MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mencermati pandemi Covid-19 yang terus menunjukkan peningkatan eskalasi, Universitas Sumatera Utara (USU) mengambil keputusan baru, yakni memperpanjang masa kegiatan akademik secara online, serta perpanjangan masa Work From Home (WFH) di lingkungan USU. Dan tetap menerapkan kebijakan lockdown kampus.
“Kebijakan itu diputuskan dengan melihat perkembangan pandemi corona saat ini. Keputusan tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Bapak Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu tertanggal 3 April 2020,” ucap Kepala Humas, Promosi dan Protokoler USU, Elvi Sumanti kepada Sumut Pos, Minggu (5/4).
Dalam surat edaran itu disebutkan, mengingat keadaan yang belum memungkinkan untuk melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka, mempertimbangkan perkiraan beberapa pengamat kesehatan bahwa pandemik Covid-19 ini bisa hingga Juni 2020, maka kegiatan belajar mengajar secara online diperpanjang hingga akhir semester genap TA 2019/2020.
Sedangkan berkenan dengan pelaksanaan bekerja dari rumah dan penutupan Kampus USU sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Rektor tanggal 23 Maret 2020, diperpanjang hingga 21 April 2020.
“Setelah masa itu habis, akan dievaluasi lagi melihat kondisi berikutnya. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berakhir,” tandas Elvi.
Sebelumnya, beberapa kampus di Sumut telah menerapkan kuliah secara online serta work from home. Termasuk Unimed, UINSU, UMSU, dan beberapa kampus lainnya. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam dua hari belakangan ini, tersiar bahwa dua orang pasien positif Covid-19 di Sumatera Utara, dinyatakan sembuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut juga resmi merilis ke publik, adanya pasien positif yang sembuh tersebut. Sayang, tak disebutkan siapa pasien yang sembuh itu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, dua pasien positif Covid-19 yang sudah sembuh tersebut yakni, Anggota DPRD Sumut M Rizky Aulia Agsan
dan seorang lagi dokter di RSUP H Adam Malik berinisiial M. Kabar kesembuhan itu, sejatinya menjadi penyejuk bagi masyarakat Sumut, di tengah pendemi Ccovid-19. Apalagi berdasarkan data yang dirilis hingga Minggu (5/4) sore, menunjukkkan masih bertambahnya penularan virus mematikan itu di Sumut.
“Berita kesembuhan satu orang penderita Covid-19 setelah dirawat di rumah sakit, merupakan bukti nyata bahwa penyakit ini walaupun berbahaya, namun dapat disembuhkan,” kata Juru Bicara Gugus Tugas, dr Wikho Irwan d SpB dalam konfrensi pers, Minggu (5/4) sore.
Wikho Irwan menyebutkan, jumlah yang terkonfirmasi positif covid-19 di Sumut meningkat 10 orang atau 17,8 persen, yakni menjadi 56 orang dari sebelumnya Jumat sore 46 orang. Ia tak menyebutkan jumlah positif Covid-19 yang meninggal di Sumut. Data terakhir Sabtu sore, yang meninggal 5 orang (4 positif dari hasil swab dan 1 orang rapid test).
Peningkatan juga terjadi di Pasien dalam Pengawasan (PDP). Jika hingga Sabtu sore masih 117 orang, namun Minggu sore menjadi 122 orang atau bertambah 5 orang atau naik 4 persen. Namun jumlah Orang dalam Pengawasan (ODP) justru turun 156 orang, yakni dari 3.794 orang pada Sabtu sore menjadi 3.538 orang pada Minggu sore. Penurunan itu biasanya karena sudah habis masa isolasi.
Terpisah, Koordinator Penanganan Virus Corona Tim PINERE (Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging) RSUP H Adam Malik, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP mengatakan, rekan seprofesinya yang sembuh dan negatif Covid-19 ini merupakan yang pertama kalinya di Sumut. Terlebih, dokter berinisial M tersebut sudah dua kali dinyatakan negatif hasil pemeriksaan swab tenggorokannya di Balitbangkes, Jakarta. “Kondisinya terus membaik dan sudah sembuh dari Covid-19. Setelah dua kali dikirim pemeriksaan swab-nya ternyata negatif hasilnya,” ungkap dr Ade melalui pesan whatsapp, Minggu (5/4).
Ade menyatakan, pasien tersebut sudah tidak lagi menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit. Namun demikian, sementara waktu diminta untuk membatasi diri dan aktivitasnya. “Pasien sudah dipulangkan ke rumahnya, tidak lagi dirawat. Tapi, pasien masih dianjurkan untuk membatasi diri,” ujarnya.
Kata Ade, pasien asal Medan ini diketahui terpapar virus Corona saat melakukan tinjauan ke RSPI Sulianti Suroso, Jakarta. Tujuan sang dokter ke sana terkait penanganan Covid-19.
Disinggung mengenai pasien M Aulia Rizky Agsa yang juga positif Covid-19 dan sembuh, Ade mengaku, anggota DPRD Sumut ini masih menjalani perawatan. Sebab masih menunggu hasil swab laboratorium yang kedua kalinya keluar. “Kita berharap dia juga sembuh total, sekarang tinggal menunggu hasil swab-nya saja,” tandas Ade.
