MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Senin (22/7) diwajibkan bagi para penyedia jasa taksi online memiliki KPs (Kartu Pengawasan) ASK (Angkutan Sewa Khusus) sesuai kuota yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3.500 unit.

Hal itu merupakan satu dari empat hal yang telah disepakati oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak perusahaan Aplikator penyedia jasa yang disaksikan langsung oleh pihak Dishub Medan, Organda Medan, dan pihak-pihak terkait lainnya pada Rabu (17/7) lalu di kantor Dishub Sumut.

Atas hal ini, pihak Dishub Sumut dan Medan telah bersiap untuk melakukan pengawasan terhadap taksi Online di Kota Medan pasca batas waktu terakhir perpanjangan KPs tersebut, yakni pada 2 Agustus 2019 mendatang.

Namun, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, tindak pengawasan terhadap taksi online secara teknis keseluruhan akan diatur oleh Dishub Sumut.”Teknisnya kan mereka yang mengatur. Kami di Dishub Medan hanya mengikuti arahan dari mereka bagaimana cara pengawasnya, intinya sifat Dishub Medan itu adalah mendampingi Dishub Sumut dalam pelaksanaannya,” ucap Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Iswar membenarkan bahwa salah satu upaya untuk melakukan pengawasan terhadap taksi online yang melanggar aturan itu adalah dengan meningkatkan razia terhadap taksi – taksi online yang ada di Kota Medan. “Ya pasti lah, salah satunya dengan razia. Kalau razia itu sudah pasti, bahkan akan rutin dilakukan. Tetapi bagaimana teknis razia nya dan upaya-upaya lainnya selain razia, itu diatur oleh Dishub Sumut,” tegas Iswar.

Iswar mengimbau kepada seluruh pengemudi taksi online untuk segera mengurus atau memperpanjang KPs-nya sampai waktu yang telah ditentukan. “Masih ada waktu sampai tanggal 2 Agustus nanti, jadi tolong ikuti aturan yang ada. Urus KPs-nya, karena setelah tanggal 2 Agustus nanti kami akan melakukan tindakan tegas untuk para taksi online yang tidak patuh,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Iswan Masyur Harahap mengatakan, pengawasan dan penindakan terhadap transportasi online atau penyelenggara angkutan sewa khusus (ASK), baru akan dilakukan Dinas Perhubungan Sumatera Utara setelah ada jalinan nota kesepahaman bersama dengan perusahaan aplikator.

Adapun Memorandum of Understanding (MoU) saat ini sedang digodok oleh Biro Hukum dan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setdaprovsu, yang selanjutnya akan menunggu persetujuan dari gubernur.

“Sekarang ini kami tentu belum bisa melakukan pengawasan. Sebab sesuai anjuran Permenhub Nomor PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan ASK, mesti terjalin dulu MoU. Setelah itu barulah bisa dilakukan langkah pengawasan dan juga penindakan,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (21/7).

Iswan mengungkapkan, belum mendapat kabar terbaru lagi soal progres penggodokan draf MoU yang sudah dieksaminasi Biro Hukum pada pekan lalu tersebut. Katanya, hal tersebut merupakan domain dari kepala Dinas Perhubungan. “Nanti saya akan kabari kawan-kawan media soal waktu penandatanganannya kapan. Soalnya kan baru minggu lalu kami rapat dengan Organda, lalu besok harinya lanjut rapat lagi dengan kadis. Kabar soal MoU-nya ini kapan yang saya belum tahu,” katanya.

Saat ditanya mengenai kartu pengawasan (KPs) yang mulai diterapkan pada 22 Juli ini, pihaknya mengaku masih dalam tahapan menunggu data dari para perusahaan aplikator. Di mana sebenarnya ada berapa banyak unit atau keanggotaan yang mereka miliki sampai saat ini.

“Mengenai KPs itu sendiri, nantinya akan direaktivasi atau dihidupkan lagi bagi sopir-sopir transportasi online. Makanya kami sangat memerlukan data dari pihak aplikator yang sampai saat ini belum kami terima. Kalau saya tidak salah jumlahnya itu ada 3.500 unit, namun tentu tidak semua KPs tersebut masih aktif (berlaku, Red),” terang pejabat eselon III yang baru dilantik tersebut.

