MEDAN, SUMUTPOS.CO – Batalnya 12 ribu warga Medan yang menjadi calon peserta baru Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan meski kartu sudah dicetak, dituding akibat adanya intervensi atau instruksi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Medan Edwin Effendi. Tudingan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah. “Ada instruksi belakangan kepada Kepala Dinkes (Medan). Tapi, tidak mungkin disampaikan olehnya untuk membatalkan,” ujar Bahrumsyah, kemarin (21/5).

Bahrumsyah meminta Kadinkes Medan jangan memasang badan agar program JKN-KIS ini tidak berjalan. Sebab, bisa berbahaya dan akan bermasalah di kemudian hari. “Ini akan menjadi masalah besar, karena sudah disepakati dan sesuai alurnya hingga dicetak kartunya. Tapi mendadak belakangan diduga kuat ada instruksi untuk menghambat proses ini agar tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut dia, Kadinkes Medan awalnya sudah benar menerapkan seluruh alurnya. Namun, entah kenapa di tengah jalan berubah haluan yang diduga mendapat intervensi dari pimpinannya.

“Kalau memang mau dialihkan anggarannya jangan di tengah jalan, tapi ketika melakukan rancangan anggaran. Bukan disaat sudah disahkan anggaran lalu teringat Permensos Nomor 5/2016, dengan dalih proses validasi data (peserta baru PBI) dilakukan oleh Dinsos Medan,” ketus Bahrumsyah.

Ia menegaskan, dalam APBD Kota Medan 2019 yang sudah disahkan tidak ada mengganggarkan kepada Dinsos Medan untuk melakukan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan sampai akhir tahun ini. “Tak satu rupiah pun APBD 2019 dianggarkan untuk Dinsos Medan melakukan validasi data. Jadi, seharusnya dari awal sudah ada perencanaan yang matang dari Sekda untuk masalah validasi data yang tidak lagi dibebankan kepada Dinsos Medan,” cetusnya.

Jika Dinsos Medan melakukan validasi, lanjutnya, maka hal ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sebab, untuk validasi membutuhkan dana karena harus turun ke lapangan guna melakukan kroscek. “Ini kok tiba-tiba, gak ada angin enggak ada hujan Permensos Nomor 5/2016 diterapkan kembali,” kesalnya.

Hal ini jelas tidak bisa dilakukan karena sudah diatur oleh Perda APBD (2019) dan tidak pernah mengamanahkan walaupun ada regulasi di atasnya (Permensos) untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan sosial. Artinya, kata dia, aturan di atasnya harus diimplementasi melalui yang ada di bawahnya, bukan tumpang tindih. “Jadi, lebih baik ketika pembahasan rancangan APBD tidak disetujui untuk penambahan peserta baru PBI. Daripada seperti ini sudah disepakati, ternyata ditengah jalan ada kebijakan yang melanggar aturan untuk membatalkan,” paparnya.

Kata Bahrumsyah, sudah jelas diatur dalam Perda APBD bahwa validasi data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinkes Medan. Tapi Dinkes Medan malah bersikeras Dinsos Medan yang melakukan validasi karena berdasarkan Permensos Nomor 5/2016. Padahal, sudah jelas payung hukumnya bahwa persoalan ini menyangkut kesehatan bukan kemiskinan. Jadi, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dasar pertimbangan, bukan Surat Keterangan Miskin (SKM). SKTM dapat diurus di kelurahan tempat tinggal warga.

“Kalau begini caranya, jelas ada sesuatu yang ingin mengacaukan program yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Jadi, anggaran kesehatan ini diharapkan supaya silpa. Ketika Perubahan APBD, dialihkan ke kegiatan lain. Kami dengan tegas merekomendasi untuk segera melanjutkan program yang sudah dirancang sejak jauh-jauh hari. Jangan dipaksakan validasi data kepada Dinsos Medan, sementara tidak ada nomenklatur yang mengaturnya. Jangan pula berupaya menghambat dengan mencari-cari aturan sebagai dalih payung hukum,” katanya.

Lebih jauh Bahrumsyah mengatakan, program bidang kesehatan untuk kepesertaan baru sudah dianggarkan Rp21,5 miliar dan direncanakan dengan matang. Namun, sesuatu yang direncanakan dengan matang ini tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan.