Senada disampaikan Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa). Kata Rosa, pasien tersebut merupakan perempuan dan dokter pertama yang sembuh dari Covid-19 di Sumut setelah menjalani perawatan sekitar dua minggu atau 14 hari. “Pasien dirawat sejak 24 Maret 2020. Sore hari tanggal 4 April, pasien sudah pulang,” jelasnya.
Rosa menuturkan, baru satu pasien positif Covid-19 yang sembuh berdasarkan hasil swab laboratorium. Pun begitu, diharapkan pasien lainnya juga sembuh. “Baru satu pasien yang positif dinyatakan sembuh, setelah dua kali hasil swab-nya negatif. Semoga saja ini menjadi pertanda baik bagi masyarakat Sumut, sehingga berikutnya pasien-pasien lain sembuh semua,” harapnya.
Ia menambahkan, hingga Minggu (5/4) sore jumlah pasien positif di RSUP H Adam Malik masih sebanyak 12 orang sejak Sabtu (4/4). Jumlah ini terdiri dari 10 orang masih dirawat dan 2 orang meninggal dunia. “Untuk PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang dirawat saat ini masih 4 orang, tapi jumlahnya terus berkurang dari 6 orang sejak Selasa (31/3). Sedangkan PDP negatif 14 orang, yang terus bertambah jumlahnya dari 12 orang yang juga sejak Selasa (31/3),” imbuh Rosa.
Sementara, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah juga membenarkan seorang pasien positif yang merupakan dokter di RSUP H Adam Malik sembuh total. Pasien ini merupakan kali pertamanya sembuh di Sumut. “Semoga saja pasien positif Covid-19 lainnya dan pasien-pasien yang dirawat juga sembuh. Oleh karenanya, harapan kita Aulia Agsa juga demikian,” ujarya singkat.
Minum Jahe, Jus, dan Susu
Meski masih berada di RSUP H Adam Malik Medan, M Rizky Aulia Aqsa kini jauh lebih bersemangat menjalani hidupnya. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra ini, mengungkapkan kondisinya yang masih menjalani isolasi sembari menunggu hasil swab kedua dari Kementerian Kesehatan atas suspek corona yang ia derita sebelumnya.
“Kan aku baru keluar satu hasil yang negatif. Nunggu hasil swab kedua ini, kalau sudah negatif dan pulang, akan aku buat (testimoni),” ungkap Aulia sembari memasang emotion gembira saat diwawancara Sumut Pos via WhatsApp, Minggu (5/4).
Anak mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Agustama ini lantas menyampaikan pengalamannya selama menjalani perawatan di ruang isolasi RSUP HAM Medan. Ia mengungkapkan, asupan gizi yang dikonsumsi yang diberikan tim medis kepadanya, tentu yang sehat dan higienis. “Makanan yang sehatlah tentunya. Ya, seperti makanan di rumah. Kalau minum ada jus, susu terus jahe dan air hangat. Kalau obat, gak tau namanya, kalau vitamin ya B dan C yang diberikan,” katanya.
Saat ditanyakan, apakah ada mengenal pasien sesama Covid-19 selama menjalani isolasi? Aulia Aqsa menyebut, mereka tidak saling tahu satu sama lain. Sebab, mereka berada pada ruang isolasi yang berbeda. “Mana saling tau kami, bang. Karena diisolasi di masing-masing ruangan. Paling yang aku tau Bu Ana yang baru sembuh kemarin. Beliau duluan, karena udah 2 swab negatif. Aku masih satu. Terus ajudan Wagubsu, Bang Ory Kurniawan. Selebihnya aku nggak tahu, di sini dirahasiakan, bang,” tuturnya.
Seperti diketahui, kabar baik Aulia Aqsa sembuh dari corona sebelumnya diamini oleh sang ayah, Agustama. “Alhamdulillah dia sudah sehat. Dinyatakan sembuh dari Covid-19. Saya sudah dihubungi oleh pihak Adam Malik. Harusnya kemarin (2 April) sudah boleh pulang. Tapi saya bilang nanti saja bila hasil laboratorium (swab Kementerian Kesehatan) sudah keluar. Jadi biar pasti dan tak ada keraguan lagi,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (3/4).
Ia mengungkapkan, sejak 20 Maret lalu anaknya tersebut sudah menjalani perawatan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) positif corona. Namun diakui dia, lantaran Aulia Aqsa tidak memiliki penyakit bawaan dalam tubuhnya, memudahkan penyembuhan total dari Covid-19. (ris/prn)
SAMBUTAN: Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi saat memberikan kata sambutan Workhsop Narasi Deli Heritage Society.
markus/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution, dipastikan negatif Covid-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan swab Balibangkes, Jakarta.
Pemeriksaan swab terhadap orang nomor satu di Pemko Medan ini dilakukan karena ia masuk dalam daftar ODP, setelah seorang pejabat Pemko Medan berinisial MN, meninggal dunia dengan status PDP di RSUP H Adam Malik, Medan pada Rabu (25/3) lalu. “Hasil pemeriksaan pak Akhyar sudah keluar, dan negatif (Covid-19),” ujar dr Aris Yudhariansyah, Minggu (5/4).
Dijelaskan Aris, pemeriksaan swab dilakukan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Yakni pemeriksaan terhadap sampel cairan dari saluran pernafasan bawah. “Setelah dipastikan negatif, Pak Akhyar dapat kembali beraktifitas seperti biasa,” sebutnya.
