BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Binjai saat ini tengah menyelidiki dugaan kredit fiktif di tubuh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Medan. Dalam waktu dekat ini, status perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan khusus menjadi penyidikan.

KAJARI Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menjelaskan, penyelidikan berupa pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan tim Intelijen sudah sejak 4 tahun lalu.

“Dimulai dari proses pinjam meminjam antara guru dan koperasi simpan pinjam sekolah,” kata Kajari membuka wawancara proses penyelidikan yang dilakukan timnya, Minggu (21/7).

Menurut dia, guru melakukan peminjaman uang ke salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Binjai. Jaminannya sertifikat mereka. Oleh KSP, kemudian mencairkan dana pinjaman guru tersebut.

“Diokekan oknum-oknum KSP (pinjaman guru) ini. Saya belum bisa sebut namanya (KSP apa),” kata Victor.

Belakangan KSP terungkap bahwa menarik uang melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Ironisnya, jaminan yang diantarkan KSP ke perbankan plat merah tersebut berupa sertifikat guru.

Menurut Victor, pemilik sertifikat tak mengetahui bahwa jaminannya bergeser ke Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Oknum KSP diduga ada menjalin kerjasama dengan BSM Cabang Medan.

“Mereka (KSP) buat pinjaman sendiri ke bank atas nama KSP yang tidak punya hubungan dengan si peminjam. Si peminjam tahunya hanya pinjam ke KSP pakai sertifikatnya,” beber mantan Kajari Kualatungkal ini.

Dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan guru dengan KSP, kata Kajari, berjalan mulus. Baik saat menerima pinjaman maupun cicilan yang dibayarkan guru kepada KSP.

Namun, sambung Victor, KSP macet melakukan pembayaran kredit kepada BSM. Buntutnya saat guru ingin meminta sertifikat yang dijaminkan, KSP tidak dapat memenuhi.

“Ketahuan sertifikat si peminjam dibawa ke bank, ya gugat. Kalah BSM. Dan BSM diminta kembalikan sertifikat si guru,” kata mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Victor menambahkan, BSM Cabang Medan tak memenuhi gugatan tersebut. Sertipikat milik guru tetap ditahan.

Karenanya, Korps Adhyaksa di Kota Rambutan melakukan penyelidikan perkara tersebut. Menurut Victor, kerugian kurang lebih sekitar Rp1 miliar.

“(Ini) permainan oknum KSP dan BSM. Jaminan dipakai oleh oknum KSP. Sedangkan pemilik tidak mengetahui sertifikatnya (dijaminkan lagi ke BSM Cabang Medan). Kemudian digugat, karena sudah di bank dan kredit macet,” urai dia.

Victor juga memastikan, status perkara ini bakal naik menjadi penyidikan. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Binjai bakal menangani perkara tersebut.

“Ini enggak lama, nunggu pemulangan alat bukti dulu. Tinggal soal waktu ke penyidikan. Korbannya dua, tapi belum tahu lagi (berdasar) hasil pemeriksaan. Bisa saja bertambahnya. Kasus agak unik ini,” tandasnya. (ted/ala)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tim Opsnal Polsek Dolok Masihul bersama Satresnarkoba Polres Sergai mengungkap peredaran sabu di wilayah hukum Polsek Dolok Masihul. Sakien (53) alias Akien sukses dicokok polisi.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polres Sergai berhasil mengamankan Adi Suprianto (40) alias Adi Tot karena mengedarkan sabu.

Dari hasil pengembangan Adi mengaku sabu itu didapatnya dari tangan Akien warga Dusun V, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul.

Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Sergai langsung berkordinasi dengan Polsek Dolok Masihul untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Akien.

Menerima informasi itu, Tim Opsnal Polsek Dolok Masihul melakukan penyelidikan.

Tak lama, petugas mendapat informasi bahwa tersangka Akien sedang bersembunyi di kebun karet Dusun V, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul.

Menerima informasi tersebut, tim langsung bergerak cepat ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka. Saat digeledah, tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu.

Saat diinterogasi, Akien tidak mengaku ada menjual sabu kepada Adi. Guna penyelidikan lebih lanjut, Akien digelandang ke Mapolsek Dolok Masihul.

Kapolsek Dolok Masihul AKP Jhonson M Sitompul SH, MH melalui Kanit reskrim Iptu M Tambunan SH membenarkan telah menangkap Akien.

“Dari hasil pengembangan Satresnarkoba Polres Sergai, bahwa sabu itu diperoleh dari Akien yang dijual kepada Adi.

Langsung saja kami melakukan penangkapan terhadap Akien di tempat persembunyiannya. Tersangka dijerat dengan pasal UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika,” ungkap Tambunan.(sur/ala)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Renaldi (20) tewas di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Minggu (21/7) sekira pukul 00.20 WIB. Tepatnya di depan SMA Negeri 2 Tebintinggi.

