MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan rumah sosial milik Pemko Medan di Medan Tuntungan, akan terealisasi pada 2020 mendatang. Pasalnya, Pemko Medan telah menganggarkan pembangunan tersebut dari APBD 2020, guna menampung para tunawisma yang ada di Kota Medan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar mengatakan pihaknya segera membangun rumah sosial yang jaraknya tidak jauh dari Kantor Basarnas Sumut tersebut. Namun, karena keterbatasan anggaran, pihaknya akan membangun rumah sosial itu secara bertahap.

“Iya, rumah sosial itu akan dibangun tahun depan. Tapi anggarannya memang terbatas, jadi akan dibangun secara bertahap dulu,” ungkap Benny, Rabu (23/10).

Benny juga mengatakan, seharusnya untuk membangun rumah sosial itu, dibutuhkan anggaran sebesar Rp40 miliar. Namun, anggaran yang tersedia di APBD 2020 untuk pembangunan rumah sosial hanya Rp5 miliar. “Jadi kami akan bangun dengan dana Rp5 miliar itu dulu. Dengan dana itu, kami akan bangun sekitar 100 sampai 200 meter persegi. Sisanya akan dibangun secara bertahap lagi dari APBD di tahun berikutnya,” jelasnya.

Namun begitu, lanjutnya, dengan kondisi itu saja, bangunan sudah bisa dipergunakan untuk menampung sejumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Medan. “Walaupun begitu, nanti bangunannya sudah bisa dipakai.

Kalau luas 100 meter persegi saja, kira-kira memang hanya bisa menampung 12 orang. Tapi, kalau penampungannya dibuat dengan sistem bangsal, maka itu sudah cukup untuk menampung sekitar 60 orang. Tentu dengan berbagai kondisi lain, seperti belum adanya pagar untuk memagari bangunan itu,” kata Benny.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis mengatakan, pembangunan rumah sosial itu sengaja dilakukan sebagai tempat penampungan para gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Medan. Tak hanya sebagai tempat penampungan, rumah sosial juga disebutnya sebagai tempat pembinaan bagi para gepeng, agar memiliki keterampilan, supaya nantinya mampu hidup secara mandiri saat dikembalikan ke masyarakat. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memasukkan pendidikan ke dalam satu prioritas pembangunan di Kota Medan, selain kesehatan dan infrastruktur. Namun, hal itu tampaknya tidak berbanding lurus dengan nasib para tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai guru honorer di Kota Medan. Pasalnya, hingga saat ini, para guru honorer masih belum mendapatkan upah yang layak.

Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum kunjung mendapatkan upah yang layak, atau masih jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) ataupun Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Upah kami masih sangat jauh di bawah UMK atau UMP. Masih jauh di bawah layak,” ungkap Fahrul, Rabu (23/10).

Fahrul mengatakan, hingga saat ini, baik guru honorer yang ada di tingkat SD maupun SMP, hanya menerima upah senilai ratusan ribu rupiah per bulannya. “Enggak semuanya sama. Tapi rata-rata kalau di SD negeri itu, hanya Rp650 ribu per 3 bulan. Bukan per bulan, tapi per 3 bulan. Untuk tingkat SMP juga tak jauh beda, enggak sampai Rp1 juta,” paparnya.

Tak hanya jumlah upah yang dinilainya sangat kecil, upah itu juga baru dibayarkan setiap 3 bulan sekali, bukan setiap bulan. “Nah, persoalannya, sudah dibayar per 3 bulan, itu pun bayarnya belum tentu tepat waktu. Padahal, kebutuhan hidup sudah sangat mendesak,” sesal Fahrul.

Fahrul juga mengatakan, sejumlah pihak sekolah kerap kali menunda upah para guru honorer, dengan dalih Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang belum cair. Bahkan hingga Oktober 2019 ini, rata-rata para guru honorer di Kota Medan belum dibayarkan upahnya selama 4 bulan.

“Padahal kalau Dana BOS sudah cair, belum tentu juga langsung dibayarkan semua. Misalnya sekarang, upah rata-rata guru honorer belum dibayar selama 4 bulan. Tapi kalau Dana BOS sudah cair, pihak sekolah sering kali tidak melunasi upah itu. Paling hanya dibayarkan untuk upah 2 bulan dulu. Upah kami kecil, tapi masih dicicil juga,” bebernya.

