Foto Istimewa
DIABADIKAN Warga Desa Bangun Rejo diabadikan bersama pemateri sosialisasi BKKBN Sumut dan mitra kerja.
Foto Istimewa DIABADIKAN Warga Desa Bangun Rejo diabadikan bersama pemateri sosialisasi BKKBN Sumut dan mitra kerja.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Sosialisasi Advoksi dan KIE program KKBPK bersama Mitra Kerja tahun 2019 di Desa Bangun Rejo, Labuhanbatu Utara (Labura), belum lama ini.
Dalam paparannya, Kabid Adpin BKKBN Sumut, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR, menjelaskan program KKBPK tidak hanya mengatur jumlah kelahiran, namun mengarah kepada kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini mengatur dan menjaga kelahiran anak dan kesehatan ibu dalam melahirkan.
Salah satu kebijakan yang dibuat adalah Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterpaduan mitra kerja dalam melakukan Advokasi dan KIE, meningkatkan dukungan dalam pergerakan Program KKBPK serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketahanan keluarga.
“Advokasi KIE yang dilakukan secara intensif, terarah dan tepat sasaran, merupakan salah satu kegiatan kunci guna mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya degan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program,” tutur Rabiatun.
Oleh karena itu, lanjutnya, sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program Kependudukan dan KB.
Keterlibatan mitra seperti politisi, tokoh agama, akademisi, budayawan, PKK, LSM, maupun public fgure seperti seniman dan olahragawan merupakan “singer” yang diharapkan dapat “menyanyikan” tentang pentingnya program KKBPK.
Hadir sebagai mitra kerja BKKBN Sumut, Anggota DPR RI, DR Saleh Partaonan Daulay MAg, MHum, MA.
Pelaksanaan sosialisasi dimeriahkan dengan sejumlah hadiah menarik yang disiapkan panitia bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar Advokasi dan KIE Program KKBPK. (rel)
Foto: Istimewa
DIALOG: Anggota DPR RI berdialog dengan warga peserta sosialisasi Advokasi dan KIE.
Foto: Istimewa DIALOG: Anggota DPR RI berdialog dengan warga peserta sosialisasi Advokasi dan KIE.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Damuli Kebun, Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara (Labura) antusias mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) Program KKBPK, yang digelar BKKBN Sumut bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI tahun 2019, belum lama ini.
Kabid Adpin BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah dalam paparannya mengatakan, pemerintah telah menetapkan beberapa indikator pembangunan keluarga. Seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.
Untuk itu, Advokasi dan KIE yang dilakukan secara intensif, terarah, dan tepat sasaran sebagai salah satu kegiatan kunci mengubah sikap, perilaku, dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program.
“Melalui sarana modern materi KIE dapat dikemas dalam bentuk film, drama, iklan, PSA (Public Service Advertising) serta pertunjukan bagi masyarakat. Bahkan dengan MUPEN KB bukan hanya berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi dan hiburan bagi masyarakat. Tetapi dilengkapi dengan peralatan yang dapat untuk merelay siaran langsung dari stasiun televisi,” jelas Rabiatun Adawiyah.
Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya.
Anggota DPR RI, DR. Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA, sebagai mitra kerja menambahkan, pengendalian penduduk melalui Program KB sangat penting dalam mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan.
Untuk memeriahkan kegiatan, Politisi PAN ini mengajak warga berdialog interaktif. Bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar Program KB mendapat hadiah menarik. (rel)
sutan siregar/sumut pos
MENCOBLOS: Seorang warga memberikan hak pilihnya di TPS 35 Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, saat pemungutan suara ulang, Kamis (25/4).
sutan siregar/sumut pos MENCOBLOS: Seorang warga memberikan hak pilihnya di TPS 35 Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, saat pemungutan suara ulang, Kamis (25/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Praktik kecurangan dalam Pemilu serentak 2019 terus saja terjadi. Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 13 Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, seorang pria bernama Suherman diamankan petugas KPPS karena hendak menggunakan hak pilih dengan surat keterangan (Suket) atas nama orang lain. Dia pun langsung diserahkan ke petugas Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan untuk diproses lebih jauh.
Diketahui, KPU Medan menggelar PSU di dua TPS yakni TPS 13 Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, dan TPS 35 di Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, Kamis (25/4). Meski pencoblosan ulang, namun partisipasi masyarakat di kedua TPS tersebut cukup baik, sekitar 60 persen.
Sayangnya, pelaksanaannya sedikit tercoreng dengan aksi kecurangan yang dilakukan Suherman. Dia menggunakan Suket (pengganti e-KTP) atas nama Salli Afandin
Awalnya, saat dia mendaftarkan diri di TPS tersebut masih aman-aman saja. Aksinya terbongkar ketika namanya dipanggil petugas KPPS untuk masuk ke bilik suara.
