Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak bisa berbuat banyak terkait proyek pelebaran dermaga melalui reklamasi Pelabuhan Belawan yang tengah dikerjakan PT Pelindo I. Pasalnya, proyek dimaksud merupakan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Jadi begini, tentang izin untuk pekerjaan reklamasi itu kewenangan ada di pusat.

Saya tahu dan sudah mendengar ada aktivitas reklamasi Belawan, tapi memang kita (pemprov) tak punya kewenangan,” ujar Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, Sugiatno menjawab Sumut Pos, Jumat (28/6).

Regulasi soal ini, kata dia, tertuang dalam Permen Lingkungan Hidup No.08/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan.

“Nah, pada lampiran dalam permen tersebut kawasan seperti Pelabuhan Belawan termasuk strategis nasional. Yang artinya kewenangan untuk segala perizinan, dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), langsung dari pusat,” katanya.

Menurut dia, dalam permen dimaksud juga ada diatur strategi dan kewenangan soal pekerjaan serupa baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. “Dan khusus untuk itu (reklamasi Belawan) kewenangan adanya di pusat. Kami selaku pemerintah provinsi memang tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Komisi C DPRD Sumut sebelumnya menuding proyek pelebaran dermaga melalui reklamasi oleh PT Pelindo I ilegal. Pasalnya, tidak ada satu pun aturan di Sumut yang memperbolehkan penimbunan air laut dalam melakukan pekerjaan infrastruktur.

“Dari perkembangan yang kami ikuti melalui pemberitaan media, kalaulah betul dokumen AMDAL untuk proyek pelebaran dermaga oleh Pelindo itu belum ada hingga saat ini, ditambah lagi memang tidak ada aturan yang membolehkan reklamasi di Sumut, itu sama artinya kegiatan tersebut ilegal,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Rabu (26/6).

Secara pribadi, dirinya akan mempertanyakan masalah ini dalam forum resmi seperti paripurna nantinya. Kemudian melalui fraksi, ia juga akan menggiring untuk mempertanyakan lansung ke instansi terkait di Pemprovsu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, semestinya sebelum pekerjaan dimaksud dilakukan, pelaksana pekerjaan harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan. Terlebih proyek yang dikerjakan tersebut masuk kategori eksklusif.

Dirinya akan segera berkoordinasi dengan para kolega di Komisi C, untuk menyurati semua pihak terkait guna meminta klarifikasi terkait polemik proyek pelebaran dermaga ini.

“Di samping itu kami harapkan supaya instansi Pemprovsu melakukan upaya koordinasi intens dengan instansi Pemko Medan maupun Deliserdang, jika benar terdapat pelanggaran langsung diberikan tindakan tegas. Sebab setahu saya, ada aturan baku untuk kegiatan eksploitasi laut ini yang menjadi kewenangan pemko/pemkab, provinsi hingga pusat,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara mengingatkan agar Gubernur Edy Rahmayadi tidak sekadar beretorika dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), di lingkungan pejabat Pemprovsu khususnya, dan masyarakat Sumut umumnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mendesak agar Gubsu bergerak dan tidak retorika belaka dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Terlebih, sejak lahir Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2019 tentang Pencegahan Narkoba yang disahkan DPRD dan Pemprovsun

“Karena dalam perda tersebut salah satu langkah yang diajukan adalah membuat gerakan sosial antinarkoba sampai tingkat akar rumput melalui peran pemda kabupaten/kota,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (28/6).

Gubsu diminta segera menindaklanjuti Perda 1/2019 sebagai bukti komitemen Pemprovsu dalam menciptakan Sumut bersih narkoba. “Pemprovsu segera memasukkan anggaran

pencegahan dan pemberantasan narkoba di APBD 2020, dengan membuat program bersama elemen masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa hingga lembaga keagamaan,” tegasnya.

Ketua Pansus Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, mengatakan pihaknya sangat peduli masalah narkoba, terbukti tak lama setelah lahir Perda No1/2019 tentang Pencegahan Narkoba terbit, maka disusul pembentukan pansus guna mendorong terlaksananya regulasi dimaksud secepat mungkin.

