MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan provinsi di Sumatera Utara (Sumut) ternyata tak sampai 50 persen dalam kondisi baik. Berdasarkan catatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut tahun 2018, baru 34,16 persen kondisinya baik.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Effendy Pohan menyebutkan, sekitar 34,16 persen jalan provinsi dalam kondisi baik tersebut meliputi 1.026,772 km jalan. Sementara, jalan kondisi sedang 46,94 persen (1.410,823 km), rusak ringan 7,22 persen (217.312 km), dan rusak berat 11,68 persen (350.923 km)n

“Jalan provinsi sesuai SK Gubsu Tahun 2018 mencapai 171 ruas atau panjang jalan 3.005,63 km. Dari jumlah tersebut, kondisi jalan yang mantap (kondisi baik dan sedang) 81,1 persen, dan tidak mantap (rusak ringan dan berat) 18,9 persen,” ujar Effendy saat menjadi pemateri diskusi tentang konstruksi di Hotel Adimulia, Medan, Selasa (22/10).

Diutarakan Effendy, target mantap jalan provinsi pada tahun 2020 atau di akhir 2019 ini yaitu mencapai 84,52 persen. Namun, saat ini baru tercapai tingkat kemantapan jalan provinsi sekitar 81,1 persen. “Ditargetkan sampai 2023, kemantapan jalan provinsi sekitar 91,92 persen,” ucapnya.

Menurut dia, luas atau panjang jalan provinsi 3.005,63 km tersebut dengan sistem penganggaran yang seperti sekarang ini, maka kemungkinan pada 2023 akan dilakukan revisi atau perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal itu melihat tren pertumbuhan dan penerimaan anggaran pada saat ini. “Makanya, dibutuhkan kerja sama stakeholder karena kita tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun konektivitas jalan di Sumut ini dengan mengandalkan APBD semata. Harus bersinergi dengan kementerian terkait dan perusahaan swasta,” kata Effendy.

Ia menyebutkan, apabila kemantapan jalan terus bertambah maka akan berdampak terhadap peningkatan dan meratanya konektivitas wilayah. Seperti diketahui, di Sumut ini ada empat wilayah yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias.

Karenanya, sangat dibutuhkan agar bagaimana bisa membangun konektivitas keempat wilayah tersebut. “Menurunnya kesenjangan antar wilayah akibat tidak meratanya konektivitas. Untuk itu, harus dilakukan peningkatan jalan yang dibarengi dengan jembatan, sistem transpotasi angkutan massal, penataan kota pembangunan desa, dan lainnya,” sebut Effendy.

Dikaatakan dia, meningkatkan konektivitas antar kawasan memang menjadi tantangan pada penanganan jalan. Tak hanya jalan provinsi, juga jalan nasional dan kabupaten/kota. “Banyak jalan di Sumut ini ada yang bukan kewenangan kami, bisa jadi kewenangan kabupaten/kota atau nasional (pemerintah pusat).

Pak Wakil Gubernur (Sumut) pernah menyampaikan, kalau tiap hari setiap tahunnya jalan ditambal, lama-lama tingginya sama dengan lantai rumah warga. Makanya, kita juga menyosialisasikan kepada pengguna anggaran, apakah itu pemerintah kota maupun kabupaten.

Apabila di kawasan urban, maka harus dilakukan pengorekan ulang dan pengaspalan kembali. Di kota-kota lain sudah dilakukan, Sumut sendiri bukan ketinggalan tetapi belum dilakukan,” paparnya.

Lebih jauh Effendy mengatakan, jumlah jalan nasional sesuai SK Menteri PUPR Tahun 2015 sebanyak 176 ruas atau 2.6322,22 km. Sedangkan jalan kabupaten/kota 35.266 km. Jika ditotal dengan jalan provinsi maka jalan yang ada di Sumut ini berjumlah 40.903,85 km. “Di provinsi lain yang jalan nasionalnya tidak sampai 2.600 km lebih seperti di Sumut, perimbangan persentase antara anggaran yang masuk APBN dan APBD, mungkin ada deviasi yang sangat tinggi.

