25 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 4824

Formasi CASN Sumut 2019 Belum Disetujui, Ujian Diprediksi Paling Cepat November

Ilustrasi.
tes CASN Salah seorang peserta saat mengikuti ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka seleksi CASN pada 25 Oktober. Sedangkan Sumatera Utara mendapatkan formasi atau kuota CASN 2019.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat hingga kini belum menyetujui formasi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) 2019 yang diusulkan Pemprov Sumut. Meski belum mengetahui kapan formasi tersebut disetujui, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu memprediksi, pelaksanaan ujian rekrutmen CASN 2019 dilaksanakan paling cepat bulan depan.

“Belum, kita masih tunggu (persetujuan) dari pusat. Sekarang ini masih dimatangkan lagi untuk itu, dan tim kami masih berada di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (23/10).

Karena belum mengetahui kapan formasi yang diusulkan itu disetujui, kata Syahruddin, maka untuk pelaksanaan ujiannya pun masih belum mereka matangkan. “Kita tunggu dululah formasinya turun. Masih panjang lagi tahapannya. Nanti kami akan rapat lagi untuk persiapan ujian dan lain sebagainya,” jelasnya.

Lantas, kapan Pemprovsu akan melaksanakan ujian CASN 2019? Pria yang akrab disapa Ucok Lubis ini mengaku, paling cepat awal November 2019. “Iya, kemungkinan begitu. Bisa saja awal November. Nanti kami umumkan dulu di website secara resmi kalau sudah dapat formasinya,” katanya.

Pada pekan lalu BKD Sumut sudah diundang rapat koordinasi oleh Kemenpan RB bersama BKD lain yang siap melaksanakan rekrutmen CASN, untuk membahas persiapan CASN sekaligus soal persetujuan formasi yang sebelumnya dimohonkan pemerintah daerah.

BKD Setdaprovsu juga sebelumnya mengusulkan 417 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jumlah tersebut jauh lebih menurun ketimbang kuota rekrutmen CASN 2018, yakni 1. 242 formasi. “Total formasi yang kita usulkan 417, tapi berapa yang disetujui masih menunggu pusat. Kita berdoalah semoga dipenuhi semua usulan itu,” kata Syahruddin, Rabu (16/10).

Menurut dia, formasi yang telah diusulkan itu masih dominan untuk kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan atau medis. Namun, tetap ada juga sejumlah formasi yang dapat dicoba peserta lulusan untuk bidang umum. “Untuk klasifikasinya berapa kami belum bisa sampaikan, karena nanti menunggu persetujuan pusat dulu. Yang jelas masih lebih banyak kebutuhan tenaga pendidik dan medis ditambah untuk umum,” ujarnya. (prn)

Jokowi Fokus Membangun SDM, Lapangan Kerja dan UKM, Nadiem Siapkan Teknologi

TERSENYUM: Nadiem Makarim tersenyum usai dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Istana Negara, Rabu (23/10).
TERSENYUM: Nadiem Makarim tersenyum usai dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Istana Negara, Rabu (23/10).
TERSENYUM: Nadiem Makarim tersenyum usai dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Istana Negara, Rabu (23/10).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengumumkan nama-nama menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Jokowi meminta para menteri yang dipilih bekerja keras dan produktif. Kini, publik tinggal menunggu kiprah jajaran kabinet dalam mewujudkan janji politik Jokowi-Maruf.

BERBEDA dengan periode pertama yang diberi nama Kabinet Kerja, pada periode keduanya Jokowi memberi nama Kabinet Kabinet Indonesia Maju. Nama itu, kata Jokowi, mewakili spirit dan harapan untuk menjembatani Indonesia menuju negara maju. “Dalam lima tahun kemarin kita kan kerja kerja kerja. Ini arahnya untuk menghantarkan Indonesia maju,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi menambahkan, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan di periode pertamanya. Termasuk di antaranya berbagai persoalan yang belum tuntas. Seperti defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalann

penurunan kemiskinan, peningkatan usaha kecil, hingga membuka iklim investasi untuk membuka lapangan kerja.

Selain itu, agenda lainnya adalah melanjutkan debirokrasitasi melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan penggunaan anggaran yang terfokus dan tepat sasaran. “Kemudian tentu saja prioritas utama kita 5 tahun ke depan pembangunan SDM, dan semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame,” imbuhnya.

BERFOTO DI TANGGA ISTANA: Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin foto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga Istana Negara usai diumumkan, Rabu (23/10).
BERFOTO DI TANGGA ISTANA: Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin foto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga Istana Negara usai diumumkan, Rabu (23/10).

Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk taat pada enam hal. Yakni fokus pada visi misi Presiden dan wakil presiden, menciptakan sistem yang menutup korupsi, tidak terjebak pada rutinitas, dapat bekerja cepat, keras dan produktif, berorientasi pada hasil, serta rajin turun ke lapangan. “Terakhir, semua harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” ungkapnya.

Konsep pengumuman menteri kabinet kerja kemarin berlangsung santai. Bersama Maruf Amin, Jokowi duduk lesehan bersama 34 menteri, 3 kepala lembaga setingkat menteri, dan Jaksa Agung di unggakan Gedung Istana Merdeka. Satu persatu dipanggil, diminta berdiri, dan diberi instruksi singkat terkait tugasnya ke depan. Usai diumumkan, para menteri dilantik secara bersama-sama di Gedung Istana Negara.

Dari semua nama yang diperkenalkan, sosok Nadiem Makarim paling menjadi perhatian. Selain latar belakangnya yang dinilai tidak selaras, di usia 35 tahun dia memimpin kementerian yang begitu luas cakupannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ’’Saya terima amanah ini dengan sangat hati-hati. Saya tidak akan pernah mengira bergabung dengan pemerintahan,’’ kata dia memulai tanggapannya.

Pendiri Gojek itu menjelaskan, hampir semua persoalan bangsa Indonesia solusinya ada di pendidikan. Diakuinya, tantangan sebagai Mendikbud begitu luas. Apalagi menurutnya Kemendikbud adalah kementerian dengan skala besar. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan terbesar di dunia nomor empat. ’’(Sistem pendidikan, Red) belum terlalu banyak perubahan 20-30 tahun terakhir. Walaupun ada banyak hal baik dari Pak Muhadjir dan Pak Nasir,’’ tuturnya.

Nadiem mengatakan harapannya ke depan adalah menciptakan pendidikan yang berbasis kompetensi dan karakter. Aspek penting untuk mewujudkannya adalah guru. Baik dari aspek kapabilitas maupun kesejahteraan guru bagi Nadiem sangat penting. Menurut dia, murid itu hanya bisa sebaik gurunya.

Nadiem lantas menyampaikan alasannya bisa ditugasi menjadi Mendikbud, meskipun bukan berasal dari kalangan pendidikan. ’’Saya lebih mengerti apa yang akan (dibutuhkan, Red) di masa depan kita,’’ tuturnya. Sebab bidang bisnisnya selama ini adalah untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dia mengatakan tantangan pendidikan saat ini adalah link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan industri.

Kemudian Nadiem mengatakan dengan 300 ribu sekolah, 50 juta murid, mau tidak mau memerlukan peran teknologi yang begitu besar. Pemantaan teknologi itu untuk mencapai kualitas, efisiensi, dan sistem administrasi dunia pendidikan yang baik. ’’Seperti arahan Pak Presiden, kita tidak bisa business as usual. Kita harus mendobrak dan berinovasi,’’ jelasnya.

Sosok lain yang menarik perhatian adalah posisi Menteri Kesehatan yang dipegang dokter Terawan. Apalagi, pemilihannya mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI sebelumnya menganggap Terawan melanggar kode etik. Saat dikonfirmasi, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto itu menanggapi santai.

“Ya ndak papa. Kan namanya juga sekarang jabatan politis. Kan ada menerima, ada yang menolak. Itu hal biasa,” ujarnya.

Dibanding mempersoalkan hal itu, dia memilih untuk fokus pada tanggung jawabnya. Saat ini, ada sejumlah persoalan yang harus dituntaskan. Yakni pembenahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga pemberantasan stunting untuk mendukung pengembangan SDM.

Untuk penyelesaian BPJS, Terawan belum bisa menyampaikan detail. Sebab, dia belum bicara dengan stakeholder terkait. Namun, prinsipnya dia ingin membuat solusi yang moderat.”Yang tidak memberatkan masyarakat dan negara. Dan itu harus betul-betul dibahas dengan detail, dan harus penuh kejujuran, keterbukaan,” imbuhnya.

Kemudian untuk persoalan Stunting, terawan mengaku akan mendalami karakteristik masing-masing daerah. Sebab, masing-masing memiliki kondisi dan tantangannya tersendiri. Sehingga tidak bisa dilakukan kebijakan yang sama.”Anggaran harus betul-betul tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna,” kata dia.

Sektor lain yang erat kaitannya dengan publik adalah masalah pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan berupaya menciptakan ketahanan pangan di dalam negeri. Dengan cara itu, Indonesia diharapkan dapat mengurangi aktivitas impor pangan yang kerap menimbulkan gejolak di dalam negeri. “Kalau memang tidak sangat mendesak, impor kita hindari,” ujarnya.

