TAGIH TUNGGAKAN: BPPRD Medan saat menagih tunggakan pajak restoran dari Unckle K di Sun Plaza Medan. Unckle menunggak pajak Rp1 M lebih.
markus/Sumut Pos
TAGIH TUNGGAKAN: BPPRD Medan saat menagih tunggakan pajak restoran dari Unckle K di Sun Plaza Medan. Unckle menunggak pajak Rp1 M lebih.
markus/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan menurunkan Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan Pajak Daerah untuk mendatangi Restoran Uncle K di Lantai IV Sun Plaza Medan, Selasa (3/3).
Sebab, berdasarkan data yang dimiliki BPRRD, tempat makan yang senantiasa ramai dikunjungi warga, terutama saat weekend tersebut ditengarai menunggak pajak restoran sebesar Rp1.043.514.117.
Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dipimpin Kasubbid Teknis Bidang 2 BPPRD Kota Medan Sutan Partahi SH MM. Tim ini unsur Kodim 0201/BS, Kejaksaan Negeri Medan, Polrestabes Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Satpol PP serta Bagian Hukum Setdako Medan.
Menurut Sutan, tunggakan pajak restoran Uncle K sampai saat ini sebesar Rp1.043.514.117. “Lantaran sampai saat ini pihak Restoran Uncle K belum membayar tunggakan pajak restoran itu, maka kita datang menagihnya. Kita minta pihak Restoran Uncle K segera membayar tunggakan pajak restoran tersebut,” kata Sutan.
Sutan selanjutnya membawa Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan Pajak Daerah menuju Sun Plaza. Setibanya di lokasi, Sutan langsung minta kepada pelayan untuk dipertemukan langsung dengan pemilik tempat makan tersebut. Namun menurut pelayanan tersebut, pemilik tidak berada di tempat. Namun Sutan tetap bersikukuh agar dipertemukan langsung dengan pemilik Uncle K.
Selanjutnya pelayan yang bersangkutan memanggil seorang wanita yang diduga sebagai penanggung jawab operasi tempat makan tersebut. Namun setelah dijelaskan kedatangan untuk meminta agar tunggakan pajak restoran segera dibayarkan, wanita itu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wewenangnya.
“Tolong sampaikan kepada pemilik Uncle K sekarang, Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan Pajak Daerah datang. Kami ingin bertemu langsung terkait penunggakan pajak restoran yang belum dibayarkan sampai saat ini. Apabila pemilik tidak mau datang, maka tim akan bertahan di tempat ini,” tegasnya.
Tim akhirnya bertahan, satu jam berlalu namun pemilik Uncle K tak juga datang. Akibatnya sejumlah anggota tim sempat emosi, sehingga kembali mendesak wanita tadi untuk kembali menghubungi pemilik Uncle K via handphone. Setelah berulangkali dihubungi, wanita itu mengatakan sedang dalam perjalanan.
Selang satu jam kemudian, barulah datang tapi bukan pemilik Uncle K langsung melainkan perwakilan. Ada dua pria yang datang, salah satunya mengaku bernama L Tambunan. Sempat terjadi perdebatan sengit. Sebab Sutan minta agar tunggakan pajak restoran segera dibayarkan. Sedangkan perwakilan dari pemilik tidak sependapat, mereka berdalih data yang dimiliki tidak sesuai dengan nilai tunggakan yang disampaikan oleh pihak BPPRD Kota Medan.
Akhirnya L Tambunan pun sepakat untuk menandatangani berita acara yang disodorkan. Dalam berita acara itu, L Tambunan berjanji akan menyiapkan data dalam waktu 7 hari kerja. Kemudian mereka akan datang ke Kantor BPPRD Kota Medan paling lambat, Selasa (10/3), guna klarifikasi tunggakan pajak tersebut.
Usai menerima berita acara yang ditandatangani L Tambunan, Sutan minta agar klarifikasi tunggakan pajak restoran dilaksanakan sesuai tanggal yang tepat disampaikan.
Dia pun berharap agar pengusaha Uncle K membayar tunggakan tersebut. “Selain tunggakan pajak restoran, pemilik juga harus menambah denda 2% sebulan setiap keterlambatan dengan denda maksimal 48%,” tegasnya. (map/ila)
SUMUTPOS.CO – WABAH virus Covid-19 mulai memicu kekhawatiran penyelenggaran ibadah haji tahun 2020 yang akan segera tiba. Namun, Kerajaan Arab Saudi belum mengambil sikap apapun terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini, seiring dengan meluasnya penyebaran virus Covid-19 ke penjuru dunia.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Kerajaan Saudi masih menunggu perkembangan kondisi dunia terkait meluasnya corona. Sementara ini, Arab Saudi hanya menangguhkan izin perjalanan termasuk umrah ke negara itu. “Kalau kita tanya (perihal kepastian pelaksanaan haji) jawabannya pasti sama, lihat perkembangan lebih lanjut,” kata Fachrul di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (4/3).
Terkait penyebaran virus Covid-19, Menag meminta seluruh masyarakat berdoa agar sebelum pelaksanaan haji, penyebaran virus dapat berhenti Pemerintah Indonesia sendiri berharap pihak Arab Saudi segera mengeluarkan kepastian jauh-jauh hari, tidak mendadak seperti penghentian umrah saat ini.
Fahrul mengatakan, hingga saat ini Kementerian Agama masih terus melakukan persiapan melayani jamaah haji dari Indonesia. Namun dia belum bisa memastikan kapan pemerintah Arab Saudi akan mencabut larangan ibadah ke Tanah Suci Mekkah bagi Indonesia. “Masalah persiapan haji kaitannya dengan wabah, itu kita berdoa saja semoga saat haji nanti dah clear yah. Yang tahu kan cuma Tuhan, kalau menurut saya ancang-ancangnya kan haji itu mulai brangkat pertengahan Juni, harapan kita sebelum itu sudah adalah kepastian,” harapnya.
Fahrul menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa rencana namun belum bisa diungkapkan saat ini. “Adalah, kalau plan-plan kan disebutkan jadi panik, jadi enggak usahlah disebutkan plan-plan,” tegasnya.
Selain itu Kemenag juga akan menyiapkan kerja sama dengan tiga maskapai penerbangan yang akan melayani jamaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi pada musim haji 2020. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengungkapkan ketiga maskapai penerbangan itu antara lain Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Flynas Airline.
Sementara, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperjuangkan kepastian nasib para jemaah haji dan umrah untuk berangkat ke Tanah Suci. “Tadi kita minta Menteri Kesehatan untuk memastikan bahwa jemaah yang umrah tetap bisa diberangkatkan. Bagimana caranya tentu Pemerintah diminta lakukan upaya diplomasi dengan Saudi,” kata Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (4/3).