Saat dia mendatangi petugas KPPS untuk mengambil surat suara, tiba-tiba seorang perempuan menyergahnya. Ternyata, perempuan itu adalah istri Salli Afandi yang suketnya digunakan Suherman untuk mencoblos di TPS itu. Menurut perempuan itu, suaminya itu sedang bekerja di luar kota.
Setelah diteliti lebih jauh, ternyata foto di Suket tersebut berbeda dengan wajah Suherman. Nahas, dia pun diamankan dan diserahkan ke Panwas Kecamatan untuk diproses lebih jauh. “Tadi ada yang diamankan satu orang, karena kedapatan menggunakan suket orang lain,” kata Komisioner KPU Medan, Rinaldi Khair di TPS 13, Jalan Amal Luhur.
Kata dia, orang yang kedapatan menggunakan hak pilih dengan suket orang lain tersebut langsung dibawa oleh Panwas Kecamatan.
Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap juga membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, Suherman sudah diamankan dan diinterogiasi Panwas Kecamatan Medan Helvetia. “Pengakuan dia tadi disuruh, tidak tahu pasti, apakah salah satu caleg yang menyuruh, di situ memang ramai, banyak caleg yang berkepentingan,” kata Payung.
Menurut Payung, sebenarnya ada orang lain yang juga sama modusnya seperti Suherman. Namun, sebelum ditangkap sudah melarikam diri. “Yang diamankan satu, atas nama Suherman. Dua lagi masih proses pendaftaran, begitu hendak didalami mereka keburu kabur,” tegasnya.
Setelah diinterogasi, kata Payung, Suherman nekat melakukan kecurangan dan memilih dengan membawa Suket milik orang lain karena disuruh seorang caleg. “Begitu pengakuannya saat diinterogasi. Ada disuruh salah satu caleg bermarga Sitepu. Saya kebetulan tidak ada di lokasi saat interogasi, itu yang sedang dilakukan pendalaman. Kita (akan) lakukan klarifikasi siapa oknum di belakang ini, apakah caleg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Medan, karena semua ada yang bermarga Sitepu,” jelasnya.
Partisipasi Pemilih Baik
Secara umum, PSU di dua TPS tersebut berlangsung aman dan lancar. Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyelenggarakan pesta demokrasi ini juga disebut cukup baik. “Seperti di TPS 13 di Jalan Amal Luhur Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, dari total 296 orang yang tercatat sebagai pemilih tetap, ada sebanyak 183 pemilih yang ikut melakukan pencoblosan atau sekitar 60 persen lebih,” kata komisioner KPU Medan, Rinaldi Khair.
Disebut Rinaldi, angka itu cukup baik mengingat hari Kamis kemarin bukanlah hari libur seperti tanggal 17 April kemarin yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. “Jumlah itu sudah cukup baik, karena kan hari ini bukan hari libur,” ujarnya.
Namun di TPS lainnya, yakni di TPS 035 di Jalan Gereja, Sei Agul, Medan Barat, antusiasme masyarakat tidak cukup baik untuk berpartisipasi dalam melakukan pencoblosan pada PSU tersebut. Jumlah partisipasi pemilih di TPS 35 hanya 54 persen. “Untuk di TPS 35, dari total 305 pemilih yang terdiri dari 270 orang yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 35 orang yang tercatat sebagai daftar pemilih khusus (DPK), ada sebanyak 165 pemilih yang ikut dalam pencoblosan hari ini. Rincian yang 165 itu yakni 150 orang DPT dan 15 orang DPK,” kata komisioner Divisi Data KPU Medan, Nana Miranti.
Untuk itu, KPU Medan mengucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat serta petugas PPS di setiap TPS yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan PSU kali ini. “Mudah-mudahan proses penghitungan suaranya juga bisa dikerjakan dengan cepat untuk segera diberikan ketingkat kecamatan yang saat ini sedang melakukan rekapitulasi suara,” katanya.
Seperti diketahui, dua TPS yang harus melakukan PSU tersebut memiliki masalah yang beragam saat pemilu 17 April kemarin. Untuk di TPS 35 di Kelurahan Sei Agul, harus diulangi karena ada 35 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan berasal dari luar Kota Medan mencoblos di TPS.
Sedangkan untuk TPS 13 di Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, alasan harus dilakukannya pengulangan pemungutan suara, yakni karena tidak tersedianya surat suara untuk DPRD tingkat kota Medan saat itu yang menyebabkan para pemilih tidak bersedia untuk menggunakan hak pilihnya.
Satu TPS di Tebingtinggi PSU
KPU Kota Tebingtinggi akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis. Menurut Ketua KPU Tebingtinggi melalui Divisi Hukum dan Pengawasan, Muklis Mochtar, PSU dilakukan karena terjadinya pencoblosan kertas suara yang dilakukan tiga orang dari luar daerah. “Hal ini melanggar pasal 372 ayat 2 huruf b UU no 7 tahun 2017 sesuai rekomendasi pengawas TPS,” kata Mukhlis di Sekretariat KPU Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi, Kamis sore (25/4).