Adapun hasil pemeriksaan MN, pejabat Pemko Medan yang meninggal dunia dengan status PDP, menurut Aris, positif Covid-19 sesuai hasil pemeriksaan swab. “Sudah disampaikan kepada keluarganya (positif Covid-19),” ucapnya.
Mengantisipasi penyebaran Covid-19, Dinkes melakukan tracing atau penelusuran ketat terhadap keluarga MN, dan orang yang kontak langsung.
Sebelumnya diberitakan, MN meninggal di RSUP H Adam Malik, Medan dengan status sebagai PDP pada Rabu (25/3) sore. Asisten Pemerintahan Setdako Medan ini menghembuskan napas terakhirnya di usia 60 tahun.
Pasca meninggalnya MN, Akhyar dan 17 ASN Pemko, memeriksakan kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan, Kamis (26/3) pagi. Selanjutnya, menjalani karantina rumah selama 14 hari.
MASKER:
Gubsu Edy Rahmayadi mengenakan masker saat kunjungan kerja ke Tarutung, baru-baru ini. Sesuai reekomendasi WHO, semua harus kenakan masker.
MASKER:
Gubsu Edy Rahmayadi mengenakan masker saat kunjungan kerja ke Tarutung, baru-baru ini. Sesuai reekomendasi WHO, semua harus kenakan masker.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) seluruh dunia terus melonjak. Hingga Minggu (5/4) sore, jumlahnya mencapai 1.204.261 kasus. Naik hampir dua ribu orang dalam waktu lima jam. Dari jumlah itu, 64.804 orang meninggal dunia. Di Indonesia, hingga kemarin jumlah terkonfirmasi ada 2.273 kasus. Sedangkan di di Sumatera Utara, tercatat 56 orang. Menyikapi semua data ini, mulai Minggu (5/4) kemarin, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat mengenakan masker.
“MULAI HARI INI sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus mengenakan masker,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (5/4).
Yuri menjelaskan, masyarakat umum dapat menggunakan berbahan dasar kain. Sedangkan tenaga kesehatan wajib mengenakan masker bedah atau masker N95. Menurut dia, penting bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, karena ketika seseorang berada di luar rumah akan ada banyak sekali ancaman penularan virusn
Disarankan, penggunaan masker kain tidak lebih dari empat jam. Setelahnya, masker harus dicuci menggunakan sabun dan air dan dipastikan bersih sebelum dipakai kembali. “Lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama,” ujar Yuri.
Di samping itu, Yuri juga tetap mengingatkan pentingnya jaga jarak pada saat berkomunikasi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta tidak keluar rumah jika tak ada kepentingan yang mendesak. “Karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan D SpB. Dalam keterangan persnya melalui video streaming, Minggu sore, ia mengatakan dua hari terakhir, jumlah kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara melonjak tajam menjadi 56 orang. Pada Sabtu (4/4), kasus positif bertambah 10 orang, dan pada Minggu (5/4) juga naik 10 orang. Artinya, naik 20 orang dibandingkan data hari Jumat (3/4) yang masih 36 orang.
“Positif Covid-19 sebanyak 56 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 17,8 persen dibandingkan dengan jumlah hari kemarin (Sabtu). Namun kita mendapatkan informasi, terdapat 1 orang positif Covid-19 di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan yang sembuh,” ujarnya.
Peningkatan pasien positif ini, menurutnya, menunjukkan bahwa penyebaran dan penularan Covid-19 sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu, kebijakan Pemprovsu yang memberlakukan status tanggap darurat di wilayah Sumut, harus tetap didukung dengan merespon upaya-upaya pencegahan. Dengan begitu, rantai penularan dapat diputus.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Sumut agar tidak bosan-bosan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19, dengan tetap tinggal di rumah bersama keluarga, tidak bepergian ke tempat-tempat keramaian, menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan gunakan masker, sehingga diri kita, keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita tetap aman dari penularan virus tersebut,” imbau Whiko.
Whiko juga menyebutkan, peningkatan jumlah juga terjadi pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang saat ini berjumlah 122 orang. Jumlah ini meningkat 4 persen dibanding hari Sabtu sebanyak 117 PDP. “Sedangkan jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang melapor 3.638 orang. Jumlah tersebut terjadi penurunan sebesar 4,2 persen dibanding hari Sabtu 3.794 orang,” sebutnya.
Pada Sabtu kemarin sebanyak 7.000 Alat Pelindung Diri (APD) dan 35.000 masker telah diterima Dinas Kesehatan Sumut dari Pemerintah Pusat. APD dan masker tersebut dibawa menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU yang mendarat di Lanud Soewondo. “Selanjutnya, APD dan masker itu akan didistribusikan kepada tenaga medis yang merawat pasien Covid-19 di rumah-rumah sakit rujukan penderita corona,” pungkasnya.
Berdiam di Rumah
Sementara itu, Kota Medan masuk dalam zona merah atau zona berbahaya penyebaran Covid-19. Data menunjukkan, pasien positif Covid-19, PDP dan ODP di Kota Medan terus bertambah.
Hal ini membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, terus melakukan langkah-langkah pencegahan penyebarannya. Salahsatunya, gugus tugas mengimbau masyarakat agar terus menjaga jarak atau menghindari kontak fisik (physical distancing) satu sama lain
“Kalau ditanya apakah physical distancing berhasil menekan penyebaran Covid-19? Ya seharusnya berhasil. Sebab di beberapa negara, hal itu terbukti mampu menekan angka penyebaran. Tapi semua kembali kepada masyarakat kita, apakah punya kesadaran untuk selalu menjaga physical distancing itu,” ucap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring, kepada Sumut Pos, Minggu (5/4).