Menanggapi hal itu, calon pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala mengaku, sangat miris melihat kondisi guru honorer di Kota Medan saat ini. “Di satu sisi masyarakat dan pemerintah ingin generasi kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Tapi di sisi lain, pemerintah sering kali lupa, hal itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan para tenaga pendidik. Baik guru tetap (PNS) ataupun guru honorer. Mereka sama-sama berjasa mencerdaskan generasi bangsa. Tapi kesejahteraan guru honorer masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Terkait pihak sekolah yang masih ‘nakal’, dia meminta Pemko Medan segera menindak sekolah-sekolah tersebut. “Kalau ada yang menahan-nahan hak guru, kami akan minta Pemko untuk melihat secara langsung apa penyebabnya.

Kalau Dana BOS sudah diterima oleh pihak sekolah, tapi honor para guru honorer belum juga diberikan, ini tentu tidak benar, ini sudah bentuk kezaliman. Pemko melalui Dinas Pendidikan harus melihat masalah ini secara jeli,” tegas Rajuddin.

Untuk itu, Rajuddin juga meminta agar Pemko Medan kembali mendata secara jelas, jumlah guru honorer yang ada di Kota Medan. Nantinya, jumlah itu disesuaikan dengan dana yang telah disediakan di APBD Kota Medan.

“Mensejahterakan para guru itu adalah tugas pemerintah. Didata dengan baik, dari jumlah maupun masa baktinya. Semua itu harus disesuaikan dengan pendapatannya. Kalau pemerintah mau dunia pendidikan kita berkualitas, maka pemerintah juga harus mau mensejahterakan tenaga pendidik,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peristiwa kebakaran di Kota Medan semakin marak terjadi akhir-akhir ini, tercatat di Kantor Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, sedikitnya ada 21 peristiwa kebakaran yang terjadi pada 1 hingga 23 Oktober 2019. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena rata-rata kondisi itu justru terjadi karena kelalaian dari masyarakat sendiri.

“Tercatat di Oktober (2019) ini saja, hingga hari ini (kemarin, red), sudah ada 21 peristiwa kebakaran. Kalau di 2019 ini, sejak 1 Januari sampai 23 Oktober, tercatat sudah terjadi 238 kali (kebakaran) di Medan. Ini catatan penting untuk kita semua, jumlah itu tidak sedikit,” ungkap Kepala Dinas P2K Kota Medan Albon Sidauruk, Rabu (23/10).

Dari total 238 peristiwa itu, lanjut Albon, justru lebih dari 95 persen akibat kelalaian dari masyarakat. “Yang disesalkan itu, rata-rata kebakaran itu karena kelalaian sendiri, bukan karena bencana alam. Ada yang lupa mematikan kompor, ada yang tidak melepaskan cok (steker) dispenser, padahal air galonnya sudah habis. Dan ada yang instalasi listriknya tidak diganti, padahal listrik rumahnya sudah naik daya ataupun usia instalasinya sudah tua, dan macam-macam lainya,” bebernya.

Dia juga menyebutkan, harusnya peristiwa kebakaran yang sudah begitu banyak di Kota Medan, dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk jauh lebih berhati-hati dalam menggunakan alat-alat rumah tangga yang dapat menimbulkan api. “Khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan padat penduduk.

Kondisi terbakar dapat lebih cepat menyebar ke rumah-rumah tetangga. Kita bisa lihat ada 2 peristiwa kebakaran yang sangat besar di Medan pada tahun ini. Yakni kebakaran di Jalan S Parman yang menghanguskan 43 rumah, dan terakhir di Jalan Sentosa Lama dengan 39 rumah hangus terbakar. Itu keduanya ada di kawasan padat penduduk,” ujar Albon.

Untuk itu, Albon kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan, untuk meningkatkan kewaspadaannya guna menghindari hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. “Tak cuma itu, kami juga mengimbau kepada warga, apabila rumahnya terbakar dan petugas kami sudah datang, maka izinkan kami yang menyelesaikan pemadamannya. Nah kemarin, justru selang air direbut dari para petugas kami oleh masing-masing warga untuk memadamkam rumahnya masing-masing. Padahal, petugas kami yang tahu bagaimana cara memadamkan api dengan cepat dan tidak merembet ke rumah lainnya,” sesalnya.

Ke depannya, pihaknya akan meningkatkan sosialisasi ke berbagai pihak, terkait pentingnya kesadaran dalam mencegah terjadinya kebakaran. “Kami ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, juga ke kecamatan. Rencananya akhir tahun ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder, agar sosialisasi pencegahan dapat berjalan dengan baik,” pungkas Albon. (map/saz)

Festival Museum Sumatera Utara 2019 diharapkan dapat menjadi sarana dan wadah edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mengetahui, menumbuhkembangkan rasa cinta serta kepedulian terhadap museum-museum yang ada di Sumut, khususnya Kota Medan.

