MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kondisi perparkiran di Kota Medan terkesan semrawut, mulai dari lahan parkir yang terbatas hingga menyebabkan lalu lintas (lalin) macet, hingga maraknya petugas parkir illegal. Karenanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tahun ini fokus melakukan penertiban.

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Indra SH mengatakan, dalam melakukan penertiban itu, ia siap menerima laporan atau aduan dari masyarakat tentang maraknya pelanggaran kutipan parkir yang ada di Kota Medan.

“Target kita melakukan survey internal, mana-mana saja wilayah yang harus ditertibkan. Lalu kita juga akan fokus untuk melakukan sosialisasi di lapangan agar masyarakat aktif untuk menolak praktik parkir liar serta mau mengadukan pelanggaran tersebut ke kita. Untuk penertiban, standar ketertibannya ada di pengendalian,” jelasnya.

Indra tak menampik, bahwa ada banyak petugas parkir liar yang selama ini mengutip dengan cara yang tidak sah atau tidak menggunakan atribut serta memberikan karcis parkir. Selain itu, banyak petugas parkir liar yang mengutip tarif di luar ketentuan.

“Kita mengutip tarif parkir berdasarkan kelas, setahu saya cuma ada dua kelas, yaitu kelas I dan II, gak ada kelas III. Begitu pun nanti saya pelajari lagi,” ucap Indra SH.

Rincian biaya parkirnya, kata Indra, untuk mobil atau kendaraan roda 4 yakni sebesar Rp3.000 di kelas I dan Rp2.000 di kelas II. Untuk truk mini atau kendaraan sejenisnya sebesar Rp5.000 di kelas I dan Rp3.000 di kelas II. Untuk truk besar, bus dan alat besar/berat sebesar Rp6.000 di kelas I dan Rp4.000 di kelas II. Sedangkan untuk truk gandengan atau trailer sebesar Rp10 ribu di kelas I dan Rp5.000 di kelas II. “Untuk parkir sepeda motor nanti saya lihat lagi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Indra, di tahun 2020 ini, pihaknya akan memfokuskan survey internal guna melihat potensi-potensi parkir lainnya yang ada di Kota Medan. Potensi bertambahnya lahan parkir produktif di Kota Medan pada tahun 2020 cukup besar hingga akan berpengaruh terhadap penambahan pendapatan bagi Kota Medan (PAD). “Selain menambah potensi lahan parkir yang baru, tentu akan kita barengi dengan fungsi sosialisasi dan penertiban,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution mengatakan, persoalan parkir di Kota Medan memang sudah menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas sejak dulu. Fenomena maraknya oknum petugas parkir liar di Kota Medan yang menjamur seakan tak tersentuh oleh pemerintah.

“Banyak sekali parkir liar di Kota Medan ini, petugasnya pun liar. Ada yang lahan parkirnya resmi, tapi petugas parkirnya tidak menggunakan atribut resmi, tak memberikan karcis resmi, minta uang parkir lebih mahal dari ketentuan dan banyak pelanggaran yang lain. Ada juga yang dengan sengaja menyediakan lahan parkir di areal terlarang seperti trotoar, peran pemerintah sering tidak terlihat,” kata Dedy.

Dedy pun mempertanyakan peran Pemko Medan dalam menindak pelanggaran seperti ini. Menurutnya, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan dan OPD terkait harus bertindak tegas kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan lahan parkir sebagai ajang dalam melakukan pungutan liar (pungli).

“Fungsi penertiban dan pengendalian ini harus diperkuat, kalau tidak pemerintah akan dinilai tidak tegas oleh masyarakat dan lebih kacaunya lagi kalau dituding membiarkan oknum petugas liar. Dengan pengendalian yang terukur, maka bukan hanya menjadi lebih tertib tapi secara otomatis Pemko Medan juga akan mendapatkan pendapatan yang meningkat dari parkir ini,” pungkasnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah nelayan skala kecil kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Belawan. Penyebabnya belum diprioritaskan stasiun khusus BBM oleh Pertamina kepada nelayan. Hal inilah menyebabkan para mafia BBM menguasai solar sehingga nelayan kecil menjadi korban.“Kami nelayan kecil ini susah mendapat solar untuk melaut, apalagi solar subsidi.

