Nunggak Listrik Rp 1 Miliar, Listrik Pompa Air PDAM Tirta Malem Diputus

3 December 2019 09:19 AM

KARO, SUMUTPOS.CO – PT PLN lakukan pemutusan aliran listrik ke mesin pompa sedot mata air milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem Kabanjahe Karo diputus PT PLN Cabang Kabanjahe karena menunggak tagihan listrik selama 8 bulan. Akibatnya, ribuan pelanggan terancam tidak dapat pasokan air bersih.

Menurut seorang warga, D Saragih (45) warga Jalan Katepul, Kabanjahe, mengaku kalau sudah 2 bulan terakhir air tidak mengalir ke rumahnya.

”Biasanya air mengalir 2 hari sekali, tapi belakangan sudah 2 bulan inilah air gak mengalir lagi,” jelasnya kepada wartawan, Senin (2/12) siang.

Lanjutnya kalau dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan membeli air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

“Terpaksa beli air bang Rp30 ribu per drum. Mau gak mau harus dibeli karena kan kita butuh untuk kebutuhan sehari hari,”kesalnya

Terpisah, Plt Direktur PDAM Tirta Malem Kabanjahe, Jonara Tarigan, saat ditanyai mengenai air yang tidak mengalir ke rumah warga. Dirinya mengaku kalau pendistribusian air mengalami kendala akibat aliran listrik diputus PLN. Pemutusan ini dikarenakan pihaknya belum membayarkan tagihan listrik selama 8 bulan sejak April 2019 hingga November 2019, dengan total sekitar Rp1 miliar.

“Benar, memang ada kendala. Aliran listrik diputus PLN. Karena belum kita bayar tagihannya,” jelasnya kepada wartawan.

Menurutnya tidak dibayarnya tagihan listrik tersebut dikarenakan pelanggan tidak membayarkan tagihan listriknya. Dan sesuai data tunggakan tagihan air pelanggan Rp5 miliar, sejak tahun 2000 an.

“Gimana mau kita bayar tagihan listrik. Pelanggan saja tidak mau bayar tagihan airnya. Itu ada Rp5 miliar tunggakan pelanggan diperkirakan sekitar 12 ribuan lebih pelanggan. Perbulannya itu sekitar Rp180 juta untuk tagihan listrik untuk mesin pompa lau bawang itu aja,” ungkapnya.

Saat ditanyai apakah tidak ada bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karo, dirinya mengaku kalau bantuan yang diberikan bersifat fisik dan bukan tunai.

“Kita udah minta bantuan sama Pemda terkait penyertaan modal, tapi mereka hanya bisa bantu fisik. Karena memang begitulah peraturannya. Kita memang dibawah Pemda, tapi kita sudah mandiri. Regulasinya memang seperti itu, dan untuk biaya perawatan, perbaikan, dan lain-lain itu uangnya dari pelanggan semua, tidak ada bantuan dana segar dari pemerintah,” jelasnya.

Lanjutnya kalau PT PLN memutus aliran listrik mesin pompa sedot air di mata air Lau Bawang, Kabanjahe. Aliran air itu mendistribusikan kepada sebanyak 7000 lebih pelanggan di Kecamatan Kabanjahe.

“Yang diputus itu aliran listrik untuk mesin sedot dari mata airnya yang di Lau Bawang. Itu untuk 7000 lebih lah ke pelanggan. Sisanya ada 4 mata air lagi yang masih bisa difungsikan karna tidak menggunakan energi listrik dan hanya memakai sistem grafitasi,” terangnya.

Sementara ini, untuk tetap memberikan pelayanan air kepada pelanggan.Pihaknya mengoptimalkan 4 mata air untuk mendistribusikan air kepada pelanggan.

”Langkah kita sekarang ini ya kita optimalkan lah sisa 4 mata air lagi yang masih berfungsi. Ya kalaupun menyendat, ya gimana lagi,” ungkapnya.

Saat ditanyai apakah sudah memohon keringanan kepada PT PLN agar tidak dilakukan pemutusan, dirinya mengaku sudah berkali-kali mengajukan penundaan pemutusan.