Politikus PAN ini mengakui, saat ini aspek kesehatan menjadi poin penting yang diperhatikan dunia. Termasuk oleh pemerintah Arab Saudi menyusul merebaknya Covid-19. Pihaknya pun menyarankan demi memastikan kesehatan para jemaah, tes kesehatan perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. “Kalau perlu kami menyarankan agar calon-calon jemaah umrah diobservasi dulu, katakan dideteksi tiap hari bagaimana kesehatannya,” ungkapnya.
“Kalau sehat walafiat, seharusnya tidak ada halangan untuk diberangkatkan. Tentu itu kan usulan dari kita. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke pemerintah Saudi,” ujar Saleh.
Dia pun berharap, merebaknya Covid-19 tidak sampai berdampak pada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Mengingat berdasarkan jadwal, mereka seharusnya akan berangkat dalam waktu 3-4 bulan ke depan. “Jangan sampai 230.000 jemaah haji Indonesia malah terkendala keberangkatannya,” kata dia.
Pemerintah, lanjut Saleh, juga perlu memikirkan jalan keluar bagi para jemaah haji, jika pada waktu yang dijadwalkan mereka tidak bisa juga berangkat ke Arab Saudi. “Kita berharap dalam 1-2 bulan ke depan ini virus bisa ditangani dan penyebaran bisa dieliminir dan mudah-mudahan jemaah haji kita bisa berangkat. Namun andaikata tidak bisa harus ada solusi,” tegasnya.
“Karena haji itu pada bulan tertentu. Jadi tidak bisa diganti bulannya, diganti tanggalnya. Beda dengan kongres. Kalau haji tidak bisa (ditunda),” tandasnya.(bbs/adz)
LAYANI: Petugas BPJS Kesehatan melayani peserta yang membutuhkan informasi. Pasien Corona tidak ditanggung oleh program BPJS Kesehatan.
LAYANI: Petugas BPJS Kesehatan melayani peserta yang membutuhkan informasi. Pasien Corona tidak ditanggung oleh program BPJS Kesehatan.
SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan ternyata tidak menanggung pasien yang positif terkena virus corona (Covid-19). Alasannya, penyakit tersebut sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.
Namun pemerintah telah menetapkan, pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona atau Covid 19 ditanggung APBN sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tertanggal 4 Februari 2020.
Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo menjelaskan, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat yang Tidak Dijamin disebutkan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.
“Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Cahyo.
Disebutkan dia, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut. Peserta juga diimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan.
“Kami mengimbau khususnya FKTP untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Virus Covid-19. FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” terang Cahyo.
Dia juga mengimbau, agar masyakrat untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap menularnya penyakit tersebut. “Membiasakan diri makan makanan sehat seperti buah dan sayuran, minum air putih, mencuci tangan sebelum makan, olahraga dan istirahat cukup saat ini penting dilakukan agar daya tahan tubuh kita kuat untuk menangkal ancaman virus dan penyakit. Selain itu, gunakan masker apabila memang sakit agar tidak menularkan ke orang lain,” imbuhnya.
Sementara, Koordinator Tim PINERE (Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging) RSUP HAM, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP mengatakan, untuk biaya pasien yang dirawat terkait kasus Covid-19 memang ditanggung pemerintah pusat. Namun, sejauh ini belum ada pasien yang dirawat melainkan hanya diperiksa. “Kalau memang suspect, maka biaya perawatannya selama di rumah sakit ditanggung pemerintah. Tapi, sampai sekarang pasien yang ditangani belum ada yang suspect sehingga pembayaran ada secara pribadi atau umum,” ujarnya.
Sementara, Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, Pemprovsu tidak ada menyiapkan anggaran untuk korban virus corona, karena seluruhnya sudah ditanggung Kemenkes. Apalagi pasien yang dinyatakan positif corona dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah. “Itu artinya, keputusan dalam Kepmenkes HK.01.07/2020 ini menandakan pembiayaan pasien untuk kasus Covid-19 dibedakan dengan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” terangnya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga mengatakan, tidak ada dana talangan yang khusus dialokasikan pihaknya untuk wabah virus Covid-19. Hanya saja, setiap tahun Pemprovsu memang ada menyiapkan dana tak terduga yang mana dapat dipakai jika ada kebutuhan darurat. “Dana TT itu memang ada, tidak hanya karena adanya korona ini. Tapi bukan berarti kita siapkan khusus untuk korona. Siapa yang tahu 2020 ini ada korona di Indonesia. Tapi dana TT itu ada,” katanya.
Diakui Ismail, dana tersebut dialokasikan senilai Rp30 miliar setiap tahun di APBD Sumut. “Sekitar Rp30 M,” ungkapnya. Pihaknya meminta masyarakat jangan panik dalam menghadapi bencana korona yang tengah melanda dunia saat ini. “Yang paling penting diketahui bagaimana upaya antisipasi kita terhadap korona. Cuci tangan setiap kali habis beraktivitas, memahami cara memakai masker yang baik, jaga pola makan dan kesehatan serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” katanya. (ris/prn)
RSUP Haji Adam Malik: Suasana di RSUP Haji Adam Malik. RS ini memberikan diskon periksa kesehatan hingga 55 persen.
RSUP Haji Adam Malik: Suasana di RSUP Haji Adam Malik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, empat orang pasien sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan. Satu pasien dirujuk dari Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, satu dari RSU Murni Teguh Medan, satu dari Klinik di Medan, dan satu lagi dari RS di Padangsidimpuan.
“Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, keempat pasien tersebut tidak satu pun yang positif COVID-19 Karenanya, semua pasien dibolehkan pulang. Meski demikian, satu dari empat pasien itu masih dalam pemantauan selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut,” jelas Koordinator Tim Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging (PINERE) RSUP HAM, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP, didampingi Ketua Tim PINERE RSUP HAM dr Widirahardjo SpP (K) dan Kasubbag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak, kepada wartawan, Rabu (4/3).
“Mohon diingat ya, statusnya bukan dalam pengawasan tetapi dalam pemantauan (kondisi kesehatannya). Kalau dalam pengawasan, si pasien dirawat. Kalau dalam pemantauan, tidak dirawat,” lanjutnya.
Ade menyebutkan, empat pasien yang dirujuk tersebut berasal dari rumah sakit yang berbeda-beda. Pertama, dari RSU Padangsidempuan yang masuk pada Selasa (3/3) dini hari. Selanjutnya, dari RS Murni Teguh, masuk pada Selasa (3/3) malam. Ketiga, dari RSU Haji Medan yang masuk antara tengah malam atau dini hari Selasa (3/3). Terakhir, datang sendiri pada Selasa (3/3) malam setelah dari salah satu klinik di Medan.