Sama halnya dengan di Sumut, jalan nasional yang ada sekitar 3.000 km lebih kalau dibandingkan dengan Jawa Barat dengan total jalan nasional tidak sampai 2.500 km, tetapi suplai anggaran pembangunan jalan jauh lebih banyak. Maka dari itu, ini menjadi tantangan untuk kita bersama agar bagaimana mengoptimalkan penerimaan daerah di luar sumber-sumber yang lain supaya dapat membiayai pembangunan jalan,” imbuhnya.

Sementara, Kasi Pemantauan Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Matnali Rianto Butarbutar mengatakan, panjang jalan 2.6322,22 km jalan nasional tersebut meliputi 581,97 km jalan lintas timur, 501,28 km jalan lintas tengah, 419,39 jalan lintas barat, 386,18 non lintas, dan 743,39 jalan penghubung. Panjang jalan nasional di Sumut ini lebih besar dua kali lipat dibanding Riau, dengan panjang 1.336,61 km.

“Ada beberapa program 2020 yang sudah ditetapkan untuk bidang jalan, diantaranya preservasi jalan seperti pemeliharaan rutin kondisi jalan dan holding, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, pelebaran menuju standar dari 6 mm menjadi 7 mm, pelebaran menambah jalur, dan pembangunan jalan baru,” ujar Matnali. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki triwulan IV, serapan penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2019 di Sumatera Utara masih sangat minim, yakni hanya 27 persen atau baru digunakan Rp765.050.861.461 dari total pagu indikatif Rp4.452.048.366.000.

Data yang diperoleh Sumut Pos dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, praktis masih Kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah 100 persen serapan dana desanya hingga 21 Oktober 2019. Menyusul Kabupaten Asahan yang tinggal 15 desa belum disalurkan, lalu Serdang Bedagai hanya tinggal dua desa belum menerima dana tersebut.

Selanjutnya, penyerapan DD yang masih sangat minim terjadi di kabupaten/kota se-Kepulauan Nias.

Yakni masih nol persen memasuki triwulan IV ini. Nias Barat yang memiliki 105 desa, Nias Utara dengan 112 desa, Nias Selatan dengan 459 desa, Nias dengan 170 desa, dan Kota Gunung Sitoli dengan 98 desa sama sekali belum menyalurkan DD tersebut dari RKUD ke RKDesa. Penyaluran DD di daerah se-Kepulauan Nias juga masih ada yang belum tuntas pada triwulan I, II dan III.

Tak hanya itu, pada tahap I dan II seperti Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Karo, Langkat dan Labuhanbatu Utara juga masih belum seutuhnya menyalurkan DD baik dari tahap I sampai tahap III. Secara keseluruhan dari total pagu indikatif DD untuk 27 kabupaten/kota di Sumut 2019 sebesar Rp4,45 triliun baru terserap Rp765 miliar atau 27 persen. Sementara untuk jumlah desa dari total 5.417 desa penerima DD, pada tahap I terdapat 100 desa, tahap II sebanyak 636 desa dan tahap III sebanyak 4.861 desa belum tersalurkan DD.

Atas kondisi ini, Kepala Dinas PMD Sumut Aspan Sopian mengatakan, pada hari itu pihaknya sudah menyurati seluruh kabupaten dan kota agar segera mengambil langkah-langkah percepatan penyaluran DD dari RKUD ke RKDesa, berdasarkan persyaratan penyaluran yang diatur dalam Permenkeu No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Penyaluran DD dari RKUD ke RKDesa dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan bahwa pelaksanaan tahap III, yaitu berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari kepala desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa pada tahun anggaran sebelumnya. Dasar surat edaran kami ini sesuai dengan instruksi dari Kemendagri perihal percepatan penyaluran DD 2019,” katanya menjawab Sumut Pos, kemarin.