Sebab, banyak mafia BBM yang menawarkan minyaknya ke pengusaha ikan di Pelabuhan Perikanan Gabion. Jadi, kami (nelayan kecil) yang jadi korban,” keluh Putro warga Bagan Deli, Belawan, Minggu (12/1).

Putro menyebutkan, selama ini kapal nelayan dengan tonase di bawah 5 GT, harus mencari BBM di beberapa SPBU. Padahal, BBM yang digunakan untuk ratusan kapal ikan skala besar di Gabion Belawan, sebagian berasal dari produk Pertamina berdasarkan kouta untuk nelayan.

Selain itu, ada juga yang menyalahgunakan DO. Sebagian besar BBM yang digunakan untuk ratusan kapal ikan juga berasal dari BBM oplosan dan BBM siongan mobil tangki Pertamina yang diturunkan di tengah jalan.

Sedangkan BBM yang didistribusikan resmi oleh Pertamina untuk kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan, sesuai dengan jumlah kapal yang memiliki izin lengkap, sedangkan BBM ilegal digunakan untuk mencukupi kapal ikan yang tidak memiliki izin.

“Jadi, BBM ilegal juga digunakan untuk mencukupi kapal ikan lainnya yang berpangkalan di luar Pelabuhan Perikanan Gabion, seperti di hilir Sungai Deli, Belawan Lama dan lainnya,” ungkap pria berusia 47 tahun ini.

Dijelaskan Putro, kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan dari berbagai jenis ada sekisar 700-an unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 800-an unit di akhir tahun 2019. Setiap beroperasi kapal ikan itu membutuhkan solar sedikitnya 1 ton, sehingga solar subsidi maupun nonsubsidi yang disalurkan Pertamina dikuasai oleh mereka.

Sejumlah koperasi, PT, UD, ataupun perorangan yang menjual BBM untuk kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan maupun luar Pelabuhan Perikanan, diduga banyak bermain dalan pendistribusian BBM tersebut, termasuk pendistribusian solar bersubsidi yang disalurkan Pertamina lewat SPBN (Sentra Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan) yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan.

“Kita meminta penegak hukum untuk mengusut penyaluran BBM oleh mafia minyak, sehingga jatah nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi tidak habis dimakan oleh mafia-mafia minyak,” tegasnya.

Sementara Ketua Kesatuan Nelaya Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, M Isa Al Basir mengungkapkan, kelangkaan BBM bagi kalangan nelayan kecil disebabkan belum maksimalnya penyediaan SPBN (Sentra Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan). Sehingga, pendistribusian BBM tidak merata diperoleh nelayan kecil. “Kita minta kepada PT Pertamina untuk menempatkan beberapa SPBN untuk nelayan kecil di Belawan, Labuha dan Marelan agar keluhan ini dapat diatasi segera,” pungkas Basir.

Selain itu, ia juga meminta Polda Sumut mengusut penyaluran BBM, sehingga jatah nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi tidak habis dimakan oleh mafia-mafia minyak. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan dari kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan yayasan akan pindah ke wakaf. Perubahan kepemilikan tersebut akan diumumkan pada Selasa (14/1) di Pendopo Rumah n

Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut Syariful Mahya Bandar membenarkan status persetujuan wakaf RSU Haji Medan. “Iya, nanti jadi milik wakaf,” katanya, Minggu (12/1).

Menurutnya, status pengumuman wakaf RSU Haji Medan akan dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan. “Kalau tidak meleset, Selasa 14 Januari nanti, pekan depan, bada zuhur,” imbuh dia.

Informasinya acara akan dihadiri para undangan, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Prof Abdullahsyah dan seluruh pengurus, ketua dan pengurus BWI Sumut, serta Anggota Tim 15 RSU Haji Medan.

Direktur RSU Haji Medan, dr Khainir Akbar Yusuf yang dikonfirmasi Sumut Pos, juga mengamini ihwal dimaksud. “Iya benar, sesuai undangan yang kami terima acaranya Selasa siang selesai zuhur,” katanya.

Namun demikian, ia tidak mau berkomentar banyak dulu saat ini mengenai perubahan status kepemilikan tersebut. “Nanti saja kita lihat perkembangannya ke depan. Yang jelas kami menyambut baik, dan berharap dengan perubahan ini RS Haji Medan jadi semakin baik lagi pelayanannya,” katanya.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar berharap pelayanan dan manajemen RSU Haji Medan semakin profesional. Gubsu Edy Rahmayadi, kata dia, juga mesti lebih memberi keleluasaan kepada para direksi RSU Haji Medan dalam mengembangkan RS tersebut sebagai pelayanan kesehatan bagi umat muslim, khususnya.