Dijelaskan Ade, terkait satu pasien yang berstatus dalam pemantauan karena yang bersangkutan melakukan kontak fisik dengan Warga Negara (WN) Singapura, yang tidak jelas riwayat kondisi kesehatannya bagaimana. Artinya, apakah WN asing tersebut sakit atau tidak? “Pasien yang masih dalam pemantauan merupakan asal Medan. Sepengetahuan kami, pasien itu kontak fisik, yang dilakukan sewaktu dia bekerja (tukang pijat),” sebut Ade.
Ia mengungkapkan, meski pasien dalam pemantauan oleh Dinkes Sumut, kondisi kesehatan yang bersangkutan ketika dirujuk dalam keadaan baik atau sehat dan stabil. Pasien tersebut hanya mengalami batuk ringan, tidak ada demam. “Kita juga sudah tanyakan apakah ada riwayat demamnya, ternyata tidak. Intinya, kondisi pasien cukup stabil dan sudah diluar masa inkubasi,” terang Ade.
Dia mengaku, sewaktu dirujuk ke RSUP HAM, baik pasien yang berstatus dalam pengawasan maupun ketiga pasien lain, dilakukan pemeriksaan mulai dari fisik, darah, foto toraks dan sebagainya. “Memang ada salah satu pasien riwayat perjalanan ke Singapura, akan tetapi sudah lama sekitar satu bulan lebih. Pasien ini datang sendiri ke kita pada malam hari (Selasa, 3/3),” cetusnya.
Ade menjelaskan, seandainya ada pasien yang positif Covid-19 maka untuk menyatakan itu tidak bisa langsung pihak rumah sakit karena harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Pengujian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta dan mereka yang menyampaikan hasilnya nanti. “Indikator dinyatakan suspect Covid-19, harus ada gejala seperti demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat celsius. Kemudian, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas, hingga pneumonia,” tukasnya.
Kassubag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) menambahkan, meskipun satu pasien harus dilakukan pemantauan karena memiliki riwayat kontak dengan warga asing, pihak rumah sakit juga belum bisa memastikan bahwasanya warga asing tersebut terinfeksi virus corona ataupun tidak. “Untuk pemantauan bisa ditanyakan ke Dinkes Sumut, karena bukan kewenangan rumah sakit untuk memberikan penjelasan,” kata Rosa.
Sementara, Ketua Tim PINERE RSUP HAM dr Widi Raharjo SpP (K) mengatakan, untuk menghindari penularan Covid-19, diimbau agar sedapat mungkin menghindari keramaian, sering cuci tangan dan jangan menyentuh area wajah dengan tangan dalam keadaan tidak bersih. Selain itu, tetap menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan makan teratur, istirahat cukup dan rajin berolahraga.
“Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada kasus suspect Covid-19 di (RSUP H) Adam Malik. Terkait pasien yang dipantau, kalau dia membaik maka berarti bukan (corona). Kalau (kondisinya) memburuk, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan,” tandasnya.
Sebelumnya, dikabarkan seorang tukang pijat di Medan diobservasi di RSUP HAM setelah memberi pelayanan kepada orang yang baru pulang dari Singapura. “Pasien sedang diobservasi,” ujar Dirut RSUP HAM, dr Bambang Prabowo kepada wartawan.
Bambang mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan. Belum diketahui apa penyakit yang diderita tukang kusuk tersebut. “Sedang diperiksa lebih lanjut oleh DPJP (dokter penanggung jawab pasien) kami. Jadi belum bisa dipastikan diagnosisnya,” ucapnya.Terpisah, Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan menyebutkan, jika seorang yang dipantau itu dilakukan karena yang bersangkutan baru saja mengunjungi daerah terjangkit virus corona. “Meski dalam pemantauan, tapi si pasien sebenarnya dalam kondisi sehat,” ujar Alwi melalui sambung seluler.
Alwi menuturkan, pasien itu masuk ke rumah sakit dengan penyakit yang lain. Namun, lantaran ketakutan sehingga pasien tersebut datang ke rumah sakit untuk diperiksa. “Hal-hal seperti ini yang sangat dibutuhkan, artinya kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Dengan begitu, penyebaran bisa dapat dicegah,” jelasnya sembari menyatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan pasien hingga 2 pekan. “Kita pantau kesehatannya selama 14 hari dari mulai sekarang,” imbuhnya.
Tak jauh beda disampaikan Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah. Aris menyampaikan, ada tiga kriteria yang ditetapkan terhadap kasus Covid-19. Pertama, pemantauan terhadap orang sehat yang baru pulang dari negara terpapar. Kedua, orang dalam pemantauan (ODP) berupa orang yang sakit seperti pilek. Ketiga, pasien dalam pengawasan (PDP) yakni yang mendapatkan perawatan di ruang isolasi.
“Untuk kasus pasien yang dirujuk dari (RSUP H) Adam Malik kemarin (Selasa, 3/3) masuk kategori ODP. Sebab, si pasien sudah dinyatakan sehat tapi masih tetap dilakukan pemantauan,” paparnya yang juga lewat sambung seluler.
Dijelaskan Aris, pemantauan itu dilakukan selama 14 hari terhitung sejak ia dipulangkan ke rumah. Nantinya, yang bersangkutan dimonitor setiap hari oleh petugas Dinkes Kabupaten/Kota dimana dia berdomisili terkait kondisi kesehatannya. “Masyarakat tidak perlu panik, karena pasien tersebut tidak termasuk dalam kriteria yang terkonfirmasi corona,” pungkasnya.
RSUD Kumpulan Pane Siapkan 8 Ruang Isolasi
Menyikapi penyebaran virus Covid-19, RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi sudah mempersiapkan 10 kamar dengan 8 ruang isolasi yang tempatnya di khususkan di rumah sakit tersebut. “Ruang Isolasi itu nantinya di peruntukan untuk yang terindikasi virus corona atau covid 19. Menyikapi masalah ini, warga Tebingtinggi jangan ikut panik dan melakukan aksi borong kebutuhan pokok, karena bisa menimbulkan kelangkaan sembako,” kata Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi, Selasa (3/3).
Dalam menangani penyebaran virus corona, pihak rumah sakit Kumpulan Pane juga sudah menyiapkan tim dokter khusus yang menangani hal itu, bahkan harus ada dokter 24 jam yang akan menangani apabila ada warga Kota Tebingtinggi yang terindikasi positif virus corona. “Kita juga telah melakukan kerjasama dan berkordinasi dengan rumah sakit Adam Malik di Kota Medan. Apabila ada positif, langsung kita amankan ke Medan,” paparnya.
