SUMUTPOS.CO – Belum lama ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, menyatakan Sumut merupakan ranking kedua di Indonesia sebagai pengguna narkoba. Menyikapi hal itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengaku pihaknya terus aktif dan mencegah supaya peredaran narkoba tidak hanya ke para pecandu atau penyalahgunanya saja.

Namun demikian, aparat tidak bisa bekerja sendiri memberantas peredaran narkoba, tetapi membutuhkan dukungan seluruh instansi dan lapisan masyarakat.

“Kepada bupati atau wali kota di Sumut diminta membangun fasilitas rehabilitasi di daerahnya masing-masing. Hal itu supaya para pecandu dan penyalahguna narkoba semakin berkurang, sehingga demand-nya turun, maka dengan sendirinya ruang gerak pelaku terbatas karena tindakan kita di lapangan,” ujar Agus ketika diwawancarai usai memberi kuliah umum di Kampus Unimed, Rabu (16/10).

Menurut Agus, semakin gencar dilakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba, maka aktivitas pelaku menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, otomatis kasusnya banyak diungkap. “Narkoba itu tidak lihat status atau pandang bulu, siapapun bisa atau berpotensi menjadi korbannya. Oleh karena itu, upaya kita bagaimana mengobati pecandu dan penyalahgunaan tersebut supaya bisa direhabilitasi, sehingga demand-nya turun,” ungkapnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, dalam memberantas narkoba, pihaknya melakukan berbagai tindakan hingga operasi di pintu masuk atau jalur narkoba yang ada di Sumut. Mulai dari jalur Aceh, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu, Sergai, Medan dan sebagainya, dikunci. Kemudian, yang masuk dari Pekanbaru, Riau.

“Jadi, kita aktif menindak jaringan yang dari Aceh tetapi mereka masuk dari Pekanbaru. Kita tindak dari Pekanbaru, mereka masuk dari Medan. Artinya, mereka merubah strategi pemasarannya dengan menyesuaikan apa yang kita lakukan di lapangan. Makanya, perlu kerja sama semua pihak untuk menanggulangi bahaya narkoba ini. Namun, utamanya dengan merehab para pecandu dan penyalahguna karena kalau tidak direhab mereka tidak akan bisa pulih. Kalau tidak bisa pulih, korbannya akan semakin banyak,” terang jenderal berpangkat bintang dua ini.

Diutarakan Agus, memberantas peredaran narkoba pihaknya berupaya menangani suatu masalah sampai ke akar-akarnya. “Pada berbagai kegiatan yang dilakukan Polda Sumut, kita selalu sampaikan istilahnya bukan hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’ saja. Akan tetapi, berusaha mencari akar permasalahannya. Kemudian, mencari solusi kira-kira apa yang bisa mengurangi permasalahan tersebut. Sehingga, gangguan kamtibmas dapat relatif turun karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada masyarakat,” tukas dia.

Sebelumnya, Kepala BNNP Sumut Brigjend Pol Atrial mengungkapkan, Sumut merupakan ranking kedua di Indonesia sebagai pengguna narkoba. “Sumut menjadi ranking dua di Indonesia dari jumlah penduduk 256 juta jiwa, ada 2,4-2,5 juta jiwa menjadi pengguna narkoba, dan ini harus menjadi perhatian bersama untuk menekan jumlahnya sekecil mungkin,” ujar Brigjen Pol Atrial dalam kunjungannya ke Tebing Tinggi, Kamis (11/4) sore.

Dari data preferensi terdapat 1,77 persen tahun 2017, naik menjadi 2,1 persen tahun 2018 atau sekitar 3,5 juta jiwa, dan penggunya kebanyakan dari golongan generasi muda dan pelajar.

Di hadapan Kepala BNNK Tebingtinggi Kompol Bambang Rubianto, Wakil Ketua DPRD Muhammad Hazly Azhari, pimpinan OPD, Camat, Lurah se Kota Tebingtinggi di Aula lantai IV Balai Kota Tebingtinggi. Brigend Pol Atrial kembali menyampaikan, bahwa saat sekarang ini para pemasok narkoba jenis sabu yang berasal dari negara tetangga tidak lagi ukuran kilogram, tetapi sudah ton.

“Untuk wilayah Pantai Timur ini mereka memanfaatkan jalur laut, karena banyaknya terdapat pelabuhan tikus yang bisa dimanfaatkan untuk mendarat, terlebih lagi mereka banyak memanfaatkan tenaga kurirnya para nelayan kita yang sudah hafal betul pelabuhan tikus,”ujarnya.

Atrial berharap, agar kota Tebingtinggi terus meningkatkan program pemberantasan narkoba, terlebih lagi Wali Kota Tebingtinggi begitu konsen terhadap pemberatasan narkoba di Tebingtinggi dengan berbagai program. Kami memperoleh laporan tersebut dari semua perangkat pemerintah mulai tingkat kelurahan dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Semua dilibatkan Wali Kota, kami sangat mendukung sepenuhnya hal tersebut. “Kami juga tau ada kepala daerah yang open gak open dalam hal ini,”katanya.