Untuk menuju swasembada pangan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengaku membutuhkan strategi yang panjang. Dalam waktu dekat, hal utama yang akan dilakukan adalah perapihan data. Pasalnya, perbedaan data yang selama ini terjadi membuat pemerintah gamang dalam membuat kebijakan. Imbasnya, masih ada kasus komoditas impor masuk, padahal stok di dalam negeri melimpah.

SYL yakin, jika data yang dimiliki masing-masing lembaga terkonsolidasi, maka hal itu bisa dihindari. Bukan hanya terhadap beras, namun juga komoditas lainnya. Lalu, bagaimana mengakurasikan data? SYL menilai teknologi digital sudah sangat maju. Dengan artificial intelligence, data di lapangan dapat diambil dengan akurat.

“Panen-panen ga perlu dengan laporan. Dengan satelit pun sudah bisa kita lakukan,” ungkapnya.

Menag Picu Protes NU

Sementara itu, terpilihnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama memicu protes dari kalangan Nahdliyin. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengakui, sejak dimumkannya susunan kabinet, ada protes dari sejumlah kiai dan tokoh-tokoh NU dari seluruh pelosok Indonesia tentang pengangkatan Fachrul Razi sebagai menteri agama. “Dari kalangan tanfidziyah maupun syuriah. Bahkan para kiai-kiai sepuh juga,” kata Robikin pada Jawa Pos kemarin (23/10).

Kekecewaan saat ini tengah ditampung oleh PBNU sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Yang jelas kata Robikin, PBNU ingin berusaha mengelola aspirasi para Kiai dari berbagai daerah agar tersalurkan dengan baik. Kekecewaan yang utama kata Robikin adalah karena Kemenag selama ini dianggap sebagai garda terdepan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

“Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada (Jokowi,Red),” sebut Robikin.

Robikin menambahkan, para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai dengan merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. “Teror adalah diantara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini,” pungkasnya.

Sementara Fachrul Razi mengaku tidak mengetahui alasan dirinya dipilih sebagai menteri agama. Fachrul lantas menerka-nerka alasan Jokowi memilih dirinya sebagai Menag. ’’Tebakan saya, (alasan Jokowi, Red) Pak Fachrul ini suka mendalami agama meskipun bukan kiai,’’ tuturnya. Apalagi, dirinya aktif aktif melakukan khutbah dan ceramah. Kemudian dalam ceramahnya dia mengaku selalu berbicara soal Islam yang damai, menjaga toleransi, dan keutuhan serta persatuan bangsa.

Soal tugas yang diminta Jokowi, pensiunan TNI itu menyebut akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keagamaan. ’’Dan agama itu banyak. Saya bukan menteri agama Islam. Tetapi menteri agama RI,’’ katanya.

Dia lantas menjelaskan tantangan keagamaan ke depan. Diantaranya adalah soal adanya kesalahan dalam menafsirkan agama. Fachrul mengatakan ajaran agama itu luar biasa baik. Contohnya agama Islam yang mengajak perdamaian. Jika ada implementasi keagamaan yang membawa mudharat, berarti telah terjadi salah penafsiran. Menurut dia salah menafsirkan agama ini merupakan salah satu tantangan keagamaan.

Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengomentari susunan kabinet yang dilantik Jokowi. Bagi dia, komposisinya cukup baik. ’’Kalau melihat komposisinya, saya sebutnya dream team,’’ kata politisi Partai Golkar itu usai mengikuti pelantikan.

Menurut Bamsoet, nama karibnya, susunan kabinet ada yang mewakili generasi muda. Kemudian juga ada dari unsur orang berpengalaman. Dia berharap seluruh menteri dan pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan baik. Menjalankan semangat kerja keras. Serta mendukung Presiden Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya di periode keduanya. (far/wan/tau)

Sah, Cukai Rokok Naik 21,55 Persen Awal 2020

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sri Mulyani Indrawati resmi menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di awal masa jabatan barunya ini, Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau yang berlaku 1 Januari 2020.

Sikap pemerintah ini merupakan langkah negara untuk menekan konsumsi rokok sekaligus menggenjot penerimaan. Dalam PMK Nomor 152/PMK.010/2019 ini, rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2020 sebesar 21,55 persen. Angka ini di bawah kenaikan tarif yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 23 persen beberapa waktu yang lalu.

Secara rata-rata, tarif CHT Sigaret Keretek Mesin (SKM) naik sebesar 23,29 persen, Sigaret Putih Mesin (SPM) naik 29,95 persen, dan Sigaret Keretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan naik 12,84 persen.