Warga Dusun Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara itu tewas setelah menabrak becak bermotor (betor) yang berhenti. Ia tewas dengan luka berat di bagian kepala.

Kanit Laka Satlantas Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya mendapatkan informasi dari warga langsung turun ke lokasi kejadian.

Menurutnya, sepedamotor Kawasaki Ninja yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju arah Tebingtinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, korban terjatuh.

Sepedamotornya kemudian menghantam betor Suzuki Thunder BK 6125 NF yang sedang parkir.

“Korban meninggal lakalantas langsung di bawah ke RS Chevani Kota Tebingtinggi sembari menunggu keluarga korban. Kerugian ditaksir mencapai Rp 5 juta,” tuturnya.

“Sedangkan betor yang ditabrak kini juga sudah diamankan ke Satlantas Polres Tebingtinggi,” pungkasnya.(ian/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim eksekusi Kejari Medan, menangkap Usman alias Lau Tjion Kiong alias Kiong (71) di rumahnya, Sabtu (20/7).

Warga Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat itu ditangkap untuk menjalani masa hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam kasus penipuan.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Medan, Parada Situmorang mengatakan, Usman merupakan terpidana dalam kasus penipuan senilai Rp3 miliar yang dilakukannya pada tahun 2011 silam.

Dia sempat ditahan 8 bulan, usai Pengadilan Negeri (PN) Medan menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara pada awal 2018.

“Namun dia banding dan Pengadilan Tinggi Medan pada Juni 2018 mengeluarkan putusan Onslaag (terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana) kepada terdakwa. Sehingga terdakwa keluar dari tahanan,” ungkapnya.

Jaksa kemudian melakukan kasasi. Lantas pada Desember 2018, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Medan dan menghukum pria itu dengan 2 tahun penjara.

“Kita terima salinan putusannya pada 1 Juli kemarin. Mulai saat itu, tim eksekusi melakukan pengintaian terhadap terpidana yang diketahui mempunyai dua alamat tersebut,” terang Parada.

Tiga minggu melakukan pengintaian di dua rumah milik terpidana, tim akhirnya mengetahui keberadaan pelaku. Tidak mau buruannya pergi, tim dari Pidana Umum Kejari Medan itu langsung menyergap Usman saat keluar dari rumahnya.

“Waktu ditangkap ada sedikit perlawanan. Tim kita sempat terlibat aksi saling tarik dengan terpidana, tapi setelah dijelaskan bahwa sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI akhirnya terpidana mengikuti permintaan eksekutor,” beber Parada.

Usman kemudian diboyong ke Kejari Medan untuk proses administrasi. Selanjutnya pria tua ini akan dibawa ke Lapas Tanjunggusta untuk menjalani sisa hukumannya.

“Sebelumnya, jaksa kasus ini meminta agar Usman dihukum selama 3 tahun dan 6 bulan,” pungkas Parada.

Diketahui, kasus yang menjerat Usman berawal saat dia menjual dua panglong miliknya kepada korban Aldo Alynius pada 2011 silam seharga Rp3 miliar.

Belakangan, korban Aldo hendak membaliknamakan sertifikat tanah dua panglong itu atas nama dirinya. Namun ketika melakukan pengurusan balik nama, saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pemblokiran atas 7 sertifikat yang akan dibalik nama dari nama terdakwa kepada nama saksi korban.

Sehingga, korban tidak bisa melakukan balik nama atas 7 sertifikat tersebut. Korban kemudian keberatan dan akhirnya kasus ini bergulir ke ranah hukum. (man/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menekan aksi pelaku kejahatan khususnya “begal” sepedamotor di jalanan, Polsek Beringin membentuk tim khusus anti begal berpersonel 20 orang dan dipersenjatai, Minggu (21/7).

Kapolsek Beringin AKP Bambang Tarigan SH MH menjelaskan, terbentuknya tim khusus anti begal berawal dari banyaknya laporan masyarakat di wilayah hukumnya membutuhkan situasi aman saat berkendara di jalan umum pada malam hari.

Atas pertimbangan itu, Polsek Beringin yang menaungi Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Beringin dan Bandara Kualanamu membuat kebijakan baru.

“Tim ini dipersiapkan untuk mengantisipasi aksi curas, curat dan curanmor. Khususnya di kawasan jalan menuju Bandara Kualanamu serta titik titik lain yang dikhawatirkan jadi sasaran pelaku kriminal,” kata Bambang.

Menurut Bambang, 20 personel tim khusus anti begal yang dikomandoi Kanit Reskrim Iptu Krisman Karo Sekali itu dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Selain tim khusus, Polsek Beringin juga menyebar personelnya di lokasi-lokasi daerah perbatasan.

Seperti jalan menuju Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Lubukpakam dan Kecamatan Tanjungmorawa.