Disambungnya, pihak Pemko Tebingtinggi juga berupaya melakukan imbauan kepada masyarakat untuk terus berupaya melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. “Saya himbau masyarakat kembali jangan panik, jangan menyebarkan berita hoax terkait corona, berprilaku selalu hidup sehat,” pintanya.
RS Dolok Sanggul Tak Siapkan Ruang Isolasi
Sementara, RSUD Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tidak menyiapkan ruangan isolasi sebagai tempat observasi pasien suspect virus corona. Namun begitu, rumah sakit milik pemerintah ini hanya mempersiapkan satu armada yang sudah dilengkapi alat pelindung sebagai proses transport untuk dirujuk ke RS rujukan.
Direktur RSUD Dolok Sanggul, dr Netty Simanjuntak mengatakan, rumah sakitnya dalam penanganan medis terhadap pasien yang diduga terkena virus Covid 19, tidak dilakukan. Mereka langsung merujuk pasien ke Rumah Sakit Tarutung sebagai rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. “Kita tidak menerima dan hanya dalam proses langsung ke rumah sakit rujukan, tugas kita memutuskan mata rantai penyebaran saja. Jadi kita tidak boleh menerima, langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan,” kata Netty menjawab Sumut Pos, Rabu (4/2).
Namun, kata dia, untuk mengetahui pasien diduga terkena virus tersebut, pihaknya sudah menyiapkan petugas khusus sebagai pihak penanganan kasus infeksi. “Jadi ada satu petugas kita sebagai petugas medis dalam penanganan kasus infeksi dan itu sudah kita siapkan,” terangnya.
Kemudian, persiapan lainnya, rumah sakit ini juga sudah menyediakan layanan informasi tentang kesehatan agar meningkatkan kewaspadaan antisipasi penyebaran penyakit pneumonia berat ini. “ Jadi jauh hari sebelumnya kita sudah melakukan persiapan dan melakukan koordinasi kepihak dinas kesehatan maupun lainnya,” ujar Netty.
Dari 83 TKA, Baru 17 Diperiksa
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberantas Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan , dr Harland Sihombing mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya.
Namun, dalam pemeriksaan itu, sebutnya, tidak dilakukan secara keseluruhan dari jumlah tenaga asing yang tercatat dari Dinas Tenaga Kerja setempat sebanyak 83 orang. Dikatakannya, itu dikarenakan keberadaan tenaga asing yang selebihnya masih berada di China dan belum kembali ke kota penghasil kemenyan ini.
Dia menyebut, dari 17 tenaga asing ini adalah 8 orang tenaga asing dari 44 orang di PT Bakara Energy Lestari berlokasi di Kecamatan Baktiraja, 5 orang tenaga asing dari 7 orang di PT Charma Paluta Energy di Kecamatan Pakkat dan 4 orang dari 31 tenaga asing di PT Alabama Energy di Kecamatan Pakkat.
Sementara, di PT Citra Multi Energy di Kecamatan Parlilitan sebanyak 1 orang bernama Yoshonoro Oyama warga asal negara Jepang, tidak ditemukan dilokasi pekerjaan dan informasinya masih berada di Jepang.
Disinggung ada sebanyak 5 orang tenaga asing yang bekerja di PT Charma Paluta Energy dari catatan pihaknya ada yang baru dari asalnya , Harland mengaku tidak terinfeksi. Dia menuturkan, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana berupa mengukur suhu tubuh, tekanan darah dan melihat pasien ada atau tidak sesak nafas, batuk dan sakit tenggorokan dan flu. “Jadi sampai saat ini, tidak ada yang mengeluh atau menunjuk gejala seperti diatas. Mudah-mudahaan aman sampai saat ini,” ungkap dia. (ris/ian/des)
Thermoscanner: Sejumlah penumpang melintasi alat deteksi virus atau thermoscanner yang dipasang di terminal kedatangan domestik Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (4/3).
Thermoscanner: Sejumlah penumpang melintasi alat deteksi virus atau thermoscanner yang dipasang di terminal kedatangan domestik Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (4/3).
SUMUTPOS.CO – KANTOR Kesesahatan Pelabuhan (KKP) memasang alat deteksi virus atau thermoscanner di terminal kedatangan domestik Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (4/3). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Sumatera Utara.
Koordinator KKP Kualanamu dr M Sofyan Hendri mengatakan, pemasangan thermoscanner di terminal kedatangan domestik ini merupakan intruksi KKP Pusat melihat perkembangan virus Covid-19 yang sudah semakin mengkhawatirkan. Apalagi ada terdeteksi baru-baru ini warga Depok, sehingga antisipasi bukan hanya penumpang dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri.
Jika ada penumpang yang terdeteksi, petugas langsung melakukan karantina awal, dengan alat yang sudah di siapkan di KNIA. Selanjutnya dirujuk ke RSUP Haji Adam Malik sebagai penanganan lebih lanjut. “Jadi SOP-nya sama seperti yang sudah kita terapkan selama ini di kedatangan Internatioanl,” terangnya.
Terkait Covid- 19 ini, hingga sejauh ini belum ada ditemukan di KNIA. Dan dia berharap tidak sampai ditemukan, sebab itu akan sangat berdampak buruk. Pihaknya sampai sejauh ini terus memperketat pengawasan bekerja sama dengan intansi terkait Customs Imigrasi Querantina (CIQ) untuk antisipasi virus covid 19 yang sudah menghawatirkan dunia termasuk Indonesia.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar menyerukan agar masyarakat tidak panik. Mestinya, masyarakat tidak akan panik kalau masyarakat sudah melihat sendiri pencegahan masuknya virus Corona dilakukan dengan ketat. “Tapi kalau masyarakat mengetahui dan melihat sendiri longgarnya pencegahan masuknya virus mematikan itu, ya siapa yang tidak panic?” katanya.
Makanya, pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa upaya pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, sudah begitu baik dan ketat. Bukan pengawasan yang longgar.
“Masyarakat kan bisa melihat sendiri di pintu pintu masuk ke Sumut seperti di bandara bandara se Sumut dan di pelabuhan. Saya yakin, kalau masyarakat sudah melihat sendiri bagaimana ketatnya pengawasan pencegahan yang dilakukan pemerintah, masyarakat tidak akan panic,” ketanya.
Sebaliknya, lanjut Abyadi, kalau masyarakat melihat sendiri bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah longgar, maka kepanikan masyarakat nggak akan bisa ditutupi. Karena itu, pemerintah daerah memang harus tingkatkan pencegahan. Lakukan koordinasi aktif dan intensif dengan seluruh pihak terkait. “Dengan Kemenkes (KKP di Bandara dan pelabuhan) dan imigrasi. Kesiapan fasilitas di bandara dan pelabuhan harus dikuatkan,”pungkasnya.