Di sisi lain, aturan tersebut menegaskan pada Pasal II ayat A yang menetapkan tarif cukai dengan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku. Kedua, Harga Jual Eceran (HJE) tidak boleh lebih rendah dari batasan HJE per Batang atau gram yang berlaku.

Sementara pada PMK sebelumnya, tidak ada penyataan tegas dari pemerintah terkait hal tersebut. PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Bab XI Pasal 6 hanya mengatur HJE minimal sama dengan penerapan HJE pada tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, dengan adanya PMK Nomor 152/PMK/2019 pemerintah memastikan keberlanjutan tarif HJE tidak lebih rendah daripada tarif sebelumnya. Artinya tahun 2021 harga jual eceran rokok harus lebih tinggi dari 35 persen.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengaku dikeluarkannya PMK 152 tersebut merupakan penegasan pemerintah dan sudah melalui pembahasan internal Kemenkeu, tim ahli, dan industri rokok. “Dari sisi industri tenaga kerjanya banyak sudah dipertimbangkan. Ke depan ini diharapkan mampu membawa pengaruh terhadap penurunan rokok illegal,” kata Deni.

Pihaknya beralasan, lebih tingginya kenaikan tarif beberapa hasil tembakau dari yang diumumkan Menkeu tersebut, lantaran memperhitungkan volume hasil tembakau golongan atas alias pabrikan. “23 persen merupakan rerata tertimbang. Tarif dalam PMK kalau dihitung rerata tertimbang, tetap naik 23 persen,” kata Kasubdit Tarif Cukai DJBC Sunaryo.

Ekonom Institude of Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan rata-rata tarif cukai 21,55 persen masih seharusnya disambut wajar oleh para pengusaha rokok. Sebab, tahun ini tidak ada kenaikan tarif. Menurutnya, tahun ini industri rokok sudah sangat diuntungkan.

Alasannya, 80 persen pergerakan ekonomi industri rokok karena regulas. Untuk itu, langkah pemerintah yang tidak menaikkan CHT di tahun ini dinilai sebagai insentif bagi industri. Namun demikian, tarif CHT 21,55 persen dan HJE 35 persen menurut Enny akan membuat penyebaran rokok ilegal semakin meluas.

Sebab harga yang jual tiba-tiba melonjak mahal akan semakin sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan rokok ilegal. “Hal tersebut beresiko terhadap efektifitas pengendalian rokok ilegal dan jangan sampai malah penerimaan tidak tercapai,” ujar Enny.( dtc/kpc)

Pemko Binjai Lelang 5 Jabatan

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai membuka seleksi terbuka untuk jabatan setingkat tinggi Pratama.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Amir Hamzah. “Jabatan tinggi pratama yang kosong itu di antaranya Kadis Pendidikan, Kepala Bappeda, jabatan Staf Ahli Wali Kota bidang kemasyarakatan dan SDM, Kadisnaker, perindag serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM),”sebut Amir, Rabu (23/10).

Dikatakan Amir, seleksi terbuka sudah dibuka sejak tanggal 14 Oktober 2019 lalu. Pada 28 Oktober 2019 mendatang, batas penerimaan pelamar menyerahkan berkas. Seleksi terbuka telah diumumkan di website resmi Pemko Binjai.

“Dari pertengahan Oktober dibuka, lebih jelasnya bisa cek di website. Di situ juga tertera syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap calon,” ucapnya.

Di antara syarat yang harus dipenuhi berstatus PNS di lingkungan Pemko Binjai yang sudah memenuhi syarat pangkat dan usia maksimal 56 tahun per satu Januari 2020, memiliki pangkat golongan ruang serendahnya Pembina (IV a), memiliki kompetisi (teknis, manajerial, sosial kultural) sesuai standart jabatan yang ditentukan, miliki pengalaman di bidang tugas terkait minimal lima tahun, lulus diklat Tingkat III Diutamakn diklat Tingkat II, dikecualikan bagi jabatan fungsional ahli madya.

Sekretaris Daerah Kota Binjai juga ditunjuk Komisi ASN sebagai tim pansel. Mereka yang disetujui selain Sekda Binjai yakni, Hasyim Purba, Iskandar Zulkarnain, Yusmadi Yusuf dan tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Dinas Perhubungan Fadlan.