Setelah semua data diperoleh dan dihimpun, sambung Iswan, sembari menunggu waktu penandatanganan MoU bersama perusahaan aplikator, barulah bisa dilakukan tahap pembenahan KPs tersebut. “Makanya tadi diawal saya sampaikan, untuk pengawasan kami belum sampai ke sana. Sebab pertama sekali kami akan melakukan MoU, lalu pembenahan atas KPs seluruh ASK yang akan beroperasi di wilayah Sumut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Rabu (17/7) yang lalu pihak Dishub Sumut telah melakukan pertemuan dengan pihak Aplikator untuk membahas dan mempelajari MoU tentang penertiban taksi online di Kota Medan. Ada 4 hal yang disepakati dalam rapat tersebut, yakni pertama, perpanjangan KPs ASK sesuai yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3500 unit, waktu perpanjangannya sejak tanggal 22 Juli hingga 02 Agustus 2019.

Kedua, penetapan kuota baru (verifikasi data aplikator, analisis kebutuhan ASK di Mebidang, penetapan jumlah kuota dan revisi Pergub 69/2017), waktunya sejak 2 Agustus hingga 2 September 2019. Ketiga, pemenuhan kuota baru (penambahan kuota, izin ASK baru dan penerbitan KPS), waktunya sejak 03 September hingga 3 November 2019. Terakhir, pengawasan operasional terhadap pemenuhan SPM dan penindakan oleh tim, pelaksanaannya sejak tanggal 3 November dan seterusnya.(map/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan sipa memberikan bantuan atau bertanggung jawab terhadap korban tertimpa pohon di Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat (19/7) sore lalu.

“Sudah kami antar ke rumah sakit. Sekarang (korban) tengah dirawat di rumah sakit Bina Kasih. Terakhir saya dengar akan dilakukan foto thorax untuk melihat kondisi bagian dalam tubuhnya, apakah ada cidera serius atau tidak akibat tertimpa pohon itu,” ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Husni juga siap memfasilitasi korban tersebut selama perawatan di rumah sakit. “Sebenarnya ini bukan sepenuhnya tanggungjawab kami juga. Pohon tumbang itu kan karena hujan dan angin kencang waktu itu, itukan termasuk bencana alam. Tetapi begitupun, ada lah rasa empati dari kami, tak mungkin juga kami biarkan, saat ini kami yang biayai perobatannya,” ujarnya.

Husni mengakui, musim hujan yang belakang ini kerap terjadi di Kota Medan yang disertai dengan angin kencang, cukup rawan untuk terjadinya hal serupa. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pemangkasan – pemangkasan terhadap pohon-pohon tua di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan wilayah lainnya di Kota Medan.

Seperti diketahui, seorang pengendara sepeda motor Yamaha NMAX bernama Ilham Maulana (23) kritis tertimpa pohon tua yang tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang pada Jumat (19/7) sore dijalan Jenderal Sudirman, tepat didepan Taman Ahmad Yani. Akibatnya ketika itu korbanpun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan saat ini dirundung rasa khawatir. Pasalnya, belakangan ini Kota Medan kerap banjir setiap kali hujan turun. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan focus melakukan pengorekan drainase untuk mencegah banjirn

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Medan, Isa Anshari menjelaskan, pihaknya hingga saat ini terus fokus dalam meningkatkan upaya pencegahan banjir di Kota Medan dalam situasi intensitas hujan yang tinggi seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

“Sudah dari sejak beberapa waktu yang lalu kami terus melakukan pengorekan drainase di sejumlah titik di Kota Medan dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Pengorekan Drainase itu kami lakukan setiap hari hingga saat ini dan seterusnya, tidak tergantung musim hujan atau tidak, semua drainase akan kembali kita fungsikan secara maksimal dengan terus intens melakukan pengorekan,” ucap Isa Anshari kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Selain pengorekan drainase, lanjut Isa, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya lainnya, salah satunya yakni melakukan normalisasi sungai di Kota Medan.