”Kalau kita mohon untuk ditunda pemutusan, udah berkali kali lah. Pemutusan sementara itu, 31 Oktober kemarin. Karena gak terbayar juga, kemarin 29 November lah diputus total,” jelasnya.(smg/btr)

Terobos Lampu Merah, Truk Peti Kemas Terbalik Dihantam Truk Fuso

3 December 2019 09:12 AM

terbalik-di-hantam-fuso — TERBALIK : Truk peti kemas tanpa muatan terbalik dihantam truk fuso di Simpang Empat Cemara Kecamatan Lubukpakam.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Truk peti kemas tanpa muatan terbalik dihantam truk fuso di simpang Empat Cemara Kecamatan Lubukpakam, Sabtu (30/11) sekira pukul 06.35 WIB. Tak ada korban jiwa pada kecelakaan itu, hanya menimbulkan kerugian materi dan menyebabkan kemacetan di Jalan Lintas Sumatera itu.

Informasi dihimpun, sebelumnya mobil Dump truk fuso BK 8564 MD yang dikemudian Sucipto (39) warga Dusun III Desa Keramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang melaju dari arah Galang menuju kearah Lubukpakam. Tiba di tempat kejadian menerobos rambu lampu merah dan pada saat menerobos lampu merah menghantam mobil barang petikemas Hino BK 9099 BN yang dikemudikan Zulham (42) warga Lingkungan VIII Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Seketika mobil petikemas tanpa muatan itu terbalik kekanan. Situasi lalu lintas sempat macet beberapa waktu. Tak lama kemudian, Sat Lantas Polresta Deliserdang yang mendapat kabar turun ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan. Guna penyelidikan, kedua sopir diamankan ke Mapolresta.

Kanit Laka Sat Lantas Polresta Deliserdang Ipda David Erikson SH ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa kecelakaan itu. “Sopir dump truk fuso BK 8564 MD menerobos rambu lampu merah lalu lintas. Kedua kendaraan mengalami rusak yang menimbulkan kerugian materi saja. Korban jiwa tidak ada,” sebutnya. (btr)

Mahasiswa Desak Bupati Madina Dijadikan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tapian Siri-siri

3 December 2019 09:03 AM

demo-Mahasiswa-Terkait-Kasus-Tapian-Siri-siri — UNJUKRASA: Massa Mahasiswa dari DPP IMA-Tabagsel berunjuk rasa di depan Kantor Kejatisu, Senin (2/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan Mahasiswa dari DPP Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMA-Tabagsel) berunjukrasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Massa meminta Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution dijadikan tersangka kasus korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri (TSS), Senin (2/12).

Dalam orasinya, massa aksi yang terdiri dari para mahasiswi dan mahasiswa berorasi menggunakan pengeras suara dan spanduk.”Kejaksaan Tinggi jangan bermain mata terhadap kasus TRB dan TSS Madina,” tulis para mahasiswa menggunakan spanduk.

“Tidak ada gunanya lagi Kejaksaan Tinggi, Bupati Madina sudah dipanggil ke Pengadilan tidak pernah hadir. Dua tahun berlalu tidak ada kejelasan dari penegak hukum, proses penanganan yang lambat Ini harus dilaporkan ke Kejagung,” teriak Koordinator Lapangan, Rahman Simanjuntak.

“Semoga Presiden mendengarkan ini, karena Pak Jokowi benci terhadap penegak hukum yang bermain kotor di anggaran. Kami meminta supaya Presiden mendengar kami dan meminta keadilan, karena kami dari desa,” teriaknya.

Dalam permintaanya, massa orasi menyebutkan bahwa aktor intelektual dalam kasus korupsi TRB dan TSS adalah inisiatif dari Bupati Madina.

Rahman menyebutkan dalam kelanjutan kasusnya 6 orang tersangka dari Kadis Perkim dan Kadis PUPR Madina bahwa yang memerintahkan proyek tersebut adalah Bupati Madina.

“Meminta kepada Kejati Sumut menaikkan status Bupati Madina Dahlan Nasution dari saksi menjadi tersangka. Meminta kepada Kejati Sumut supaya lebih serius lagi menangani kasus mega proyek TSS dan TRB,” tegasnya.

Ia juga meminta apabila Kejati Sumut tidak mampu menangani kasus ini untuk menangkap Bupati maka serahkan kepada KPK RI.