Dia menambahkan, ada tiga tahapan dalam seleksi tersebut. Adalah, tahapan seleksi administrasi, seleksi manajerial dan sosial kultural, seleksi kompetensi bidang dan wawancara akhir. 11 November 2019 mendatang, hasil seleksi akan diumumkan. “Dalam seleksi tidak ada dibebankan atau dipungut biaya,” pungkasnya. (ted/han)

Operasi Zebra Toba 2019 Polres Deliserdang, Tekankan 8 Prioritas Pelanggaran

ISTimewa/sumut pos SEMATKAN PITA: Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK, menyematkan pita kepada personel Dishub yang ikut operasi Zebra Toba 2019.
SEMATKAN PITA: Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK, menyematkan pita kepada personel Dishub yang ikut operasi Zebra Toba 2019.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan operasi Zebra Toba 2019 di Polres Deliserdang ditandai dengan apel persiapan yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK, Rabu (23/10).

Dalam sambutannya, Kapolres Deliserdang menyampaikan amanat Kapoldasu selama operasi Zebra Toba 2019 menekankan 8 prioritas pelanggaran yang akan ditindak bagi pengguna lalu lintas, yaitu pengemudi menggunakan handphone, pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi dibawah umur, pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba/Mabuk, pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

“Selama pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2019 diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan laka lantas di wilayah Sumatera Utara, terutama pada saat pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2019,” tegas Eddy Suryhanta.

Kegiatan apel persiapan operas Zebra Toba 2019 dihadiri Sekdakab Deliserdang, Darwin Zein, Danyon 121/MK Mayor Inf. Wisnu Joko Saputro, Kadishub Kabupaten Deliserdang J. Manurung SE, Danramil Beringin, Mayor Inf Makmur Siahaan, Perwakilan Pihak Jasaraharja Bpk Yasir Tampubolon, 1 (Satu) Pleton Perwira, 2 (Dua) Pleton Yon 121 MK, 8 (delapan) Pleton pers Polres Deli Serdang plus Polsek, 2 (dua) Pleton Linmas, 1 (Satu) Pleton Dishub, 1 (Satu) Pleton Satpol PP, 1 (Satu) Pleton AVSEC.(btr/han)

Delapan Fraksi DPRD Langkat Terbentuk

SIDANG PARIPURNA:Sidang paripurna DPRD Langkat yang dipimpin ketua sementara, Langkat Surialam dengan agenda membentuk fraksi.
SIDANG PARIPURNA:Sidang paripurna DPRD Langkat yang dipimpin ketua sementara, Langkat Surialam dengan agenda membentuk fraksi.
SIDANG PARIPURNA:Sidang paripurna DPRD Langkat yang dipimpin ketua sementara, Langkat Surialam dengan agenda membentuk fraksi.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sidang rapat paripurna anggota DPRD Langkat periode 2019-2024 yang dipimpin Ketua sementara DPRD Langkat, Surialam didampingi Wakil Ketua sementara Dedek Pradesa, di Gedung DPRD Langkat, Rabu (23/10)) berhasil membentuk 8 fraksi.

Kedelapan fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, yang diisi Ketuanya Munhasyar, Wakil Ketua Johanes Sitepu dan Sekretaris Edi Bahagia.

Lalu, Fraksi Partai Gerindra, Ketua Azman, Wakil Ketua Rahmanuddin Rangkuti, dan Sekretaris Zulhijar.

Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Romelta Ginting, Wakil Ketua, Pimanta Ginting dan Sekretaris Sandrak Herman Manurung. Lalu Fraksi PAN, Ketua Mhd. Salam Sembiring, Wakil Ketua Syamsul Rizal, Sekretaris Sisanol Fahmi. Fraksi Demokrat, Ketua Johan Wiryawan Bangun, Wakil Ketua Ade Khairina Syahputri, dan Sekretaris H. Agus Salim. Lalu Fraksi NasDem, Ketua H. Ajai Ismail, Wakil Ketua Makmur Ginting, dan Sekretaris Zulihartono.

Selanjutnya, dua fraksi gabungan yakni Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (Fraksi KPK) dari PKS, PPP dan PKB, dengan Ketua fraksinya Fatimah (PKS), Wakil Ketua Aidir Syahputra (PKS) dan Sekretaris Sucipto (PPP). Terakhir gabungn Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (Fraksi BPI) dari PBB dan Partai Perindo diisi ketua M. Bahri (PBB), Wakil Ketua Jenda Kita Tarigan (Perindo) dan Sekretaris Lucky Saputra (Perindo).

