Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara mengaku tidak memiliki data daerah mana lagi di Sumut yang belum terhubung akses telekomunikasi dan internet. Pasalnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut sudah diambil alih Kementerian Kominfo.
“Tapi lengkapnya itu, karena urusan telekomunikasi sudah empat tahun tidak di Diskominfo lagi dan ditarik ke pusat, untuk datanya itu ada di Balai Monitoring Kementerian Kominfo. Mereka perwakilan Kemenkominfo yang di Medan. Di sini ada dua perwakilan, pertama Balai Monitoring Frekwensi dan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian. Mungkin mereka bisa sajikan data yang lebih rinci soal itu,” kata Kepala Bidang TIK Diskominfo Sumut, Dedy Irawan menjawab Sumut Pos, Selasa (20/8).
Dia mengungkapkan, dahulu ada bidang Postel pada struktur Diskominfo Sumut. Namun kewenangan tersebut sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, ia berasumsi bahwa seharusnya tidak ada lagi daerah di Sumut yang tidak terjamah jaringan seluler maupun internet.
“Iya, seharusnya tidak ada lagi. Sebab semua operator sudah bergerak ke kabupaten, apalagi Telkomsel. Dan setiap kecamatan juga ada. Setahun lalu kami pernah diskusi dengan Kadiskominfo Madina. Dia mengaku wilayahnya masih ada blank spot. Di Nias juga begitu. Tapi gak tahu ya kalau sekarang,” katanya.
Dedy menambahkan, bagi daerah yang masih blank spot sebenarnya bisa mengajukan ke Kementerian Kominfo melalui program Universal Service Obligation (USO). Dan yang menjalankan program tersebut yakni BAKTI atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi.
“Itu salah satu unit Kemenkominfo. BAKTI itu mengelola dana 1,25 persen dari pendapatan kotor operator setiap tahun. Misalkan Telkomsel, setiap tahun dia wajib setor ke BAKTI bisa hampir Rp2 triliun lebih dana yang mereka kelola,” katanya.
Dana tersebut, sambung dia, digunakan untuk memfasilitasi daerah 3T; terluar, tertinggal dan terdepan. Dimana bertujuan memfasilitasi daerah yang belum memiliki akses telekomunikasi. “Misalkan begini, provider tidak mau masuk ke sana sebab dihitung-hitung gak bakal untung mereka. Nah, kalau ada daerah seperti itu maka kewajiban BAKTI untuk turun. Mereka pasang perangkat dan tower untuk menghilangkan blank spot di sana,” terangnya.
Tak hanya itu, kata Dedy, BAKTI juga dapat memfasilitasi jaringan internet di sekolah-sekolah ataupun daerah pedalaman, yang dananya diambil dari pendapatan kotor para provider telekomunikasi tersebut. “Dan prosedurnya itu daerah setempat mesti membuat permohonan ke mereka. Lebih baik langsung kepala daerahnya yang surati supaya bisa segera difasilitasi oleh BAKTI. Dan saya pikir, jika program ini dijalankan oleh pemda Madina atau Nias, blank spot di sana sudah tidak ada lagi,” katanya.
Pihak Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kementerian Kominfo, Abdul Rahman, yang dikonfirmasi ihwal ini mengatakan sebenarnya kalau daerah blank spot di Sumut mungkin bisa di searching di internet atau per kabupaten. Namun untuk lebih detil, ia menyarankan datang ke kantor Balai Monitoring Frekwensi Kemenkominfo.
“Kantor balmon disamping Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi, dekat Rumah Sakit Haji. Langsung ke sana saja ya,” pungkasnya. (prn/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Agung (MA) memutuskan menyerahkan aset negara berupa lahan seluas 106 hektar, kepada pihak swasta. Padahal lahan tersebut merupakan eks HGU PTPN 2 Kebun Helvetia, Kabupaten Deliserdang hasil sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), yang menjerat pengusaha Tamin Sukardi.
SEBAGAIMANA tertuang dalam Surat Putusan Nomor : 1331.K/PID.SUS/2019, MA telah menghukum Tamin Sukardi dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam amar putusan itu, MA juga menetapkan aset negara seluas 106 hektare beralih kepemilikan. Rinciannya, lahan seluas 32 hektare dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al-Washliyah, dan lahan seluas 74 hektare menjadi hak kuasa PT Agung Cemara Realty (ACR), melalui Mujianto selaku direktur.
Berdasarkan putusan MA tersebut, Kejaksaan Negeri Deliserdang memasang spanduk eksekusi terhadap dua objek lahan tersebut di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang.
Menyikapi putusan MA ini, Sekjend Komite Tani Menggugat (KTM) Sumut, Syaifal Bahry SE memangku kecewa. Menurutnya, berdasarkan salinan putusan 6 lembar yang ia pegang terdapat kekeliruan terhadap peralihan lahan negara kepada pihak swasta.
“Lahan itukan milik negara, kenapa Mahkamah Agung menetapkan aset negara ini kepada Al-Washliyah dan PT ACR. Harusnya lahan itu dikembalikan ke negara, kasus ini sudah jelas ranah Tipikor yang dirugikan negara, bukan pihak swasta. Jadi, putusan tentang pengalihan lahan negara ke pihak swasta kita duga ada kekeliruan,” ucap pria akrab disapa Sefal kepada wartawan, Selasa (20/8).
