JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencegah seorang pihak swasta bernama Farius Fendra alias Mak Te untuk berpergian ke luar negeri. Pelarangan Mak Te ke luar negeri itu berkaitan dengan statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Medan Dzulmi Edlin.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap seorang saksi Farius Fendra alias Mak Te,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11).

Pelarangan Mak Te ke luar negeri berlaku selama enam bulam terhitung sejak Kamis (28/11) kemarin. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah Akbar di Medan pada Rabu (30/10) lalun

Febri juga pernah mengimbau Mak Te untuk kooperatif memenuhi panggilan, karena Mak Te sempat mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Dzulmi Eldin menjadi tersangka kasus dugaan suap dari Isa Ansyari. Dzulmi diduga menerima suap sebesar Rp 380 juta sejak Ferbruari hingga September 2019.

Kasus Dzulmi ini bermula pada 6 Februari 2019, saat Dzulmi melantik Isa Ansyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan. Setelah pelantikan tersebut, Isa diduga rutin memberikan sejumlah uang kepada Dzulmi sebesar Rp 20 juta setiap bulan. Pemberian terhitung mulai Maret 2019 hingga Juni 2019.

Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang Rp 50 juta ke Dzulmi. Selain itu, Isa diduga merealisasikan permintaan uang Rp 250 juta untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang. Sebab, sekitar Juli 2019, Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka kerja sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Kunjungan Dzulmi ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.Saat kunjungan, Dzulmi juga ditemani istri dan dua anaknya serta beberapa orang yang tidak memiliki kepentingan dengan kunjungan kerja tersebut. (kps)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hakim yang juga Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin (55), ditemukan tewas dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD di areal kebun sawit Dusun II, Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, Jumat (29/11).

Diduga kuat korban yang tinggal di Perumahan Royal Monaco, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor ini dibunuh. Pasalnya, jenazah korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat tali.

INFORMASI dihimpun Sumut Pos, awalnya warga sekitar hendak pergi ke ladang. Saat di perjalanan, warga melihat ada mobil terperosok dalam jurang di areal kebun sawit. Warga yang curiga, langsung melaporkan kejadian tersebut ke warga lain dan meneruskannya ke Kepala Desa Suka Rame, Doanta Sinulingga.

Kades yang mendapat laporan warga, langsung meneruskannya ke Polsek Kutalimbaru. Informasi tersebut ditindaklanjuti polisi dengan langsung turun ke lokasi temuan mobil. Pihak kepolisian sedikit kesulitan menuju lokasi, karena kondisi medan yang curam dan kedalamannya mencapai belasan meter.

Kepala Desa Suka Dame, Doanta Sinulingga mengaku tidak mengenali mobil dan korban.

“Untuk mobil dan korban itu saya tidak kenal, karena warga saya sampai penemuan ini belum ada melapor kehilangan salah satu pihak keluarganyan

dan jenis mobil seperti itu belum ada di kampung kami,” kata Doanta Sinulingga kepada wartawan.

Kapolsek Kutalimbaru melalui Kanit Reskrim Iptu R Ginting menyebutkan, dugaan sementara korban diduga dibunuh. “Untuk sementara, kita menduga temuan korban pembunuhan. Korban ditemukan di bagian lantai mobil bangku bagian tengah dengan posisi miring, dan wajahnya mengarah ke bagian depan.

Saat kita temukan, korban mengenakan celana training warna hijau, baju kaos tangan panjang warna biru motif bintik-bintik. Korban juga ditemukan masih mengenakan kaos kaki putih hitam. Kulit sawo mateng dan kita taksir korban berusia 40 sampai dengan 50 tahunan,” ungkap Iptu R Ginting kepada wartawan.

Disinggung adanya informasi plat BK 77 HD yang terpasang diduga palsu, dia belum bisa memastikan. “Mengenai ada dugaan palsu atau seperti apa, nanti kita cek untuk memastikan. Untuk kondisi mobil bagian depan ringsek berat, karena berbenturan dengan satu batang sawit dan saat itu diduga sengaja dimasukkan ke dalam jurang ini,” sebut R Ginting.