Awasi Pintu Masuk dan Perbatasan
Sementara, Ketua DPRD Medan, Hasyim meminta Pemko Medan mengawasi setiap pintu masuk Kota Medan, baik jalur udara, laut dan tak terkecuali jalur darat. Sebab, pencegahan masuknya virus akan lebih efektif mengatasi penyebaran virus. “Masuknya virus Corona ke Indonesia, harus membuat setiap pemerintah daerah termasuk Pemko Medan lebih fokus dalam melakukan pengawasan,” kata Hasyim kepada Sumut Pos, Rabu (4/3).
Hasyim juga mengingatkan Pemko Medan dan jajarannya agar tidak memalingkan pengawasannya dari lokasi-lokasi wisata dan kawasan yang banyak terdapat orang asing. “Memang kasus ini masih warga Depok yang terjangkit dan mudah-mudahan di Kota Medan tidak terjadi. Tapi walaupun begitu, kita tetap meminta Plt Wali Kota dan jajarannya untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan jika ada warga Medan yang terjangkit,” kata politisi PDIP ini.
Hasyim juga meminta Pemko Medan melalui dinas kesehatan, menyiagakan rumah sakit pemerintah maupun swasta dan Puskesmas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk orang-orang yang terjangkit virus yang mematikan tersebut, apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Menurutnya, Pemko sudah harus memiliki alat pendeteksi yang teknologi yang canggih agar bisa mendeteksi virus dan disiagakan di rumah sakit. “Jadi kalau ada kejadian, pihak rumah sakit sudah bisa menanganinya sesuai prosedur. Kesediaan harus segera dilakukan Pemko Medan, karena kasusnya sudah ada di Indonesia,” terangnya.
Senada dengan Hasyim, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga juga turut mendesak Pemko Medan untuk mencegah penyebaran Virus Corona ke Kota Medan. “Pemko dan jajarannya sudah harus mulai meningkatkan koordinasinya dengan pihak Imigrasi dan pihak terkait lainnya dalam mencegah masuknya WNA ke Indonesia ataupun WNI dari luar negeri atau dari Depok dan sekitarnya. Begitu juga dengan keberadaan WNA di Kota Medan, mereka juga harus turut diawasi,” ucap Ihwan.
Selain itu, kata Ihwan, dengan sudah adanya kasus Virus Corona di Indonesia, hal itu harus membuat pihak Imigrasi turut mengawasi setiap orang dari luar Sumut yang masuk ke Sumut. “Karena kalau sebelumnya hanya ada diluar negeri, maka yang perlu dijaga itu adalah pintu kedatangan Internasional. Tetapi kalau sudah ada kasus di dalam negeri seperti saat ini, maka pintu kedatangan domestik juga harus ikut dijaga,” katanya.
Disebutnya, sosialisasi dari Pemko kepada masyarakat adalah hal yang sangat penting. Warga harus diedukasi dengan menyampaikan bahaya virus corona, apa-apa yang harus dihindari dan yang dilakukan sebagai tindak pencegahan. “Untuk pencegahan, pola hidup bersih harus dibiasakan, seperti membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Kita harus membiasakan diri mengkonsumsi makanan bergizi seperti banyak makan sayur dan buah serta banyak minum air putih. Itu harus terus disosialaisasikan kepada masyarakat. Menjaga pola hidup sehat itu sangat berpengaruh,” imbau Ihwan.
Menanggapi ketersediaan masker yang kini langka di Kota Medan, Ihwan mengimbau masyarakat tidak perlu cemas, sebab pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Pemko Medan atas ketersediaan masker tersebut di Kota Medan.
Tak lupa Ihwan juga memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap tenang dan tetap berfikir jernih dalam menanggapi kabar masuknya virus Corona ke Indonesia. Ia juga meminta, jangan ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan kabar-kabar bohong (Hoax) yang semakin memperkeruh suasana dan membuat masyarakat semakin diselimuti oleh rasa takut.
“Bila ada informasi harusnya disaring terlebih dahulu, dipastikan kebenarannya untuk dapat diteruskan kepada khalayak ramai. Jangan timbulkan kegaduhan, sudah banyak masyarakat yang paranoid karena kabar masuknya virus Corona. Tetap tenang, dan tetap waspada serta menjaga pola hidup sehat. Pemko pun akan terus kita dorong untuk mencegah masuknya virus ke Kota Medan, rumah sakit dan setiap layanan kesehatan juga harus ikut bersiaga,” tutupnya. (btr/map)
ANTICORONA:
Jahe dan rempah-rempah lainnya seperti temu lawak dan kencur dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus Covid-19 yang sedang mewabah.
ANTICORONA:
Jahe dan rempah-rempah lainnya seperti temu lawak dan kencur dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus Covid-19 yang sedang mewabah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya masker, komoditi rempah-rempah ikut menjadi incaran pembeli di Kota Medan. Rabu (4/3), penjualan rempah-rempah di Pasar Petisah Medan meningkat hingga tiga kali lipat. Rempah-rempah dicari karena dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus corona atau Covid-19 yang sedang mewabah di dunia. Alhasil, harga rempah pun ikut melonjak.
“DIBANDINGKAN sebelumnya, hari ini permintaan rempah-rempah naik hingga tiga kali lipat. Rempah-rempah paling dicari yakni jahe, jahe merah, induk kunyit, serai, kencur dan temulawak,” jelas salahseorang pedagang rempah di Pasar Petisah, A Pasaribu, kepada wartawan, Rabu (4/3).
Meski permintaan sejumlah jenis rempah melonjak, menurut Pasaribu, pasokan masih aman untuk melayani pembelian. “Kata pembeli, rempah-rempah itu akan dijadikan olahan minuman. Katanya, berkhasiat menangkal dini wabah virus corona dengan menjaga stamina tubuh,” kata Pasaribu.
Biasanya, kata dia, ia menjual rempah-rempah paling banyak 20 kilogram per hari. Namun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua WNI yang positif terjangkit virus corona, penjualan melonjak hingga 60 kilogram. Atau melonjak tiga kali lipat. “Permintaan ini naik mulai hari ini. Saya sampai ambil barang dua kali ke pemasok,” jelas Pasaribu.
Data penjualan di Pasar Petisah Medan, harga jahe merah yang biasanya Rp30 ribuan per kilogram, naik menjadi Rp45 ribu per kilogram. Temulawak yang biasanya di bawah Rp20 ribuan per kilogram, naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram.
