Home Blog Page 48

Deliserdang Luncurkan Mobil IVA, Deteksi Dini Kanker Serviks hingga ke Desa

PELUNCURAN: Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).
PELUNCURAN: Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).

LUBUKPAKAM – Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK, Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).

Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ASN, tenaga kesehatan, masyarakat, serta pelajar sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dalam arahannya, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menegaskan, launching Mobil IVA Mobile merupakan bagian dari upaya membangun gerakan masyarakat sehat di Kabupaten Deliserdang.

“Germas ini bukan hal baru. Ini merupakan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan program daerah melalui visi Deliserdang Sehat,” kata Asri.

Asri juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan, termasuk mobil pelayanan kesehatan keliling seperti dental clinic, layanan TB, dan IVA Test.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran kesehatan agar seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Sebagus apa pun program yang diluncurkan kepala daerah, kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh stakeholder dan jajaran pelaksana, maka program itu hanya menjadi seremonial,” tegasnya.

Asri menyebut deteksi dini kanker leher rahim penting dilakukan untuk mencegah penyakit berkembang lebih parah. Ia juga meminta seluruh mobil pelayanan kesehatan rutin turun hingga ke desa-desa agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

“Kita ingin mencegah penyakit berat agar tidak menjadi sesuatu yang fatal bagi keluarga masyarakat kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, Tetti Rosanti Keliat, menyampaikan bahwa inovasi layanan melalui Mobil IVA Mobile dengan program PASCERDIK (Program Layanan Kesehatan Cegah Kanker dengan IVA Test Berkala) bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya wanita usia subur di seluruh kecamatan di Kabupaten Deliserdang.

“Melalui pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan metode yang cepat, sederhana, aman, dan murah,” ujar Kadis Kesehatan Deliserdang.

Selain pelayanan IVA Test, mobil pelayanan tersebut juga dilengkapi fasilitas USG untuk pemeriksaan kehamilan, alat deteksi dini kanker payudara, EKG untuk pemeriksaan jantung, hingga antropometri kit guna mendeteksi status gizi dan stunting pada anak.

“Program layanan mobil IVA Test ini merupakan ide dan gagasan Bapak Bupati bersama Ibu Ketua TP PKK untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan IVA Test di seluruh kecamatan,” tuturnya.

Kegiatan peluncuran ini diikuti sekitar 800 peserta yang terdiri dari wanita usia subur, anak stunting, serta pelajar di Kecamatan Lubukpakam. Sebanyak 225 balita stunting turut menerima bantuan dan layanan kesehatan terpadu melalui kolaborasi lintas organisasi pimpinan daerah (OPD).(btr/azw)

Angin Kencang Terjang Kotapinang, Sejumlah Atap Rumah Warga Rusak

KUNJUNGAN: Lurah Kotapinang Mirwan Santosa saat kunjungi rumah warga yang terdampak angin kencang, kemarin.
KUNJUNGAN: Lurah Kotapinang Mirwan Santosa saat kunjungi rumah warga yang terdampak angin kencang, kemarin.

KOTAPINANG – Hujan deras serta angin kencang melanda wilayah Kotapinang, Rabu (29/4). Akibatnya, sejumlah atap rumah warga beterbangan di lingkungan Labuhan Kotapinang, Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Lurah Kotapinang, Mirwan Sentosa, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi.

Ia juga mengingatkan warga yang bermukim di bantaran Sungai Barumun agar waspada terhadap kemungkinan banjir. “Pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, bersihkan saluran drainase, dan kurangi aktivitas di luar rumah saat cuaca buruk,” ujarnya.

Meski sempat menimbulkan kerusakan pada beberapa rumah warga, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah setempat terus memantau kondisi cuaca dan mengimbau warga untuk segera melapor jika terjadi keadaan darurat.(mag-5/azw)

Rico Waas Segera Eksekusi Jalan Rusak di Marelan, Dua Titik Langsung di Beton Bulan Ini

TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass, saat meninjau jalan rusak di Medan Marelan.
TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass, saat meninjau jalan rusak di Medan Marelan.

