat eselon II yang sekarang ini terjadi di lingkungan Pemprovsu diperbolehkan karena untuk melakukan seleksi terbuka ada prosedur yang harus dilakukan. “Kenapa Plt lama? Karena memang ada prosedur untuk melakukan seleksi terbuka,” katanya menjawab wartawan usai rapat tertutup dengan Komisi A DPRD Sumut.

Diketahui, sembilan jabatan eselon II Pemprovsu saat ini diisi pelaksana tugas (plt). Bahkan beberapa diantaranya ada yang merangkap jabatan, seperti Arsyad Lubis, sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kadis Pendidikan, Arief Tri Nugroho sebagai Asisten II sekaligus Plt Kadis PMPTSP, Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat sekaligus Plt Kabiro Organisasi, Afifi Lubis sebagai Kabiro Pemerintahan sekaligus Plt Kepala BKD, dan Herawati sebagai Kadis Perkebunan sekaligus Plt Kadis Kehutanan.

Menurut Sabrina, prosedur pengisian jabatan eselon II ada dua cara, yakni rotasi/mutasi dan seleksi terbuka. Namun, untuk melakukan seleksi terbuka, dia mengaku ada keterlambatan di pihaknya sehingga belum bisa dilakukan. “Tadikan kami nunggu surat dari KASN (untuk laksanakan seleksi terbuka). Karena kita tunggu lama, kita usulkan lagi ke KASN untuk rotasi mutasi. Ternyata surat usulan kami untuk laksanakan seleksi terbuka tersebut, entah siapa yang menahannya sehingga terlambat di tempat kami. Sementara usulan surat kami tentang rotasi dan mutasi bagi jabatan tertentu sudah sampai ke KASN,” ujarnya.

Oleh karenanya, sambung dia, dalam seminggu ke depan pihaknya akan melakukan rotasi mutasi. “Kalau mungkin dalam seminggu ke depan rotasi mutasi yang kedua mungkin sudah disetujui. Nanti setelah rotasi mutasi itukan ada jabatan kosong, lalu kita usul lagi ke KASN untuk seleksi terbuka,” kata ketua Pansel JPTP Pemprovsu ini. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat melakukan pengisian data sensus penduduk 2020 secara online di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai 105.038 kepala keluarga (KK). Hal itu berdasarkan data tabulasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut pada tanggal 3 Maret 2020, hingga pukul 00.00 WIB.

“Dari 105.038 KK dengan muatan anggota keluarga (penduduk) sebanyak 440.637 jiwa di Sumut,” ungkap Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi kepada wartawan, Rabu (4/3)

Syech menjelaskan, masyarakat melakukan pengisian Sensus Penduduk secara online yang clean baru 325.519 jiwa atau 79.275 kepala keluarga.”Dengan kata lain di Sumut sekitar 2,13 persen Keluarga sudah menyelesaikan Sensus penduduk 2020 melalui online,” tutur Syech.

Syech menjelaskan, ada 0,78% penduduk yang mengupdate data agamanya. 4,83% penduduk mengupdate data pendidikan. 0,08% penduduk mengupdate data status perkawinan dan 4,69% penduduk merubah data tanggal lahir.

“Kita berharap dengan pengalaman mereka yang sudah mengisi ini dapat ditularkan kepada warga yang lain untuk juga berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 secara Online dengan mengisi mandiri dengan akses ke sensus.bps.go.id,” jelas Syech.

Syech mengimbau masyarakat untuk terus melakukan Sensus Penduduk 2020 secara online. Namun ketika mengisi online, ketika isian belum complete, jangan dulu di-KIRIM tetapi SIMPAN SEMENTARA. Karena data yang sudah di-KIRIM tidak dapat diperbaiki lagi.

“Untuk memperbaiki data yang ter-SIMPAN SEMENTARA, login-lah menggunakan password yang digunakan sebelumnya. Silahkan KIRIM jika isian sudah complete,” pungkasnya.

BPS Sumut menyukseskan sensus penduduk di Sumut sudah melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi ini.

Setelah melakukan pengisian data sensus penduduk secara online dilakukan sejak 15 Febuari hingga 31 Maret 2020. Juga dilakukan sensus ‘door to door’ yang akan dilakukan pada bulan Juli 2020. Sensus ini dilakukan pada warga yang tidak mengikuti sensus online. Sensus dijalankan dengan 2 cara, yakni petugas datang dengan kertas dan dengan gadget.

Untuk sensus door to door ini, BPS Sumut merekrut petugas di provinsi Sumut denhan total sekitar 19.000 orang. Rekrutmen akan dilakuan pada bulan Mei 2020. Syarat calon petugas minimal lulusan SMA, mampu mengoperasikan android dan berusia minimal 18 tahun, maksimal 55 tahun.