Ketua DPRD Langkat Sementara, Surialam berharap dengan terbentuknya fraksi ini, maka tugas, fungsi dan wewenang DPRD Langkat dapat lebih optimal. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan partai politik atas kerjasamanya, sehingga terbentuknya Fraksi-fraksi di DPRD Langkat,” katanya.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Asisten Ekbangsos, Hermansyah mewakili Bupati Langkat, perwakilan unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, pimpinan partai politik dan anggota partai. (bam/han)

Danbrigif 7/RR Kunjungi Yonif 125/Simbisa

SAMBUT: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal menyambut kedatangan Danbrigif 7 /Rimba Raya Kolonel Inf Agustatius Sitepu didampingi Danyonif 125/Smb Letkol Inf Anjuanda Pardosi. solideo/SUMUT POS
SAMBUT: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal menyambut kedatangan Danbrigif 7 /Rimba Raya Kolonel Inf Agustatius Sitepu didampingi Danyonif 125/Smb Letkol Inf Anjuanda Pardosi.
solideo/SUMUT POS
SAMBUT: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal menyambut kedatangan Danbrigif 7 /Rimba Raya Kolonel Inf Agustatius Sitepu didampingi Danyonif 125/Smb Letkol Inf Anjuanda Pardosi. solideo/SUMUT POS

KARO, SUMUTPOS.CO – Danyonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi didampingi Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, Waka Polres Ricardo Simanjutak dan sejumlah OPD Kab. Karo menyambut kunjungan kerja (Kunker) Danbrigif 7 /Rimba Raya,Kolonel Inf Agustatius Sitepu, Rabu (23/10) pagi, di Markas Yonif 125/Simbisa Kabanjahe.

Selain itu, kehadiran Danbrigif 7/Rimba Raya Kolonel Inf Agustatius juga disambut dengan jajaran kehormatan prajurit 125/Simbisa dan disuguhkan tarian Karo sebagai tanda sosok pimpinan Komando telah tiba.

Dalam sambutannya, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan terimakasih atas kunjungan Danbrigif 7/Rimba Raya ke wilayah Kabupaten Karo.

Dikatakan Terkelin, saat masih menjabat Dandim 0205/TK, Agustatius sangat aktif menangani korban erupsi gunung Sinabung dan selalu pada kemajuan Kabupaten Karo.

“Walaupun beliau (Danbrigif 7 /RR) tidak bertugas lagi di Kabupaten Karo, namun dukungannya dan kegiatannya tidak pernah berubah, yaitu kepedulian atas gunung Sinabung. Dia juga pernah disebut sebagai Dandim terbaik masa menjabat di Kab. Karo, karena baik dalam penanganan erupsi Gunung Sinabung,” sebut Terkelin.

Selain itu, Terkelin juga mengenal Danbrigif 7/RR sebagai sosok pemimpin yang baik dalam arti luas menurut orang tua zaman dulu, orang baik adalah memberi manfaat bagi orang lain. “Harapan kami ke depan mudah-mudahan Danbrigif meraih karier yang lebih baik dan cepat mendapat bintang satu. Untuk itu jadilah diri sendiri tiap mnejalankan tugas,” tandasnya.

Sementara Danbrigif 7/Rimba Raya Kolonel Inf Agustatius Sitepu sangat berterimaksih dan terharu atas sambutan Bupati Karo dan Forkopimda lainnya.

Dia juga bangga melakukan kunjungan kerja ke Yonif 125/Simbisa. “Secara logika saya, mungkin mustahil ada ditempat ini sekarang, tapi dapat kita lihat yang tak mungkin terjadi dapat menjadi mungkin. Tetaplah kita optimis, berbuatlah kebaikan karena akan ada hasilnya, hanya masalah waktu saja,”katanya.

Mantan Dandim 0205/TK ini juga mengaku tidak pernah terbayang akan menjabat Danbrigif 7/RR. “Itu yang saya sebut mustahil tadi. Apalagi semasa menjabat Dandim di Kab. Karo banyak sekali suka duka, terlebih menyangkut penanganan pengungsi pasca erupsi gunung Sinabung,” kenangnya.

“Diluar dugaan, saya dipanggil ke Kodam I/BB dan diberikan suatu penghargaan yang tak tanggung dari Kasad saat itu, berupa dedikasi dalam hal penanganan pengungsi erupsi gunung Sinabung,” lapar Agustatius. Selain memdapat penghargaan, Agustatius juga mendapat berkah kenaikan pangkat.

Agustatius ngaku mempedomani satu filosofi ibarat jam tangan atau jam dinding. Dimana jarumnya selalu bergerak ke kanan dan tidak pernah ke kiri. “Ini menandakan supaya kita bekerja, jangan peduli kiri – kanan, yang penting apa yang baik kita kerjakan,” tegasnya.