“Normalisasi sungai juga terus kami lakukan agar mampu menampung debit air yang masuk dari drainase-drainase yang telah kita perbaiki dengan pengorekan. Namun begitu kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk segera berhenti membuang sampah ke sungai,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah menyebutkan pihaknya telah lama meminta Pemko Medan untuk fokus dalam menangani masalah banjir yang selalu melanda kota Medan. “Masalah banjir ini sebenarnya masalah klasik, bukan lagi kasus baru tapi merupakan kasus lama dan berulang. Sudah terlalu sering kami meminta kepada Pemko Medan untuk segera melakukan upaya-upaya nyata dalam mencegah dan mengatasi banjir, tapi masih saja terjadi,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Dilanjutkan Bahrumsyah, sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam mendukung Pemko Medan untuk melakukan upaya pencegahan banjir, pihaknya selalu menyetujui penggelontoran dana yang tidak sedikit kepada Pemko Medan untuk diberikan kepada Dinas PU Medan.

“Tahun 2017 dan 2018 yang telah berlalu saja, DPRD Medan itu selalu setuju untuk memberikan anggaran yang tidak sedikit kepada Dinas PU Medan. Anggarannya itu selalu bernilai ratusan miliar rupiah dan mayoritas dari jumlah itu diperuntukkan bagi drainase,” ujarnya.

Untuk itu, kata Bahrumsyah, pihaknya meminta Pemko Medan untuk fokus dalam menangani masalah banjir di Kota Medan. “Ayo lah, dukungan untuk itu sudah ada. Harusnya Pemko Medan lebih serius dalam melakukan upaya-upaya pencegahan banjir. Sekali lagi, Pemko harus fokus, malu kita kalau dibilang Medan ini kota banjir,” pungkasnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus perampokan yang menimpa turis asing di Kota Medan terus berulang selama dua minggu berturut-turut. Padahal, pemerintah pusat sedang menggalakkan pariwisata di Sumatera Utara dengan fokus terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang dan berkunjung ke Sumut, termasuk ke Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi.

Atas hal itu, Ketua komisi I DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan bahwa Kota Medan memang menjadi salah satu kota dengan tindak kriminalitas yang tinggi. “Makanya seharusnya oknum kepolisian, baik Polda Sumut, Polrestabes Medan dan setiap Polsek yang ada di Kota Medan harus serius dalam menjaga stabilitas keamanan di ZKota Medan. Sudah tahu Kota Medan ini rawan tindak kriminal, harusnya upaya kepolisian dalam operasi pencegahan tindak kriminal juga terus ditingkatkan,” tegas Sabar kepada Sumut Pos, Minggu (21/7).

Sabar juga mengatakan, agar pihak kepolisian rutin melakukan operasi keamanan keliling. “Razia keliling itu perlu, siang dan malam. Begal, rampok, copet akhir-akhir ini terus berkembang dikota Medan, ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Menurut Sabar, ini bukan hanya terkait masalah keamanan terhadap turis asing di Kota Medan, melainkan untuk setiap orang yang ada di Kota Medan, baik warga Medan maupun warga luar Kota Medan. “Intinya keamanan Kota Medan itu harus dijaga, mau siapapun itu di Kota Medan harus aman dari tindak kriminal atau tindakan kejahatan lainnya. Malu lah kita kalau kota ini tak aman,” terangnya.

Apalagi bila terkait dengan turis asing, kata Sabar, seharusnya ada pengamanan ekstra ketat untuk mereka apabila membahas pemerintah pusat ingin menggalakkan jumlah kedatangan turis asing di Sumut. Bilapun keamanan belum bisa terjaga maksimal, pihak pemerintah seharusnya bisa membuat aturan-aturan khusus untuk turis asing dalam menjaga keamanannya.

“Misalnya dengan mengharuskan adanya petugas pemandu turis yang akan mendampingi dia. Nantinya pemandu itu disediakan oleh travel atau mungkin ada program-program lainnya yang intinya menjaga keamanan turis asing di Sumut. Pihak kepolisian juga, harus terus tingkatkan keamanan dikota Medan, dukung pemerintah pusat yang ingin menggalakkan pariwisata dengan membarenginya dengan tingkat keamanan yang baik” katanya.

Disisi lain, anggota komisi I DPRD Medan sekaligus ketua Fraksi Partai Demokrat, Herri Zulkarnain meminta kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menindak pelaku kejahatan dengan menembak di tempat pelaku yang sudah mencoreng wajah Indonesia, khususnya Kota Medan.