Sedangkan rempah-rempah jenis lainnya masih harga normal. Namun penjualan meningkat. “Jahe kami jual seharga Rp30 ribu per kg, induk kunyit Rp30 ribu, kencur Rp30 ribu, dan serai Rp7 ribu. Banyak yang memanfaatkan untuk dijadikan jamu. Cara mengolahnya cukup direbus saja, nanti airnya diminum,” katanya. Pasokan rempah-rempah di Pasar Petisah didistribusikan melalui Pusat Pasar Kota Medan.
Apakah pedagang senang? Pasaribu mengaku senang sekaligus khawatir. Karena adanya lonjakan permintaan dari pembeli dikhawatirkan membuat sejumlah komoditi menjadi langka. “Kalau permintaan terus begini, bisa-bisa nanti makin langka. Ini aja harga terus naik,” tandasnya.
Tak hanya di Medan, lonjakan penjualan rempah-rempah juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Khususnya jenis temulawak, jahe, sereh, dan kunyit.
Di Jakarta, sejumlah empon-empon atau rempah tradisional mengalami lonjakan harga. Kenaikan harga ditemui di beberapa pasar. Seperti di Pasar Kemiri Muka Depok, pedagang membanderol temulawak Rp40.000 per kg.
“Sekarang harganya (temulawak) Rp40.000 per kg, biasanya saya jual cuma Rp10.000 per kg,” kata Suyadi salah satu pedagang Pasar Kemiri, Rabu (4/3).
Selain temulawak harga rempah-rempah yang juga melonjak adalah jahe, sereh dan kunyit. Namun kenaikan harga rempah-rempah tersebut tidak sesignifikan harga temulawak. “Jahe harganya sekarang Rp40.000 per kg dari Rp20.000 per kg. Sereh Rp10.000 per kg dari Rp6.000/kg dan kunyit Rp12.000 per kg dari 5.000 per kg,” paparnya.
Permintaan rempah-rempah tersebut diakui Yadi terjadi lonjakan sejak dua hari lalu atau bersamaan dengan diumumkan adanya dua warga Depok yang terkena virus Covid-19. “Sejak senin banyak yang nyari (beli) mungkin karena ada yang kena (Corona) kemarin,” ceritanya.
Dirinya terpaksa menaikkan harga jual karena harga dari Pasar Induk sudah naik. “DI Induk saja harga Rp40.000 (temulawak) langka barangnya. Ada tapi sedikit. Jadi ya saya jualnya juga sesuai harga karena naik jadi saya naikkan juga,” tuturnya.
Kenaikan harga rempah tradisional juga ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Salah satu pembeli, Tri harus mengocek kantong dalam-dalam untuk satu kilogram jahe. “Abis dari pasar Palmerah harga jahe Rp80.000/kg, temulawak Rp40.000 per kg,” ungkap Tri.
Di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Surani, pedagang rempah-rempah bercerita bagaimana hebohnya warga mengantri demi membawa pulang jahe merah untuk direbus. Surani mengakui sejak tiga hari terakhir barang dagangannya ramai dibeli warga. Bahkan warga rela mengantri demi jamu-jamuan tersebut.
“Awalnya saya juga bingung. Kok rame yang cari jahe merah dan temulawak. Bayangkan mba, mana ada sejarahnya beli jamu ngantri. Kemarin itu pembeli ngantri sampai sore,” tuturnya.
Surani melanjutkan para pembeli ini rata-rata membeli sebanyak setengah hingga satu kilo jahe merah. Kemudian dicampur dengan temulawak, kunyit dan sereh untuk direbus.
Karena fenomena tersebut, Surani merasa diuntungkan. Dia senang, dagangannya ramai dibeli warga. Padahal biasanya yang menjadi pelanggan Surani hanya para penjual jamu. “Saya senang saja, jahe merah sekarang seperti masker, banyak yang nyari. Biasanya yang beli dagangan saya, ya cuma tukang jamu,” tambahnya.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto mengaku belum mengetahui kenaikan harga rempah-rempah tradisional. “Ya nanti, itu akan kita lihat, saya rasa itu enggak ada yang (naik),” kata Agus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Agus mengatakan bahan baku pangan tetap akan digalakan produksinya. Lalu akan terus dipantau hambatan dan diprioritaskan. “Ini juga kan dalam pantauan,” ujar Agus.
Tak hanya rempah-rempah mentah, penjualan minuman tradisional sari rempah juga meningkat tajam. Para produsen sari rempah di Banyuwangi mengaku kewalahan melayani permintaan pasar yang terus meningkat.
Hal itu diungkapkan Heru Prayitno, produsen minuman sari rempah “Putri Wangi”, Rabu (5/3). Heru mengatakan, penjualan produknya terus meningkat sejak kasus virus corona merebak di berbagai negara. Apalagi, setelah terjadi kasus virus corona di Indonesia. Penjualannya pun langsung meningkat hampir 300 persen.
“Setelah ada kasus di Indonesia, pesanan saya langsung melonjak. Terutama untuk minuman jahe rempah celup dan temulawak celup. Peningkatannya 300 persen, kalau biasanya sehari kita habis 50 box, sekarang bisa sampai 150 box. Kami kewalahan,” kata Heru.
Permintaan tersebut, imbuh Heru, datang dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Jogjakarta, Batam, Tuban, dan Jember. “Pesanan kami juga datang dari Singapura, Afrika, dan Turki,” kata Heru.
Minta Pemerintah Bertindak
Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu A Pratomo, menilai peningkatan penjualan rempah-rempah karena dipercaya mampu menangkal virus corona, menunjukkan betapa masyarakat sangat mudah terpengaruh.
“Tapi, sepanjang petani yang menikmati, menurut saya tidak masalah. Kalau yang menikmati pedagang, itu yang harus diselesaikan,” tutur Wahyu, kemarin.
Dengan tingginya permintaan rempah, menurut Wahyu, pedagang seharusnya tidak boleh menikmati keuntungan berlebihan, karena yang berlelah-lelah itu petani. “Kalau pedagang yang menyebabkan kenaikan harga, sebaiknya pemerintah bertindak,” tutur Wahyu.
Untuk itu, menurut Wahyu, sudah saatnya masyarakat desa bersatu dan memanfaatkan dana desa untuk membangun jalur distribusi sendiri, agar masyarakat desa lebih sejahtera dan konsumen tidak menjadi korban permainan harga pedagang.
“Pemberdayaan Koperasi atau BUMD yang menampung hasil alam dari BUMDes dapat menjadi alternatif. Sinergitas Badan Usaha Milik Daerah dan Desa perlu dilakukan untuk melakukan interfensi terhadap gejolak harga. Sejumlah daerah berhasil membangun jalur distribusi barangnya sendiri agar masyarakat setempat lebih baik kesejahteraannya,” jelas Wahyu.