Setelah lulus seleksi, para petugas akan menjalani pelatihan pada Juni 2020, dan langsung turun ke lapangan untuk bertugas pada Juli 2020.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana Komisi D DPRD Sumatera Utara menurunkan anggaran di Dinas Perhubungan Sumut ke depan mesti dibedah lebih jauh lagi terutama dari sumber plafon perencanaan kegiatannya. Mengingat sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang terjadi di sebuah dinas, tidak hanya faktor dari target pendapatan saja.

“Kalau dikutip pernyataan pihak Dishub yang mengatakan anggaran mereka kecil, tentunya harus ditelusuri apakah SiLPA itu disebabkan target pendapatan tidak tercapai hingga realisasi belanja langsung rendah. Sebenarnya dari aspek perencanaan harus dievaluasi plafon anggaran yang diproyeksikan,” kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Rabu (4/3).

Menurut dia, idealnya tidak boleh SiLPA di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah terjadi ketimpangan yang signifikan. Karenanya jika mau dikoreksi atau dievaluasi, dapat dilakukan melalui pembahasan Perubahan APBD.

“Kalau ada momen, P-APBD (2020) ini bisa dikoreksi apakah ditambah atau dikurangi. Begitu juga momen laporan triwulan, laporan semester bisa dipakai untuk mengontrol apakah pagu yang dipatok di dinas ini realistis atau tidak,” katanya.

Sayangnya, menurut mantan sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini, momentum P-APBD jarang dimanfaatkan untuk mendekatkan antara target dan capaian.

“Kita tahu APBD provinsi dikoreksi negatif. Artinya target pendapatan dikurangi dari sebelumnya. Harusnya itu diikuti dengan pengurangan belanja. Jangan membiarkan pagu masih tetap sama dengan awalnya,” ujarnya.

Masih Elfenda, selain itu perlu membuat pemetaan belanja berdasarkan prioritas yang mana boleh dikurangi dan mana yang tidak boleh dikurangi agar prioritas tidak terganggu. Lagi-lagi disayangkan dia, hal ini jarang terpublikasi ke publik.

“Kalaupun ada pernyataan DPRD soal akan mengurangi anggaran kalau tidak mampu tentunya harus dipastikan SiLPA disebabkan ketidakmampuan mengelola belanja program. Bukan karena target pendapatan tidak tercapai dan aspek perencanaan buruk. Kalau target pendapatan daerah kira-kira tercapai, tentunya ya kegiatan bisa full hingga PAPBD. Tapi, kalau kira-kira target tidak tercapai bisa dikurangi belanjanya,” pungkasnya.

Komisi D DPRD Sumut sebelumnya menegaskan, SiLPA 2019 di Dishubsu akan menjadi pertimbangan untuk menambah atau menurunkan anggaran OPD tersebut ke depan. Sebab anggaran belanja Dishubsu dari sekitar Rp62 miliar terdapat SiLPA Rp10 miliar lebih.

Anggota Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo, Rony Reynaldo Situmorang dan Syahrul Effendi Siregar menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Dishubsu, Selasa (3/3). RDP dipimpin Ketua dan Sekretaris Komisi D, Anwar Sani Tarigan dan Parlaungan Simangunsong.

Ari Wibowo dan Rony menyayangkan masih terdapat SiLPA di Dishubsu tahun anggaran 2019, karena dana yang dianggap tidak terlalu besar malah masih tersisa. “Harusnya jangan ada SiLPA. Kadishub curhat tentang anggaran di instansinya kecil, tapi anggaran kecil saja terjadi SiLPA. Bagaimana mungkin anggarannya ditambah, kalau program tidak dilaksanakan semua,” kata Ari.

Ia pun menyinggung masalah pengangkutan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tidak ada pengawasan, karena Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan transportasi pengangkutan limbah B3 oleh traspoter menjadi kewenangan Dishub dalam mengawasi.

“Selama ini tidak kita ketahui, apakah Dishub telah melakukan pengawasan terhadap pengangkutan limbah B3. Padahal limbah yang diangkut sangat berbahaya, karena ada kekhawatiran limbah tersebut tidak diangkut ke tempat tujuan yang sebenarnya,” ujarnya.