MEDAN – Terik matahari seolah kalah dengan semangat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam membenahi infrastruktur jalan di Kota Medan.

Siang itu, selesai menunaikan ibadah salat Jumat, orang nomor satu di Pemko Medan itu langsung turun kelapangan meninjau jalan rusak di Kecamatan Medan Marelan, Jumat (8/5/2026).

Langkah taktis ini menyasar tiga titik krusial yang selama ini menjadi momok bagi mobilitas warga, diantaranya jalan Jala 20 (Kelurahan Rengas Pulau), serta Jalan Pasar Nipon Gg. Musala dan Jalan Takenaka (Kelurahan Paya Pasir).

Rico Waas tidak datang sekadar untuk meninjau dan mengumbar janji, namun ia membawa solusi konkret yang berbeda untuk tiap skala kerusakan.

seperti di Jalan Jala 20, langsung dijawab Rico Waas dengan melakukan patching (penambalan) dan pembenahan intensif sepanjang 1 kilometer, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dalam waktu singkat.

Lalu untuk Jalan Nipon Gg. Musala dan Jalan Takenaka, Rico Waas menginstruksikan untuk dilakukan pembetonan total yang dijadwalkan mulai dieksekusi bulan Mei ini juga, mengingat kerusakan yang sudah masuk kategori “ekstrem”.

“Kondisinya sudah sangat parah. Ini bukan sekadar urusan aspal, ini akses masa depan anak-anak kita. Saya tidak mau mereka bertaruh nyawa hanya untuk berangkat sekolah. Bulan ini juga, Gang Musala dan Jalan Takenaka harus dibeton!” tegas Rico di hadapan warga.

Keputusan untuk melakukan pembetonan permanen diambil bukan tanpa alasan. Rico Waas menekankan bahwa infrastruktur di gang-gang sempit dan akses sekolah harus memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca dan beban kendaraan agar APBD yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

​Bagi masyarakat sendiri, gerak cepat (gercep) sang Wali Kota adalah jawaban atas doa mereka selama bertahun-tahun. Kepemimpinan Rico Waas kali ini membuktikan bahwa birokrasi di bawah arahannya tidak lagi sekadar mencatat laporan, tapi langsung mengeksekusi solusi di lapangan. (map/ila)

Sumut Darurat TPPO, Senator Penrad Siagian Soroti Ribuan PMI Ilegal dan Misteri Pulau Asing di Nias

MEDAN, SumutPos.co- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, memperingatkan bahwa ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sumatra Utara telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Hal ini menyusul temuan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumut yang terjebak dalam status ilegal di luar negeri.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Penrad saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut di Medan, Rabu (6/5/2026). Kehadiran rombongan senator ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KBRI di Kamboja, Penrad mengungkapkan bahwa Sumatra Utara menjadi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural terbesar. “Ada ribuan warga Sumut yang saat ini dalam proses pemulangan. Rata-rata korban adalah mereka yang berhasil melarikan diri dari tempat penyekapan atau pusat penipuan daring (scam center),” ujar Penrad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Mirisnya, Penrad mencatat lebih dari 20 PMI ilegal telah dipulangkan melalui upayanya, di mana dua di antaranya meninggal dunia, yakni Argo warga Langkat dan Rexi Situmeang warga Sidikalang. Ia pun menyoroti celah verifikasi di Imigrasi yang diduga dimanfaatkan agen ilegal untuk memproses paspor para korban secara berulang tanpa adanya catatan pembatasan (blacklist).

Misteri Pulau “Terlarang” di Nias

Selain isu TPPO, Penrad melaporkan temuan ganjil terkait kedaulatan negara di Kepulauan Nias. Ia mengaku dilarang merapat ke sejumlah pulau batu di wilayah tersebut meski datang sebagai pejabat negara resmi.