Selain itu, sifat keangkuhan, kesombongan, dendam, benci dan amarah harus dibuang. Sebab ini sebagai penghalang berkat kita. “Ada kata bijak, disaat kamu mempunyai niat baik, maka 7 pintu rejeki akan terbuka bagimu. Begitu juga sebaliknya disaat kamu tidak memiliki niat baik, maka 7 pintu rejeki akan tertutup bagimu, ini tausiah yang setiap kesempatan ada saya tekanan dan sampaikan,” tandasnya. (deo/han)

Terdakwa Kosmetik Ilegal Hanya Divonis 3,5 Bulan

PUTUSAN: Djajawi Murni, terdakwa pengedar kosmetik ilegal menjalani sidang putusan, Rabu (23/10).
PUTUSAN: Djajawi Murni, terdakwa pengedar kosmetik ilegal menjalani sidang putusan, Rabu (23/10).
PUTUSAN: Djajawi Murni, terdakwa pengedar kosmetik ilegal menjalani sidang putusan, Rabu (23/10).
AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur CV Agung Lestari, Djajawi Murni (54) langsung ‘ngacir’ usai divonis ringan. Terdakwa pengedar kosmetik ilegal ini, hanya diganjar hukuman 3 bulan 15 hari dan denda Rp5 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis hakim Erintuah Damanik, terdakwa terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Mengadili terdakwa Djajawi Murni dengan pidana selama 3 bulan 15 hari, denda Rp5 juta subsider 2 bulan kurungan,” ucap Erintuah, di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (23/10).

Selain itu, kata Erintuah, putusan tersebut juga dikurangkan dengan masa penahanan terdakwa selama di Kepolisian. Dengan demikian, terdakwa yang berstatus tahanan kota bebas menghirup udara segar.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen, karena terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM,” kata Erintuah.

Atas putusan itu, terdakwa Djajawi Murni menyatakan terima. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pengganti, Randi Tambunan menyatakan pikir-pikir.

Sementara, terkait putusan tersebut, hakim Erintuah menyatakan hukuman terdakwa dikurangi masa tahanan selama di kepolisian.

“Tiga bulan di Polda (Sumut), 15 hari tahanan kota, habislah (bebas),” tandasnya seusai sidang.

Pernyataan Erintuah, juga sama dengan JPU Randi, yang menyatakan hukuman terdakwa dikurangi masa penahanan di kepolisian.

Sebelumnya, JPU Fransiska Panggabean menuntut terdakwa selama 5 bulan denda Rp5 juta subsider 3 bulan kurungan.

Amatan Sumut Pos, terdakwa Djajawi Murni langsung meninggalkan persidangan bersama istrinya, Lienawati yang berstatus terdakwa atas kasus penganiayaan.

Dalam dakwaan JPU Fransiska Panggabean disebutkan, pada tanggal 21 Januari 2019, ditangkap petugas Polda Sumut di gudang kosmetik milik terdakwa di Jalan Merbau No 12 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah. (man/ala)

Petugas Lapas Pemuda Gagalkan Peredaran Sabu, Diselundupkan Lewat Bakso Granat

PERLIHATKAN: M Arifin dan Hardyanto memperlihatkan barang bukti 21 paket sabu yang diselundupkan lewat bakso granat.
PERLIHATKAN: 
M Arifin dan Hardyanto memperlihatkan barang bukti 21 paket sabu yang diselundupkan lewat bakso granat.
PERLIHATKAN: M Arifin dan Hardyanto memperlihatkan barang bukti 21 paket sabu yang diselundupkan lewat bakso granat.

LANGKAT, SUMUTOS.CO – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas III, menggagalkan 21 paket sabu yang akan diselundupkan ke dalam, Rabu (23/10). Untuk mengelabui petugas, narkotika itu coba dimasukkan ke dalam baksa granat.

KALAPAS Pemuda, Anton Setiawan membenarkan temuan anggotanya. Penyelundupan ini terbongkar, ketika pengunjung, M Arifin diperiksa saat akan bertamu di ruang periksa.

“Bungkusan paket di dalam bakso besar diduga narkotika jenis sabu kami temukan sewaktu dilaksanakannya penggeledahan badan dan barang pengunjung atas nama M Arifin,” katanya.

“Saat penggeledahan makanan berupa bakso petugas kami (Ryan Simamora dan Alwandani) menemukan 21 buah paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan diselipkan dalam bakso yang berukuran besar,” ungkapnya.

Selanjutnya, papar dia, petugas Lapas Pemuda Klas III Langkat langsung berkoordinasi kepada Kasubsi Kamtib terkait penemuan barang ilegal itu. Petugas pun melakukan pengembangan dan menginterogasi M Arifin.

M Arifin mengaku sabu tersebut merupakan pesanan salah satu narapidana (Napi), Hardyanto alias Kakang. Petugas kemudian mengembangkan pengakuan tersangka. Hasilnya, Hardyanto tidak menampik bahwa sabu tersebut pesanannya.