Saat ini, kata Arjuna, gugus tugas bekerjasama dengan Polrestabes Medan, terus mengimbau masyarakat agar tidak lagi berkumpul-kumpul tanpa tujuan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal yang kurang penting.
“Berdasarkan maklumat Kapolri, polisi terus berkeliling mengimbau masyarakat agar menghindari kerumuman. Kita juga terus melakukan tindakan preventif seperti melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di seluruh kelurahan di Kota Medan, hingga fasilitas-fasilitas umum,” terangnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang yang memilih berkumpul bersama rekan-rekannya di tempat umum. “Kita sangat menyayangkan sikap masyarakat yang tidak peduli imbauan ini. Kalau mereka bekerja di luar rumah, bisa kita maklumi. Tapi buat mereka yang nongkrong dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, ini sangat tidak pantas dilakukan saat ini, di saat pemerintah, tim medis, dan seluruh pihak sedang bekerja memutus rantai Covid-19 ini,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (5/4).
Untuk itu, ia meminta pihak kepolisian bertindak. “Komisi I DPRD Medan sebagai counterpart Polrestabes Medan, meminta polisi membubarkan masyarakat yang masih saja nongkrong dan berkumpul dan diberi peringatan keras,” katanya. Ia mencontohkan cafe-cafe di Jalan Ringroad Kota Medan, yang kerap menjadi wadah berkumpulnya anak-anak muda di malam hari.
“Sebenarnya masih banyak lagi tempat di Kota Medan yang hingga kini masih ditongkrongi anak-anak muda. Polisi harus tegas menindak ini,” jelasnya.
Habib juga meminta agar Pemko Medan berkenan memperhatikan nasib para pedagang kecil atau UMKM di Kota Medan. “Pedagang juga mau di rumah, tapi siapa yang menjamin keberlangsungan hidup keluarganya? Dan pedagang warung, cafe atau restoran diminta tidak melayani tamu yang makan di tempat, tetapi memberlakukan sistem take away (bawa pulang). Ini demi kebaikan semua pihak,” ungkapnya.
Segerakan Rapid Test Massal
Mengantisipasi eskalasi kematian masyarakat lebih tinggi di Sumut terkait Covid-19, seluruh pemerintah daerah dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumut diminta segerakan rapid test atau alat cek massal Covid-19.
“Gugus Tugas Covid-19 yang sudah terbentuk di wilayah Sumut, sifatnya masih menunggu. Dugaan saya, masyarakat yang terpapar positif di Sumut jauh lebih besar dari jumlah yang dilaporkan oleh gugus tugas,” kata Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (5/4).
Diungkapkan dia, saat ini masyarakat banyak yang ingin melakukan rapid test gratis namun belum memiliki akses yang memadai. Ia menilai, pemprov, pemda, dan gugus tugas belum memiliki program jemput bola.
“Sangat membahayakan jika tidak dilakukan rapid test masal. Ditambah lagi jika aturan physical distancing tidak berjalan efektif. Karena itu, pemerintah harus cepat melakukan rapid test massal sebelum korban makin banyak,” katanya.
Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut ini, beberapa daerah yang melakukan rapid test massal memberi hasil mengejutkan. “Provinsi Jawa Barat ketahuan terpapar puluhan orang. Jangan sampai penderita Covid-19 tanpa gejala, terus menyebarkan virus ke semua orang yang dia temui,” katanya.
Ia berpesan, tim gugus tugas dan seluruh tenaga kesehatan mesti dibekali Alat Pelindung Diri (APD) memadai dalam melakukan rapid test, dan pelaksanaannya mesti mengikuti protokoler kesehatan sesuai standar WHO dan pemerintah. “Kami mendorong cek massal Covid-19 ini segera diberlakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumut mengatakan telah mendistribusikan 4.000 rapid test kepada seluruh Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit di seluruh kabupaten/kota se Sumut. “Rapid test itu sebagai penyaringan awal Covid-19, untuk mempermudah penanganan pasien,” kata Aris, Kamis (2/4). Tak hanya rapid test, APD juga sudah didistribusikan ke rumah sakit.
Penggunaan rapid test diprioritaskan bagi ODP, PDP, dan seluruh tenaga kesehatan yang merawat masyarakat gejala Covid-19.
Sementara dua rumah sakit rujukan Covid-19, yakni RS GL Tobing dan RS Martha Friska 2 telah beroperasi. Rencananya Tim Gugus Tugas Covid-19 Sumut juga akan menyiapkan 11 RS lagi untuk dijadikan lokasi isolasi pasien Covid-19 ataupun PDP,” tambahnya. (ris/prn/map/kps)
PERSIAPAN: Petugas medis lengkap dengan APD dan aparat keamanan melakukan persiapan pemakaman satu pasien diduga positif Covid-19 yang meninggal di RSUD Sidikalang, Sabtu(4/4).
rudi sitanggang/sumut pos
PERSIAPAN: Petugas medis lengkap dengan APD dan aparat keamanan melakukan persiapan pemakaman satu pasien diduga positif Covid-19 yang meninggal di RSUD Sidikalang, Sabtu(4/4).
rudi sitanggang/sumut pos
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Status wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Dairi yang sebelumnya siaga darurat, kini naik menjadi tanggap darurat bencana non alam. Penetapan kenaikan itu berdasarkan keputusan Bupati Dairi Nomor 223/443/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020.