Harga Masker Melambung
Masih soal kehebohan terkait virus corona di Indonesia, warga Tebingtinggi mulai ikut-ikutan memborong masker, karena ditakutkan tanpa sengaja bersua dengan orang yang kena virus tersebut.
Pantuan di beberapa apotek di Tebingtinggi, sejumlah apotek mulai kehabisan stok berbagai jenis masker. Demikian juga di sejumlah toko waralaba, masker sulit didapat.
Penjaga apotek di Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, menyatakan pihaknya sulit memesan masker dari para penyalur barang masuk, karena semenjak maraknya berita virus corona, warga bergantian membeli masker ukuran satu kotak.
“Banyak yang membeli selama seminggu ini. Karena stok habis dan warga masih banyak yang membeli, harga masker naik menjadi Rp5.000 per lembar, dari sebelumnya hanya Rp1.000 per lembar,” papar penjaga apotek, Rabu (4/3).
Salah seorang pembeli, Wati (38), warga Jalan KL Yos Sudarso memaparkan, dirinya sudah berkeliling ke seluruh apotek di Kota Tebingtinggi. Ternyata tidak ada lagi yang menjual masker dalam bentuk kotak. Begitu juga di toko waralaba seperti Alfamart dan Indomaret, semua masker habis terjual meski harganya melonjak.
“Saya terpaksa membeli juga meski harga mahal. Padahal butuhnya hanya satu kotak untuk dikirim ke saudara yang berada di Depok. Karena apotek Yos Sudarso kehabisan barang, pembelian dibatasi paling banyak dua lembar masker,” jelasnya.
Menurut Wati, ia sempat bertanya kepada beberapa apotek, mengapa masker habis. Menurut pekerja di sana, tiga hari lalu masker di apotek mereka habis diborong seseorang, katanya akan dikirim ke Jakarta.
Pantauan di lapangan, harga masker biasa di apotek naik dari Rp1.000 per lembar, menjadi Rp5.000. Itupun tak bisa membeli dalam jumlah banyak.
Akhyar: Jangan Panik
Menanggapi kepanikan terkait virus corona, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, mengimbau warga Kota Medan agar tetap tenang. Pasalnya, hingga saat ini belum satu pun warga Kota Medan yang ditemukan terindikasi terserang virus yang menyerang sistem pernafasan tersebut.
“Saya minta warga Kota Medan tetap tenang dan terus meningkatkan kualitas kesehatannya,” kata Akhyar di sela-sela kunjungan kerja ke Kota Semarang, Rabu (4/3).
Dikatakan Akhyar, Pemko Medan bersama Pemprov Sumut terus memonitor setiap warga yang datang dari wilayah endemik penyakit tersebut. Monitoring dimulai dari pintu masuk ke Kota Medan, baik di pelabuhan maupun bandara, termasuk pemantauan ke rumah-rumah.
Selanjutnya, terang Akhyar lagi, 73 rumah sakit pemerintah dan swasta serta puskesmas telah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan apakah ada warga yang mengalami gejala-gejala terjangkit virus corona. Apabila ditemukan, rumah sakit maupun puskesmas langsung merujuknya ke RSUP H Adam Malik.
“RSUP H Adam Malik telah dipersiapkan apabila ada warga Kota Medan yang terindikasi virus corona. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada satu pun warga Kota Medan yang terindikasi virus corona,” pesannya.
Akhyar mengharapkan kerja sama dari warga, terkhusus bagi warga yang baru pulang dari wilayah endemik corona, apabila ada gejala flu dan demam, agar harus mengecek kesehatannya ke puskesmas maupun dokter. Hal ini penting dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
“Warga Kota Medan tidak perlu khawatir berlebihan. 21 Puskemas di Kota Medan dan sejumlah rumah memiliki fasilitas ruang isolasi, tenaga medis, serta sejumlah peralatan lainnya. Kami siap sedia melayani dan memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya.
Orangtua Siswa Jangan Panik
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Arsyad Lubis, mengimbau orang tua siswa agar tidak panik, mendengar adanya 2 WNI positif terjangkit virus corona. Kata Arsyad, lebih baik menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, daripada cemas memikirkan virus corona.
“Pencegahan lebih baik sebelum terkena virus corona. Virus ini memang sangat cepat menyebar, namun tetap ada cara pencegahannya. Anak usia sekolah, terutama SD dan SMP rentan terkena virus, karena belum begitu mengerti mengenai bahayanya. Karena itu, orangtua wajib memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya tentang bahaya virus corona,” kata Arsyad.
Selain itu, ortu diminta cepat tanggap memberikan pertolongan pertama, jika anak menunjukkan arah ciri-ciri awal terkena virus corona. Seperti pilek, batuk dan sesak nafas. “Biasakan diri dan anak-anak agar rajin mencuci tangan, sebab tangan rentan terpapar virus. Sebisanya gunakan sarung tangan jika berada di tempat umum yang diyakini kurang steril. Serta jangan biasakan berkuku panjang,” katanya.
Bagi siswa usia sekolah, diimbau agar jangan jajan sembarangan. Sebisanya bawalah makanan dan minuman dari rumah. Biasakan minum air putih yang banyak dan minum vitamin. Selain itu, istirahat yang cukup dan gunakan masker sesuai imbauan dari Menteri Kesehatan.
“Saat ini kita terus mengikuti perkembangan dari pusat, serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari ahli kesehatan, dokter dan paramedis yang memahami tentang viru corona ini. Kita juga sedang menunggu arahan dari pusat dan Dinas Kesehatan (Dinkes) apa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dikeluarkan,” imbuhnya
Jika nanti Menkes RI melalui Dinkes memberlakukan kebijakan wajib melakukan pemeriksaan bagi siswa usia sekolah di Puskemas dan klinik kesehatan, atau mendatangkan tim kesehatan ke sekolah-sekolah, pihaknya akan membuat selebaran terkait hal tersebut. (gus/ian/map)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan dengan tersangka berinisial RW. Diduga, RW ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Binjai terpilih pada 2019 lalu.
Informasi diperoleh, penyidik telah mengirimkan SPDP yang tercatat nomor K/51/II/2020/Reskrim. Dalam SPDP itu, tercatat tersangka tersandung perkara sumpah atau keterangan palsu sesuai Pasal 242 dan atau Pasal 266 KUHPidana.
“Ya, ada tapi saya lupa kapan masuknya SPDP itu. Namun yang pasti, pada bulan Februari kemarin kalau dilihat dari nomor SPDP-nya,” kata Kepala Seksi Tipidum Kejari Binjai, Fahmi Jalil saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).
Menurut Fahmi, Korps Adhyaksa sudah menunjuk Jaksa yang akan mengurusi perkara tersebut. Adalah, Benny Surbakti.