“Itu dilakukan agar bisa menyekat masuknya pelaku kejahatan di jalanan beraksi di wilayah hukum Polsek Beringin. Pelaku aksi begal pasti ditembak!”, tegasnya.

Sementara itu, Herman Sagita (65) tokoh masyarakat Kecamatan Beringin sangat menyambut baik terbentuknya tim khusus anti begal Polsek Beringin. Ia berharap mampu mengatasi keluhan masyarakat dalam berkendara di jalanan.

“Kita mendukung terbentuknya tim khusus anti begal itu untuk kenyamanan masyarakat,” kata Herman Sagita.(btr/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.COM – Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dana BPJS yang dilakukan sejumlah Rumah Sakit (RS) dan klinik di Medan. Dari penyelidikan itu, ditemukan salah satu rumah sakit swasta yang melakukan penyimpangan dana BPJS. Namun identitas rumah sakit itu belum bisa dipaparkan Kejatisu.

“SEKARANG belum bisa kita beberkan, karena dari hasil penyelidikan telah kita limpahkan ke Pidsus. Kita tunggu saja nanti,” ucap Asintel Kejatisu Leo Simanjutak, belum lama ini.

Leo menyebutkan, penyelewengan dana BPJS tersebut, diduga tidak hanya melibatkan satu rumah sakit. Namun puluhan rumah sakit swasta.

“Ini sangat menyedihkan, ada beberapa rumah sakit yang melakukan manipulasi dana pencarian BPJS Kesehatan. Namun, baru satu rumah sakit yang sudah kita serahkan ke bagian tindak pidana khusus untuk ditindak,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, selain rumah sakit swasta di Medan, beberapa klinik juga diduga terlibat penyelewengan klaim dana BPJS Kesehatan. Temuan intelijen Kejatisu atas penyimpangan itu, tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara men capai Rp5 miliar untuk satu rumah sakit.

Dijelaskannya, penyimpangan klaim dana BPJS Kesehatan itu berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya.

“Padahal rumah sakit di Medan diperkirakan ada puluhan unit. Jika satu rumah sakit saja merugikan keuangan miliaran rupiah dan berapa puluh miliar rupiah kebocoran uang negara. Belum lagi kalau satu Indonesia,” terangnya.

Ditambahkannya, pengusutan penyelewengan dana BPJS berawal dari informasi bahwa negara kekurangan dana Rp17,5 triliun untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Dari informasi tersebut, pihaknya, melakukan penelusuran terhadap MoU rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

Untuk itu, pihaknya juga sudah meminta para Kejari se-Sumut untuk meneliti beberapa rumah sakit yang berpotensi terhadap penyimpangan dana BPJS. “Kami ada 38 Kejari, satu Kejari saja sudah bisa mengawasi satu rumah sakit,” tandasnya. (man/ala)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Akibat ugal-ugalan di jalan raya, dua pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan plat nomor polisi terlibat kecelakaan. Dua pengendara Suzuki Satria FU dan Yamaha Vega tewas mengenaskan.

Peristiwa terjadi di Jalinsum Tebingtinggi, Bandar Khalifah. Tepatnya di Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdangbedagai, Minggu (21/7) sekira pukul 00.15 WIB.

Pengendara Suzuki Satria FU yang tewas, Mulia Atmaja (17) warga Dusun V, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai. Ia mengalami luka berat di bagian ke pala. Kemudian meninggal di lokasi kejadian.

Sedangkan pengendara Yamaha Vega yang tewas, Zainuddin (16) warga Dusun IV Akasia, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Sergai. Kemudian, keduanya dievakuasi ke RS Chevani Tebingtinggi.

Beruntung, salah seorang penumpang sepedamotor Satria FU selamat. Khairul Amal (19) hanya menderita luka di bagian wajah. Warga Dusun V, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai ini dirawat di RS Chevani Tebingtinggi.

Kanit Laka Satlantas Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, semula sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pengemudi Satria FU melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bandar Khalifah menuju arah Tebingtinggi.

Sesampainya di TKP, pengemudi sepedamotor Satria FU diduga melaju ke kanan jalan. Saat bersamaan, datang pengemudi sepedamotor Yamaha Vega dari arah berlawanan. Se hingga kecelakaan tak terelakkan. Bagian depan kedua sepedamotor saling berbenturan.

“Korban meninggal dunia sebanyak dua orang, luka berat satu orang dengan kerugian materi mencapai Rp 2 juta. Sedangkan dua unit sepeda motor Satria FU dan Yamaha Vega sudah diamankan di Mako Unit Lantas Polres Tebingtinggi,” tegas Aiptu K Napitupulu. (ian/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kamis (18/7) lalu, penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut. Ruangan Kadispora serta Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana dimasuki penyidik.