“Kita sangat menyesali dan menyayangkan turis asal Italia maupun turis asal Prancis dijambret saat wisata di Kota Medan dua minggu berturut-turut. Hal ini merupakan perilaku yang menjadi promosi buruk ke negara lain. Kalau memang sudah begini, kalau perlu tembak, ditembak di tempat para pelaku kejahatan itu yang meresahkan warga dan memalukan bangsa,” ucap Herri.

Herri juga menambahkan, bahwa tingginya tingkat pengguna narkoba di Kota Medan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan dan kriminal lainnya. “Saya yakin pelaku-pelakunya orang-orang pengguna narkoba. Modal keberanian tanpa pertimbangan, terindikasi dilakukan pengguna narkoba. Jadi kita minta kepada polisi agar bertindak tegas kepada pelaku kejahatan yang sudah mempermalukan Indonesia di mata asing. Begitupun dengan pemberantasan narkoba, harus sampai ke akar-akarnya,” tegas Herri.

Seperti diketahui, Rabu (10/7), turis asal Prancis yang bernama Robert Janies membawa istri dan kedua anaknya berkunjung ke Medan. Saat menumpang becak bermotor, dia dijambret oleh pengendara sepeda motor di Jalan Cipto Mangunkusumo, akibatnya turis ini harus kehilangan telepon seluler dan kameranya.

Tak cukup sampai di situ, tepat selang satu pekan kemudian, Rabu (17/7) malam, turis wanita asal Italia bernama Betty Francesco juga dijambret oleh pengendara sepeda motor di Jalan Candi Biara, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan. Betty dijambret saat hendak kembali ke hotel tempat ia menginap, akibatnya turis itupun harus kehilangan telepon genggamnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh jajaran manajemen dan struktural PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Belawan mengikuti program Leadership Capacity Building yang berlangsung di Makoyonif Raider 100/PS, Binjai, Sumatera Utara, Minggu (21/7).

Kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pengetahuan serta ketrampilan, untuk membangun sinergitas seluruh jajaran manajemen dan struktural di lingkungan PT PLN – UPK Belawan guna tercapainya kinerja yang unggul.

Seluruh jajaran manajemen dan struktural mengikuti rangkaian kegiatan tentang pemahamanan pengembangan kapasitas individu dan organisasi yang dikemas dalam permainan out bond dipandu oleh Prajurit Makonif Raider 100/PS Binjai.

Dalam berbagai materi kegiatan permainan dan ketrampilan yang dilaksanakan, karyawan PT PLN – UPK Belawan mampu memperoleh, meningkatkan dan mempertahankan keterampilan sebagai pengetahuan yang akan diimpelentasikan di lingkungan kerja.

Secara individu dan organisasi, seluruh karayawan PT PLN – UPK Belawan mengikuti berbagai rangkaian permainan mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi. Sehingga, pembangunan kapasitas SDM berjalan dengan baik dari materi yang diterima guna meningkatkan kualitas di lingkungan karyawan.

Manajer PT PLN – UPK Belawan, Syahminan Siregar mengatakan, program out bond yang mereka laksanakan bertujuan untuk mewujudkan integritas karyawan dan meningkatkan SDM di lingkungan kerja. Sehingga, ke depannya karyawan mampu meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab kerja yang lebih baik di lingkungan PT PLN.

“Dengan rangkaian kegiatan dalam bentuk game yang kita peroleh, nantinya akan memberikan perubahan etika kerja dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, motivasi diri, kemampuan mengatasi masalah, kreativitas, dan kepemimpinan di unit kerja kita,” tutur Syahminan.

Ia juga mengapresiasi kegiatan yang telah difasilitasi oleh Makoyonif Raider 100/PS. Harapannya, apa yang telah diperoleh karyawan selama kegiatan dalam bentuk permainan, kuis dan hiburan, mampu mendorong peningkatan kinerja di lingkungan PT PLN – UPK Belawan.

“Kegiatan yang diberikan ke kami luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Komandan Yonif Raider 100/PS Binjai, semoga apa yang diperoleh selama kegiatan mampu merubah cara kerja dan prilaku karyawan di lingkungan PLN – UPK Belawan. Harapannya, kegiatan ini juga mampu membangun sinergitas yang baik ke depannya,” ucap Syahminan.