“Beberapa pulau katanya dimiliki orang asing, dijaga ketat, dan masyarakat bahkan saya sendiri tidak boleh masuk. Ini menyangkut pertahanan negara. Saya minta Imigrasi mengusut aktivitas dan status keimigrasian orang asing di sana,” tegasnya.

Temuan-temuan ini rencananya akan dibawa ke tingkat pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam waktu dekat.

Respons Imigrasi Sumut
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, menyatakan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan meski terkendala keterbatasan personel. Dengan 786 pegawai untuk mengawasi 33 kabupaten/kota, Imigrasi mengandalkan sinergi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Parlindungan merinci, sepanjang tahun 2025, pihaknya telah menolak permohonan 2.140 paspor yang terindikasi akan digunakan untuk bekerja secara ilegal. “Kami juga telah membentuk 98 Desa Binaan Imigrasi sebagai garda terdepan edukasi masyarakat di wilayah rawan TPPO agar tidak mudah terbuai rayuan agen ilegal,” pungkasnya. (adz)

Dorong Kader Berwirausaha, DSP Siapkan Karang Taruna Jadi Basis Ekonomi Kreatif

Dedi Saputra Pane yang akrab disapa DSP saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dedi Saputra Pane yang akrab disapa DSP saat ditemui beberapa waktu lalu.

Peran strategis Karang Taruna sebagai mitra pemerintah perlu menjadi fokus utama dalam rangka sinergi pemberdayaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial serta pengembangan potensi generasi muda. Kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai penguat kehadiran organisasi ini di setiap kelurahan di Kota Medan.

“Sinergi ini mencakup kerja sama antara Karang Taruna dengan Pemko Medan, melalui dinas terkait yang melingkupi kesejahteraan masyarakat dan UMKM, seperti dinas sosial,” ujar pemerhati sosial, Hidayat Kurnia kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Hidayat, pada beberapa kesempatan diskusi bersama Dedi Saputra Pane, dan anggota Karang Taruna di Medan, muncul gagasan untuk memperkuat basis sosial. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, kader organisasi sebagai agen perubahan perlu sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dalam hal pemberdayaan masyarakat.

“Bagaimana penguatan solidaritas sosial serta mengembangkan potensi generasi muda. Masalah sosial yang muncul di masyarakat, hampir sama, seperti narkoba, dan kejahatan  lainnya,” katanya.

Dari peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program dan visi Medan Untuk Semua, Hidayat mengungkapkan, Dedi Saputra Pane (DSP) juga mendorong kehadiran organisasi ini aktif hingga di kantong basis generasi muda.

“Semangatnya adalah menyiapkan sumber daya kader Karang Taruna untuk berwirausaha, melalui dukungan pemerintah. Termasuk memanfaatkan lahan yang ada untuk berkreasi. Banyak hal yang bisa diberdayakan, hingga menghasilkan secara finansial,” sebut Hidayat yang konsen di bidang pendidikan.

Masukan tersebut kata Hidayat, menjadi poin yang terungkap dalam berberapa diskusi bersama. DSP sendiri mengedepankan program inovatif, hingga menerima kritik konstruktif, demi mendorong perwujudan Medan untuk Semua.

“Seperti berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan penguatan solidaritas. Karang Taruna Kota Medan juga berperan dalam hal pembinaan bagi generasi muda. Menanamkan kesadaran tanggung jawab soaial guna memperkuat ketahana sosial hingga tingkat kelurahan, sehingga perwujudannya maksimal,” jelas Hidayat.

Dengan begitu kata Hidayat, penguatan basis sosial di setiap lingkungan dan kelurahan merupakan bagian penting agar pengaruh pergaulan yang buruk bisa teralihkan. Hubungan sosial yang kuat dan harmonis ke arah positif, memberikan ruang bagi generasi muda sesuai jargon dari DSP, Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin di Masa Depan.