Selain itu, kata aktivis petani ini, dalam putusan soal luas lahan tidak sesuai dengan objek yang dimaksud. Pasalnya, dalam putusan MA itu disebutkan 126 hektare untuk lahan tersebut, padahal lahan yang sebenarnya adalah 106 hektare. Sefal menduga, ada kesalahan terhadap putusan yang dianggap proses hukum yang telah berjalan tidak menguasai tentang luas lahan tersebut. “Saya sudah baca 6 lembar salinan putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Ini ada yang aneh, di mana 20 hektare lagi lahan yang dimaksud,” beber Sefal.
Putusan Mahkamah Agung pengalihan aset negara ke swasta, cetus Sefal, tidak berdasar. Alasannya, tidak ada menerangkan tentang alas hak dari PT ACR dan Al-Washliyah untuk lahan 106 hektare tersebut. “Kasus ini adalah ranah Tipikor bukan perkara perdata. Jadi, lahan itu harus dikembalikan ke negara. Harusnya, kejaksaan tidak menerima begitu saja keputusan dari Mahkamah Agung, tapi harus melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan itu,” pungkas Sefal.
Pria yang sudah lama bergelut di aktivis petani ini menduga adanya bentuk mafia peradikan persengkongkolan yang sangat besar. Sebab, kasus yang menjerat Tamin Sukardi telah menyeret hakim yang terlibat suap. Jadi, ia menduga keputusan Mahkamah Agung juga bentuk konspirasi buruknya peradilan.
“Intinya Kejagung harusnya PK, bukan menerima keputusan begitu saja. Jangan, kebobrokan peradilan kita kembali disorot KPK. Jadi, harapan kami kepada Bapak Presiden bisa melihat kasus ini, agar menjadi perhatian serius terhadap mafia yang merusak peradilan di Indonesia khsususnya di Sumatera Utara,” tegas Sefal.
Sebelumnya, saat proses hukum terhadap Tamin Sukardi berjalan di PN Medan, manajemen PTPN 2 telah membatalkan penghapus bukuan 106 hektar eks HGU di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang. Dalam agenda sidang yang digelar di PN Medan, untuk mendengar kesaksian dari pihak PTPN 2 yang menghadirkan Direktur PTPN 2 Teten Djaka Triana. Dalam kesaksian Direktur PTPN 2 yang dipertanyakan majelis hakim, yakni soal lahan eks HGU PTPN 2 seluas 106 hektare itu.
Pada Desember 2017 telah dilakukan penghapus bukuan, namun telah dibatalkan. Alasan pembatalan ini dilakukan secara profesionalisme dan perinsip kehati-hatian, langkah ini diambil oleh pihak PTPN 2 guna menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dengan terdakwa Tamin Sukardi.
Mengenai dipanggilnya Teten serta dua orang anak buahnya yaitu Direktur Operasional Marisi Butarbutar dan Kabag Hukum Kennedy Sibarani oleh penyidik Kejaksaan Agung, Teten menegaskan, pemanggilan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap pihak PTPN 2 untuk membatalkan penghapus bukuan.
Hal itu menurut dia, karena terdakwa Tamin Sukardi yang proses hukumnya saat ini sedang berjalan telah melakukan proses jual beli terhadap lahan eks HGU sebelum penghapus bukuan yang kini telah dibatalkan. Dalam sidang ini, pihak PTPN 2 juga mengungkapkan bahwa tanah yang masih tercatat secara administratif sebagai aset perusahaan BUMN ini walaupun sudah eks HGU, namun pihak perusahaan PTPN 2 masih tetap membayar kewajiban atas lahan tersebut. (fac)
istimewa
PADAMKAN: Personel Kepolisian bersama warga padamkan ban bekas yang dibakar demonstran dalam aksi yang terjadi di Manokwari, Selasa (20/8). Suasana di Papua sudah kondusif.
PADAMKAN: Personel Kepolisian bersama warga padamkan ban bekas yang dibakar demonstran dalam aksi yang terjadi di Manokwari, Selasa (20/8). Suasana di Papua sudah kondusif.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menko Polhukam Wiranto menegaskan, sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat yang sempat jadi titik aksi kerusuhan, kini sudah kondusif. Menurut Wiranto saat ini situasi sudah terkendali.
“Sudah. Sudah terkendali aman. Masyarakat sudah tenang Karena sudah ada penjelasan-penjelasan yang cukup jelas dan gamblang dari berbagai pihak,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Ia mengapresiasi pihak-pihak yang turut menyejukkan situasi kerusuhan. Wiranto kembali menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Lukas Enembe, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). “Saya sendiri juga kemarin sudah lihat kan, sudah press conference, hasil rapat koordinasi.
Pak Kapolri juga sudah memberikan penjelasan secara detail tentang kejadian itu. Kemudian bahkan Wali Kota Surabaya. Kemudian Gubernur Khofifah. Kemudian juga Gubernur Papua. Semua kan sudah memberikan penjelasan,” ucapnya.
Wiranto pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang kebenarannya tidak diketahui. Ia tidak ingin keamanan yang sudah tercipta diperkeruh dengan informasi yang tidak benar. “Tetapi semuanya akan mengumumkan, masyarakat hendaknya jangan sampai terpengaruh provokasi.
Dengan berita-berita yang memang mem-provoke. Berita-berita yang memanfaatkan insiden itu untuk membuat kacau. Untuk membuat keruh suasana. Kita bersyukur bahwa segera ada reaksi cepat dari berbagai pihak yang intinya agar semuanya bisa kembali kondusiflah, nggak ada masalah,” ucap Wiranto.