Ia menyebut, baru tiga kabupaten yakni Asahan, Tapteng dan Samosir yang sudah 100 persen DD tersalurkan via rekening negara ke rekening daerah, hingga memasuki triwulan IV 2019. Pihaknya juga menekankan agar para kepala dinas PMD kabupaten/kota bersama kepala desa dapat segera memanfaatkan dana desa di triwulan III atau 40 persen dari DD tersebut, sehingga tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan diharap bisa menggerakkan perekonomian di desa masing-masing.

“Ini tentu tanggung jawab kepala daerah kabupaten/kota terkait. Dan juga supaya semua pekerjaan di seluruh desa penerima DD tidak buru-buru dilakukan, sehingga kualitas pembangunan menjadi lebih baik,” katanya. (prn)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara masa jabatan 2019-2024, di Ruang Paripurna DPRD, Tarutung, Selasa (22/10).

Pimpinan DPRD Tapanuli Utara yang diambil sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Jefry Mayeldo Harahap adalah Poltak Pakpahan sebagai ketua dari partai PDI Perjuangan, Fatimah Hutabarat (Nasdem) dan Reguel Simanjuntak (Golkar) masing-masing sebagai wakil.

Pada kesempatan itu, Bupati Taput berharap adanya sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif, dan saling mendukung dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

“Banyak hal yang akan kita laksanakan pada 5 tahun kedepan dalam membawa Tapanuli Utara menjadi Kabupaten yang maju dan sejahtera. Untuk itu, kami Nikson – Sarlandy membutuhkan dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Berbagai rancangan Perda yang akan kita tetapkan, salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang Tarutung dan Siborong-borong sehingga lahan yang ada jelas peruntukannya,”kata Nikson.

Bupati juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama, seperti kendala yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi, rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Danau Toba dengan Tapanuli Tengah serta pentingnya Universitas Negeri Tapanuli Raya yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mikro dan juga mendukung pengembangan pariwisata hingga investasi.

“Sebagai mitra mari kita saling mendukung, mari bergandengan tangan bukan saling menjatuhkan. Selamat bertugas para pimpinan DPRD, semoga tugas ini menjadi amanah. Rakyat menunggu gebrakan-gebrakan yang akan kita lakukan di 5 tahun kedepan yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat Tapanuli Utara,” ucap Bupati mengakhiri sambutannya. (mag12/han)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, melaksanakan Monitoring dan Eva luasi (Monev) program pembangunan yang disalurkan melalui Dana Desa.

Sekretaris Camat (Sekcam) Manduamas, Sahala Sihotang, SH, MAP mengatakan, Monev merupakan sarana proteksi kecamatan kepada Pemerintah desa dari hal-hal yang tidak diinginkan agar para Kepala Desa (Kades) terhindar dari praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana desa.

“Saya berharap dengan adanya Monev ini, Kades di kecamatan Manduamas tidak bersentuhan dengan hukum,”ujar Sahala, Senin (21/10).

Masih kata Sahala, kegiatan Monev akan dilaksanakan di 17 desa di Kecamatan Manduamas yang berjumlah 17 desa, untuk mengecek pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan pemerintah desa masing-masing.

Saat monitoring di Desa Tumba Jae, Sekcam berpesan agar dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan apapun juga benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mendorong/memotivasi warga agar mereka mau berpartisipasi membantu dan mengawasi pelaksanaan pembangunan,”katanya.

Kegiatan tersebut juga diikuti kepala desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala dusun , perangkat Desa Tumba Jae

Dilokasi Pengerjaan Sekcam mengungkapkan, agar memanfaatkan dan menggunakan anggaran dana desa sebaik-baiknya untuk pembangunan desa, baik itu pembangunan jalan dan jembatan serta fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,”ungkap Sahala Sihotang, SH.MAP.

Kedatangan Sekcam disambut oleh kades Tumba jae, Jentri Situmorang bersama dengan ketua TPK,Lusianus Tumorang di lokasi Pengerjaan Pembangunan Perkerasan lapis Penetrasi Makadam di Dusun IV Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas.