“Setahu kita juga dari dulu bahwa RS Haji berdiri melalui wakaf umat Islam. Lalu dibentuklah yayasan dan diambilalih pemerintah provinsi. Namun perkembangannya begitu-begitu saja kita lihat. Pelayanannya malah cenderung tidak membaik. Ya kita berharap agar ke depan ketika menjadi wakaf, RS Haji semakin profesional pelayanan dan majerialnya,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, sebenarnya sangat mudah untuk memajukan RS Haji Medan. Paling terpenting ada keseriusan dari pemprov selaku payung dari BUMD tersebut, baik dari sisi SDM yang ditempatkan ataupun aspek pelayanan.

“Kuncinya di political will pemprov sendiri. Di mana serius dalam memilih orang-orang terbaik untuk menjalankan rumah sakit, dan memberi keleluasaan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan banyak pihak. Satu hal lagi, kita berharap ke depan RS Haji dapat menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga akselerasinya bisa lebih tinggi, serta dapat menampung pasien BPJS Kesehatan, terutama umat Islam di Sumut ini,” katanya. (prn/ila)

Februari, Amplas Duluan Dibangun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses penyerahan aset berupa dua terminal tipe A di Kota Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera rampung. Nantinya, proses pembangunann

revitalisasi pembanunan dua terminal itu, lebih dulu dibangun Terminal Amplas, sedangkan Terminal Pinangbaris menyusul.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi menjelaskan, saat ini berkas serah terima kedua terminal sudah dikirim Pemko Medan kepada Kemenhub untuk segera ditandatangani.

“Prosesnya kan sudah masuk ke dalam tahap-tahap akhir, yaitu penandatanganan berkas serah terima aset. Kedua belah pihak wajib menandatangani, baik Pemko Medan maupun Kemenhub. Untuk Pemko Medan sudah ditandatangani Pak Sekda beberapa hari yang lalu, maka berkasnya langsung kita kirim ke pusat untuk mereka (Kemenhub) tandatangani juga nanti,” ucap Sumiadi kepada Sumut Pos, Minggu (12/1).

Usai nantinya penandatanganan berkas serah terima aset di lakukan oleh Kemenhub, kata Sumiadi, maka proses penyerahan terminal Amplas dan Pinangbaris dinyatakan selesai.

“Kalau sudah ditandatangani (pemerintah) pusat, ya artinya sudah selesai prosesnya, kedua terminal secara sah sudah menjadi aset pemerintah pusat dan mereka berhak untuk mengelolanya. Kita di Pemko hanya tinggal melakukan proses penghapusbukuan kedua terminal dari aset Pemko Medan,” ujarnya.

Namun begitu, kata Sumiadi, tidak seluruh lahan di terminal Amplas dan Pinangbaris resmi menjadi milik pemerintah pusat, hanya sebagian besar saha. Untuk lahan sisanya masih menjadi aset Pemko Medan.

“Itu makanya sebelum acara penandatanganan berkas, kita di Pemko sudah menghitung secara detail nilai aset yang akan diserahkan. Kalau ditotal, dari luas Amplas dan Pinangbaris yang diserahkan ke pusat lebih kurang 60 persen, sisanya masih milik Pemko Medan. Misalnya, di Pinangbaris, lahan uji KIR yang ada di kompleks terminal itu masih milik Pemko Medan dan tetap akan dikelola oleh Pemko Medan,” katanya.

Sumiadi juga menjelaskan, dengan selesainya proses serah terima tersebut, maka pihak Kemenhub sudah bisa segera membangun atau merevitalisasi dua terminal tipe A di Kota Medan tersebut. Kemenhub berencana akan mulai membangun terminal pada Februari 2020.

“Kemenhub bilang rencananya akan dibangun bulan (Februari) depan, makanya kita kejar supaya proses serah terima asetnya harus rampung di Januari ini juga, supaya tidak ada penghalang lagi dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Rencananya bulan Februari ini terminal Amplas yang akan mulai dibangun, untuk Pinangbaris akan menyusul,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengungkapkan harapannya kepada pemerintah pusat agar dapat segera membangun terminal Amplas pada bulan Februari mendatang.