Diingatkan Atrial, sesuai regulasi yang baru Rumah Sakit Pemerintah dan swasta wajib memberikan pelayanan rehab bagi pencandu narkoba sesuai dengan aturannya dan biayanya akan dikeluarkan dari Kemenkes, bukan dana BPJS, jangan sampai ada rumah sakit yang tidak melayaninya. (ris/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo akan meletakkan batu pertama hunian tetap (Huntap) tahap III di Siosar. Hal ini dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kalak BPBD, Ir Martin Sitepu, saat menerima roundwon dari pihak BNPB, Selasa (15/10) pukul 16.00 WIB.

Menurut Terkelin Brahmana, sudah beberapa kali diprediksi Kepala BNPB mau datang ke Kabupaten Karo dalam rangka peninjuaan dan peletakan batu pertama huntap III, namun terus tertunda akibat kesibukan.

“Namun hari ini, kita terima ada jadwal kedatangan Kepala BNPB tanggal 17 – 19 Oktober 2019, salah satunya akan meninjau ke daerah Siosar. Pemda Karo siap menyambut dan mendampingi, detailnya belum kita kordinasikan selama kunker beliau apa saja yang harus dipersiapkan, nanti dinas teknis terkait BPBD Karo yang lebih tau,” kata Terkelin.

Sementara Kalak BPBD Ir Martin Sitepu membenarkan atas kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Sesuai jadwal, Kepala BNPB dan beberapa staf ahlinya tanggal 17 Oktober 2019 sudah berada di Taman Resort Simalem.

Rombongan berencana menggunakan jalur darat, dan pukul 18.30 WIB, rencananya Kepala BNPB bergeser ke Siosar untuk memantau situasi. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberikan tali asih kepada 214 Bilal Mayit se-Langkat Hulu, Selasa (15/10/19). Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis sebesar Rp53,5 juta, Bupati Langkat memberikan tiket gratis kepada seorang bilal mayit untuk naik haji dan 18 orang lainnya umroh.

“Kami menyadari bantuan ini tidak besar, namun harapannya bantuan ini bisa bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Terbit Rencana.

Bupati juga menyampaikan, bahwa bantuan ini sebuah penghargaan dan ucapan terimakasih Pemkab Langkat kepada Bilal Mayit yang selama ini dalam menunaikan Fardhu Kifayah. “Tidak semua orang mau melaksanakannya, karena selain tidak mendapatkan standar upah, juga harus siap menerima tugas selama 24 jam. Kapanpun harus siap sedia, saat umat membutuhkan,”tandasnya.

Sementara Kabag Kessos, H Syahrizal pada laporannya menjelaskan, bantuan akan diberikan kepada seluruh Bilal Mayit yang ada di Kabupaten Langkat, dengan jumlah keseluruhan 3.926 orang dan dengan total anggaran sebesar Rp981.500.000, atau masing-masing menerima Rp250 ribu.

“Lokasi penyerahan bantuan dibagi tiga lokasi, yaitu di Langkat Hulu yang saat ini telah dilaksanakan, selanjutnya di Langkat Hilir dan Teluk Aru,” jelasnya.

Turut hadir Kakan Kemenag Langkat, Sekdakab dan para pejabat Pemkab Langkat, bilal mayat se Langkat Hulu, tokoh masyarakat/agama/ etnis dan Pemuda serta undangan lainnya. (bam/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Hewan peliharaan mati mendadak terserang penyakit, para peternak babi di 11 Kecamatan di Kabupaten Dairi alami kerugian ratusan juta rupiah. Atas kondisi itu, para peternak babi mengharapkan perhatian Pemkab Dari dan Pemprovsu.

“Kami sudah menargetkan akan menjual pada bulan Desember mendatang, tetapi semuanya itu tinggal kenangan,”ujar Robistok Sihombing (42).

Peternak babi yang menetap di Jalan Sisingamangaraja Bawah Sidikalang tersebut, sebanyak 55 ekor ternaknya mati mendadak.

“Bobotnya sampai 60-80 Kg. Hampir rata indukan, hanya 10 ekor anakan. Kalau dihitung- hitung kerugian sudah mencapai Rp 120 juta lebih. Harga daging Rp 55 ribu per kilo gram,”ungkapnya.

Mirisnya lagi, lanjut Robistok, ternaknya yang sudah dibeli pembeli juga turut mati mendadak, namun karena belum diangkat dari kandangnya.

“Kami berharap pemerintah secepatnya menemukan jenis penyakit yang menyerang ternak kami, dan secepatnya melakukan penanganan,”harapnya.

Hal senada dikatakan staf peternakan Petrasa, Ganda Sinambela dan Divisi Advokasi Petrasa Gloria Sinaga mengatakan, peternak dampingan Petrasa juga mengeluhkan ternak mereka mati mendadak. Bahkan jumlahnya 150-200 ekor. “Dampingan kami sudah mengalami kerugian. Jumlah ternak mereka yang mati bervariasi,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dairi, Jhon Manurung yang dihubungi mengaku sampai kini pihaknya belum mengetahui jenis penyakit yang menyerang babi para peternak. “Sampai sekarang jenis penyakit itu belum diketahui,” ucapnya.