“Kenaikan status didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang utama, karena adanya kenaikan ekskalasi atau jumlah orang terjangkit, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih cepat, tepat, fokus dan terpadu,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Sahala Tua Manik kepada wartawan melalui siaran persnya, Minggu (5/4).
Kenaikan status bencana ini juga berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13a Tahun 2020, tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
Disebutkan Sahala, Pemerintah di Povinsi Sumatera Utara juga telah menaikkan status berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara tentang status Tanggap Darurat bencana pada tanggal 30 Maret 2020. “Bencana nonalam merupakan, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit (Pasal 1 ayat 3 UU Penanggulangan Bencana),” ujarnya.
Dijelaskannya, berita acara hasil kaji cepat penangan Covid-19 Nomor 430/BPBD/2020 pada 30 Maret juga menjadi pertimbangan status bencana, dari siaga darurat menjadi fase tanggap darurat bencana non alam Covid-19 di Kabupaten Dairi tahun 2020. “Dengan peningkatan status ini, maka pemerintah akan meningkatkan upaya dalam memutus penyebaran Covid-19 termasuk dalam hal, antara lain pengalokasian sumber daya yang lebih besar dan penerapan penanganan ketentuan dan protokol yang lebih tegas,” sebut Sahala.
Sekarang ini menurut Sahala, telah terjadi perubahan struktur gugus tugas di Kabupaten Dairi. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penangan Covid-19.
Jika sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Dairi dipegang Sekretaris Daerah (Sekda), maka sekarang ini gugus tugas langsung dipimpin oleh Bupati Dairi, Wakil I Dandim dan wakil II Kapolres Dairi. “Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 di daerah,” terang Sahala.
Satu Pasien Meninggal
Sebelumnya, seorang pasien isolasi di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia, Sabtu (4/4) pagi. Berdasarkan rapid tes, pasien tersebut positif terinfeksi Covid-19. Pasien berinisial SAT (47), warga Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, merupakan pegawai Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi. Sebelumnya, SAT mengeluh sakit demam dan perut (mencret).
Jubir Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Dairi, dr Edison Damanik mengatakan, SAT sebelumnya memiliki riwayat diabetes melitus/kencing manis dan masuk untuk perawatan di rumah sakit pada, 31 Maret 2020. Dengan keluhan demam sudah 4 hari, disertai batuk dan mencret 1 hari.
Setelah dilakukan pemeriksaan, suhu tubuhnya 36,5 derajat celcius, tindakan medis yang dilakukan foto thorax (dada), pemeriksaan laboratorium, dan dirawat di ruang VIP. “Karena tidak ada perbaikan kesehatan, pasien dilakukan konsul ke dokter spesialis paru pada 3 April 2020,” kata Edison kepada wartawan melalui siaran persnya, Sabtu (4/4).
Melalui pemeriksaan lanjutan, dilakukan lagi foto thorax dan pemeriksaan darah rutin. Namun, hasil kondisi kesehatan pasien semakin memburuk. Pada 3 April 2020 pukul 19.20 WIB, pasien dipindahkan ke ruang isolasi. “Sebelum pasien meninggal pada, Sabtu pagi jam 08.30 WIB dilakukan rapid test untuk antisipasi dan hasilnya positif,” sebut Edison.
Dijelaskan Edison, rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibody yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Rapid test hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring.
Hasil rapid test pasien memang positif. Pun demikian seorang yang hasil rapid testnya positif perlu melakukan metode swab, yakni pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) yang bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona. “Hasil akhir pemeriksaan ini, yang akan benar-benar memperlihatkan adanya Virus Corona,” ujar Edison.
Menurutnya, sebagai langkah antisipasi, Pemkab Dairi melalui Gugus Tugas Covid-19 melakukan tiga langkah yakni pertama, melakukan pemulasaran jenazah sesuai prototol dan SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kedua, jajaran dan kelompok kerja terkait melaksanakan tracing (melacak) terhadap kontak pasien termasuk keluarga dan rekan kerja. Dan ketiga, petugas akan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat tinggal dan tempat kerja.
Pemkab Dairi melalui gugus tugas meminta kesadaran masyarakat yang pernah melakukan kontak erat dengan almarhum dalam kurun waktu 14 hari belakangan ini agar secara sukarela melaporkan diri kepada petugas atau pusat medis setempat. Selain itu, kata Edison, Pemkab Dairi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk serius dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, tidak menanggap remeh, namun tetap tenang dan waspada.
Edison juga meminta kerjasama masyarakat dan semua pihak untuk mensosialisasikan dan mengedukasi sesama akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, bekerja, belajar dan beribadah di rumah, pembatasan sosial (social distancing). Serta aga jarak fisik (physical distancing) untuk mencegah tertularnya Virus Corona. Itu satu-satunya cara efektif memutus penyebaran cofid-19. “Dengan disiplin menjaga diri sendiri, artinya kita telah menjaga orang lain yang anda cintai. Adanya pos pemeriksaan di lima perbatasan wilayah Dairi dan fasilitas rumah singgah mutlak kita butuhkan untuk anak-anak dan keluarga kita yang pulang dari daerah Zona merah walaupun mereka sehat,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk warga yang sakit, Pemkab Dairi telah menyediakan ruang isolasi khusus di RSUD Sidikalang dengan satuan khusus untuk merawat dan melakukan pemantaun intensif sesuai protokol Kemenkes. “Untuk antisipasi Pemkab Dairi akan melakukan langkah yang lebih tegas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Terus meningkat. Tercatat, pada Sabtu (4/4), ODP di Kota Tebingtinggi sebanyak 409 orang. Sementara pada Minggu (5/4), jumlahnya melonjak menjadi 437 orang.
Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), terjadi penurunan. Sabtu masih tercatat 5 orang dan Minggu menjadi 4 orang. Sedangkan untuk orang yang sudah menjalani isolasi mandiri di rumah dan telah selesai masa inkubasi dan dinyatakan sehat tercatat sebanyak 56 orang.
“Kami terus-menerus meminta kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi untuk terus melakukan apa yang menjadi imbauan pemerintah yaitu stay at home, rajin mencuci tangan serta mengghidari kerumunan orang dan melakukan personal distancing,” kata juru bicara penanganan Covid 19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia didampingi Kasat Pol PP Kota Tebingtinggi Guntur M Harahap.
Sedangkan untuk laporan Covid 19 yang positif di Kota Tebingtinggi belum ada dan masih dinyatakan negatif. PDP saat ini masih di rawat di RS GL Tobing Tanjung Morawa. “Kepada masyarakat Kota Tebingtinggi yang masih berada di perantuan atau masih tinggal di zona merah (Covid 19) diharapkan tetap tinggal di sana dan kami meminta jangan dulu mudik atau pulang kampung. Jika perantau pulang akan menambah daftar ODP. Kami meminta dengan sangat, sayangilah keluarga kalian dan masyarakat Kota Tebingtinggi. Mudik bisa di tunda sampai masalah ini sudah reda,” pinta dr Nanang.
Bukan sosialisasi saja yang sudah dilakukan Pemko Tebingtinggi dengan masyarakat pendatang yang memasuki wilayah Kota Tebingtinggi, pihaknya juga meminta kepada gugus tugas pencegahan Covid 19 untuk terus mengintensifkan pemeriksaan secara ketat. “Tim gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP dan Dinas Kesehatan terus melakuan pemeriksaan ketat kepada bus bus yang membawa penumpang tujuan Kota Tebingtinggi. Kami minta maaf jika masyarakat terganggu, karena dengan cara ini kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” papar Nanang. (rud/ian)
KETERANGAN: Direktur LBH Medan, Ismail Lubis saat memberikan keterangan, beberapa waktu lalu.
KETERANGAN: Direktur LBH Medan, Ismail Lubis saat memberikan keterangan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan minta kepolisian dan kejaksaan mengeluarkan dan menangguhkan para tahanan. Hal ini berkaca kepada Kemenkumham yang telah membebaskan ribuan narapidana selama masa pandemi Covid-19.
“Apabila Kepolisian RI dan Kejaksaan RI nantinya mengambil kebijakan mengeluarkan/menangguhkan tahanan maka harus tetap selektif, artinya hanya terhadap tindak pidana umum saja dan ditambah syarat dan ketentuan lain yang berdasarkan hukum. Secara hukum kepolisian dan Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menangguhkan tahanan dengan persyaratan sebagaimana diatur pada KUHAP,” Direktur LBH Medan, Ismail Lubis melalui pesan siaran, Sabtu (4/4).
Namun, untuk kasus narkotika, LBH Medan tidak merekomendasikan para kurir dan bandar untuk mendapatkan penangguhan tahanan ini.
“Kemudian terhadap tindak pidana narkotika, tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang merupakan salah satu jumlah terbanyak sehingga terhadap tidak pidana ini juga dapat diberikan tangguh tapi hanya terhadap tersangka pemakai,” katanya.
LBH Medan juga meminta langkah ini segera diambil agar tidak terlambat dalam memutus rantai penularan Covid-19 di dalam rutan maupun lapas di kepolisian dan kejaksaan.
“Kemudian harus ada kepastian pelaksanaan yang baik di tingkatan Polsek, Polres, Polda serta pada jajaran Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Di Provinsi Sumut sendiri semakin hari hari jumlahnya semakin meningkat oleh karenanya guna mencegah penularan sudah seharusnya Polda dan Kejati berkoordinaasi dengan jajaran diatas dan dibawahnya untuk implementasi pencegahan dan penularan COVID 19 dengan memberikan penagguhan kepada para tahanan,” jelasnya.
LBH Medan juga mendesak agar pihak kepolisian dan kejaksaan menyediakan ketersediaan alat kesehatan. “Selain pemberian tangguh, penting juga agar tetap menjaga kebersihan dilingkungan Rutan-rutan dengan menyediakan berbagai alat perlengkapan kesehatan dan menyediakan fasilitas bagi pengunjung,” urainya.
Sebelumnya, Presiden menetapkan indonesia darurat kesehatan dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, semua kementerian/lembaga negara mengeluarkan kebijakan agar dapat sinergi dengan kebijakan presiden RI.
Kemenkumham telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran corona.
Kebijakan ini dibuat karena tingkat hunian yang tinggi sehingga rentan terhadap penyebaran Covid-19 dan juga sebagai bentuk penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan. Pengeluaran dan Pembebasan Tahanan itu dilakukan melalui asimilasi dan integrasi. (man/ila)
BERSAMA: Tokoh masyarakat, Syafrudi Lubis (tiga dari kiri), Ketua BKM Al-Ikhlas, M Ayub dan Muliyadi dan warga Lingkungan 6, Kelurahan Gaharu, foto bersama usai penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Ikhlas.