“Pemko sudah mengejar proses serah terimanya untuk rampung di Januari ini. Harapannya tentu agar pemerintah pusat dapat menepati janjinya untuk membangun Amplas di bulan Februari ini. Jangan nanti sudah di serahterimakan, tapi ternyata proses pembangunannya lari dari jadwal, sebab sudah tidak ada halangan lagi,” kata Ihwan.

Selain itu, Ia juga meminta agar pemerintah pusat nantinya dapat bekerja sama dengan Pemko Medan dalam menertibkan pool-pool bus liar yang ada di Kota Medan, terkhusus di sepanjang Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, bila terminal Amplas sudah selesai dibangun.

“Karena selain untuk memberikan terminal yang layak bagi masyarakat, tujuan utama pembangunan terminal juga untuk bisa kembali menertibkan bus-bus yang selama ini tidak mau masuk ke dalam terminal. Kalau terminal sudah selesai, maka tidak ada alasan lagi bus-bus itu berada di luar terminal. Pemerintah pusat sebagai pengelola terminal harus bisa bekerjasama dengan Pemko Medan untuk menertibkannya,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan APBN sebesar Rp40 miliar untuk melakukan revitalisasi terminal. Selain menggunakan APBN, pengembangan terminal juga akan dilakukan kerja sama dengan pihak swasta, yakni akan membuat terminal Amplas seperti mall. (map/ila)

Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) Medan membantu 220 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 3 vihara, yakni Vihara Photo Kong 36 Titi Papan Medan Marelan, Vihara Goya Kong Jalan M Basir Paya Pasir Marelan, dan Vihara Sing Kong Jalan Selebes Gang Pekong Belawan Kota.

Kehadiran Jajaran Pengurus Yasora dipimpin Ketum Tony Harsono, Minggu (12/01/2020) tersebut, untuk menyalurkan paket sembako Imlek 2020 kepada warga kurang mampu di tiga tempat di sana.

Penyaluran Paket Imlek berupa 10 kilogram beras, 1 kaleng roti, 1 duz mie instan, 2 kilogram gula dan angpao tersebut, turut disaksikan jajaran pengurus dan anggota Yasora lainnya.

Yakni, Ketua Pengawas Pendi dan 2 anggotanya Johan Efendi dan Hasanudin, Ketua Membidangi Organisasi dan Humas Franky Wistan, Ketua Membidangi Sosial Haryanto/Aho, Ketua Membidangi TDS Effendi Simin SE, Ketua Membidangi Kesehatan dr Sunaryo Salim MKT, Sekretaris Umum Deddy Iskandar SH, Sekretaris II Teti SH MKn.

Tok Tong Che SE, Kasan Taswani, Gianto Tandry, Candra, Lisdyana Adiwibowo, Tkong Siu Hua, Halim Loe SE, Djono Ngatimin, Robinson Tok, Joko Sugianto, Hendry, Tjendana Kusuma, Yansen Wijaya, Kepala Perwakilan Pangkalan Susu Herianto/Paw Leng, Kepala Perwakilan Daerah Labuhan Deli dan Belawan, Sui Tjin Hai, Ahui dan tokoh masyarakat Paya Pasir Yap Sin Kuang.

Ketum Tony Harsono di sela penyaluran Paket Imlek 2020 mengatakan, penyaluran paket sembako Imlek kepada 220 KK di tiga kawasan tersebut sudah merupakan agenda rutin setiap tahunnya menjelang perayaan Imlek 2020 dua pekan mendatang tepatnya 25 Januari 2020.

“Bantuan paket Imlek yang disalurkan bersumber dari masyarakat dan kembali disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk disalurkan kepada warga masyarakat Tionghoa yang sebentar lagi akan merayakan Imlek bersama keluarga,” kata Tony Harsono.

Senada juga dikemukakan Ketua Membidangi Sosial Haryanto/Aho. Menurut Aho, penyaluran paket Imlek yang disalurkan tahun ini merupakan agenda rutin Yasora dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan, salah satunya Imlek yang sebentar lagi akan diarayakan bersama.