Terlebih, setiap museum memiliki nilai informasi berbeda, yang tidak lepas dari nilai sejarah dan budaya.

Harapan ini disampaikan Asisten Umum (Asmum) Setdako Medan Renward Parapat, saat menghadiri Pembukaan Festival Museum Sumut 2019 yang berlangsung di Halaman Museum Negeri Sumatera Utara, Jalan HM Jhoni Medan, Rabu (23/10).

Kegiatan yang terselenggara berkat kerja sama Dinas Pariwisata Sumut dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) ini, dibuka langsung Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi.

Renward mengatakan, kepedulian pada museum harus ditanamkan sejak dini. Apalagi di Kota Medan, banyak terdapat museum yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi refleksi, sekaligus saksi perabadan kehidupan di masa lampau, yang dapat mengedukasi generasi muda agar mencintai sejarah sebagai sebuah warisan budaya.

“Festival Museum ini tentu sangat mengedukasi kita semua. Karena itu, Pemko Medan pun turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Semoga kegiatan ini memberi kesadaran pada kita untuk sama-sama melestarikan, merawat, menjaga, dan mengembangkan museum yang ada di Sumut, khususnya Medan,” tutur Renward.

Acara yang berlangsung selama 3 hari sejak 23 hingga 25 Oktober ini, akan diisi sejumlah kegiatan, di antaranya pameran, workshop kurator museum, pemutaran film terkait sejarah, budaya, dan museum, serta lomba permainan tradisional dan lomba kaligrafi.

Festival Museum Sumut 2019 ini, digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober.

Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi, dalam sambutannya, mengajak semua pihak terutama pemerintah kabupten kota se-Sumut, untuk dapat lebih memperhatikan keberadaan museum di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan menjaga museum agar tetap ada, sehingga terus dapat dinikmati, dilihat, dan dipelajari para generasi muda hingga masa mendatang.

“Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga dan membawa museum-museum yang ada di Sumut terus tumbuh dan berkembang. Sudah selayaknya kita patut berbangga. Sebab, jika kita menaruh kepedulian dan komitmen bersama terhadap museum, saya optimis nantinya museum yang kita miliki akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke wilayah kita, dan dapat terwujudlah Sumut yang bermartabat,” harapnya. (map/saz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kapal Tongkang BS Waruna I membuang pasir lumpur diduga bercampur karatan besi di perairan sekitar 3 mil Pantai Belawan. Akibatnya, merusak alat tangkap nelayan yang mencari ikan di perairan zona tangkap nelayan.

Terungkapnya proses pembuangan tanah diduga berasal dari PT Waruna Nusa Sentana Belawan, berdasarkan rekaman video yang direkam nelayan. Dalam rekaman itu, terlihat kapal tongkang bermuatan pasir lumpurn

ditarik tag boat Murni Karya Belawan, melakukan pembuangan pasir ke laut sekitar 3 mil.

Dampak dari pembuangan pasir diduga bercampur karatan besi ini, sudah dikeluhkan nelayan beberapa hari sebelumnya. Sebab, jaring nelayan yang berlabuh di sekitar perairan itu, rusak terkena karatan besi yang bercampur limbah tanah tersebut.

“Selama ini kami heran, kenapa jaring kami terangkut besi karatan. Ternyata ada pembuangan pasir di kawasan tempat kami menangkap ikan. Kalau begini, ke mana kami mengadu?” keluh seorang nelayan di Belawan, Rabu (23/10).

Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka (ANSM) Sumut, Abdul Rahman, menyayangkan tindakan yang dilakukan perusahaan galangan tersebut. Pasalnya, pasir bercampur karatan besi merusak mata pencaharian nelayan. “Lihat nelayan yang menangkap ikan, jaring banyak yang rusak dan sulit mendapatkan ikan. Kami minta ke Syahbandar Utama Belawan mengambil tindakan atas perbuatan perusahaan itu,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut pria yang karib disapa Atan ini, proses pembuangan pasir itu harus di bawah kendali regulasi. Sehingga, tidak memberikan dampak buruk bagi kelestarian dan pencemaran Pantai Belawan. “Kalau dilihat, pembuangan pasir itu telah menyalahi prosedur izin dan pelaksanaan di lapangan. Kami akan surati pihak terkait akibat dampak yang dirugikan kepada nelayan,” sebutnya.