BERSAMA: Tokoh masyarakat, Syafrudi Lubis (tiga dari kiri), Ketua BKM Al-Ikhlas, M Ayub dan Muliyadi dan warga Lingkungan 6, Kelurahan Gaharu, foto bersama usai penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Ikhlas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Iklhas di Lingkungan 6, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, tak mau berpangku tangan dalam memerangi virus corona (Covid-19). Bersama tokoh masyarakat dan warga, mereka melakukan penyemprotan disinfektan ke Masjid Al-Ikhlas dan lingkungan sekitar.
Sebelumnya, mereka juga sudah menggulung semua ambal dan sajadah untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini dimaksudkan untuk membasmi semua kuman atau pun virus yang berada di lantai masjid, sehingga masyarakat yang akan beribadah semakin nyaman.
“Kami juga sudah menggulung seluruh karpet dan sajadah di masjid lingkungan kami,” ujar Syafrudi Lubis, tokoh pemuda/tokoh masyarakat, didampingi Ketua BKM, M Ayub dan Muliyadi serta pemuka masyarakat setempat, Nardi Uskan
Sedangkan dalam pelaksanaan penyemprotan disinfektan, lanjut pria yang akrab disapa Rudi ini, sudah dilakukan sejak tiga pekan lalu. “Kita kumpulan dana secara swadaya dari masyarakat setempat untuk melaksanakan kegiatan ini,” bilang Rudi lagi.
Rudi merasa bersyukur saat ini karena warga di lingkungannya belum ada satu pun yang positif Corona, PDP maupun ODP. “Alhamdulillah, belum ada warga kami yang positif, PDP maupun ODP. Kami berdoa kepada Allah agar warga di lingkungan kami diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona ini,” ucap Rudi.
Meski demikian, lanjut Rudi, bukan berarti warga dan tokoh masyarakat di lingkungan ini tidak melakukan antisipasi. Sebab, BKM bersama warga dan tokoh masyarakat setempat tetap akan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkesinambungan sampai virus corona benar-benar hilang di Sumut dan Kota Medan.
“Karena wabah ini belum tahu kapan akan berakhir, makanya kami akan tetap melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin. Kami berharap penyemprotan disinfektan seperti ini bisa dilakukan BKM di lingkungan lainnya sehingga BKM ikut berperan membantu pemerintah dalam memerangi wabah Corona,” kata Rudi.
Rudi berpesan dan mengajak seluruh umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal masing masing. “Semoga wabah corona cepat berakhir. Mari kita umat muslim berdoa bersama-sama agar wabah corona bisa lenyap sebelum Ramadan. Sehingga, kita bisa melaksanakan Salat Tarawih dan salat Idul Fitri,” harap Rudi. (ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara akhirnya mau menjawab permintaan pelanggan di tengah bencana coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Seperti dike-tahui, sejak pandemi global tersebut menyerang Sumut, pemerintah telah membatasi masyarakat tidak keluar rumah guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Alhasil, itu berdampak pada perekonomian masyarakat terutama lapisan menengah kebawah atau yang tidak punya pendapatan tetap.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian guna memberi keringanan pembayaran tagihan air kepada pelanggan yang terdampak wabah corona. “Semua sedang dalam kajian,” katanya menjawab Sumut Pos, Sabtu (4/4).
Namun, pihaknya tidak merinci bentuk atau skema kompensasi apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah akan menggratiskan tagihan air selama beberapa bulan ke depan, atau hanya memberi potongan kewajiban bayar saja untuk konsumen.
Yang jelas, PDAM Tirtanadi seolah menekankan siap berkontribusi meringankan masyarakat terkhusus pelanggannya di tengah wabah corona seperti stimulus ekonomi yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah pusat. Yakni salah satu itemnya pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA bersubsidi.
“Usulan legislatif tersebut bagus. PDAM sedang melakukan kajiannya secara keuangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan serta peraturan, juga opsi-opsi yang memungkinkan,” kata Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi sekaligus Sekdaprovsu, R Sabrina yang dikonfirmasi terpisah.
Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai, dari aspek keuangan sebenarnya tidaklah merugikan BUMD di Sumut kalau pada saat ini memberikan keringanan pembayaran rekening air disebabkan ada bencana nasional.
“Kalau PDAM bilang rugi, ayo buka keuangan PDAM Tirtanadi mulai dari aspek perencanaan, biaya operasional, program berjalan, hasil audit administratif maupun audit investigatif. Di mana kerugiannya bisa diungkap ke publik. Toh, selama ini belum menunjukkan kinerja positif termasuk memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.
Belum lagi, sambung dia, aspek pelayanan PDAM Tirtanadi yang masih belum dapat diandalkan sejauh ini. Sebenarnya, fungsi sosial dari PDAM ini bisa dimaksimalkan pada bencana nasional yang sekarang terjadi. Dimana rakyat lagi susah dan butuh bantuan.