“Jika Kejatisu tidak mampu lagi menangani persoalan ini lebih cepat maka melimpahkan kasus ini KPK RI. Karena kita sudah laporkan perkara ini secara resmi kepada Kejagung dan KPK. Jadi kasus ini sudah menjadi atensi dan pantauan dari KPK,” tegasnya.

Rahman juga menegaskan agar Kejati juga segera menahan Kadispora Madina, Rahmad Hidayat Daulay yang sudah disebutkan menjadi tersangka sebelumnya.

“Kejati juga harus memberikan kepastian hukum terkait sudah ditetapkannya Kadispora Mandailing Natal sebagai tersangka dalam korupsi Mega Proyek ini. Dimana pada 14 Oktober lalu Kasi Bidang Intelijen Kejati Erman Syafrudianto menjelaskan bahwa Kadispora sudah jadi tersangka dan akan segera ditangkap,” katanya

Seksi Pengawasan Kejatisu, Alof Sianturi yang menerima aksi tersebut, menyatakan bahwa seluruh pimpinan Kejati sedang berada di Bogor pelaksaan rapat kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi ratusan mahasiswa ketika sudah pulang dari raker.

“Seluruh pimpinna kejaksaan sedang ada di Bogor. Tapi ini setelah diberikan kami akan terima, jadi kami sampaikan secara lisan disini, ini kami pastikan akan sampai ke meja pimpinan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejatisu menyatakan kerugian negara mencapai Rp4,9 miliar untuk proyek pembangunan TSS dan TRB yang dikerjakan oleh tiga dinas yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dispora.

Untuk Dinas PUPR Kejatisu menyatakan kerugian negara mencapai Rp2,8 miliar, Dinas Perkim sebesar Rp. 1,6 miliar dan sisanya senilai Rp 500 juta pastinya milik Dispora.

Bahkan, hingga saat ini sejak ditahan pada 10 September 2019 lalu, tiga tersangka dari Plt Kadis PUPR Mandailing Natal (Madina) Syahruddin (46) dan dua PPK Dinas PU Madina, Nasarudin (45) dan Lianawati (48) tak juga berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan.(man/btr)

Jalur Layang KA Medan-Kualanamu Beroperasi, 50 Kali Sehari, Waktu Tempuh 28 Menit

3 December 2019 08:57 AM

Jalur-Layang-Kereta-Api-Medan-Kualanamu-Resmi-Beroperasi — JALUR LAYANG: Seorang calon penumpang didorong dengan kursi roda oleh keluarganya saat akan menaiki Kereta Api Railink di Stasiun Kereta Api Medan, Senin (2/12). Jalur layang dan jalur ganda kereta api secara bersamaan di operasikan PT KAI mulai Minggu (1/12) lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhirnya, jalur layang kereta api dari Stasiun Kota Medan tujuan Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, resmi beroperasi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut) memulai operasinal KA per Minggu, 1 Desember 2019.

“Perjalanan kereta api bandara sebanyak 50 kali pulang pergi relasi Stasiun Medan ke Bandara Kualanamu (PP). Waktu tempuh hanya 28 menit. Waktu tempuh ini lebih pendek dari sebelumnya 30-45 menit. Alhamdulillah (operasional) normal hingga sangat ini,” kata Manager Humas PT. KAI Divre I Sumut, M. Ilud Siregar, kepada wartawan di Stasiun Medan, Senin (2/12).

Dengan pengoperasian jalur layang kereta api pertama di Sumut ini, terjadi perubahan perjalanan kereta api di Divre I Sumut keseluruhan. Baik kereta api regular maupun kereta bandara. “Untuk perjalanan KA penumpang ada 40 perjalanan kereta regular, dan 50 perjalanan kereta api bandara,” sebut Ilud.

Sementara itu, proyek fisik pembangunan jalur layang kereta api sepanjang 10,8 kilometer, dibangun dengan dua jalur atau doubel track. Jalur ganda untuk jarak jauh kereta api juga sudah rampung dibangun Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut. Jalur ganda kereta api jarak jauh yaitu KA Sribilah, KA Siantar Ekspres dan KA Putri Deli. “Jalur ganda atau double track batasnya hingga Stasiun Aras Kabu,” ujar Ilud Siregar.

Pengoperasian jalur layang dan jalur ganda ini dilakukan bersamaan dengan pengoperasian Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2019 yang mulai diberlakukan pada 1 Desember 2019. Penetapan Gapeka 2019 tersebut menggantikan Gapeka 2017 yang sebelumnya digunakan oleh KAI.