Dari sana, penyidik Tipikor membawa dokumen-dokumen penting sekaitan penyidikan yang menurut penyidik dapat menjerat tersangka lain dalam kasus korupsi proyek Sirkuit Tartan tahun 2017. Namun yang menjadi tersangka hanya Kabid Sujamrat.

Menurut pengamat hukum Julheri Sinaga SH, hal itu sah sah saja. Tapi agak tak biasa.

“Bisa-bisa saja kalau itu (satu tersangka). Tapi kecil kemungkinan itu terjadi. Saya rasa penyidik memahami kalau perkara korupsi merupakan perkara berskala prioritas,” sebut Julheri kepada Sumut Pos Minggu (21/7).

“Jika dikaitkan dengan azas persamaan di depan hukum, harus ada tersangka lain. Bila tidak, maka akan jadi catatan sendiri bagi masyarakat. Nggak mungkin rasanya korupsi dilakukan sendiri. Tidak lazim lah, pasti ada oknum-oknum lain yang kemungkinan terlibat,” sambungnya.

Menurut pandangan hukumnya, ketika nantinya penyidik tak menjerat atau menemukan adanya tersangka lain dalam kasus korupsi Sirkuit Tartan itu, kinerja polisi bakal dipertanyakan.

“Saya rasa bila hal itu terjadi, bakal menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum. Pasti ada dugaan tebang pilih di situ. Karena begini, sebuah proyek melibatkan banyak orang. Riskan rasanya seseorang melakukan penggelapan ataupun penyelewengan di situ, ya,” jelas Julheri.

“Ada atasan dan mungkin pihak lain yang mengetahui. Pasti akan diketahui banyak orang. Itu sebuah sistem yang berjalan. Terlalu naif kalau cuma sekelas kabid yang jadi tersangka,” tambahnya lagi.

Julheri mencontohkan kasus OTT pemotongan insentif pemungut pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Siantar. Dalam kasus ini, Bendahara Pengeluaran serta Kadis BPKAD nya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, agaknya tak lazim bila dalam korupsi Sirkuit Tartan hanya menjerat Sujamrat dan polisi alpa pada dugaan keterkaitan pejabat lebih tinggi lainnya

“Publik kan melihat. Jangan sampai ada semacam tebang pilih dalam setiap penanganan kasus korupsi. Tidak mungkin,” ungkap Julheri.

Dalam kasus ini, Julheri punya asumsi lain ketika polisi hanya menetapkan mantan Kabid Sarana dan Prasarana itu menjadi tersangka. Ia menduga penyidik tidak berkemampuan menjerat tersangka yang lebih tinggi jabatannya dari Sujamrat.

“Atau mungkin penyidik malas membuka perkara itu, jadi dibuka satu persatu, apalah bahasanya itu saya bilang. Dicicil-cicil. Padahal kan penanganan kasus korupsi itu tidak seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan OTT di BPKAD Siantar menimbulkan tanda tanya dia,” terangnya.

Julheri meminta penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut agar menangani kasus korupsi proyek renovasi Sirkuit Tartan ini dengan profesional dan semestinya.

“Harapan kita jangan ada tebang pilih lah, kredibilitas Polri, profesionalitasnya dipertaruhkan kali ini. Seperti yang digaungkan Kapolri, Promoter, jangan sampai penanganan kasus Sirkuit Tartan menimbulkan asumsi negatif masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, dalam dugaan korupsi Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2017 diduga merugikan negara Rp1,5 miliar.

Sirkuit terletak di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Pagu anggaran sebesar Rp4.797.700.000 .

Menurut, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Rony Samtana, bukan hanya Sujamrat yang terlibat dalam kasus ini. Ditetapkannya Sujamrat sebagai tersangka karena dia menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini.

Namum rangkap jabatan itu juga lah yang dianggap tidak lazim oleh penyidik. Penyidik curiga dengan itu sehingga terus mencari bukti lain untuk menjerat pihak lain yang terlibat, termasuk dengan melakukan penggeledahan.

Apakah dalam penggeledahan itu nantinya bakal menjerat pejabat setingkat Kadispora Sumut, ia menjawab normatif. “Bisa saja,” terangnya.

Untuk kasus ini, Polda Sumut sendiri telah memintai keterangan 20 orang saksi sepanjang pengusutan kasus ini. Termasuk Kepala Dinas Baharudin Siagian, pada Februari 2019 lalu.

Sejauh ini, penyidik telah menemukan bukti adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp673.381.360 oleh Deddy Oktavardia, Direktur Utama PT Pajajaran Multicon Indonesia kepada Sujamrat dan Des Asharisyam, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pemberian uang itu adalah untuk mendapatkan proyek tersebut. Uang diberikan secara bertahap sebagai kesepakatan komitmen imbalan fee sebesar 16 persen dari nilai kontrak Rp4,2 miliar lebih.(dvs/ala)