Sementara, Komandan Yonif Raider 100/PS Binjai, Letkol Inf Lizardo, SH, MH mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan karyawan PT PLN – UPK Belawan yang telah mempercayai memberikan kegiatan tersebut. Harapannya, dengan kegiatan itu mampu mendorong dan mendukung kinerja lebih baik di lingkungan internal PLN.

“Berbagai rangkaian yang telah diberikan, dapat meningkatkan motivasi kerja dan prestasi bagi karyawan PLN – UPK Belawan. Kegiatan ini juga mampu meningkatkan silaturahmi guna tercapainya sinergitas antara PLN dan TNI,” pungkas Lizardo.

Harapannya, berbagai kegiatan tentang pemahamanan berorganisasi, tanggung jawab, komunikasi, team work dan kreativitas. Mampu memberikan perubahan lebih baik di internal lingkungan PT PLN – UPK Belawan.

“Saya dan seluruh prajurit di batalyon juga megucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Saya berharap, silaturahmi dan komunikasi ini tetap terbangun dengan baik selepas dengan kegiatan ini,” tutur Lizardo usai menutup kegiatan sekaligus memberikan piagam. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tumbuh kembang seorang anak memang bergantung orangtua. Tapi ada hal-hal mendasar yang sangat memengaruhi, antara lain campur tangan negara atau pemerintah

Demikian disampaikan Aktivis Anak & Perempuan Dr Edy Ikhsan di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Jl. Pengilar, Medan Amplas Minggu (21/7). Peringatan ini digelar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI)

Menurut dosen hukum USU itu, hal mendasar yang memengaruhi tumbuh kembang anak adalah ketahanan keluarga. “Ada beberapa pilar dalam peningkatan ketahanan keluarga. Diantaranya spiritual atau religius dan kesejahteraan,” kata lulusan Universitas Leiden, Belanda tersebut. Dikatakannya, spiritual atau religiusitas penting karena sebagai benteng pertahanan dalam keluarga. “Ini yang utama agar hidup kita dinaungi keridaan dan ketenangan,” ucapnya. Menurut dia, spiritual juga berkorelasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

“Kita miris dengan kenyataan menipisnya kepedulian. Bahkan ada yang mengatakan yang penting yang kena kasus narkoba bukan anakku. Ini salah. Kita harus terus bergandengan untuk melawan kerusakan, tidak bisa terpisah-pisah,” ujar Edy.

Selain itu, kesejahteraan juga menjadi pilar ketahanan keluarga yang tak kalah penting. Menurut pria yang pernah jadi Delegasi Indonesia untuk Children Word Summit di New York USA, harus ada campur tangan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.

“Bagaimana kita mengurusi keluarga kalau ekonomi dan kesejahteraan tak ada. Kesejahteraan memengaruhi tumbuh kembang anak. Harus ada peranan negara menjamin kesejahteraan itu. Bukan sekadar peringatan hari anak yang kesannya seremoni,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua YAFSI Badriyah mengatakan adapun tema peringatan HAN 2019 yakni; Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak. “Karena perlindungan anak dimulai dari keluarga dan lingkungannya,” katanya.

Diungkapkannya, peringatan HAN 2019 diisi sejumlah kegiatan perlombaan bagi anak-anak di wilayah Medan Amplas. “Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk menyemarakkan HAN ini, YAFSI mengadakan lomba tradisional untuk anak-anak, dan tahun ini kami memilih Kelurahan Amplas. Selain itu juga, kita mendorong Kelurahan Amplas untuk menjadi Kelurahan Layak Anak,” kata Badriyah. Adapun beberapa permainan tradisional yang dilaksanakan pada acara tersebut antara lain congklak, engklek, tarik tambang, bakiak, enggrang batok, dan guli dalam sendok. Tidak hanya itu tahun ini YAFSI juga mengadakan lomba video public speaking.

Sementara itu, Kepala Lingkungan I, Kelurahan Amplas, Muhid Alfin Sinaga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah melaksanakan HAN di Kelurahan Amplas. “Saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kegiatan ini. Dan permainan tradisional ini baru pertama dibuat di sini,” ucapnya. (prn/ila)