Disamping itu, lanjutnya, peningkatan yang terus terjadi terhadap pengguna narkoba serta pengedar narkoba sangat mencemaskan. Membayangkan situasi ini bagaikan fenomena gunung es, maka dikhawatirkan akan terjadi the lost generation (generasi yang hilang). “Hal ini terjadi jika pihak-pihak terkait tidak serius bergerak mengurangi dan membersihkan narkoba dari Sumut,” ungkapnya.

Kemudian, sambung dia, diperlukan penggunaan teknologi informasi guna memudahkan masyarakat melaporkan transaksi narkoba yang terjadi di tengah – tengah masyarakat dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.

“Diperlukan kerja sama lintas instansi guna mencegah, memberantas serta merehabilitasi pengguna narkoba secara sinergis dan konsisten. Perlu diundang kembali perwakilan masyarakat oleh Komisi A DPRD Sumut untuk mengusulkan program pencegahan bahaya narkoba di APBD 2020. Masyarakat mendukung kepolisian dan BNN untuk melakukan tindakan tegas dan terukur dalam penindakan terhadap pengedar dan bandar narkoba,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan berencana akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena menyesuaikan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kenaikan tersebut tidak rata atau lebih fluktuatif. Sebenarnya gak merata kenaikannya, lain daerah bisa berbeda harga kenaikannya. Tapi kalau kita pukul rata, berkisar 20 sampai 40 persen,” ujar Kepala Bidangn

Bagi Hasil Pajak (BHP) PBB BPPRD Kota Medan, Zakaria.

Alasan kenaikkan tersebut, lanjut Zakaria, akibat kenaikan harga tanah atau lahan setiap tahunnya. Sesuai prinsip ekonomi, semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi pula penawaran yang ada. Begitupun dengan harga lahan di Kota Medan yang semakin hari semakin padat penduduk dan perkembangan ekonomi serta infrastrukturnya, laju perkembangan harga lahan pun semakin tak terbendung.

Harga lahan di Kota Medan, lanjutnya, makin tahun jelas makin melambung tinggi. Oleh karenanya, pihaknya jelas akan meningkatkan harga NJOP yang merupakan bagian penting atau salah satu dasar dari perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

“Sebenarnya setiap tahun NJOP itu sudah mulai dinaikkan, karena memang harga tanah itu makin tahun memang makin tinggi hampir di semua wilayah di Kota Medan,” papar Zakaria lagi.

Menurutnya, berbagai faktor membuat harga tanah cepat berkembang di Kota Medan. Antara lain, daerah yang menjadi pusat industri, sentra ekonomi dan pembangunan kawasan pemukiman elit. Namun, kenaikan bertahap tersebut masih tetap cukup jauh dari harga pasar yang sebenarnya.

“Misalnya, harga tanah di pinggir jalan raya Medan Tembung, dari hasil observasi langsung di sana harga pasarannya sudah Rp2juta per meter persegi tapi di NJOP masih Rp500 ribu per meter. Itukan masih sangat jauh selisihnya. Tapi kita juga tidak mungkin naikkan langsung jadi Rp2juta di NJOP, paling kita buat bertahap dulu menjadi Rp700 ribu per meter,” kata Zakaria.

Untuk kenaikan NJOP di beberapa daerah, kata dia, sudah mengalami kajian. Ada beberapa wilayah yang mengalami kenaikan NJOP di Kota Medan. Antara lain, Kecamatan Medan Tembung, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Sunggal dan beberapa wilayah lainnya.

“Tapi tidak bisa berpatok ke per kecamatan itu juga, karena di Medan ada 151 Kelurahan dan tidak semua kelurahan pada 1 kecamatan itu mengalami kenaikan,” tuturnya.

Menurut Zakaria, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah semata-mata persoalan kenaikan NJOP, tetapi lebih kepada lonjakan harga pasar yang memang sulit dibendung.

“Perhitungan PBB itukan jelas. Total dari NJOP bangunan kali luas bangunan dan NJOP bumi kali luas bumi dikalikan dengan persentase tarif. Sedangkan NJOP itu harus mengikuti harga pasar, bahkan yang ada sekarang masih jauh di bawah harga pasar. Maka yang lebih penting itu sebenarnya adalah kontrol harga pasar, kalau harga pasar atas tanah bisa terkontrol tentu NJOP juga akan mengikutinya,” pungkasnya. (map/ila)