Menurut Aktivis Pergerakan Kota Medan, M Afdhal Sembiring sejatinya organisasi yang tegak lurus kepada Pemerintah Kota Medan perlu dukungan OPD terkait, pemangku kepentingan, termasuk swasta melalui skema CSR perusahaan. “Bagaimana mengoptimalkan program kerja Karang Taruna Medan ke depan, sehingga problematika sosial dapat dipetakan. Termasuk bersama-sama mendirikan Sanggar Serbaguna di tiap kawasan Strategis Kota Medan,” kata Afdhal. (adz/ila)

PUD Pasar Medan Bakal Laporkan Pengelola Pasar

Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos).
Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos).

Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan bersiap mengambil langkah hukum terkait dugaan pengelolaan pasar yang dinilai merugikan keuangan daerah dan negara selama bertahun-tahun.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan seluruh pengelola pasar kepada Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Pastinya kita tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pengelolaan yang merugikan perusahaan dan negara. Rencananya Senin akan kita laporkan ke Kejaksaan Negeri Medan (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu),” ujar Anggia, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, dugaan kerugian negara tersebut berasal dari pengelolaan aset dan retribusi pasar yang dinilai tidak berjalan sesuai aturan dan berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah hingga puluhan miliar rupiah.

Anggia menegaskan, sejak memimpin PUD Pasar Kota Medan dirinya berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Laporan yang akan kita lakukan juga tindak lanjut dari hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya dugaan pengelolaan yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan daerah maupun PAD Kota Medan,” katanya.

Ia menekankan, langkah hukum yang ditempuh bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan murni demi menyelamatkan aset dan keuangan daerah.

“Yang sangat disayangkan, upaya pembenahan dan penyelamatan aset daerah yang kita lakukan tidak berjalan sesuai yang diinginkan dan justru memojokkan PUD Pasar Kota Medan. Meski begitu, sekali lagi saya tegaskan bahwa langkah hukum kita nantinya murni untuk menyelamatkan keuangan negara,” tegasnya.

Anggia menyebut pihaknya ingin memastikan seluruh pengelolaan aset pasar dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain menjaga keuangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan PAD Kota Medan dan menghentikan praktik pengelolaan yang dinilai merugikan negara.

“Semua kita serahkan pada APH dan saya yakin serta percaya dengan penegakan hukum kita. Pastinya kita akan terus melawan segala bentuk pengelolaan yang melanggar ketentuan, apalagi sampai merugikan negara,” pungkasnya. (map/ila)

Puskesmas Medan Labuhan Jemput Bola, “Sipungkas” Pastikan Warga Sehat

KUNJUNGI: Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba saat mengunjungi rumah warga, Rabu (6/5/2026).
KUNJUNGI: Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba saat mengunjungi rumah warga, Rabu (6/5/2026).

Pemko Medan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dibuktikan melalui inovasi “Sipungkas” (Stiker Penanda Kunjungan Rumah oleh Puskesmas) yang di luncurkan UPT Puskesmas Medan Labuhan.

Peluncuran inovasi ini ditandai dengan penempelan stiker sekaligus skrining kesehatan oleh petugas Puskesmas yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba langsung ke rumah warga, Rabu (6/5/2026).

Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba, mengatakan kunjungan petugas Puskesmas ke rumah-rumah warga merupakan kewajiban yang harus dilakukan, apalagi saat ini Puskesmas telah ILP (Integrasi Layanan Primer).

Dengan adanya inovasi “Sipungkas”, maka kunjungan bukan sekadar rutinitas medis, melainkan upaya membangun ikatan emosional dengan warga.

“Jadi dengan adanya stiker ini, kita memastikan bahwa masyarakat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus memudahkan pencatatan dan pelaporan guna menghindari duplikasi kunjungan, serta memastikan bahwa semua masyarakat sudah paham tentang jaminan kesehatan melalui program UHC,” ujar dr Imelda.

Dalam setiap kunjungan, kata Imelda, petugas melakukan serangkaian skrining kesehatan di tempat, yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan kadar gula darah (KGD), pemeriksaan tekanan darah, dan penyuluhan kesehatan.

