MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat hingga kini belum menyetujui formasi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) 2019 yang diusulkan Pemprov Sumut. Meski belum mengetahui kapan formasi tersebut disetujui, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu memprediksi, pelaksanaan ujian rekrutmen CASN 2019 dilaksanakan paling cepat bulan depan.
“Belum, kita masih tunggu (persetujuan) dari pusat. Sekarang ini masih dimatangkan lagi untuk itu, dan tim kami masih berada di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (23/10).
Karena belum mengetahui kapan formasi yang diusulkan itu disetujui, kata Syahruddin, maka untuk pelaksanaan ujiannya pun masih belum mereka matangkan. “Kita tunggu dululah formasinya turun. Masih panjang lagi tahapannya. Nanti kami akan rapat lagi untuk persiapan ujian dan lain sebagainya,” jelasnya.
Lantas, kapan Pemprovsu akan melaksanakan ujian CASN 2019? Pria yang akrab disapa Ucok Lubis ini mengaku, paling cepat awal November 2019. “Iya, kemungkinan begitu. Bisa saja awal November. Nanti kami umumkan dulu di website secara resmi kalau sudah dapat formasinya,” katanya.
Pada pekan lalu BKD Sumut sudah diundang rapat koordinasi oleh Kemenpan RB bersama BKD lain yang siap melaksanakan rekrutmen CASN, untuk membahas persiapan CASN sekaligus soal persetujuan formasi yang sebelumnya dimohonkan pemerintah daerah.
BKD Setdaprovsu juga sebelumnya mengusulkan 417 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jumlah tersebut jauh lebih menurun ketimbang kuota rekrutmen CASN 2018, yakni 1. 242 formasi. “Total formasi yang kita usulkan 417, tapi berapa yang disetujui masih menunggu pusat. Kita berdoalah semoga dipenuhi semua usulan itu,” kata Syahruddin, Rabu (16/10).
Menurut dia, formasi yang telah diusulkan itu masih dominan untuk kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan atau medis. Namun, tetap ada juga sejumlah formasi yang dapat dicoba peserta lulusan untuk bidang umum. “Untuk klasifikasinya berapa kami belum bisa sampaikan, karena nanti menunggu persetujuan pusat dulu. Yang jelas masih lebih banyak kebutuhan tenaga pendidik dan medis ditambah untuk umum,” ujarnya. (prn)