Pihaknya bersama tim Inafis Polrestabes Medan masih melakukan penyelidikan. “Kita menunggu Tim Inafis Polrestabes Medan untuk mengetahui, apakah korban diduga terlebih dahulu dianiaya. Apabila benar, dimana saja luka dan memarnya serta benda apa yang digunakan menganiaya korban,” sebutnya.

Masih kata R Ginting, dari keterangan beberapa warga, mobil tersebut sempat melintas di Jalan Suka Rame. “Untuk informasi yang kita peroleh dari cerita-cerita warga di sini, pagi tadi warga sudah melihat mobil tersebut bolak-balik melintas di Jalan Suka Rame. Namun warga sama sekali tidak curiga dengan situasi itu,” tandasnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Eko Hartanto yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/11) malam, membenarkan korban adalah hakim yang juga Humas di PN Medan. “Ya benar hakim, itu humasnya PN Medan,” ujarnya.

Hingga tadi malam, timnya masih berada di lapangan. “Kami telah membentuk tim khusus untuk mengungkapkan kasus ini. Untuk jenazah, sedang dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah Jamalludin merupakan korban pembunuhan? Eko membenarkan. “Dugaan sementara dibunuh,” jelasnya.

Ditanya apa saja luka yang dialami korban, Kompol Eko Hartanto mengatakan, ada luka di bagian leher. “Setelah dicek tentang keadaan tubuh korban, ada memar di bagian leher yang menghitam. Dari hidung, keluar cairan yang berwarna agak kekuningan,” pungkasnya.

Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp mengatakan, sekarang mayat Jamaluddin dibawa ke RS Bayangkara. “Iya benar, tapi kita belum tahu apakah murni kecelakaan atau ada indikasi lain,” tulisnya.

Kabar meninggalnya hakim yang juga Humas PN Medan, Jamaluddin (55), sontak membuat semua pihak terkejut. Apalagi korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Sangkin shock nya, sejumlah hakim yang coba dikonfirmasi seperti mengelak saat wartawan melakukan konfirmasi. Seperti Humas PN Medan lainnya, Erintuah Damanik, saat dikonfirmasi juga enggan mengangkat telepon selulernya.

Namun, salah seorang juru sita pengganti pada PN Medan, Darwin, yang berhasil dikonfirmasi mengaku terkejut mendengar informasi yang beredar di grup WhatsApp (WA) pegawai PN Medan. “Aku juga terkejut waktu melihat info itu di grup WA PN Medan,” ucap Darwin saat dihubungi, Jumat (29/11) malam.

Darwin mengaku grup tersebut mengetahui kabar almarhum meninggal sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah itu dirinya masih menunggu informasi lanjutan dari pihak PN Medan.

Sementara, staf PN Medan, Yan juga mengaku terkejut mendengar informasi tersebut. Yan saat dihubungi mengaku tak melihat Jamaluddin di PN Medan sejak pagi. “Tadi pagi sosialisasi. Tidak ada senam. Tadi pun dia gak ada nampak saat sosialisasi,” terangnya. (ris/man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan akhirnya secara resmi telah membentuk Komisi Kerja yang merupakan salah satu bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu ditentukan pada rapat paripurna yang dilakukan di kantor DPRD Medan, jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Jumat (29/11).

Sama seperti periode-periode sebelumnya, pada rapat paripurna itu diumumkan terbentuknya 4 Komisi yakni Komisi I hingga Komisi IV. Adapun struktur Komisi DPRD Medan yang telah resmi ditetapkan yakni; Komisi I; Ketua Rudiyanto SPdI (PKS) ;

Wakil Ketua Margaret MS (PDIP), Sekretaris Habiburrahman Sinuraya S ST (NasDem).

Anggotanya, Robi Barus SE (PDIP), Ir Sahabat Simbolon (Gerindra), Mulia Syahputra Nasution ST (Gerindra), Abdul Latif Lubis MPd (PKS), Edi Saputra ST (PAN), Mulia Asri Rambe SH (Golkar), Parlindungan Sipahutar SH MH (Demokrat) dan Abdul Rani SH (PPP).