Polisi menyatakan saat ini situasi di Jayapura dan Manokwari sudah kondusif pascakerusuhan pada Senin (19/8). Namun, Polisi menyebut masih ada aksi massa yang dilakukan di Sorong, Papua Barat. Aparat gabungan saat ini bernegosiasi dengan massa. “Untuk di wilayah Sorong emang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik.
Massa kurang-lebih sekitar hampir 500 orang yang saat ini juga masih dalam proses negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan tokoh masyarakat yang di sana,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
“Yang jelas, apa yang menjadi aspirasinya teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di Sorong juga akan diterima, ditampung, dan akan diserahkan nanti akan ke pemerintah pusat,” imbuhnya.
Presiden Minta Saling Memaafkan
Presiden Joko Widodo secara mendadak memanggil Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya ke Istana Negara, Selasa (20/8) pagi. Lenis pun terpaksa membatalkan penerbangannya ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Tadi sebenarnya pesawat ke Surabaya itu jam 11.00 WIB. Tetapi pas mau berangkat, tiba-tiba Pak Presiden panggil, terus saya ketemuan dengan Pak Presiden,” ucap Lenis usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan.
Lenis menerangkan, pada intinya Presiden menyampaikan pesan agar masyarakat memaafkan bila ada ketersinggungan soal kejadian yang menimpa mahasiswa asal daerah yang dulunya bernama Pulau Irian. “Pada intinya, Pak Presiden menyampaikan untuk kita harus saling memaafkan, karena kita anak bangsa yang sama. Bagaimana kita harus bersatu membangun Indonesia masa depan, yang lebih baik,” jelas Lenis.
Saat bertemu Jokowi, Lenis juga sudah menyampaikan konsep atau strategi khusus untuk menangani masalah Papua, utamanya yang berkaitan dengan mahasiswa asal negeri cenderawasih yang ada di Jawa Timur. “Pola asramanya kita perhatikan, pola hidupnya kita perhatikan, terus pendidikan juga perhatikan. Sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ke depan. Ini saya laporkan pada Pak Presiden,” jelasnya.
Tak Cukup Saling Memaafkan
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku tak puas. Menurut Lukas, pernyataan Jokowi tidak tegas dan belum bisa mengobati hati warga Papua. Bahkan, jika aksi persekusi masih terjadi di Indonesia, Lukas mengaku akan menarik semua mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Tanah Cendrawasih tersebut.
Menurut Lukas, persoalan rasisme terhadap warga Papua lebih khusus mahasiswa yang kuliah di Jawa Timur, tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf. Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasis agar kejadian serupa tidak berulang.
“Masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Tapi harus ada proses hukum bagi oknum-oknum pelaku, agar hal yang sama tidak terulang lagi,” kata Lukas Enembe, usai melantik sejumlah pejabat eleson III dan II di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (20/8).
Menurut Lukas, harus ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme yang meneriaki mahasiswa Papua dengan kata atau kalimat tak pantas. “Masalah ini tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena sudah terjadi bertahun-tahun, jadi harus ada proses hukum untuk efek jera,” kata Lukas.
Dia juga memandang, pernyataan Presiden Jokowi tidak tegas. “Mestinya Presiden segera perintahkan penegak hukumnya untuk tangkap para pelaku, karena ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang-ulang, pemain sepak bola Papua juga sering diserang dengan rasis,” imbuhnya.
Jika tak ada jaminan keamanan dan keadilan bagi warga Papua, lanjut Lukas, dirinya sudah memiliki opsi yakni akan memulangkan mahasiswa Papua. “Kalau NKRI ini masih rasis, kami akan tarik semua mahasiswa,” tegasnya.
Lukas mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk datang dan berbicara mengenai pemindahan mahasiswa Papua ke tanah asal. Rencananya, mereka akan mengatur mahasiswa Papua agar berkuliah di Universitas Papua dan Universitas Cendrawasih, Papua.
“Saya tadi sudah bicara dengan Gubernur Papua Barat untuk mereka datang ke sini dan bicara di sini untuk atur mahasiswa ditaruh di Unipa dan Uncen, kami akan tarik semua, untuk kuliah di Papua,” kata Lukas.
Lukas juga mengungkapkan, tim terpadu akan segera dibentuk guna diturunkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah serta Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan untuk memetakan permasalahan yang ada serta mencari solusinya.
Koordinator Kontras Yati Andriyani juga menyindir cara Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Menurut dia, kasus di Manokwari tidak bisa selesai hanya dengan saling memaafkan seperti yang disarankan Jokowi.
“Cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua,” ucap Yati ditemui di kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Kontras, kata Yeti, lebih menyarankan pemerintah menggerakkan institusinya untuk melakukan pengusutan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya, pemerintah menerjunkan Komnas HAM untuk mencari akar masalah hingga menyeruaknya kerusuhan di Manokwari. “Harus turun melakukan pemantauan, supaya ada objektivitas dalam mengungkap persoalan ini,” ungkap dia.