Dia menyatakan, upaya untuk membatalkan program ini dinilai bahaya dan kejam. Istilahnya, mau mencari dan meneropong ada dimana ‘dana segar’. “Kita pasti tunggu dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2019. Saya tahu ini muaranya, ketika nanti di bulan 7 (Juli) atau 8 (Agustus) dilihat serapan anggaran ternyata hanya 10 hingga 20 persen dari program tersebut, maka mau dialihkan,” ujarnya menduga.

Politisi PAN ini menambahkan, dia sangat serius untuk melakukan hak interplasi terkait dengan persoalan ini karena dalam hasil rapat bersama kemarin (Senin, 20/5) ternyata amburadul. “Kita akan panggil BPKAD (Medan) untuk memberi penjelasan terkait pencairan uang kepada BPJS Kesehatan mengenai pencetakan kartu pesert baru. Selain itu, kita juga mengundang Sekda Kota Medan untuk hadir karena sudah dua kali diundang tapi tak pernah datang tanpa alasan yang jelas,” tukasnya.

Sementara, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman yang dikonfirmasi via selulernya belum berhasil. Ketika dihubungi dan dikirimkan pesan singkat, tak ada respon.

Kepala Dinsos Medan, Sutan Endar Lubis mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum ada melakukan verifikasi data masyarakat yang akan masuk ke dalam kuota baru kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. “Dinas Kesehatan belum ada berikan datanya, jadi tidak ada yang mau diverifikasi,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait kepesertaan baru PBI bisa diterima tanpa harus verifikasi lebih dahulu oleh Dinsos Medan, Endar enggan mengomentari lebih jauh. “Pak Sekda minta peserta PBI yang baru agar diverifikasi oleh Dinsos. Ini yang belum tahu seperti apa perkembangannya, cuma memang hingga hari ini datanya belum ada kita terima,” tandasnya.

Diketahui, alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan khususnya PBI BPJS Kesehatan telah ditambah tahun ini dari sebelumnya Rp90 miliar menjadi Rp111,5 miliar. Otomatis, jumlah penerima bantuan kesehatan ini pun bertambah.

Di tahun 2018, kepesertaan BPJS berjumlah sekitar 326 ribu jiwa. Maka dari itu, pada 2019 kuota bertambah 80.527 jiwa. Artinya, sekitar 400 ribu lebih penerima bantuan kesehatan yang diakomodir. Namun, hingga memasuki triwulan II-2019 calon peserta baru yang akan diproses sekitar 12 ribu. Akan tetapi, itupun terancam batal. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan hingga kini belum mengetahui hasil lelang jabatan atau seleksi terbuka 3 kepala dinas (kadis). Alasannya, hasil seleksi tersebut belum keluar dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap mengatakan tim panitia seleksi (pansel) telah mengirimkan beberapa nama kepada KASN. “Masih menunggu dari KASN hasil seleksinya, tim pansel telah mengirimkan beberapa nama. Gak tahu kapan keluarnya, kalau kita maunya segera mungkin,” ujar Muslim, kemarin.

Muslim mengaku, tidak bisa mendesak tim pansel untuk meminta KASN mengeluarkan hasil seleksi. Sebab, pihaknya tidak ada ikut campur dalam proses lelang jabatan ini dan semua telah diserahkan kepada pansel. “Kita tunggu saja hasilnya keluar, Mudah-mudahan tidak lama,” ucap Muslim.

Dikatakan Muslim, tim pansel sudah mengajukan masing-masing tiga nama dari masing-masing kadis yang dilelang jabatannya. Namun, dari ketiga kadis tersebut diantaranya akan memasuki masa pensiun pada bulan depan atau Juni. “Ada kadis yang belum pensiun (Kadispora dan Kadis Perpustakaan). Kalau masih ada yang belum pensiun, paling tidak menunggu mereka pensiun,” papar Muslim.

Menurut Muslim, tidak etis memberhentikan seorang pejabat yang masa baktinya belum habis. Apalagi, kinerjanya baik. “Apa salahnya hanya menunggu beberapa waktu, sampai pejabat tersebut memasuki masa pensiun,” pungkasnya.

Sementara, informasi yang diperoleh dari sumber di Pemko Medan, dikabarkan ada dua nama yang akan mengisi jabatan. Pertama, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Medan Syahrul Rambe yang disebut-sebut menjadi Kadispora. Kedua, Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Medan Albon Sidauruk akan mengisi jabatan Kepala Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K).

“Kabarnya begitu, Syahrul Rambe (Kabag Tapem) jadi Kadispora. Sedangkan Albon Sidauruk (Kabag Ortala) jadi Kadis P2K,” ujar sumber kepada Sumut Pos.