Jentri mengungkapkan, untuk program DD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tumba Jae mempunyai program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi, Pembangunan Perkerasan Lapis Penetrasi Makadam dengan Pagu Dana Rp282.798.000,Bimtek Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes,Bimtek kader Teknis,Video Pembangunan Desa,Pendidikan Formal, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa,Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Aplikasi,LPJU 10 Titik, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lansia, Kegiatan PMTAS Desa Untuk Peningkatan Kesehatan Balita Desa,Kegiatan Pemberian Intensif Guru Paud Untuk Peningkatan Pendidikan PAUD,Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Kader Kesehatan Masyarakat.

Selain itu, ada Juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, Sosialisasi Hukum,Kegiatan Peningkatan Pelayanan Agama,Pelatihan dan Pengadaan Usaha Kelompok Ekonomi Produkti. (mag-11/han)

Jumlah Puskesmas terakreditasi di Kota Tebingtinggi menjadi 9 puskesmas, setelah 4 puskesmas lainnya kembali memperoleh akreditasi tahun 2019. Tiga di antaranya dengan hasil tingkat Madya dan satu tingkat Utama.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan akreditasi empat puskesmas,”ungkap Kadis Kesehatan, dr Nanang Fitra Aulia didampingi dr Darlina Nasution Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK), Selasa (22/10).

Dijelaskan Nanang, keempat Puskesmas yang mendapatkan akreditasi tingkat Madya adalah Puskesmas Rambung, Puskesmas Satria, Puskesmas Tanjung Marulak dan Puskesmas Sri Padang tingkat Utama.

“Keempat puskesmas ini telah dievaluasi oleh tim Surveior dari pusat pada bulan Oktober 2019, dan hasilnya baru disampaikan sekarang,” jelas Nanang.

Dikatakannya, dengan hasil akreditasi ke 4 puskesmas ini, berarti 9 puskesmas yang ada di Kota Tebingtinggi sudah terakreditasi secara Keseluruhanya.

“Akreditasi ini sebagai salah satu upaya mendukung program Pemko Tebingtinggi dibidang Kesehatan menuju Tebingtinggi Kota jasa dan perdagangan,”ujarnya.

Diharapkan dengan sudah terakreditasi, pelayanan kesehatan di Tebingtinggi akan semakin meningkat dan baik kepada masyarakat.

“Kepada Kepala Puskesmas dan segenap petugas di Puskesmas yang sudah terakreditasi harus bekerja berpedoman sesuai SOP yang berlaku dan sudah dipraktekan, dan tidak ada alasan lagi tidak memahami,” tegas Nanang.

Diharapkan Nanang, yang penting adalah puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik,” ujarnya. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019, di Lapangan Merdeka Binjai, Selasa (22/10).

Di hadapan jajaran SKPD dan FKPD, dan ribuan santri yang ada di Kota Binjai, Wali Kota Binjai HM Idaham membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia, mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.

Peringatan Hari Santri tahun 2019 ini mengusung tema santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Isu perdamaian diangkat berdasar fakta, sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboraturium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatanlilalamain. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan cara seperti inilah, keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

“Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,”kata Idaham. Seiring tema Hari Santri untuk perdamaian, Wali Kota Idaham mengatakan, “Saya yakin tidak ada radikalisme dan tidak akan pernah terjadi radikalisme, karena Islam itu adalah Rahmatanlilalamin, Islam agama yang lembut dan saling menyayangi,”tegasnya.

Pada peringatan Hari Santri tersebut, dilanjutkan penyerahan hadiah Musabaqoh Tahfizul Quran, penyerahan juara 1 tingkat nasional pentas pendidikan agama Islam tentang cerita Islami di Makasar Sulawesi Selatan, penyerahan buku profil Kementerian Agama Kota Binjai kepada Wali Kota Binjai, dan penyerahan bantuan Alquran oleh Ketua IPQOH kepada panitia Hari Santri. (ted/han)

Raut sumringah tampak dari wajah para santri di Kabupaten Langkat, pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kemenag Langkat, Kecamatan Stabat, Selasa (22/10).