Kemudian, ucap dia, pemerintah bisa meminta kepolisian untuk berlaku persuasif menyelesaikan kerusuhan di Manokwari. Satu di antaranya dengan mengedepankan upaya dialog setelah kerusuhan terjadi. “Dialog harus dibuka, harus dilakukan, tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang tertutup. Dengan pendekatan seperti penangkapan, dan penahanan seperti yang terjadi ini, pendekatan-pendekatan seperti itu persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan,” tegas dia. (jpc/bbs/mg10/jpnn)
istimewa
PINTU TOL: Suasana pintu tol Tebingtinggi difoto dari ketinggian. Tol Medan-Tebingtinggi menjadi salah satu tol yang diminati investor asing.
PINTU TOL: Suasana pintu tol Tebingtinggi difoto dari ketinggian. Tol Medan-Tebingtinggi menjadi salah satu tol yang diminati investor asing.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Waskita Karya (Persero) Tbk dikabarkan telah mendivestasikan 9 ruas tol yang dimiliki sejak 2017. Sebanyak 9 ruas tol yang didivestasikan tersebut bakal dijual, namun baru 5 ruas yang baru diminati investor. Tak cuma investor lokal, investor asing pun berebut lima tol yang akan dijual Waskita Karya tersebut.
Haris Gunawan, Direktur Keuangan Waskita Karya menyebut, pihaknya memang sudah mengantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mendivestasi 9 ruas tol tersebut, diantaranya Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT), Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, ruas tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono hingga ruas tol Becakayu. Meski begitu, Haris belum bisa memberikan detail terkait valuasi penjualan 5 tol tersebut, sebab saat ini masih dilakukan proses due diligence.
“Kami belum bisa sampaikan berapa nilai valuasi dari 5 tol kami. Tapi yang jelas, 2 investor ini serius. Satu sudah advance, dan ini jadi target kita tahun ini,” kata Haris ditemui usai melakukan public expose di Gedung Bursa Efek, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Meski enggan menyebutkan kelima ruas yang dimaksud, namun Haris memastikan untuk ruas Becakayu tidak akan dilego pada tahun ini. “Target untuk kelima ruas ini dieksekuis semester dua. Kenapa semester dua? Karena kita harapkan mereka ajukan final binding offer,” ujarnya.
Haris mengatakan, dana hasil penjualan itu bakal digunakan untuk melakukan investasi di ruas tol baru. Selain itu, penjualan ruas-ruas tol tersebut, bakal membuat beban utang perusahaan menjadi berkurang. Hal ini juga telah dihitung sesuai dengan divestasi yang dilakukan perseroan.
Hingga semester I-2019, total nilai liabilitas atau utang Waskita Karya mencapai Rp 103,72 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek Rp 56,61 triliun dan utang jangka panjang Rp 47,1 triliun.
Terkait utang yang menggunung tersebut, Waskita Karya menjelaskan, pihaknya bakal menerima pembayaran dari sejumlah proyek turnkey yang dikerjakannya dan sejumah pembayaran lainnya. Total nilai penerimaan ini diperkirakan akan mencapai Rp 33,2 triliun.
Haris Gunawan mengatakan, total utang perusahaan sejak 2015-2018 memang menggunung lantaran perusahaan banyak menggarap proyek-proyek yang bersifat turnkey yang pembayarannya diterima setelah proyek selesai. Tiingginya tingkat utang disebabkan karena kebutuhan dana untuk menalangi pengerjaan proyek terlebih dahulu. Sehingga tingkat utang ini akan segera turun setelah perusahaan menerima pembayaran dari owner proyek.
Sementara Peneliti BUMN, Danang Widoyo menyebutkan, dalam pemerintahan Joko Widodo, BUMN memiliki peran penting. Sebab, BUMN menjadi alat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, termasuk program BBM Satu Harga. “Kita memandang Presiden Jokowi politisi, jadi agar semua program tepat waktu 2019 itu Pemilu, diselesaikan dengan cepat menggunakan BUMN cara dia menyelesaikan program-program. Sehingga, peran BUMN sangat penting di bawah pemerintahan Jokowi,” kata Danang Widoyo dalam diskusi Bersih-bersih BUMN di Jakarta, Selasa (20/8).
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Jokowi ukuran kesuksesan BUMN tak lagi diukur dari bisnis atau keuntungan. Namun, dilihat dari fungsi sosialnya. Namun, hal itu bukan berarti tanpa risiko. Menurutnya, hal ini membuat beban utang BUMN menjadi membengkak. “Memang risikonya ada pada kondisi keuangan yang akan bermasalah. Saya kira, satu poin pentingnya, utang BUMN karya yang membengkak,” ujarnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah cara agar BUMN keluar dari jerat utang itu. Salah satunya, BUMN bisa melepas aset yang sudah jadi dan mencari kontrak baru untuk memperbaiki kinerja keuangan. “Jadi menurut saya agar BUMN karya mampu bayar utangnya, perlu dua income. Pertama segera jual aset yang sudah jadi. Dalam kasusnya Waskita Karya, jalan tol harus segera dilepas ke investor swasta agar dia bisa memperbaiki neraca keuangannya dan bisa memiliki modal membangun proyek berikutnya,” paparnya.
Selain itu, BUMN juga harus gesit untuk mendapatkan kontrak pekerjaan berikutnya. “Kedua, mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya. Pemerintah juga harus, dan saya kira ini akan jadi kabar buruk bagi kontraktor swasta karena untuk menjaga neraca BUMN karya tetap positif, harus mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya dari pemerintah. Itu jalan keluar menyelesaikan utang BUMN karya yang menggunung itu,” tutupnya.(dtf/bbs)
istimewa
LONTAR JUMRAH: Ribuan jamaah haji melakukan prosesi melontar Jumrah di Jamarat, Mina, Mekkah, beberapa hari lalu.