Komisi II; Ketua H Aulia Rachman SE (Gerindra), Wakil Ketua Sudari ST (PAN), Sekretaris Dhiyaul Hayati S.Ag M.Pd (PKS).

Anggotanya, Drs Wong Chun Sen MPdB (PDIP), H Surianto SH (Gerindra), Johannes H Hutagalung SH (PDIP), Modesta Marpaung Amkeb, SKM (Golkar), Afif Abdillah SE (NasDem), Dodi Robert Simangunsong SH, Janses Simbolon (Hanura).

Komisi III; Ketua Rizky Syaf Lubis SM MIP (Golkar), Wakil Ketua Abdul Rahman Nasution, SH (PAN), Sekretaris Erwin Siahaan (PSI).

Anggotanya, T Edriansyah Rendy SH (NasDem), Ishaq Abrar Mustafa Tarigan S.I.P (Demokrasi), Rudiawan Sitorus S.Fi.I.M.PemI (PKS), Irwansyah S.Ag.SH (PKS), Netti Yuniati Siregar (Gerindra), Siti Suciati SH (Gerindra), Edward Hutabarat (PDIP) dan Hendri Duin (PDIP).

Komisi IV; Ketua Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDIP) Wakil Ketua D Edy Eka Suranta S Meliala (Gerindra), Sekretaris Burhanuddin Sitepu SH (Demokrat).

Anggotanya, Drs Daniel Pinem (PDIP), David Roni Ganda Sinaga ST (PDIP), Dedy Aksyrari Nasution ST (Gerindra), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution SE MM (PAN), Sukamto SE (PAN), M Rizki Nugraha SE (Golkar), Antonius Devolis Tumanggor SSos (NasDem), Drs H Hendra DS (Hanura) dan Renville P Napitupulu (PSI).

Amatan Sumut Pos, usai pembacaan struktur komisi, masing-masing komisi di DPRD Medan langsung melakukan rapat perdana. Rapat tersebut dipimpin oleh koordinator masing-masing komisi, yakni H Rajuddin Sagala (Komisi I), HT Bahrumsyah (Komisi II), H Ihwan Ritonga (Komisi III) dan Hasyim SE (Komisi IV).

Kepada Sumut Pos, Hasyim SE menuturkan agar setiap komisi untuk langsung menyusun program kerjanya ke depan.

“Semua akan diberi tugas dari masing-masing komisi, semua sudah bisa bekerja secara maksimal untuk menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi rakyat,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi jaringan utilitas (kabel telekomunikasi, listrik, dan lainnya) di Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota masih semrawut dan saling tumpang tindih. Sehingga terjadi gali lubang tutup lubang dalam pembangunan maupun pemeliharaannya. Kondisi ini selain mengurangi keindahan tata kota, juga berdampak pada efisiensi pembangunan.

Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan Instruksi Nomor 188.54/5/INST/2019 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas di Provinsi Sumut pada tanggal 6 November 2019. Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, telah dilakukan rapat teknis sebanyak dua kali yang mengundang seluruh pihak terkait.

Rapat terakhir dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Rabu (27/11). Dipimpin oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan, rapat menghasilkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait penertiban jaringan utilitas.

Pertama yaitu Bupati/Walikota akan mengusulkan ruas jalan prioritas masing masing wilayahnya yang akan menjadi objek penertiban jaringan/kabel udara dengan tenggat waktu 4 Desember 2019 harus sudah diterima oleh Gubernur Sumut cq. Sekdaprovsu.

Sebagai contoh di Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol merupakan prioritas yang harus dikerjakan, karena merupakan beranda depan kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi. Selanjutnya, seluruh asosiasi dan operator jaringan akan menyiapkan detail engineering design penataan jaringan/kabel udara berdasarkan usulan ruas jalan tadi, sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.

Berikutnya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut juga diminta untuk mencermati dan memperhitungkan review tentang tata ruang kabupaten/kota perihal jalur utilitas. “Juga kami akan menyampaikan perihal instruksi gubernur khususnya kepada PT PLN, PT Telkom, PDAM Tirtanadi, PT PGN sebagai pedoman pelaksanaan Perusahaan ke depan,” ujar Effendy Pohan menjelaskan kesimpulan rapat.