“Selain penyaluran paket Imlek, dalam kesempatan ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahim Jajaran Pengurus Yasora Medan dengan pengurus daerah serta warga masyarakat Tionghoa lainnya yang berada di 3 tempat yang disambangi. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus daerah dan pengurus vihara yang telah memfasilitasi tempat berlangsungnya penyaluran paket Imlek tersebut,” ucap Aho seraya berharap paket Imlek tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Sementara Tokoh Masyarakat Tionghoa Paya Pasir Marelan Yap Sin Kuang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran pengurus dan Keluarga Besar Yasora, yang telah menggelar Bakti Sosial (Baksos) berupa penyaluran Paket Imlek 2020 kepada masyarakat Tionghoa kurang mampu di 3 kawasan yakni Titi Papan, Paya Pasir Marelan dan Belawan.

“Semoga Paket Imlek yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang menerimanya. Saya berharap juga penerima paket Imlek ini bisa berkurang. Artinya, penerima paket Imlek bisa lebih meningkat perekonomiannya dimasa mendatang,” ujar Yap Sin Kuang. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu akses jalan menuju Medan Zoo (kebun binatang), yakni di Jalan Pintu Air IV hingga kini masih kupak-kapik. Padahal, perbaikan total pada jalan tersebut sangat dibutuhkan sebagai akses utama menuju Medan Zoo.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan dari Dapil V, Habiburrahman Sinuraya mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan hal itu. Medan Zoo sebagai salah satu lokasi wisata dan edukasi yang dimiliki oleh Kota Medan yang dikelola oleh PD Pembangunan seharusnya dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medann

“Kita tahu di sana ada Kebun Binatang. Medan Zoo itu lokasi wisata yang merakyat dan untuk semua kalangan, harusnya Pemko justru mengedepankan pembangunan sarana dan pra sarananya, termasuk soal perbaikan jalan,” tegas Habib.

Kondisi rusaknya jalan tersebut, lanjut Habib akan menurunkan minat masyarakat Kota Medan maupun luar Kota Medan untuk datang dan berkunjung ke kebun Binatang. “Sedangkan di sisi lain kita berharap bagaimana caranya agar Kebun Binatang itu bisa ramai setiap saat, bukan hanya saat musim liburan sekolah atau hari-hari besar,” katanya.

Untuk itu, Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut meminta, agar Dinas PU Kota Medan untuk segera fokus pada akses jalan menuju Medan Zoo agar dapat disegera diaspal pada awal tahun 2020 ini.

“Kalau soal pelebaran jalan ya sudah lah, itu nanti karena memang cukup rumit dan harus melalui berbagai prosedur. Tapi kalau soal pengaspalan jalan, saya pikir gak perlu lama-lama lagi, bisa diselesaikan dengan segera,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada warga sekitar melalui perangkat daerah seperti kepling di kawasan itu untuk bisa segera menyampaikan hal tersebut ke Komisi IV DPRD Medan agar dapat ditindaklanjuti atau diteruskan kepada OPD terkait.

“Atau bisa langsung datang ke Fraksi NasDem (DPRD Medan), ada perwakilan kita dari fraksi NasDem yang juga duduk di Komisi IV. Beliau nanti bisa memperjuangkan hal ini,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha juga mengatakan, pihaknya akan mendorong Dinas PU Kota Medan untuk segera menyelesaikan proses pengaspalan jalan di kawasan Jalan Pintu Air IV Kota Medan tersebut dan sejumlah jalan lainnya yang merupakan akses jalan menuju Medan Zoo.

“Kalau mau kebun binatang Medan itu maju, OPD terkait juga harus saling mendukung. Kalau kondisi jalannya saja rusak, siapa yang mau kesana, walaupun sebenarnya kondisi kebun binatang itu sendiri juga butuh diperhatikan agar lebih menarik bagi para pengunjung,” kata Rizki.

Dilanjutkan Rizki, bila kondisi Medan Zoo terus seperti itu, dengan kondisi pengunjung yang kian menurun, maka hal itu juga akan merugikan Kota Medan. “Kalau kondisi makin hari makin sepi, yang rugi kan Pemko Medan juga. Biaya operasional Medan Zoo terus berjalan, tapi pengunjung malah makin sepi. Tapi kalau Medan Zoo itu bisa ramai, justru bisa menghasilkan PAD untuk Kota Medan. Akses jalan menuju Kebun Binatang Medan harus segera diperbaiki,” pungkasnya. (map/ila)