Ilud menjelaskan, Gapeka 2019 dibuat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan akan layanan kereta api yang dapat diandalkan. Penggantian Gapeka dilakukan karena sejak 2017 terjadi begitu banyak perkembangan perkeretaapian, seperti pengoperasian jalur ganda lintas selatan Jawa dan Sumatera.

KAI, ujar Ilud, dalam menentukan kebijakan perusahaan selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan, dengan harapan semakin banyak masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api.

“Penggunaan Gapeka 2019 bukan hanya mengubah jadwal perjalanan KA, tetapi juga mengubah waktu tempuh perjalanan, perpanjangan relasi KA, dan termasuk adanya kereta api baru,” katanya.

Dia memberi contoh perubahan jadwal keberangkatan KA yakni KA U43 Sribilah relasi Rantauprapat-Medan dari semula berangkat pukul 07.20 WIB dan tiba di Medan pukul 13.15 WIB menjadi berangkat pukul 07.40 WIB dan tiba di Medan pukul 13.27 WIB.

PT KAI mengaku sudah mensosialisasikan jadwal transportasi KA kepada masyarakat. Masyarakat PUN diharapkan mematuhi ketentuan menyangkut operasional kereta api.

“Artinya, masyarakat agar tetap berhati-hati berada di kawasan jalur kereta api, karena jalur ganda sudah beroperasi. “Sesuai UU 23/2007 tentang Perkeretaapian disebutkan agar masyarakat tidak berada di jalur ruang manfaat jalan kereta api untuk keselamatan perjalanan kereta api,” ujar Ilud.

Ditanya tentang manfaat jalur layang bandara, Ilud mengatakan, terjadi peningkatan pelayanan. “Alhamdulillah, terjadi peningkatan pelayanan penggunaan jasa angkutan kereta api. Terutama tujuan bandara. Pengoperasian jalur layang ini juga sekaligus untuk mengurangi penggunaan pintu-pintu perlintasan kereta api, sehingga mengurangi kemacetan,” jelas Ilud.

Seorang penumpang kereta api, Lusdek, mengaku surprise bisa menikmati perjalanan dari Bandara Kualanamu ke Medan menggunakan kereta api jalur layang. “Saya senang dan lebih nyaman menggunakan kereta jalur layang. Kerenlah pokoknya,” tutur Lusdek.

Hal serupa disampaikan penumpang lainnya, bernama Anita Zulkifli. Anita menilai pelayanan PT KAI kepada penumpang sangat baik.”Saya senang menggunakan kereta api ini. Pelayanan PT KAI juga sangat baik,” ucap Anita, warga Jakarta. (gus/bbs)

Pendaftaran CPNS 2019, 11 Instansi Masih Buka hingga 7 Desember

3 December 2019 08:51 AM

tes CASN Salah seorang peserta saat mengikuti ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka seleksi CASN pada 25 Oktober. Sedangkan Sumatera Utara mendapatkan formasi atau kuota CASN 2019.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran seleksi CPNS 2019 pada sejumlah instansi pusat maupun daerah telah berakhir. Tercatat hanya 11 dari total 522 Instansi Pusat maupun Daerah yang masih membuka pendaftaran seleksi CPNS 2019 di portal sscn.bkn.go.idn

“Batas akhir pendaftaran ke-11 Instansi tersebut beragam dengan jadwal penutupan pendaftaran paling akhir 7 Desember 2019 pukul 16:00 WIB,” ungkap Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di Jakarta, Senin (2/12).

Sementara, BKN sendiri pada seleksi CPNS 2019 membuka 180 formasi yang terdiri dari 18 formasi Lulusan Terbaik, 2 formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat, 4 formasi Disabilitas, dan 156 formasi umum.

Formasi tersebut akan menempati 19 jabatan di lingkungan BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN seluruh Indonesia, di antaranya Analis Perencanaan, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Analis Publikasi, Analis Protokol, Analis Hukum, Analis Jabatan, Analis Kinerja, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Laporan Keuangan, Analis Data dan Informasi, Pengelola Barang Milik Negara, Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pranata Kearsipan, Ahli Pertama-Arsiparis, Ahli Pertama-Analis Kepegawaian, Ahli Pertama-Auditor Kepegawaian, Ahli Pertama-Assessor SDM Aparatur, Ahli Pertama-Pranata Komputer, dan Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pendaftaran seleksi CPNS 2019 untuk pelamar formasi BKN telah ditutup pada 30 November pukul 23:59 WIB.