Sebelumnya, rapat pertama dilakukan pada tanggal 22 November 2019 dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Rapat pertama berupa sosialisasi instruksi gubernur kepada seluruh bupati/walikota di Provinsi Sumut atau yang mewakili, OPD terkait, operator jaringan telekomunikasi, dan pihak terkait lainya.

“Masing-masing pemilik jaringan utilitas membangun tiangnya masing-masing, sehingga terjadi kesemrawutan dan mengganggu estetika kota. Seperti kota kota besar Indonesia saat ini (Jakarta, Surabaya) sudah pakai kabel tanam dan terpadu sehingga rapi dan tertata. Semoga melalui upaya kita ini, bisa kita buat yang terbaik di Sumut,” kata Gubenur, saat itu memberi sambutan.

Diketahui, Instruksi Gubernur Nomor 188.54/5/INST/2019 antara lain berisi, Pertama, melakukan penataan dan penertiban terhadap keberadaan jaringan utilitas berupa kabel udara dan tiang penyangga kabel udara eksisting yang tidak tertata rapi, sehingga mengganggu kenyamanan, keamanan dan menyebabkan penyumbatan dan potensi genangan/banjir lokal.

Ke dua, melakukan kegiatan penataan pedestarian dan penertiban jaringan utilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Ke tiga, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban jaringan utilitas secara terjadwal. Ke empat, melakukan kajian secara teknis dan yuridis terhadap kebijakan daerah dalam hal penataan dan penertiban jaringan utilitas. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Sumatera Utara menggelar seminar nasional bertajuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Negara MenujuIndonesia Maju. Adapun bahasan utama seminar yang dihelat di Ruangan IMT-GT Lantai II Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara, Kamis (28/11) itu, mengangkat masalah kepemimpinan, keterbukaan informasi, pariwisata dan lainnya.

Hadir sebagai pembicara Arya Sinulingga, Ferro Ferizka selaku Presiden Direktur INL, Hokkof Situngkir selaku Direktur Energi PT Waskita, dan lainnya.

Sekretaris IA-ITB Sumut, Muhammad Syafri Lubis mengungkapkan, seminar ini merupakan pertemuan untuk membicarakan n

hal-hal yang menarik. Makanya, ada beberapa hal yang dikemukakan dalam kegiatan itu.

Ia berharap dari seminar ini menjadi titik awal perbaikan di beberapa bidang di Sumut seperti keterbukaan informasi, pariwisata, dan juga kepemimpinan. “Makanya dalam seminar ini kami menghadirkan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing. Selain itu untuk melihat mekanisme kerja Presiden Jokowi di periode keduanya ini,” ungkapnya usai seminar.

Dirinya juga berharap hasil dari kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat dan diaplikasikan di Indonesia. Juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Dirinya juga menyampaikan, di akhir masa periode pengurusan IA-ITB saat ini, mereka akan melaksanakan kegiatan seminar internasional. Kegiatan sekaligus untuk merayakan satu abad ITB. Rencananya akan dilaksanakan Desember ini.

“Kami juga akan menyalurkan sumbangan dari alumni ITB diseluruh dunia untuk para korban erupsi Gunung Sinabung. Kegiatan itu juga nantinya akan dikemas dalam acara Siosar Festival dan bekerja sama dengan Rumah Rumbu. Kegiatan ini bertajuk Sadar Wisata Siosar. Acara yang ditampilkan adalah karnaval budaya dari seluruh masyarakat di tiga desa sekitar. Tarian dan nyanyi mengangkat budaya karo dan budaya lainnya. Ke depannya kami berharap Siosar menjadi desa budaya,” papar dia.

Sementara Ferro Ferizka menuturkan, saat ini di Indonesia terjadi pergeseran kepemimpinan di mana muncul pemimpin-pemimpin muda. Hal inilah yang dilakukan pihaknya bersama Ide Next Leader (INL) untuk mencari bibit-bibit pemimpin muda untuk dibina.