Sementara, Humas PT Waruna Nusa Sentana Belawan, Ardiansyah membenarkan, ada kegiatan pengerukan pasir di alur galangan perusahaan mereka. Pasir itu tidak ada mengandung karatan besi, hanya pasir lumpur biasa. “Saya jelaskan ya, selama ini banyak kapal manuver di pelabuhan. Jadi, dampaknya pasir menumpuk ke alur kami, akibatnya terjadi pedangkalan. Makanya kami keruk untuk menetral alur yang sudah dangkal. Soal adanya karatan besi itu tidak benar,” bantahnya.

Ditanya kenapa pasir itu dibuang di perairan sekitar 3 mil? Ardiansyah kembali membantah. Menurutnya, pasir itu dibuang ke tengah laut. Bahkan mereka sudah melakukan koordinasi dengan pihak regulasi. “Kami selama ini sudah laporkan ke Pelindo akibat dangkalnya alur kami. Makanya kami lakukan pengerukan sendiri. Soal adanya karatan besi, itu tidak benar, apalagi membuang ke perairan 3 mil. Kami sudah bekerja sesuai prosedur dan izin,” ujarnya.

Terpisah, Manager Umum dan SDM PT Pelindo I Cabang Belawan, Khairul Ulya, yang dikonfirmasi mengaku terkejut soal masalah kedangkalan alur PT Waruna Nusa Sentana. Sebab, urusan alur tanggung jawab Syahbandar Utama Belawan dan Otoritas Pelabuhan Belawan. “Kami ini urusannya pelayanan dan administrasi di pelabuhan, tidak ada urusan kami soal alur. Jadi, apa yang dikatakan mereka, selama ini, setahu saya tidak ada koordinasi masalah pengerukan pasir tersebut,” pungkasnya. (fac/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut dan jajaran, mulai menggelar Operasi Zebra Toba 2019, Rabu (23/10). Dalam operasi yang digelar hingga 5 November mendatang ini (14 hari), ada 7 sasaran prioritas terhadap pengendara di jalan raya.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, operasi ini digelar dalam rangka penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di wilayah Sumut.

Agus mengatakan, pada pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2019 ini, ada 7 prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran terhadap pengendara di jalan raya, karena berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintasn

Adapun ketujuh sasaran tersebut, yakni pengemudi menggunakan handphone, melawan arus, berbonceng lebih dari satu bagi pengendara sepeda motor, dan pengemudi di bawah umur. Kemudian, pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengendara menggunakan narkoba atau mabuk, dan berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

“Saya berharap pelaksanaan operasi zebra tahun ini, dapat menekan angka pelanggaran dan laka lantas (kecelakaan lalu lintas) di wilayah Sumut. Terutama pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Sebab, ada sebagian masyarakat kembali ke daerahnya masing-masing,” ungkap Agus, dalam Apel Gelar Pasukan di Lapangan KS Tubun Mapoldasu.

Menurut Agus, operasi ini juga digelar dalam rangka menjelang Natal 2019 dan tahun baru 2020. Karena, mobilitas masyarakat saat ibadah, liburan, dan mudik, diprediksi semakin meningkat. “Dengan Operasi Zebra Toba 2019 ini, diharapkan pula kondusivitas kamseltibcar lantas di Sumut dapat terus terjaga,” harapnya.

Dia juga mengatakan, perlu diketahui bersama, data jumlah laka lantas pada pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2018, tercatat sebanyak 78 kejadian atau kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 18 kasus (30 persen) dibandingkan periode 2017 (60 kejadian). Kemudian, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 44 orang juga mengalami kenaikan 23 orang (109,52 persen) dibandingkan periode 2017 (21 orang).

Selain itu, jumlah pelanggaran lalin juga naik 3.210 pelanggaran (6,68 persen). Pada 2018 terjadi 51.265 pelanggaran, sedangkan 2017 sebanyak 48.055 pelanggaran. Selanjutnya jumlah tilang, pada 2018 mencapai 42.821 lembar dan teguran 8.444 lembar. Sementara, 2017 jumlah tilang hanya 41.168 lembar dan teguran 6.887 lembar.

“Kami menyadari, dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi kamseltibcar lantas dengan memberdayakan seluruh stakeholder. Hal ini supaya dapat diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas. Karena itu, diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara kamseltibcar lantas, sehingga tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas,” jelas Agus.

Agus menambahkan, terkait gelar pasukan yang dilakukan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Dengan begitu, kegiatan Operasi Zebra Toba 2019 dapat berjalan optimal, dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. (ris/saz)