Program ambisius ini menargetkan sebanyak 5.132 Kepala Keluarga (KK), di wilayah kerja Medan Labuhan.  “Kami optimis seluruh target rumah akan tertempel stiker dan terdata kesehatannya pada Desember 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi basis evaluasi dan kebijakan kesehatan di tahun mendatang,” bilang  dr Imelda.

Sementara itu Lurah Sei Mati Yogi Fatresya yang ikut mendampingi penempelan stiker kerumah warga, menyambut baik langkah tenaga medis yang datang langsung mengunjungi warganya.

Ia menekankan pentingnya kesadaran warga, terutama di wilayah rawan banjir seperti Sei Mati untuk memanfaatkan program UHC (Universal Health Coverage) Pemko Medan.

“Apabila ada warga yang sakit, baik ringan maupun berat, silakan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Cukup gunakan KTP saja. Meskipun BPJS tidak aktif tetap dilayani selama mengikuti prosedur rujukan dari Puskesmas,” tegas Yogi.

Manfaat nyata dirasakan langsung oleh Sri Wahyuni, seorang warga yang dikunjungi. Ia mengaku senang karena kini ia tahu pasti status JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) miliknya aktif tanpa harus jauh-jauh mengecek ke kantor BPJS.

“Sangat puas karena pelayanannya datang langsung ke rumah. Kami jadi tahu kalau berobat ke Puskesmas itu sebenarnya tidak rumit. Harapannya Puskesmas Medan Labuhan makin maju dan fasilitasnya terus ditambah,” ungkap Sri. (map/ila)

Satgas MBG Sidak SPPG Sitinjo

SIDAK: Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala  (kiri), bersama tim dan Korwil BGN, saat sidak SPPG Sitinjo, Rabu (6/5).istimewa.
SIDAK: Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala  (kiri), bersama tim dan Korwil BGN, saat sidak SPPG Sitinjo, Rabu (6/5).istimewa.

DAIRI – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Dairi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, guna memastikan kualitas pelayanan dan standar operasional dapur program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan.

Sidak yang digelar Rabu (6/5/2026) itu dipimpin langsung Wakil Bupati Dairi sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Dairi, Wahyu Daniel Sagala.

Dalam keterangannya usai sidak, Wahyu menegaskan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kualitas makanan, higienitas dapur, serta kesiapan fasilitas pendukung di setiap SPPG.

Menurutnya, kehadiran Satgas MBG bukan untuk menghambat operasional dapur, melainkan memastikan keberlanjutan seluruh dapur MBG yang telah berjalan di Kabupaten Dairi.

“Kedatangan kami untuk menegaskan agar pihak SPPG segera memperbaiki kekurangan yang ada. Jangan sampai terkena suspend lagi hanya karena kita sepele dengan hal-hal kecil. Ikuti SOP dan segera tindak lanjuti masukan dari tim teknis,” tegas Wahyu.

Dalam sidak tersebut, tim Satgas memberikan sejumlah catatan penting kepada pengelola SPPG, terutama terkait sanitasi dan kebersihan dapur.

Selain itu, penggunaan bahan pengolahan makanan juga diminta harus memenuhi standar keamanan pangan dan menggunakan material berbahan food grade demi menjaga kualitas makanan yang disajikan.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Rickson Panggabean turut menyoroti pentingnya pengelolaan limbah dapur secara benar, khususnya pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Penjaringan lemak harus tepat sejak awal agar proses di IPAL lebih mudah, nantinya di pembuangan akhir IPAL harus menghasilkan air yang sudah bersih bahkan ikan dapat hidup sebagai indikator keamanan air,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG, Agel Siregar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral seluruh petugas dapur dalam menjaga kualitas layanan.

Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur SPPG serta mendorong penggunaan bahan baku lokal guna membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Dairi.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi, Pahlawan Nasution menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tim dari pusat akan turun melakukan proses akreditasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Dairi.

Karena itu, sidak tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pengelola dapur agar segera melakukan pembenahan dan tidak kembali mengalami penutupan operasional.