Meski begitu, sumber yang layak dipercaya ini enggan berbicara lebih jauh dan meminta menunggu hasil seleksi keluar. “Tunggu aja untuk lebih pastinya hasil seleksi keluar,” akunya.

Diketahui, dari tujuh jabatan kadis yang dilelang atau dilakukan seleksi terbuka tinggal tiga lagi belum diumumkan hasilnya. Tiga jabatan kadis yang dilelang tersebut masing-masing, Kadispora, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan serta, Kadis P2K.

Untuk keempat kadis yang sudah keluar hasilnya dan dilantik adalah Kadis Perkim-PR (Benny Iskandar), Kadis Koperasi-UMKM (Edliaty), Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Khairunisa), serta Kadis Perhubungan (Iswar).

Terpisah, Kabag Ortala Medan Albon Sidauruk mengaku belum mendapat informasi. Oleh karenanya, dia lebih memilih menunggu hasil resmi seleksi keluar. “Kita tunggulah pengumuman resminya, karena kabar itu baru sebatas informasi yang belum pasti,” ujar Albon yang mendaftar dua lowongan, sebagai Kadis P2K dan Kadis Perhubungan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua minggu pascarotasi pimpinan organisasi perangkat daerah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melalui Tim Panitia Seleksi membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu Pendaftaran peserta seleksi sudah dibuka terhitung Selasa (21/5).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap mengatakan, seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprovsu ini sudah mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melalui nomor surat B-1657/KASN/5/2019 pada 20 Mei 2019.

“Ada sebanyak 16 JPT (Eselon II) yang akan diisi melalui seleksi terbuka kali ini. Mulanya ada 15 jabatan, tetapi karena Pak Jumsadi sudah mengajukan diri menjadi widya swara utama di BPSDM dan mengingat mau pensiun juga tahun ini, makanya termasuk ikut yang dilelang,” ujarnya didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, M Fitriyus saat memberi keterangan pers di Kantor Gubsu, kemarin sore.

Kata Khair, ada perbedaan sistem seleksi JPT kali ini dibanding seleksi sebelumnya. Yaitu boleh diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia, dari sebelumnya hanya bisa diikuti ASN di pemkab/pemko se-Sumut. Selain itu, bagi pejabat eselon II Pemprovsu yang sekarang nonjob akibat mutasi tempo hari, diperkenankan untuk ikut seleksi terbuka tersebut. “Kali ini teman-teman eselon III yang sudah tiga tahun menjabat, juga boleh ikut lelang,” ujarnya.

Syaratnya, berstatus sebagai PNS, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik, paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) untuk pelamar eselon II A dan paling rendah menduduki pangkat IV/a untuk pelamar eselon II B.

Lalu sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau sedang/pernah menduduki jabatan administrator (eselon III) atau jabatan fungsional yang dipersamakan dengan jabatan administrator paling singkat dua tahun untuk eselon III A, dan paling singkat tiga tahun untuk eselon III B,” paparnya.

Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, M Fitriyus dalam kesempatan itu menambahkan, pendaftaran seleksi ini sudah dibuka sejak 21 Mei sampai 29 Mei 2019 dan 10-17 Juni 2019. Seleksi tahap pertama (administrasi) dilakukan 18-21 Juni 2019, pengumuman hasil seleksi tahap pertama administrasi pada 22 Juni 2019, seleksi tahap kedua yakni penulisan makalah pada 25 Juni 2019, pengumuman hasil penulisan makalah pada 3 Juli 2019.

“Kemudian untuk seleksi tahap ketiga yakni tes asesmen pada 8-9 Juli 2019, lalu wawancara pada 15 Juli 2019 sampai dengan selesai. Bagi peserta yang ingin mengetahui informasi lebih rinci tentang tahapan seleksi ini, dapat melihat melalui website www.sumutprov.go.id. Pak gubernur memastikan proses lelang jabatan kali ini bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.

Sementara untuk komposisi pansel, dia menyebutkan, terdiri dari unsur pejabat Pemprovsu yakni Sekdaprovsu, R Sabrina, tokoh masyarakat yakni Ibnu S Utomo dan tiga orang akademisi asal Universitas Sumatera Utara.