“Awalnya INL ini bermula dari Jawa Tengah. Tadi sudah terbentuk Sumut. Minggu depan di Papua. Kami berharap ini akan semakin berkembang. Sehingga calon pemimpin muda berbakat yang selama ini tersembunyi dan tidak punya akses punya kesempatan,” ujarnya.

Hokkof Situngkir mengharapkan keberadaan INL menjadi energi baru bagi kaum muda. INL sendiri saat ini terus bergerak mengumpulkan influence. INL sendiri metupakan foundation atau yayasan. Bukan perusahaan yang mencari keuntungan.

“INL bergerak dibidang sosial. Sekolah kepemimpinanlah. Saat ini ada sekitar 200 orang yang sudah tergabung dari kalangan profesional. Tidak ada dari partai. Mereka dididik oleh mentor yang sudah ahlinya. Setelah mampu mereka akan dikenalkan kepada pihak-pihak BUMN untuk membuat jaringan,” katanya. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kapal kayu KM Sundari bermuatan 10 penumpang tenggelam di Perairan Bui 5, Belawan, Kamis (29/11) malam. Seluruh awak kapal, Mislani (53), Rima Aora (54), T Najamlan (50), Mima (56), Hatari Tahir (51), Helmi (47), Ns Sinulingga (26), Rido (42), dan Demu (31), berhasil diselamatkan Kapal Patroli Ditpolair Polda Sumut.

Kapal kayu tanpa nama dan tanda selar itu sebelumnya berangkatn

dari Kuala Besar, Langkat, ingin menuju Dermaga Sundari, Belawan. Seluruh awak kapal merupakan warga Belawan yang baru saja menghadiri undangan di Langkat.

Kapal yang dinahkodai Jumrik itu, tiba-tiba oleng dihantam ombak. Akibatnya, kapal tersebut tenggelam dengan seketika. Peristiwa nahas itu membuat para awak kapal terhempas jatuh ke laut setelah dihantam ombak.

Tidak jauh dari lokasi itu, kapal patroli Ditpolair II – 2001 melakukan kegiatan hotspot memberikan pertolongang. Kesepuluh awak kapal berhasil diselamatkan. Seluruh warga Belawan itu dibawa ke Mako Ditpolair.

Kasubdit Polair Polda Sumut, AKBP Jenda Kita Sitepu mengatakan, kapal kayu yang dimodifikasi untuk mengangkut penumpang itu tenggelam tidak jauh dari bibir Pantai Belawan. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan saat kapal patroli melakukan operasi.

“Seluruhnya sudah kita selamatkan, mereka sudah pulang ke rumah masing – masing. Diantara mereka ada 7 wanita dan 3 pria, untuk kapalnya masih tenggelam di dasar laut,” jelasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wilmar Bisnis Indonesia (WBI) akan menggelar Skill Manner Life (SML) Talk 2019 di kampus WBI di Jalan Batu Sihombing Medan. Seminar ini akan diisi oleh para pembicara-pembicara yang berpengalaman dalam bidangnya.

“Seminar akan diadakan tanggal 30 November 2019, dimulai pada pukul 09.00 di kampus Wilmar Bisnis Indonesia,” ujar Philip Nanjaya saat press conference acara SML, Rabu (27/11)n

Dikatakannya, Acara SML Talk 2019 dikembangkan oleh International Orator Society Noble dan baru pertama di gelar di Kota Medan, dengan menghadirkan para pembicara dari kalangan industri.

“Di mana ini adalah merupakan komunitas publik speking. Kita semua berkumpul untuk menyatukan ide demi mewujudkan bahwa teman-teman Medan bisa medapatkan Skill Manner Life dari para speakernya nanti,” kata Philip.

Philip juga menjelaskan, SML Talk 2019 merupakan sebuah wadah mempertemukan inspirasi dan inovasi yang akan menjadi bibit kreasi untuk masa depan. SML Talk nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, pertama akan di mulai dengan keynote speaker oleh Christopher Angkasa.

“Setelah itu, peserta akan dibagi kelas pertiga kelas tiga sesi. Jadi peserta bebas memilih mau ikut kelas sesuai keinginan mereka,” papat Philip.