Sebanyak 3.705 pelamar tercatat telah melakukan submit pendaftaran untuk memperebutkan 180 formasi. Sampai dengan 2 Desember pukul 16.00 WIB, tercatat 1.881 pelamar sudah selesai diverifikasi.

“Pengumuman hasil Seleksi Administrasi untuk pelamar CPNS BKN akan dilakukan pada 16 Desember,” ujarnya.

Ridwan mengimbau kepada seluruh instansi pusat dan daerah yang membuka formasi CPNS 2019 untuk memberikan informasi terkini secara berkala mengenai detil jumlah pelamar pascapenutupan pendaftaran beserta kemajuan proses verifikasi yang dilakukan.

Hal ini dilakukan salah satunya sebagai bentuk transparansi instansi pada pelaksanaan seleksi CPNS 2019. (esy/jpnn)

Dicari, Penelpon Jamaluddin

3 December 2019 08:44 AM

Tidak-Ada-Perkara-Menonjol-Ditangani-Jamaluddin — agusman/sumut pos JELASKAN: Ketua PN Medan, Sitio Jumagi Akhirno menjelaskan penanganan perkara hakim Jamaluddin, Senin (2/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pagi hari sebelum ditemukan tidak bernyawa di Kutalimbaru, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55), sempat menerima telepon dari seseorang. Kemudian dia pamit kepada istrinya untuk menjemput si penelepon di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Jumat (29/11). Tapi identitas rekan dimaksud belum diketahui.

“Menurut informasi dari keluarganya, beliau ditelepon oleh sahabat atau kenalan beliau untuk dijemput di Kualanamu. Kemudian beliau berangkat sendiri,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Suhadi, dalam jumpa pers di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (2/12).

Suhadi menyatakan dari informasi keluarga, Jamaluddin pamit pergi dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB. Selain itu, Jamaluddin juga disebut sempat mampir ke Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu.

Namun Suhadi menyatakan informasi terkait Jamaluddin yang mampir ke Pengadilan Negeri Medan masih belum jelas kebenarannya. Pasalnya, belum ditemukan bukti Jamaluddin mampir ke kantor sebelum pergi ke bandara. “Tapi tidak jelas dalam CCTV di pengadilan, tidak ada gambar beliau, apakah beliau benar absen,” ujarnya.

Hingga pukul 13.00 WIB, pihak keluarga belum menerima kabar mengenai keberadaan Jamaluddin. Baru sekitar pukul 15.00 WIB, korban ditemukan telah tewas, di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Jasad Jamaluddin berada di dalam mobilnya sendiri, Toyota Prado Warna Hitam BK 77 HD.

“Kalau menurut informasi dari keluarga, beliau menyetir sendiri kendaraannya, dan ditemukan beliau meninggal. Ada dugaan dilakukan dengan cara pembunuhan,” tuturnya.

Suhadi menyatakan sampai saat ini belum juga diketahui siapa sosok yang menelepon Jamaluddin dan meminta dijemput di Bandara Internasional Kualanamu. Ia pun mendesak Polri untuk mengungkap pelaku dugaan pembunuhan Jamaluddin.

“Siapa yang menelepon beliau itu, ini tidak, sampai sekarang belum jelas. Diharapkan kalau ada handphone yang bersangkutan dari almarhum itu bisa diungkapkan dari mana dia di telepon, melalui teknik tentang IT mungkin di kepolisian,” ujarnya.

“Kami harapkan bisa menemukan siapa yang memiliki telepon tersebut, dan bisa mengungkap siapa dalang pembunuhan tersebut,” kata Suhadi.

Tidak Menangani Perkara Menonjol

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sutio Jumadi Akhirno, mengatakan selama ini tidak ada perkara menonjol yang ditangani hakim Jamaluddin.
“Perkaranya (ditangani) hanya biasa saja. Tidak ada perkara besar atau kecil di Pengadilan, hanya perkara menarik perhatian,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (2/12).