“Ibu Sabrina merangkap sebagai ketua pansel sekaligus penguji pewawancara. Begitu juga Pak Ibnu, mantan Plt Sekdaprovsu sebagai sekretaris penguji. Lalu ada Edi Irsan, Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU merangkap anggota. Prof Subhilhar dan Prof Hj Irmawati yang merupakan Guru Besar USU,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana penggabungan atau merger SD Negeri di sejumlah kelurahan Kota Medan dinilai perlu dikaji lagi. Setelah itu, dilakukan sosialisasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kebijakan merger sekolah itu harus dikaji dulu, apakah terkait persoalan jarak sekolah, peserta didik yang kurang sehingga kebijakan itu tidak merugikan semua pihak,” ujar Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah, kemarin (21/5).

Kata Bahrumsyah, apabila seluruh syarat merger sekolah itu terpenuhi Pemko Medan perlu memperhatikan kondisi para pengajar dan kepala sekolahnya(kepsek). Artinya, harus disesuaikan dengan zonasi tempat tinggalnya. “Jangan pula merugikan kepseknya. Oleh karena itu, pemberlakuan zonasi ini tidak hanya kepada siswa saja tapi juga para tenaga pendidik,” paparnya.

Meski begitu, sambung Bahrumsyah, kebijakan merger dianggap tidak perlu dilakukan di kawasan padat penduduk seperti di Medan Utara. Contohnya, di SD Negeri 060959 dan 060961 di Kecamatan Medan Belawan.

“Merger bukan solusi tepat, solusi untuk SD yang kekurangan ruang belajar itu adalah menambah ruang kelas dengan meningkatkan bangunan menjadi dua lantai. Dengan begitu, jumlah SD Negeri tidak berkurang. Selain itu, merger jangan di wilayah padat karena nanti akan banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Data base siswa nanti akan hilang, legalisir ijazah siswa nanti susah dan urusannya panjang,” jelas Bahrumsyah.

Diutarakan dia, kalau memang mau dimerger maka jangan sekadar rencana saja. Semestinya, sudah disampaikan jauh-jauh hari bukan ketika ada persoalan muncul kepermukaan. “Seharusnya sudah ada dirancang dari awal, bukan sekarang karena ada temuan lalu baru mau dimerger,” tegasnya.

Sementara Kadis Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar mengatakan, merger sekolah dasar negeri itu masih dalam wacana dan sedang dibahas. Direncanakan ada 12 SD Negeri yang dimerger antara lain di kawasan Belawan, Amplas, Sei Deli dan 4 sekolah di daerah Padang Bulan.

“Jadi, yang digabungkan itu berada dalam satu komplek. Rencana merger karena dilihat selama 3 tahun berturut-turut jumlah siswa menurun, fisik sekolah tidak memungkinkan sehingga sekolahnya akan bisa lebih kondusif belajarnya jika dimerger dengan penempatan kepsek di sekolah terdekat sesuai alamat rumah. Untuk pelaksanaan merger sekolah ini, lanjutnya nanti diperlukan Peraturan Walikota (Perwal) karena merupakan kebijakan yang lebih rumit,” ujarnya.

Sekadar mengingatkan, SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961 di Medan Belawan hanya memiliki ruang kelas hanya 3 ruangan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala SD Negeri 060959 Medan Belawan, Rosita Harianja dalam pertemuan di Komisi B DPRD Medan, Senin (25/3). “Sekolah kami hanya terdiri dari 3 kelas. Padahal, logikanya SD itu harus 6 kelas karena terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Lain halnya dengan SMP, hanya terdiri dari 3 jenjang,” ungkapnya.

Rosita mengaku miris dan sedih dengan kondisi sekolah yang belum genap setahun dipimpinnya. Semenjak Agustus 2018 memimpin SD Negeri 060959, kondisinya sudah seperti itu. Ruang belajar untuk siswa dibagi dua dengan cara disekat menggunakan triplek. Misalnya, 1 ruangan untuk kelas 1 dan kelas 2. “Kami memohon kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Medan bagaimana caranya agar sekolah kami ini memiliki 6 kelas. Artinya, ditambah 3 ruangan lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, fasilitas sekolah seperti halaman sangat kecil. Selain itu, tidak ada perpustakaan. “Kebetulan sekolah saya ini berada persis di samping SD Negeri 060961. Kondisinya juga miris, minim fasilitas sekolah. Ruang kelas hanya 3, halaman kecil dan tidak ada perpustakaan,” sebutnya.

Menurut dia, apabila demikian kondisi fasilitas sekolah atau sarana dan prasarananya, bagaimana mungkin meningkatkan kualitas peserta didik. Perkembangan psikologis siswa betul-betul menderita. “Seharusnya, anak-anak itu ada tempat bermain, ruang belajar yang nyaman dan berbagai fasiltas lainnya. Jangan pula ketika dewasa nanti, anak-anak tersebut baru merasakannya akibat tidak mendapatkan lingkungan bermain semasa kecil,” ujarnya.