Terkait realisasi anggaran 2019, menurut Rony, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam dan detil. “SiLPA tersebut akan menjadi pertimbangan kita, apakah wajar ditingkatkan atau diturunkan,” ujar politisi NasDem ini. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perwakilan daerah dari berbagai kabupaten kota di Sumut menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Sumut di Hotel Syariah Grand Jamee Medan, Sabtu (29/2) dan Minggu (1/3). Rakorwil KNRP Sumut yang mengangkat tema “Kokohkan Sinergi untuk Palestina” ini, bertujuan mengokohkan soliditas dan mengeratkan silaturrahim pengurus KNRP Se-Sumut.

Rakorwil yang dibuka langsung oleh Ketua Wilayah KNRP Sumut, H Sarwedi Hasibuan Lc MA ini, juga dihadiri perwakilan pengurus KNRP Pusat diantaranya Heri Effendi Lc (Penasehat), Caca Cahyadiningrat SE MM (Bendahara Umum), dan Riyanto (Ketua Bidang Kewilayahan). Hadir juga para undangan dari berbagai lembaga kemanusiaan, lembaga kemahasiswaan, dan berbagai komunitas di Sumut.

Setelah kata sambutan dan pengarahan dari Ketua Wilayah Sumut, dilanjutkan dengan sarasehan yang disampaikan Anggota DPD RI H Muhammad Nuh MSP dan sebelumnya diisi oleh Ustd Ihsan Satrya Azhar Lc MA sebagai materi pembuka, berupa materi Ke-Palestinaan serta diskusi internalisasi visi misi KNRP yang disampaikan pengurus pusat, juga menjadi bagian dari rangkaian acara.

Rakorwil pun berakhir dengan penyampaian rencana strategis dan penyusunan program wilayah 2020, seperti; Safari Ramadhan 1441 H, Pekan Solidaritas Palestina, dan Program Sosialisasi dan Edukasi Ke-Palestinaan sebagai program unggulan sepanjang tahun 2020. Acara kemudian ditutup dengan makan siang dan foto bersama. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Edizon Isir, Danyon Marinir Marhalan I Belawan Mayor Marinir Farick M Tr Opsla, Kadis BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Basarnas, Balai Wilayah Sungai (BWS), BMKG, perwakilan dari Kodim 0201/BS serta unsur Forkopimda Kota Medan lainnya, menyusuri Sungai Deli, unsur kecamatan dan kelurahan, komunitas peduli lingkungan, akademisi dan praktisi, Karang Taruna, lurah, kepling serta masyarakat Selasa (3/3).

Susur dan bersih-bersih sungai dimulai dari jembatan Jalan Perdana, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat hingga Jalan Speksi Sungai Deli persisnya belakang Pubbarram Buddhist, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Adapun panjang jarak objek yang disusuri kali ini lebih kurang 9,6 Km dengan 76 titik, 38 titik sebelah kanan dan 38 titik sebelah kiri.

Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring menjelaskan, susur dan bersih Sungai Deli merupakan kegiatan rutin Pemko Medan. Dalam rangka membersihkan sungai sekaligus mengedukasi masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai untuk hidup bersih dan tak buang sampah sembarangan, Pemko Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana kembali menggelar susur dan bersih-bersih Sungai Deli,” ujar Arjuna.

Selain membersihkan sungai, aksi ini juga digelar guna pencegahan sekaligus tanggap bencana, terutama banjir. “Kegiatan yang kita lakukan pagi ini merupakan lanjutan kedua kalinya setelah kegiatan pertama dilakukan mulai Avros (Medan Maimun) hingga jembatan Jalan Perdana (Medan Barat). Mudah – mudahan kegiatan ini bisa menggugah kembali sekaligus mengajak masyarakat agar jangan buang sampah ke sungai, termasuk ikut berpartisipasi membersihkan Sungai Deli serta menjaga kebersihannya,” kata Arjuna.

Dikatakan Arjuna, susur dan bersih-bersih Sungai Deli akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan hingga sampai Belawan. Dia berharap, kegiatan ini dapat menjadikan Sungai Deli lebih bersih.

Danyonmarhanlan I Mayor Marinir Farick M Tr Opsla mengatakan, sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) I ikut serta membersihkan sampah di alur Sungai Deli.

Untuk Prajurit Yonmarhanlan I diberikan tanggung jawab pada sektor pembersihan alur sungai di Jalan Pertempuran Tanjung Mulia Medan Deli. Dari hasil penyusuran yang dilakukan, kawasan bantaran Sungai Deli melalui Avros sudah mulai bersih.

“Antusiasme masyarakat berpartisipasi mendukung kebersihan juga cukup tinggi, dibuktikandengan aksi sukarela warga membersihkan sampah dari bantaran sungai,” kata Danyonmarhalan I, Mayor Marinir Farick.(map/fac/ila)