Philip berharap, peserta seminar nantinya bisa terinspirasi dari para speaker dengan mengubah mindset dari segi skill. Jadi, dari yang belum mempunyai skill berbisnis bisa dapat skill berbisnis dari para speaker.(tri/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah penderita HIV/AIDS di Sumut setiap tahunnya kian bertambah. Hingga Agustus 2019, tercatat sebanyak 9.362 orang terjangkit virus penyakit tersebut atau Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Sayangnya, di Sumut hanya 7 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif. Padahal, KPA berperan sangat penting untuk menekan tingginya angka kasus atau penderita HIV/AIDS.

Sekretaris KPA Sumut Rachmatsyah melalui Kepala Sekretariat Achmad Ramadhan menyebutkan, dalam penanggulangan HIV/AIDS di Sumut, pihaknya menghadapi beberapa problem (kendala). Di antaranya, belum semua kabupaten/kota membentuk KPA sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangannya. Kemudian, KPA provinsi dan kabupaten/kota yang aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS masih belum memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan upaya secara maksimal. “Jadi yang aktif saja belum maksimal karena minimnya anggaran, apalagi yang sama sekali tidak dialokasikan anggarannya,” ungkap Ramadhan, Jumat (29/11).

Selain itu, sambung Ramadhan, koordinasi penanggulangan masih belum berjalan dengan baik. Padahal, sudah dilakukan dan bahkan bertemu langsung dengan pimpinan kepala daerah kabupaten/kota yang belum ada perwakilan KPA.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumut dan unsur pemerintah daerah di kabupaten/kota, terkait tidak aktifnya KPA dan belum terbentuknya KPA. Contohnya, di Binjai kita sudah capek juga melakukan koordinasi bahkan sudah bertemu dengan Wali Kota bersama jajaran terkaitnya. Namun sampai sekarang belum juga terbentuk perwakilan KPA di Binjai lantaran tidak dialokasikannya anggaran. Padahal, di Binjai hingga Agustus 2019 cukup tinggi kasusnya, ada 88 penderita HIV/AIDS,” ujar Ramadhan.

Untuk itu, dia meminta kepedulian pimpinan kabupaten/kota, baik yang belum ada perwakilan KPA dan maupun yang tidak aktif. Harapannya, dapat segera membentuk perwakilan KPA dan mengaktifkan lagi. “Ada juga kendala lainnya mengenai koordinasi di internal instansi pemerintah kabupaten/kota setempat. Mereka ada yang menganggap persoalan HIV/AIDS ranahnya Dinas Kesehatan, tapi ada juga Dinas Sosial. Artinya, mereka belum sejalan. Padahal, persoalan HIV/AIDS adalah tanggung jawab bersama,” terangnya.

Lebih lanjut Ramadhan mengatakan, belum maksimalnya peran KPA karena persoalan anggaran dan koordinasi, lantaran masih tingginya angka penderita HIV/AIDS di Sumut, juga masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap para ODHA dari masyarakat.

Kemudian, belum maksimalnya penemuan kasus yang harus mendapatkan Care, Support dan Treatment (CST). Serta, belum maksimalnya keberanian masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yaitu Klinik VCT untuk mengetahui status HlV-nya.

“Makanya, kendala-kendala yang sudah dijelaskan sangat perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat secara komprehensif. Untuk itu, momentum peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) pada 1 Desember nanti hendaknya mendorong semuanya untuk menghindari faktor risiko penularan dan memberanikan diri guna mengetahui status HIV-nya. Hal ini demi mendapatkan treatment yang lebih dini, sehingga penularan dapat ditanggulangi lebih cepat dan kehidupan sosial pun akan berjalan dengan normal,” harap Ramadhan.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Sumut, dr NG Hikmet mengatakan, sejak berakhirnya masa tugas KPA Nasional maka Kemenkes telah menyerahkan kepada daerah atau provinsi dan kabupaten/kota masing-masing untuk membentuk perwakilan KPA atau tidak. Namun, hal itu sifatnya tidak mengikat. “Mau meneruskan (membentuk) KPA di masing-masing kabupaten/kota atau tidak, terserah. Artinya, kalau tidak diteruskan (dibentuk KPA) maka tidak ada sanksi karena memang tak regulasi yang mengatur,” ujar Hikmet.