LONTAR JUMRAH: Ribuan jamaah haji melakukan prosesi melontar Jumrah di Jamarat, Mina, Mekkah, beberapa hari lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar duka cita kembali datang dari Tanah Suci, Makkah. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama H Suparto bin Kariono (68), warga Dusun Kampung Banten, Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, meninggal dunia, Selasa (20/8) sekira pukul 01.30 waktu Arab Saudi. Almarhum meninggal dunia ketika sedang dirawat di Rumah Sakit King Faisal, Kota Mekkah.
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Labusel, Najarul Efendi Siregar yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, almarhum menderita sakit sejak beberapa hari terakhir. Atas keluhan itu, almarhum menjalani operasi di rumah sakit sejak tiga hari lalu.
Diketahui, almarhum merupakan jamaah haji Kloter 15 Embarkasi Medan dengan Nomor Paspor: C 2889362, No.Porsi: 0200122595, Nomor Manifest 251. Almarhum rencananya akan dishalatkan di Masjidil Haram dan akan dikebumikan di Pemakaman Sorraya Makkah.
Dengan wafatnya Suparto bin Kariono, jumlah jamaah haji asal Sumut yang wafat di Tanah Suci menjadi 10 orang. Sebelumnya, Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan, Abdul Azhim dalam pesan siaran pers yang diterima Sumut Pos, Selasa (20/8), menyebutkan, tercatat sebanyak 9 jamaah wafat di Tanah Suci. Kesembilan jamaah yang wafat tersebut didiagnosa dengan berbagai penyakit. “Iya benar. Jamaah Embarkasi Medan yang wafat di Tanah Suci berjumlah 9 orang,” ujarnya.
Sesuai data PPIH Kemenag Sumut, nama-nama jamaah yang wafat tersebut yakni Muhammad Rum Batubara (65) asal Mandailing Natal yang didiagnosa circulatory diseases wafat pada 22 Juli 2019; Rahmat Novan Nasution (65), asal Padanglawas yang didiagnosa circulatort diseases pada 24 Juli 2019; Jamaluddin Bandarik Abdullah (72) jamaah asal Langkat yang didiagnosa invection and parasitic diseases pada 26 Juli 2019; Leli Ningsih Abdullah (78), jamaah asal Medan yang didiagnosa cardiovascular disseas wafat pada 7 Agustus 2019.
Kemudian Tiayuna Sutan Bangun (69), jamaah asal Padanglawas yang didiagnosa circulatort diseases, wafat pada 10 Agustus 2019; Agus Susanto Achmad (56) jamaah asal Medan yang didiagnosa circulatory diseases, wafat pada 12 Agustus 2019; Suwanto Sukirman Abdullah (60), jamaah asal Medan yang didiagnosa cardiovascular diseases, pada 14 Agustus 2019; Abdul Karim Asmawi (80), jamaah asal Medan yang didiagnosa circulatort diseases, wafat pada 15 Agustus 2019; dan Yusman Ben Basir (64) jamaah asal Deliserdang yang didiagnosa respiratory diseases, wafat pada 16 Agustus 2019.
Para jamaah yang wafat di Tanah Suci tersebut, pemerintah berencana menabalkan hajinya dan memberikan santunan asuransi kepada ahli waris. Sedangkan jamaah Embarkasi Medan akan kembali ke Tanah Air pada Jumat (23/8) mendatang.
Ketiga Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
Sementara untuk nasional, jumlah jamaah haji yang wafat tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana hingga Selasa (20/8) sore pukul 15.30 waktu Arab Saudi, jumlah jamaah haji yang meninggal mencapai 273 jamaah. Hal ini pun menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) 2019.
“Kalau kita lihat grafik tingkat kematian, trennya naik dibanding tahun sebelumnya, oleh karenanya ini menjadi perhatian kita,” kata Kepala PPIH Daerah Kerja Madinah, Akhmad Jauhari di Madinah, Selasa (20/8).
“Kita punya data 5 tahun ke belakang, pada hari ini mulai 2014-2019. Tahun ini urutannya ketiga terbanyak (secara angka, Red),” kata dia.
Jauhari menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah jamaah haji yang wafat. Salah satunya adalah jumlah jamaah risiko tinggi yang mencapai 68 persen dari total jamaah. “Faktor cuaca juga mempengaruhi. Bagaimanapun ketika jamaah melaksanakan aktivitas di luar dengan kondisi cuaca yang cukup panas, sangat berdampak pada kondisi jamaah,” katanya.
Terlebih, usai melaksanakan puncak ibadah haji dalam fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), kondisi jamaah haji tentu masih dalam kelelahan. “Tentu setelah jamaah melaksanakan Armuzna yang cukup menyita energi. Diharapkan selama di Madinah jamaah tidak banyak melakukan aktivitas,” ucapnya.
Dia meminta jamaah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jamaah, menurut dia, harus memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan di luar. “Kalau ingin melakukan aktivitas, hanya sifatnya yang penting saja, seperti arbain, kemudian ziarah di sekitar Kota Madinah. Setelah itu diharapkan jamaah lebih banyak beristirahat di hotel sehingga tidak banyak menguras tenaga,” tuturnya. (man/bbs)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
SILATURAHIM: Dirut Bunda Foundation Chandra S Sinaga, Direktur Operasional Febry S Dalimunthe bersama Pemred Sumut Pos Dame Ambarita dan awak redaksi, usai silaturahim.