Rosita berharap, kondisi sarana dan prasarana sekolah yang sangat miris ini menjadi perhatian serius dari Disdik Medan. Begitu juga dengan SD Negeri 060961, yang berdekatan persis. “Saya sudah koordinasi dengan korcam (koordinator kecamatan) Medan Belawan. Enggak tahu kenapa, sampai sekarang tidak ada perkembangan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama bulan suci Ramadan, minat masyarakat mengurus surat izin mengemudi (SIM) di Polres Pelabuhan Belawan menurun. Penurunan minat masyarakat tidak sebanding dengan hari biasa. Demikianlah dikatakan Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP MH Sitorus, Selasa (21/5).

Diungkapkannya, perbandingan itu terlihat dari jumlah pengunjung masyarakat selama bulan suci Ramadan hanya 25 rata- rata per hari. Sedangkan di hari biasa bisa mencapai 40 hingga 50 orang yang datang mengurus SIM ke Mapolres Pelabuhan Belawan.

“Bisa jadi, penurunan ini karena faktor puasa dan banyaknya kebutuhan masyarakat untuk lebaran. Walaupun demikian, pelayanan tetap saja kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan,” kata MH Sitorus.

Untuk menarik minat masyarakat mengurus SIM, kata perwira berpangkat tiga balok emas ini, mereka terus melakukan sosialisasi di lapangan. Bahkan, meningkatkan razia rutin agar masyarakat sadar akan kelengkapan surat-surat, salah satunya SIM.

“Kalau ada kegiatan patroli razia di lapangan, minat pengurusan SIM pasti meningkat. Kita akan terus lakukan penekanan agar masyarakat mau melakukan pengurusan agar terciptanya tertib lalu lintas,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk mematuhi ketertiban lalu lintas dari kelengkapan surat dan safety dalam berkendara. Pihaknya akan terus melakukan tindakan di lapangan bagi masyarakat yang tidak tertib lalu lintas.”Kita ingin masyarakat harus sadar mematuhi lalu lintas, demi keselamatan dalam berkendara,” pungkas MH Sitorus. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Mewaspadai suspect monkeypox atau virus cacar monyet berasal dari Singapura, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan akan menerapkan thermal scanner atau alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk Pelabuhan Belawan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Karantina dan Surveilan Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan, Rahmad Ramadhan Nasution, mengatakan, guna mengantisipasi virus cacar monyet, pihaknya akan menerapkan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang maupun pendatang di Pelabuhan Belawan.

“Kami rencananya akan memasang alat thermal scanner di terminal kedatangan Pelabuhan Belawan, agar dapat mendeteksi penumpang dengan suhu tidak normal atau lebih dari 37,5o Celcius,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penumpang KM Kelud dari Batam sangat bedekatan dengan Singapura. Karenanya, deteksi penumpang dengan suhu tersebut, bila ditemukan gejala, akan segera dibawa menuju ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah suspect monkeypox, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan,” sebut Rahmad.

Selain itu, katanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan juga meningkatkan pengawasan kedatangan orang dari Singapura khusunya bagi para awak kapal niaga di Pelabuhan Belawan.

“Selain melakukan peningkatan pengawasan, kita juga menyiapkan ruang karantina atau isolasi sementara. Serta menyiapkan alat pelindung diri atau APD dan melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Kemudian, melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara, Kepala Cabang Pelni Medan, Luthfi sejauh ini belum ada kordinasi soal pemasangan atau antisipasi pencegahan virus cacar monyet diberlakukan di KM Kelud. Biasanya, penerapan itu akan dilakukan KKP tanpa harus melakukan kordinasi, guna mengantisipasi secara cepat.”Mungkin, besok (hari ini) pihak kesehatan pelabuhan menerapkannya. Kita bersyukur kalau ada penerapan, guna melakukan antisipasi cepat,” katanya.

Perlu diketahui, Monkeypox (MPX) atau yang biasa disebut cacar monyet ditularkan hewan terutama hewan pengerat yang mengandung virus Monkeypox (MPXV). Penularan virus Monkeypox ini bisa terjadi melalui gigitan, cakaran dan kontak langsung dengan darah. Selain itu, bisa juga ditularkan lewat cairan tubuh atau lesi di kulit atau mukosa hewan dan mengonsumsi daging yang tidak dimasak dengan baik. (fac/ila)