Sayangnya, Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif malah berkelik seakan tidak tahu soal pemgiriman SPDP yang dilakukan anggotanya ke pihak kejaksaan. “Mana ada. Kok bisa tahu sudah tersangka, dari mana itu,” kata Wirhan.
Sejauh ini, kata dia, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan. Penyidik belum ada menetapkan tersangka terkait perkara tersebut.
“Baru ambil keterangan saja (RW). Belum ada (tersangka), kami masih mengumpulkan alat bukti,” tambah dia.
Begitu juga dengan Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting ketika dikonfirmasi. Bahkan, Sumut Pos juga sudah menyerahkan nomor SPDP dimaksud.
Diketahui, RW tercatat sebagai terlapor di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai yang dilaporkan oleh LS. RW dilaporkan atas dugaan memalsukan surat tentang kepartaian.
Sebelum di partai sekarang, RW pernah diamanahkan sebagai pengurus dengan struktural Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kota Binjai. Ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188-SK/DPP/NasDem/IV/2016.
Selebaran surat yang ditulis, 25 Mei 2019 dengan kepala surat bertuliskan. DPD Partai NasDem Kota Binjai beserta lambang parpol ini ditandatangani Ketua dr Edy Putra dan Wakil Sekretaris Zubri Maktur Harahap serta berstempel menuliskan, RW belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi dari partai besutan Surya Paloh tersebut.
Belakangan RW menunjukkan SK Nomor 118-S?K/DPP-Nasdem/IV/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Johnny G Plate dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menjadi pengurus NasDem Medan. Namun, hal ini dicurigai LS tidak asli yang berujung laporan ke Polres Binjai. (ted/btr)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Dairi merupakan jalur perlintasan peredaran narkoba dari wilayah Subulussalam Aceh Selatan dan Kutacane Aceh Tenggara Provinsi NAD menuju kesejumlah kabupaten tetangga di Provinsi Sumatera Utara.
Hal itu ditegaskan Kapolres AKBP Leonardo Simatupang usai memimpin upacara pemecatan tidak dengan hormat terhadap seorang anggota Polres Dairi, Brigadir Arnold Yusuf Sihombing di Mapolres Dairi, Rabu (4/3). Masih AKBP Leonardo mengakui bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Dairi masih tergolong kecil namun tetapi sangat membahayakan bila tidak segera diberantas.
“Barang bukti narkoba jenis sabu serta ganja masih sekala kecil, namun, melibatkan banyak tersangka. Tetapi mereka bukan sebagai penguna tetapi sudah pada pengedar walaupun masih skala kecil,†sebut AKBP Leonardo.
Mereka menyasar anak-anak muda dengan menawarkan paket hemat (Pahe) seharga Rp50.000-Rp200.000 per paket. Sasaran mereka para anak sekolah sehingga sangat membahayakan dan membutuhkan penanganan serius.
Pemberantasanya lanjut Leonardo, Polres Dairi menghimbau masyarakat agar pro aktif melaporkan apabila mengetahui ada peredaran narkoba.
Sementara itu, KBO Satnarkoba, Iptu Adinoto bersama Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh menyampaikan, pada periode Januari-Maret Tahun 2020 sudah menindak 11 orang tersangka kasus narkoba. “Mereka sebagai pengguna dan pengedar,” ujar Adinoto.(rud/btr)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sat Reskrim Polresta Deliserdang berhasil menangkap Suhardia alias Sisu (44) warga Desa Wonosari di Pasar 10 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, Selasa (3/3).
Suhardia ditangkap berdasarkan laporan polisi yang masuk ke Polsek Tanjung Morawa pada Mei lalu. Suhardia melakukan pencurian sepedamotor Honda New CB 150 R dengan Nopol BK 4983 TBD dari dikediaman korban Meinuddib (24) di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa. Akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian kehilangan sepedamotor Honda new CB 150 R.
Berhasil mengangkap tersangka Suhardia. Petugas melakukan introgasi terhadap tersangka dan mengakui telah melakukan pencurian sepedamotor, Minggu 26 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun Satu Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa.
Dikonfirmasi Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Yemi Mandagi SIK melalui Kasat Reskrim Kompol Muhammad Firdaus SiK, MH menerangkan satu buah topi dan jaket yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatannya sudah diamankan.
“Saat ini pelaku diperiksa lebih lanjut guna proses hukum lebih lanjut,” terangnya. (btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rudy alias Ajun bin Ho Cum Lim (33) divonis selama 16 tahun penjara serta denda Rp2 miliar subsider 1 tahun kurungan. Terdakwa yang berstatus narapidana (napi) Rutan Tanjunggusta ini, terbukti sebagai pengendali ekstasi, dalam sidang di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (4/3).
Dalam amar putusan yang dibacakan hakim ketua Sapfril Batubara, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 113 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudy dengan 16 tahun penjara denda 2 miliar subsider 1 tahun kurungan,” ucap Safril.
Majelis hakim berpendapat, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. Kemudian, terdakwa merupakan narapidana.
“Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan,” tandasnya.
Atas putusan ini terdakwa Rudi menyatakan pikir-pikir. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice Sinaga juga menyatakan hal yang sama. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Harta Sihombing, yang semula menuntut terdakwa selama 19 tahun penjara denda Rp2 miliar subsider 1 tahun.
Dalam dakwaan JPU, pada Januari 2019, petugas mendapatkan informasi bahwa ada pembuat ekstasi di Medan. Berdasarkan informasi itu, petugas mencurigai sebuah rumah yang merupakan tempat pencetakan ekstasi, Jalan Pukat VIII Gang Murni Nomor 19 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung.
Selanjutnya, petugas mendapatkan informasi bahwa Rudy selaku napi di Lapas Binjai memerintahkan Muhammad Irsan Siregar untuk mengambil pesanan ekstasi yang telah dicetak oleh Gunawan.
Awalnya, Rudy memerintahkan Gunawan untuk menyiapkan pil ekstasi sebanyak 250 butir dan diserahkan Muhammad Irsan Siregar. Lalu Sekira pukul 18.45 WIB, Gunawan bertemu dengan Muhammad di depan Mushola As Shobirin Jalan Pukat VIII Gang Murni Nomor 19 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.
Disitu, Gunawan menyerahkan dua bungkus plastik klip masing-masing berisi pil ekstasi sebanyak 100 butir dan 12 butir terpisah dengan total 220 butir kepada Muhammad Irsan Siregar.
Tak lama, petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Gunawan. Lalu, petugas melakukan melakukan penggeledahan di rumah Gunawan dan menemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat sebanyak 218 butir dan bermacam ramuan bubuk serta mesin pencetak pil ekstasi. (man/btr)