Sebelumnya, diberitakan jumlah 9.362 ODHA meliputi 4.182 HIV dan 5.180 AIDS. Dari jumlah tersebut, Kota Medan paling tertinggi jumlahnya 5.272 ODHA dengan rincian 2.249 HIV dan 3.023 AIDS. Selanjutnya, diikuti Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar dan Tobasa.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penderita paling banyak adalah laki-laki 7.187 ODHA (3.144 HIV/4.043 AIDS). Selebihnya perempuan 2.175 ODHA (1.038 HIV/1.137 AIDS). Sedangkan golongan umur paling banyak didominasi 30-39 tahun dengan jumlah 3.842 ODHA (1.761 HIV/2.081 AIDS). Kemudian, umur 19-29 tahun 3.636 ODHA (1.471 HIV/2.165 AIDS) dan 40-49 tahun 1.242 ODHA (630 HIV/612 AIDS).

Untuk faktor risiko HIV/AIDS, hubungan seks menunjukkan angka yang terbanyak dengan jumlah heteroseksual 7.376 ODHA (3.187 HIV/4.189 AIDS), pemakaian narkoba jarum suntik atau intra drug user 1.118 (505 HIV/683 AIDS). Selanjutnya, transfusi darah 84 (38 HIV/46 AIDS), anak yang terinfeksi dari ibu atau perinatal 122 (81 HIV/41 AIDS), ibu rumah tangga (IRT) 87 (71 HIV/15 AIDS), biseksual 55 (13 HIV/42 AIDS) serta hetero & IDUs: 141 (92 HIV/49 AIDS).

Terkait penyakit HIV/AIDS, anggota DPRD Medan, Hendri Duin mengatakan bahwa hal ini merupakan tugas besar bagi Pemerintah Kota Medan. Artinya, sosialisasi yang dilakukan selama ini jelas belum efektif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS hingga jumlah ODHA di Kota Medan terus bertambah dari waktu ke waktu.

“Dinas kesehatan Kota Medan harus sering dan intens dalam melakukan sosialisasi dengan penyuluhan-penyuluhan maupun berbagai seminar. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan juga harus tepat sasaran atau berkenanan langsung dengan orang-orang yang dinilai berpotensi melakukan kebiasaan yang berakibat kepada terjangkitnya virus HIV ini,” ucap Hendri kepada Sumut Pos, Jumat (29/11).

Selain memberikan penyuluhan bahayanya penggunaan jarum suntik secara bergantian dan hubungan seksual secara bebas, kata Hendri, pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang telah mengidap penyakit tersebut.

“Perhatian itu bisa dengan mengumpulkan mereka pada satu wadah agar mereka bisa bersama untuk saling menguatkan, disana mereka juga bisa saling sharing satu sama lain,” katanya.

Tak hanya itu, juga fasilitas-fasilitas kesehatan juga harusnya menjadi perhatian khusus untuk mereka. “Bukan untuk mengasingkan mereka, tetapi mereka butuh penanganan khusus terkait sakit yang dideritanya. Pemerintah juga harus terus mengingatkan bahaya nya narkoba, karena narkoba juga berpotensi untuk penyebaran virus HIV AIDS,” terangnya.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto mengatakan, Pemko Medan yang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan OPD terkait harus menggandeng sejumlah pihak, khususnya pemuka agama dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Menurutnya, nilai-nilai agama yang tertanam pada diri setiap orang pasti akan menjadi benteng terkuat untuk mencegah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang mengakibatkan terjangkit virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut.

“Sosialisasi tentu harus terus dilakukan, seperti berhenti menggunakan jarum suntik secara bergantian, berhenti melakukan seks bebas dan sebagainya. Tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya, yakni menanamkan nilai-nilai agama kepada setiap orang agar terhindar dari hal-hal yang dimaksud. Pemerintah harus bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama dalam hal ini. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi agama,” tegasnya. (ris/map/ila)