SILATURAHIM: Dirut Bunda Foundation Chandra S Sinaga, Direktur Operasional Febry S Dalimunthe bersama Pemred Sumut Pos Dame Ambarita dan awak redaksi, usai silaturahim. TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terinspirasi dari kegiatan amal yang dilakukan Hj Bunda Indah, berdirilah Bunda Foundation di Kota Medan. Yayasan yang didirikan oleh anak-anak Medan ini akan fokus pada berbagai kegiatan sosial, seperti pemberian beasiswa, bedah rumah, pemberian sembako, dan lainnya.
DIREKTUR Utama Bunda Foundation, Chandra Syuhada Sinaga mengatakan, berbagai kegiatan amal oleh Bunda Foundation sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, hanya saja belum terdata. Kini, untuk membuat lebih terorganisir, dibentuklah Bunda Foundation yang akan segera launching.
“Untuk soft launching, akan dilaksanakan di Kota Medan dengan agenda kegiatan gerak jalan santai pada 6 Oktober mendatang dengan melibatkan 10 ribu peserta. Kita mengangkat tema ‘Pemuda Merdeka Bebas Narkoba dan Tertib Lalulintas’. Sedangkan Grand Launchingnya akan dilaksanakan di Jakarta berkisar Bulan November,” ujar Chandra didampingi Febry S Dalimunthe selaku Direktur Opreasional, Enda Sinaga selaku Publick Relation dan dua orang staff saat berkunjung ke Kantor Redaksi Sumut Pos di Gedung Graha Pena Medan, Selasa (20/8).
Dijelaskannya, Kota Medan menjadi kota pertama dalam pembentukkan Bunda Foundation, karena pendirinya dan pengurusnya merupakan orang yang lahir dan besar di Kota Medan. Sedangkan pembentukkan di Jakarta, akan sebagai pusat yang akan mengontrol dalam berbagai kegiatan.
Sebelum terbentuknya Bunda Foundation, Bunda Indah memberikan bantuan berdasarkan proposal yang masuk tanpa melalui survey. Baik itu untuk bantuan pendidikan, pemberian sembako, dan lainnya.
Hal ini berdampak, tidak adanya data yang dimiliki yayasan itu terkait jumlah bantuan yang sudah disalurkan dan berapa banyak. Padahal, penerima bantuan bukan hanya berasal dari Medan, banyak juga yang menerima di Jakarta, terutama siswa dari Indonesia Bagian Timur.
“Dengan adanya Bunda Foundation ini, kita akan lebih terorganisir. Sehigga semua data yang diperlukan ada sebagai bukti kinerja kita. Untuk di Medan, kawasan Medan Utara sudah banyak yang menerima bantuan, sedangkan untuk di Deliserdang sekitara Jalan Sei Mencirim, Sunggal. Sedangkan untuk di Jakarta, penduduk di kawasan Jakarta Timur yang banyak menerima yang pada umumnya mereka berasal dari Indonesia Timur, seperti warga Papua, Timor, Ambon, dan lainnya,”ungkapnya.
Pembentukkan Bunda Foundation ini juga akan lebih memudahkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Karena, selama ini yang menjadi pendonor dari berbagai aksi sosial adalah orang-orang yang berada di sekitar Bunda Indah.
Ke depannya, Bunda Foundation akan mendapatkan dana dari berbagai kerjasama dengan para siswa SMK yang kreatif yang memiliki produk yang layak jual. “Kita akan mencari jalan sekreatif mungkin untuk mendapatkan dana. Tetapi, untuk tahap awal, rencana kita adalah menjaring siswa-siswa berprestasi yang memiliki produk yang layak jual. Dari mereka produknya dan kita pemasarannya. Nanti, kita bagi hasil,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, Bunda Foundation memiliki target untuk membangun sekolah gratis yang berbasis akhlak. Di sekolah ini, bukan hanya gratis masalah uang sekolah, tetapi juga disediakan asrama dan makanan sehingga pembelajaran tentang akhlak akan lebih fokus. “Sedangkan untuk beasiswa akan terus berjalan. Ada 3 syarat utama untuk penerima beasiswa ini, yaitu orang fakir, orang miskin, dan berprestasi baik dalam bidang akademisi maupun olahraga,” ungkapnya.
Untuk pemberian beasiswa juga hanya untuk pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat saja. Sedangkan untuk menempuh bangku kuliah belum ada wacana dari pihak Bunda Foundation.
“Selain Medan dan Jakarta, ada beberapa kota yang sedang kita telusuri untuk membuat perwakilan Bunda Foundation. Dan disini, kita tidak bermain secara provinsi tetapi secara Kota,” ungkapnya.
Adapun kantor perwakilan Bunda Foundation terletak di Jalan Setiabudi, Komplek NCC No C-4 Medan,
Rombongan Bunda Foundation yang turut hadir diantaranya, Febri selaku Direktur Opreasional, Enda selaku Publick Relation dan dua orang staff yang diterima pimpinan redaksi Sumut Pos. (man/ram)
Nana Ariani (35), istri wartawan salah satu media online lokal di Medan, menjadi korban aksi kejahatan jalanan. Wanita asal Rantauprapat itu dijambret dua pemuda saat menumpangi becak bermotor di Jalan Sumatera, tepatnya Simpang Jalan Kalimantan, Kecamatan Medan Kota, Minggu (18/8) sekitar pukul 04.25 WIB.