“Rencananya akan diedarkan di dalam Lapas (Pemuda Kelas III Langkat),” kata kalapas.

Dirinya mengatakan, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan secara rutin kepada pengungjung dan petugas lapas sendiri. Hal ini untuk antisipasi penyelundupan seperti ini.

Sebab, berbagai cara akan dilakukan pengedar dan bandar narkotika untuk mengedarkan dagangannya.

“Pemeriksaan tidak hanya kepada pengunjung. Akan tetapi, kepada petugas dan seluruh pegawai juga kita lakukan. Baik itu saya sendiri juga turut diperiksa,” tegasnya.

Saat ini, pengunjung beserta barang bukti sabu dan M Arifin telah dikirim ke Polres Langkat untuk pengembangan dan proses hukum. Napi Hardyanto juga diserahkan ke Polres Langkat.

“Betul, barang bukti yang disita 21 paket dengan berat kotor 24 gram,” kata Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Haryono ketika dikonfirmasi.(bam/ala)

Kasus Pemalsuan Surat Tanah, Tanah Saksi Juga Turut Dijual Terdakwa Apriliani

AGUSMAN/SUMUT POS SIDANG: Apriliani, terdakwa pemalsu surat tanah menjalani sidang, Rabu (23/10).
SIDANG: Apriliani, terdakwa pemalsu surat tanah menjalani sidang, Rabu (23/10).
SIDANG: Apriliani, terdakwa pemalsu surat tanah menjalani sidang, Rabu (23/10).
AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus pemalsuan surat tanah seluas 2.349 M2, dengan terdakwa Apriliani (28) kembali berlanjut di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (23/10). Kali ini beragendakan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan, menghadirkan saksi bernama Fendi dan Suryadi.

Di depan Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong, Fendi mengatakan pada tahun 2014 dirinya didatangi Lo Ahong yang mengklaim semua tanah itu miliknya yang dibeli dari Apriliana (Apriliani).

“Jelas saja saya terkejut. Karena setahu saya itu tanah milik Anto dan Lina. Saya pun memberitahukan hal tersebut kepada Anto dan Lina. Bahkan tanah saya yang berbatasan dengan tanah Anto dan Lina juga ikut dijual oleh Apriliana,” ucap Fendi.

Fendi menjelaskan, dia sudah sejak kecil tinggal di tanah itu. Tanah itu dibeli ayahnya dari Budi Tukimin yang merupakan orangtua Anto dan Lina pada tahun 2013 lalu.

“Tanah saya itu masih SK Camat yang mulia. Kalau tanah milik Anto dan Lina setahu saya sudah sertifikat,” jelas Fendi sembari menambahkan Apriliani bukanlah anak tunggal seperti yang diklaimnya pada surat keterangan hak ahli waris sebagai satu-satunya anak dari Ng Giok Lan dan Ng Guan Lai.

Sementara itu, saksi lainnya, Suryadi mengatakan dirinya sangat terkejut kenapa tanah yang memiliki surat SK Camat dan sertifikat hak milik (SHM) bisa dijual tanpa sepengetahuan si pemilik surat.

“Saya tidak ada ketemu dengan Lo Ahong di lokasi tanah. Saya tahu tanah itu dijual melalui Fendi. Saya kaget. Karena setahu saya tanah itu milik Anto dan Lina,” beber Suryadi.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menutup persidangan dan melanjutkannya pekan depan.

Usai persidangan, kuasa hukum korban, Akhyar Idris Sagala, SH mengatakan, bahwa terdakwa memang memalsukan NIK dengan KTP atas nama orang lain. Bahwa hal itu sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan keterangan terdakwa, Fendi dan Ng Guan Lai kepada penyidik.

Bahkan, berdasarkan KTP nomor NIK 1271125204910003 yang digunakan Apriliana dalam akta Nomor 20 Tanggal 17 Maret 2014 ternyata bukan dirinya. Melainkan, Apriliani anak dari Huang Kim Kie sesuai surat keterangan Disdukcapil Kota Medan pada 27 Agustus 2017.

“Berdasarkan KTP itu Apriliana menyuruh notaris membuat surat keterangan hak ahli waris, sebagai satu-satunya anak dari Ng Giok Lan dan Ng Guan Lai,” tegas Akhyar.

Atas kecurigaan itulah, dirinya kemudian mencari tahu kebenaran tersebut, yang menyebut bahwa terdakwa merupakan anak tunggal.

“Setelah saya telusuri, ternyata masih ada Fendi, yang merupakan abang kandung Apriliani,” tandasnya.(man/ala)