“Sulit rasanya kalau sumber air yang diperoleh dari sumber daya alam ciptaan Tuhan dan PDAM hanya mengelola. Kesan buang badan dan tidak merespon atas permintaan masyarakat menunjukkan bahwa PDAM tidak peka. Harusnya direspon secara cepat dan tidak bertele-tele. Soal basis data perlu jadi pegangan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan,” ucap mantan sekretaris FITRA Sumut itu.
Gubsu Edy Rahmayadi dan semua komponen termasuk BUMD dan BUMN yang beroperasi di Sumut, sebelumnya diimbau menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat, khususnya warga tidak mampu secara bergotong-royong dalam menghadapi masa darurat penyebaran Covid-19 yang telah diperpanjang.
“Kita mengimbau sekaligus mengajak semua pihak yang mempunyai kemampuan lebih agar membantu masyarakat dalam upaya meringankan beban warga yang penghasilannya berkurang selama wabah ini,” ujar Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Jumat (3/4).
Dalam kondisi saat ini, lanjut Baskami, pendapatan masyarakat mulai berkurang akibat anjuran berdiam diri di rumah, sehingga perlu dibantu terutama kebutuhan pokok sehari-hari. “Kebijakan meminta warga diam di rumah ada konsekuensinya yakni warga tidak bisa bekerja,” katanya.
Karenanya, sambung dia, kalangan pengusaha ataupun BUMD, BUMN, ektor swasta dan secara khusus Pemprov Sumut, pemda serta DPRD se-Sumut untuk bersama-sama bergotong-royong meringankan beban warga Sumut.
“Saya yakin dan percaya, kalau kita saling membantu dan mau bergotong-royong, semua persoalan seberat apapun pasti dapat teratasi dengan baik, khususnya pemerintah provinsi dalam hal ini Gubsu agar memberi perhatian serius terhadap warga masyarakat yang saat ini butuh bantuan hidup,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Baskami mencontohkan Pemerintah Bandung menyalurkan bantuan ke warga tidak mampu yang terdampak pembatasan aktivitas akibat pandemi corona. “Hal tersebut perlu kita lakukan. Bantuan itu bisa berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, mie instan dan menggratiskan hal-hal yang selama ini menjadi beban warga masyarakat, seperti pembayaran rekening air, listrik dan sebagainya,” ujarnya. (prn/ila)
SEPI: Penumpang kereta api Sumut tampak sepi sejak wabah corona. PT KAI Divisi Regional Wilayah I Sumut saat ini membatasi jumlah penumpang.
SEPI: Penumpang kereta api Sumut tampak sepi sejak wabah corona. PT KAI Divisi Regional Wilayah I Sumut saat ini membatasi jumlah penumpang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional Wilayah I Sumut mengeluarkan kebijakan baru dengan pembatasan jumlah penumpang atau okupansi sebesar 50 persen mulai 2 April 2020. Hal itu sebagai bentuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus mematikan itu.
“KAI Divre I Sumatera Utara menerapkan pembatasan kapasitas penumpang untuk kereta api jarak menengah menjadi hanya 50 persen dari kapasitas tempat duduk secara keseluruhan,” ujar Vice Presiden PT KAI Divre Wilayah I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat, Minggu (5/4).
Di dalam kereta api jarak menengah, kata Daniel, pihaknya akan melakukan upaya-upaya untuk mendukung penerapan physical distancing dan social distancing sebagai salah satu tindakan pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut berlaku saat di atas kereta api dan stasiun-stasiunn
“Nanti akan ada petugas KA yang mengatur jarak satu penumpang dengan penumpang lainnya. Minimal jarak penumpang satu dengan lainnya satu meter. Jika ada penumpang yang berdekatan, petugas KA akan memindahkannya. Makanya, di sini nanti petugas KA akan mengawasi,” tutur Daniel.
Daniel menambahkan, pihaknya terus ikut serta berupaya menekan hingga mutus mata rantai penularan virus corona. Karena, transpostrasi massal seperti kereta api rentan menjadi lokasi penyebaran.
“Dengan begitu, kita terapkan di Divre I Sumatera Utara sendiri. Kereta api yang terdampak seperti, kereta api Sribilah, Putri Deli Siantar Ekspress,” tutur Daniel.
Sebelumnya, PT KAI Divre I Sumut sudah melakukan pengurangan frekuensi perjalanan kereta dengan melakukan pembatalan sebanyak 58 perjalanan kereta Api di Sumut.
Adapun 58 perjalanan Kereta api dikurangi di Sumut, yakni 4 perjalanan KA tujuan ?Medan-Rantau Prapat (Pulang pergi). Kemudian, 2 perjalanan KA tujuan Medan-Tanjung Balai (PP), 2 perjalanan KA tujuan Medan-Siantar (PP) dan 12 perjalanan KA Medan-Binjai (PP) dengan total 20 perjalanan. “Untuk KA Bandara dari 50 perjalanan KA perhari dikurangi 38 perjalanan KA perhari dan 12 perjalanan KA masih beroperasi,” kata Daniel.
Dengan kondisi pembatalan puluhan perjalanan kereta api, PT KAI Divre I Sumut mencatat terjadi penurunan penumpang mencapai 60 persen. Di mana, penurunan akibat wabah virus corona sudah terlihat sejak pekan kedua di bulan Maret 2020, lalu.
“Dampak yang kita alami akibat virus Corona ini, adalah menurunnya jumlah penumpang kereta api yang sangat siginifikan. Volume kapasitas (penumpang) KA hanya sekitar 40 persen saja,” pungkasnya.(gus/ila)