Pemkab Dairi juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Dairi guna membahas standarisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai regulasi yang berlaku. (rud/ila)

Pangdam I/BB Buka Bakti TNI AD untuk Rakyat dI Nias

PEMBUKAAN: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama lainnya secara resmi membuka kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat di wilayah Kepulauan Nias, Rabu (6/5).//Istimewa/Sumut Pos
PEMBUKAAN: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama lainnya secara resmi membuka kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat di wilayah Kepulauan Nias, Rabu (6/5).//Istimewa/Sumut Pos

MEDAN – Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hendy Antariksa bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution secara resmi membuka kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat (AD) untuk Rakyat di wilayah Kepulauan Nias, Rabu (6/5).

Usai acara pembukaan, Pangdam Hendy menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah melalui TNI AD dalam membantu masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.

“Kegiatan Bakti TNI AD ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Nias, meliputi pembangunan berbagai infrastruktur seperti jembatan gantung, jembatan Bailey, jembatan beton, jembatan Aramco, pipanisasi air bersih, sumur bor, rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi sekolah dan rumah ibadah, serta pembukaan jalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain pembangunan fisik, kegiatan ini juga mencakup pelayanan sosial kepada masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan berupa pemberian kaki palsu, operasi katarak, pengobatan masal, serta pembagian sembako.

“Kegiatan karya bakti serupa juga dilaksanakan di wilayah Tapanuliutara (Taput), Humbanghasundutan (Humbahas), Toba, dan Samosir,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bobby mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara TNI AD dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah Kepulauan Nias.

“Melalui kegiatan Bakti TNI AD ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan, infrastruktur, maupun kesejahteraan,” ujarnya. (dwi/azw)

Imigrasi Belawan Tindak WN Malaysia Tanpa Paspor

WNA: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memindahkan warga negara asing asal Malaysia ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Selasa (5/5/2026). (Dok : Imigrasi Kelas II Belawan)
WNA: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memindahkan warga negara asing asal Malaysia ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Selasa (5/5/2026). (Dok : Imigrasi Kelas II Belawan)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menindak seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial MH yang diketahui masuk ke wilayah Indonesia secara nonprosedural tanpa dokumen perjalanan yang sah.

Sebagai tindak lanjut penanganan, petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) memindahkan deteni tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Dari hasil pemeriksaan awal, MH tidak mampu menunjukkan paspor maupun dokumen perjalanan resmi saat dimintai keterangan oleh petugas imigrasi. Petugas kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan administrasi sebelum proses pemindahan dilaksanakan.

Pemeriksaan tersebut meliputi verifikasi identitas, dokumen pendetensian, hingga kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap, petugas Inteldakim membawa deteni menuju Rudenim Medan dengan pengawalan ketat serta tetap mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan.

Selama proses pemindahan, petugas memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar deteni.

Setibanya di Rumah Detensi Imigrasi Medan, dilakukan serah terima resmi dari petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan kepada petugas Rudenim Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, mengatakan pemindahan deteni tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing sekaligus penegakan hukum di wilayah Indonesia.

“Pemindahan deteni ini kami laksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan Bapak Hendarsam Marantoko dalam mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang optimal melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat,” ujar Eko, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia.

Eko menegaskan, pengawasan keimigrasian dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk terkait dokumen perjalanan, izin tinggal, dan tata cara masuk ke wilayah Indonesia.

“Setiap tindakan administratif keimigrasian dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing guna menjaga ketertiban dan keamanan,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi antarinstansi terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian bersama aparat penegak hukum maupun lembaga terkait lainnya.

Pemindahan deteni ke Rudenim Medan juga dilakukan agar proses penanganan lanjutan terhadap yang bersangkutan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pendalaman pemeriksaan dan penentuan tindakan administratif keimigrasian berikutnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Petugas memastikan proses dilakukan secara humanis namun tetap tegas dalam menjalankan aturan hukum keimigrasian. (san/ila)

1...474849...15,758Page 48 of 15,758