Dengan mengenakan peci hitam, bersarung dan berbaju putih dengan hiasan sorban, ratusan anak bangsa ini tampak antusias mengikuti upacara. Suasana indah ini, membuat takjub Bupati Langkat Terbit Rencana PA. Hatinya tergugah, orang nomor satu di ‘Negeri Bertuah’ ini memberikan apresiasi dengan memberangkatkan 6 orang santri berprestasi untuk melaksanakan ibadah umroh gratis.

Pada kesempatan itu, Bupati Langkat menyampaikan amanat Menteri Agama Republik Indonesia (RI), dengan mengucapkan selamat Hari Santri 2019, santri Indonesia untuk perdamaian dunia. “Hari santri sudah diperingati selama 4 tahun berturut-turut dengan tema yang berbeda. Tahun 2016 mengusung tema dari pesantren untuk Indonesia, 2017 wajah pesantren wajah Indonesia dan 2018 bersama santri damailah negeri,” katanya.

Untuk meneruskan tema tahun 2018, peringatan hari santri 2019 mengusung tema santri Indonesia untuk perdamaian dunia.

Isu perdamaian diangkat, kata Bupati, berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebab, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatanlilalamin, Islam ramah dan moderat dalam beragama.

Sikap ini, sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multicultural, sehingga keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. “Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,” terangnya.

Disamping alasan pesantren lambang perdamaian, sebut Bupati, keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBS) sejak 2 januari 2019 hingga 31 desember 2020. Bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata.

Hal ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia, agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan perdamaian di dunia internasional. Bahwa peringatan hari santri tahun ini, terasa istimewa dengan hadirnya UU No.18 tahun 2019 tentang pesantren.

Hal ini memastikan pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. “Negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya, dengan UU ini pula tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya,” terangnya.

Usai upacara, Bupati Langkat menandatangani deklarasi pesantren ramah anak, yang juga ditandatangani oleh Kakan Kemanag, perwakilan Kapolres dan Dandim 0203/ Langkat, Kajari Stabat, PN Langkat, PA Langkat, Kadis PP PA, Kadis Pora, Kadis Pendidikan dan Kadis Pertanian.

Pada upacara yang dikomandoi Kasi PDP Kemenag H Ainul Aswad itu, dihadiri Unsur Forkopimda Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD Pemkab Langkat, para pengasuh dan pendidik pondok pesantren se Langkat, para tokoh pendidikan/ masyarakat/ agama dan pemuda, para pimpinan Ormas islam, para santri se Langkat. (bam/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UTara (Kajatisu) meresmikan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdangbedagai (Sergai) usai dilakukan renovasi, di Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Selasa (22/10).

Pada kesempatan itu, Kajatisu Fachruddin mengucapkan selamat atas selesainya renovasi gedung kantor Kejari Sergai. Fachruddin berharap dengan dilakukannya renovasi, semakin meningkatkan semangat dan termotivasi dalam bekerja. Selain itu, agar terus sama-sama menjaga bangunan agar selalu terawat seperti rumah sendiri.

Sementara itu, Kajari Sergai Jabal Nur SH, MH menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Sergai yang telah bersinergi dengan Kejari Sergai, begitu juga dengan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam pembangunan kantor Kejari Sergai.

Sementara itu, Wabup Sergai H Darma Wijaya mengharapkan dengan gedung yang baru ini, Kejari dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.” Sejauh ini telah ada di Kabupaten Sergai kantor untuk pelayanan masyarakat seperti kantor DPRD, Polres, dan sekarang ini sama kita saksikan kantor Kajari telah selesai dan semoga dapat membantu Kabupaten Sergai dalam melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kejari,” kata Wabup Darma Wijaya. (sur/han)