Disebutkan Jhon, Balai Veteriner telah melakukan penelitian lanjutan, dan sampel sudah dibawa ke Jakarta.

Dari 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, hanya Kecamatan Tigalingga, Silahisabungan, Tanah Pinem dan Gunung Sitember, yang hewan ternak babinya belum diserang penyakit belum diketahui tersebut.

Jhon menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi penerapan Biosekuriti dan membersihkan kandang, supaya ternak yang sehat tidak terjangkit penyakit. Dan mengimbau para peternak agar babi yang mati dibakar lebih dulu, baru dikubur. (rud/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang yang mengatasnamakan Kelompok Pengurus Pedagan Pasar Impres (KPPPI) Kota Tebingtinggi, menolak relokasi ke Pasar Induk yang baru dibangun di Kecamatan Bajenis.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Kota Tebingtinggi di ruang paripurna, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (15/10).

Ketua Kordinator KPPPI, Umar Manurung, mengatakan, penolakan relokasi tersebut dikarenakan jarak yang terlalu jauh, dan bangunan Pasar Induk tidak layak karena pembangunannya belum selesai.

“Kami pengurus KPPPI dan seluruh pedagang sayur mayur, padagang ikan dan daging menolak relokasi tersebut, karena pedagang selama ini sudah berjualan puluhan tahun, bahkan tempat baru tidak layak di tempati untuk berdagang,” ungkap Umar Manurung.

Masih kata Umar, pihaknya para pedagang bukan tidak setuju adanya rencana Pemko Tebingtinggi untuk membangun Pasar Impres menjadi lokasi wisata air dan penghijauan.

“Kami mendukung pembangunan itu, tetapi pedagang jangan direlokasi. Bila perlu dibangun Pasar Impres secara modern dekat lokasi wisata air itu,”pinta Umar.

Angota DPRD dari Partai Hanura, Kaharuddin Nasution, mengaku sudah mengecek lokasi Pasar Induk bersama Dinas Perdagangan.

“Kami lihat Pasar Induk di Bajenis sangat tidak layak ditempati. Relokasi pedagang ditunda untuk sementara, dan pedagang mengerti akan kondisi tersebut,”ujar Kaharuddin.

Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tebingtinggi, Muhammad Azwar, yang menyatakan pedagang Pasar Impres belum bisa untuk dipindahkan.

“Intinya, rekomendasi para pedagang benar benar menolak dengan pemindahan tersebut. Jadi relokasi Pasar Impres di Jalan Gurami Kota Tebingtinggi kita hentikan sementara sambil menunggu kebijakan pihak Pemko Tebingtinggi,” bilangnya.

Mendengar penjelasan dari anggota DPRD Kota Tebingtinggi, puluhan pedagang merasa legah, karena mereka masih bisa berdagang di Pasar Impres menunggu keputusan dari Pemko Tebingtinggi. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta Danlanal Sibolga dicopot dari jabatannya, jika di lembaganya ada terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para nelayan di kawasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Desakan ini menyusul maraknya isu dan laporan di Kota Sibolga terkait akan adanya aksi besar-besaran dari kalangan masyarakat nelayan, yang akan mengadukan dugaan pungli oleh oknum Lanal Sibolga.

“Kita minta isu dan laporan soal akan adanya demo besar-besaran masyarakat nelayan terkait dugaan pungli di Lanal Sibolga tersebut harus segera diinvestigasi. Jika memang ada bukti para prajurit atau pimpinan di Lanal Sibolga melakukan pungli terhadap nelayan, maka kita minta instansi diatasnya yakni Danlantamal II/Padang hingga KSAL agar mencopot jabatannya,”kata Anggota DPRD Sumut, Pdt Berkat Kurniawan Laoli didampingi sejumlah anggota dewan di antaranya, Tuahman Franciscus Purba, Rahmansyah Sibarani, Dimas Tri Adji, Erwinsyah Tanjung, Parsaulian dan Ricky Anthony kepada wartawan, Selasa (15/10).

Berkat juga meminta kepada nelayan di Sibolga-Tapteng, agar menyampaikan keluhan dan dugaan pungli tersebut ke lembaga terkait.

Yakni, lanjut dia, baik ke DPRD Sibolga maupun Tapteng, Danlantamal bahkan DPRD Sumut.

“Khusus ke DPRD Sumut kita menunggu laporan dan bukti dari masyarakat nelayan tersebut, agar bisa ditindaklanjuti dan dibahas di komisi terkait dewan. Sebab kita tidak ingin nelayan kita sebagai ujung tombak memenuhi gizi dan makanan kalangan masyarakat ini disakiti oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,”ujarnya.

Lebihlanjut Berkat juga berharap kepada masyarakat nelayan yang akan melakukan aksi nantinya agar dilakukan dengan damai dan tertib, tanpa ada melanggar aturan yang berlaku.

“Tetap jaga aturan dan ikuti prosedur dalam menyampaikan aksi unjukrasa. Jika perlu sampaikan ke DPRD Sumut, sebab saya pribadi menyatakan akan selalu terdepan dalam membela masyarakat nelayan,”tegasnya. (adz)