Sutio menjelaskan, pihaknya sudah melakukan penelusuran di jajarannya untuk mengetahui kasus apa yang ditangani Hakim Jamaluddin yang juga Humas PN Medan itu. “Saya sudah menelusuri lewat anggota majelis lain, apakah ada terdeteksi perkara-perkara tertentu menarik perhatian. Perkara yang berat dan potensi ke arah itu,” ujarnya.

Menurutnya, dari penelusuran tidak ada perkara berpotensi dan mengarah keperbuatan kriminal. “Majelis mengatakan, tidak ada perkara ke arah ancaman teror dan ancaman, unjuk rasa , dan sebagainya,” jelasnya.
Didampingi Wakil Ketua PN Medan, Abdul Azis dan Humas I PN Medan, Erintuah Damanik, Sutio mengatakan selama ini korban Jamaluddin tidak hanya menangani kasus perdata dan pidana. Tetapi juga perkara niaga dan hubungan industri.

“Jadi beliau (Jamaluddin) bukan hakim umum, tetapi juga menangani perkara perdata, pidana, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri (PHI), dan peradilan anak di lingkup PN Medan,” sebutnya.
Menurut Sutio, selama ini Jamaluddin bukanlah orang yang kaku dalam mengambil keputusan.

Selama menangani perkara, pria kelahiran Nagan Raya itu dinilai tidak pernah menimbulkan konflik dalam putusannya. “Majelis hakim itukan bersidang kadang bertiga atau berlima. Jadi dalam putusan untuk terdakwa tidak bisa sendiri-sendiri, harus musyawarah. Jadi analoginya, kalau soal putusan perkara kenapa hanya beliau yang kena (dibunuh) sendiri,” imbuhnya.

Begitupun, Sutio berharap kepolisian mengusut tuntas kasus ini hingga terungkap pelaku dan motif pembunuhannya. Hal itu dimaksud agar tidak ada asumsi-asumsi yang berseliweran di masyarakat tentang kematian Jamaluddin. “Kita berharap kasus ini cepat terungkap,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) PN Medan, Abdul Aziz menyatakan adanya kasus pembunuhan terhadap Jamaluddin semakin menguatkan perlunya perlindungan buat para hakim di Indonesia, khususnya Kota Medan yang masih sangat lemah.

“Di PN Medan ini kan pengamanan hanya sebatas oleh satpam sekitar 15 orang. Pengamanannya pun bukan hanya untuk hakim, tapi untuk kantor, ruang sidang. Jadi secara khusus untuk hakim tidak ada pengamanan,” ungkap Wakil Ketua PN Medan ini.

Disebutkannya, IKAHI sampai saat ini tengah berusaha untuk memperkuat UU tentang perlindungan para hakim di Indonesia. Seluruh hakim sama di Indonesia. Di mana UU mengatur bahwa hakim dilindungi oleh UU, namun pada saat ini tidak keseluruhan.

“Jadi UU itu tidak dilaksanakan pemerintah. Mungkin tergantung anggaran. Perlindungan dari aparat terhadap hakim, baik di luar kedinasan maupun di dalam kedinasan, tetap dilindungi,” harapnya.

Ia berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas dan secepatnya mengungkap kasus kematian Hakim Jamaluddin. Jika peristiwa itu cepat terungkap, maka tidak ada kemungkinan dan dugaan-dugaan lain yang berkembang di masyarakat dan media massa.

Tim Advokasi Hakim dari Komisi Yudisial (KY) perwakilan Sumut, melakukan kunjungan kerja ke PN Medan. Kunjungan terkait dengan peristiwa tewasnya hakim Jamaluddin.

“Ada tiga perkara yang disidangkan Jamaluddin, yang dalam pengawasan KY. Yang pertama, kasus perdata terkait penerbitan SKP2 Mujianto. Di mana Kajagung, Poldasu dan Presiden selaku tergugat,” ungkap Muhrizal Syahputra di PN Medan.

Selain itu, dua kasus PHI di mana Jamaluddin sebagai ketua majelisnya. “Kalau dari ketiga perkara yang disidangkannya, memang tidak berpotensi mengarah ke kriminal,” tandasnya.(man/ris/bbs)

Sebelum Ditemukan Tidak Bernyawa, Hakim Jamaluddin Menerima Telpon

3 December 2019 08:29 AM

Jamaludin — Sosok Hakim Jamaluddin semasa Hidup