Informasi diperoleh Selasa (20/8), peristiwa ini bermula ketika korban bersama kerabatnya Ahmad Raihan, berangkat dari Rantau Prapat, Sabtu (17/8) hendak berkunjung ke rumah orang tuanya di Medan.
Tiba di Stasiun Kereta Api Medan, Minggu (18/8) dini hari, korban menumpangi becak bermotor hendak ke rumah orang tuanya di Jalan Perhubungan, Kelurahan Benteng Hilir, Medan.
Namun di tengah perjalanan, penarik becak motor itu tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya. Alasan si penarik, becaknya rusak.
Diduga kuat sudah bekerja sama dengan si tukang becak, dua pemuda yang berboncangan menaiki sepeda motor, langsung menarik paksa tas ransel milik istri wartawan tersebut.
“Sempat tarik-tarikan antara istri saya dan pelaku. Tapi istri saya kalah tenaga, dan terjatuh dari atas becak hingga membuat badannya terluka,” ujar suami korban, Fajar seusai membuat laporan pengaduan di Mapolsek Medan Kota dengan laporan bernomor STPL/737/K/VIII/2019/SU/POLRESTA/Sek M.Kota.
Fajar menyebutkan, akibat aksi penjambretan itu istrinya kehilangan barang-barang berharga yang dibawa di dalam tas. Barang berharga tersebut berupa pakaian, KTP, SIM, STNK sepeda motor Honda BK-5559-CH, 1 unit laptop merek Acer, uang tunai Rp10 juta, telepon genggam, serta sejumlah kartu ATM dan buku tabungan.
Menurut dia, aksi kejahatan jalanan di Medan sudah cukup memprihatinkan. Mulai dari warga Medan sendiri, pendatang dari luar Medan, hingga turis mancanegara yang menjadi korban. “Jika kejahatan jalanan seperti ini tak terkendalikan, bagaimana mungkin kondusifitas keamanan dapat terjamin. Untuk itu, polisi harus dapat mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan yang dialami istr saya maupun korban-korban lainnya,” tegas dia.
Kapolsek Medan Kota AKP Rikki Ramadhan membenarkan adanya laporan pengaduan kasus jambret tersebut. Kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. “Masih kita lakukan penyelidikan,” ujarnya singkat. (ris)
DITANGKAP: Blham Panjaitan ditangkap personel Polsek Kualuh Hulu, Senin (19/8), karena menganiaya ibunya.
DITANGKAP: Blham Panjaitan ditangkap personel Polsek Kualuh Hulu, Senin (19/8), karena menganiaya ibunya.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Tega menganiaya ibu kandungnya, Ilham Panjaitan (29), warga Dusun III Banyuwangi, Desa Kanopan Ulu, Kec. Kualuh Hulu, Labura, ditangkap personel Polsek Kualuh Hulu, Senin (19/8/2019) kemarin.
“Benar, semalam kita menangkap seorang pemuda yang menganiaya ibu kandungnya,” ujar Kapolsek Kulauh Hulu, AKP Asmon Bufira melalui Kanit Reskrim, Ipda Gunawan Sinurat.
Penangkapan itu dilakukan sesuai laporan polisi, nomor: LP / 147 / VIII / 2019 / SU / RES.LBH/Sek.Kualuh Hulu, tanggal 19 Agustus 2019, tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanggal 19 Agustus 2019.
Penganiayaan itu, kata Ipda Gunawan Sinurat bermula pada hari, Senin (19/8/2019) sekira pukul 09.00 Wib. Saat itu, pelaku meminta uang kepada orangtuanya, namun Sunarti tidak memberikannya.
Akibatnya, pelaku emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan ibu kandungnya dengan cara melempar botol minuman air mineral, kemudian mendorong korban ke dinding rumah, sehingga kepala korban terbentur ke dinding.
Tak sampai di situ, pelaku juga mencubit tangan korban sebanyak empat kali. Atas kejadian tersebut, korban mengalami trauma, memar dan biram pada tangan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka kini di tahan di Rutan Mapolsek Kualuh Hulu Kabupaten Labura.
“Pelaku tidak memiliki pekerjaan dan selalu meminta uang kepada orangtuanya. Karena korban enggan memberikan uang, sehingga terjadilah tindak penganiayaan tersebut,” tandasnya. (bh/rah/int)
Agusman/Sumut Pos
KURIR SABU: Romes Heroni bin Rostam, terdakwa kurir sabu 6 kg menjalani sidang putusan di PN Medan, Selasa (20/8).
KURIR SABU: Romes Heroni bin Rostam, terdakwa kurir sabu 6 kg menjalani sidang putusan di PN Medan, Selasa (20/8). Agusman/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Romes Heroni bin Rostam (36) tampak pasrah dan lemas saat dihukum 18 tahun denda Rp5 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menjadi kurir sabu seberat 6 kg, di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (20/8).
“Menyatakan terdakwa Romes Heroni bin Rostam terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ungkap Majelis Hakim yang diketuai Jamaluddin.
Majelis hakim berpendapat, hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya sangat meresahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.
“Hal yang meringankan karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya,” kata Jamal.
Usai divonis, terdakwa yang tampak mengenakan kopiah putih tampak duduk lemas.
Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yang semula menuntut selama 18 tahun penjara denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan.
Sebelumnya dalam dakwaan JPU Chandra Naibaho, terdakwa Romes Heroni Bin Rostam ditangkap petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu 09 Desember 2018 lalu.
“Saat penangkapan terhadap terdakwa Romes ditemukan barang bukti berupa 6 bungkus kemasan teh guanyinwang yang berisikan 6 kilogram sabu,” ungkapnya.
Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa antarkan ke Medan.
Untuk melakukan pengembangan, petugas kepolisian menyuruh terdakwa Romes menghubungi orang yang akan menerima sabu tersebut yang bernama Atiam Lumhot Bin Amat (berkas perkara terpisah).
Setelah terdakwa Romes bertemu dengan Atiam, terdakwa Romes langsung menyerahkan 2 bungkus kemasan plastik teh guanyinwang berisikan sabu seberat 2 kg.
“Selanjutnya 2 bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Romes masukkan ke dalam bagasi motor yang diparkir di depan Hotel Kanasha Medan,” terang Chandra.
Kemudian terdakwa menaruh kunci sepeda motor tersebut di dekat parkiran motor depan Hotel Kanasha, lalu Atiam Lumhot bin Amat menelpon terdakwa Romes menanyakan keberadaan kunci sepeda motor yang berisi sabu dan terdakwa memberitahukannya.
Saat terdakwa menyerahkan sabu kepada Atiam Lumhot bin Amat atas perintah dari Mamak Aden (DPO), terdakwa Romes dijanjikan upah oleh Mamak Aden sebesar Rp50 juta apabila berhasil mengantar sabu tersebut.
Namun upah yang sudah diterima terdakwa dari Mamak Aden sebesar Rp2 juta untuk transportasi dari Bandara Soekarno Hatta ke Banda Aceh.
“Terdakwa Romes mengambil sabu sebanyak 6 kg dari Aceh, disuruh Mamak Aden untuk diberikan kepada Atiam Lumhot di Medan sebanyak 2 kg. Sedangkan 4 kg lainnya menunggu perintah dari Mamak Aden,” pungkas JPU. (man)
INTERNET
DISAMBAR PETIR: Bangkai 19 ekor kerbau dalam satu kandang di Dusun 2 Desa Uratan, Kec. Andam Dewi,Tapanuli Tengah, yang mati disambar petir sekira pukul 19.00 WIB.
DISAMBAR PETIR: Bangkai 19 ekor kerbau dalam satu kandang di Dusun 2 Desa Uratan, Kec. Andam Dewi,Tapanuli Tengah, yang mati disambar petir sekira pukul 19.00 WIB.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan dan petir yang berlangsung di Tapanuli Tengah (Tapteng) pada hari Senin (19/8/2019) malam, tak hanya menyebabkan banjir. Sedikitnya 19 ekor kerbau dalam satu kandang di Dusun 2 Desa Uratan, Kec. Andam Dewi, mati disambar petir sekira pukul 19.00 WIB.
Tak hanya itu, sang penggembala Sintor Habeahan (23) yang juga warga setempat tak luput dari sambaran petir hingga tewas di tempat.
Informasi dihimpun, awalnya sekira pukul 18.00 WIB hujan disertai petir turun. Saat itu Sintor yang selama ini menjadi penggembala hewan ternak milik Mikael Simbolon, seperti biasa memasukkan kerbau-kerbau ke kandang.
Menurut Ompung Parulian salah seorang warga sekitar, setelah memasukkan 19 kerbau, Sintor langsung menyalakan api di sekitar kandang.
“Hujan yang disertai petir turun sekira pukul enam sore. Kemudian dia (korban, red) menyalakan api untuk mengasapi kerbau agar jangan diganggu nyamuk,” sebut Ompung Parulian.
Saat korban sedang menyalakan api itu, tiba-tiba petir menyambar. Warga sempat kaget dengan datangnya petir yang disertai padamnya aliran listrik PLN. “Ternyata 19 ekor kerbau yang berada dalam kandang dan Sitor sudah terbujur kaku tidak bernyawa,” jelasnya.
Kapolres Tapteng, AKBP Sukamat melalui Paur Humas Iptu Rensa Sipahutar membenarkan peristiwa alam yang terjadi di Kecamatan Andam Dewi tersebut.
Rensa menjelaskan, kerbau yang mati disambar petir milik Mikael Simbolon (56) warga Dusun 2 Desa Uratan. Mikael juga merupakan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Barus Utara.
Dijelaskan, kejadian yang menyebabkan pengembala kerbau dan hewan ternaknya tewas bermula saat korban hendak membuat perapian di kandang kerbau untuk mengusir nyamuk. Tiba-tiba petir datang menyambar pengembala beserta hewan ternaknya.
“Sintor Habeahan yang merupakan pengembala kerbau juga turut tewas,” ujar Rensa melalui pesan tertulisnya.
“Hari ini ke 19 kerbau yang mati akibat disambar petir itu dikuburkan secara massal menggunakan alat berat. Pengembala yang turut menjadi korban, Sintor Habeahan, disemayamkan di rumah duka,” katanya.
Rensa menambahkan, hingga Selasa (20/8/2019) siang, aparat desa masih mencari alat berat untuk proses penguburan.
Informasi dihimpun dari berbagai sumber, pengebumian jenazah Sintor Habeahan direncanakan berlangsung hari ini, Rabu (21/8/2019). (int)