Disebutnya, PSU akan dilakukan pada 27 April 2019. (mag-1/ian/bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan kecurangan dengan melibatkan unsur aparatur sipil negara (ASN), sudah sering disampaikan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung. Namun hingga kini, politisi PDI Perjuangan itu belum juga membuat laporan resmi ke Bawaslu.
Karenanya, agar tidak terus menjadi polemik di masyarakat, Henry Jhon diminta membuat laporan tertulis ke Bawaslu disertai dengan alat bukti yang jelas.
Menurut Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, dugaan money politics yang dilakukan oknum pejabat di Pemko Medan sudah sering disebut-sebut Henry John. “Sudah lama Pak Henry menyebutkan dugaan itu kepada Bawaslu, jauh sebelum pemilu kami sudah berkali-kali mempersilahkan beliau untuk membuat laporan tertulis. Tapi sampai sekarang kami belum juga menerima laporan tertulis itu,” kata Payung Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (25/4).
Menurut Payung, hal itu sangat penting agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. “Tapi harus dilengkapi dengan alat bukti saat memberikan laporan tersebut, tidak bisa hanya dengan laporan lisan” ujar Payung.
Namun begitu, kata Payung, pihaknya telah menjadikan laporan lisan yang dilakukan Henry John Hutagalung sebagai informasi awal dalam melakukan penyelidikan. “Kami tidak diam kok. Kami sudah panggil tiga orang camat, lima lurah dan sekitar 11 kepling yang terkait dalam dugaan ini untuk dimintai keterangan. Tapi kami memang tidak menemukan bukti apapun. Oleh sebab itu, kalau memang beliau punya bukti dalam dugaan ini, silahkan sertakan dalam laporan tertulis nanti,” terangnya.
Disebut Payung, jika laporan secara lisan yang disampaikan, Bawaslu tidak bisa memanggil pejabat di Pemko Medan yang disebutkan Henry Jhon kemarin. “Kalau langsung kita panggil yang ditudingnya hanya berdasarkan secara lisan, itu namanya terkesan personal. Makanya, kita minta buat laporan resmi,” tegasnya.
Menurut Payung, pihaknya sangat berkeinginan dalam melakukan pemberantasan money politics yang terjadi pada Pemilu 2019 di Kota Medan. “Inikan bukan temuan kami, tapi laporan lisan. Maka buatlah laporan tulisan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang dibutuhkan agar segera kita proses. Kami akan sangat senang apabila beliau atau siapa saja masyarakat yang bisa membantu kami dalam memberikan bukti-bukti pelanggarannya. Untuk itu sekali lagi, kami persilahkan beliau untuk melakukan laporan tertulis,” tandasnya.
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung ketika dikonfirmasi, mengaku masih mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Diakui dia, laporan secara lisan yang telah disampaikannya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Medan dengan memeriksa sejumlah camat, lurah dan kepling di dapil Sumut 2 Medan B. “Hasilnya begitu, tidak ada ditemukan pelanggaran dari pengakuan saksi yang dimintai keterangan oleh Bawaslu. Makanya, kita sedang kumpulkan bukti dan saksi,” ujar Henry.
Lanjut dia, apabila sudah ada alat bukti dan saksi, diharapkan Bawaslu Kota Medan benar-benar mengungkapnya. “Ini bukan lagi persoalan siapa yang dirugikan, tetapi sudah menyangkut pidana Pemilu. Pertama, money politics dan kedua ASN yang dilibatkan. Padahal, ASN sudah jelas dalam aturan harus netral pada Pemilu. Selain itu, juga sudah mencederai demokrasi,” tegasnya.
Tidak hanya soal dugaan mobilisasi ASN dan money politics yang dilakukan oknum pejabat tinggi di Pemko Medan saja yang diributi Henry Jhon. Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Trila Murni arogan dan mencampuri demokrasi. Alasannya, sang Kapolsek melarang salah satu saksi calon anggota legislatif saat meminta dibuka kembali C1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara di Kelurahan Helvetia Tengah beberapa waktu lalu.
Diceritakan Henry Jhon, awalnya di Kelurahan Helvetia Tengah sedang dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri PPK, pihak Bawaslu Medan, serta para saksi dari partai dan caleg. Ketika itu, dirinya berada di sana dan juga Kompol Trila Murni. “Jadi, ada salah satu saksi caleg yang meminta dibuka kembali C1 Plano karena kemungkinan ada kekurangan data dan memastikannya. Namun, petugas PPK tidak mau membuka kembali sehingga terjadi perdebatan. Lantas, kapolsek yang berada di luar arena langsung berdiri dan teriak-teriak. Dia bilang, hei jangan ribut, enggak boleh ribut di sini. Jangan buat kerusuhan di sini ya,” ungkap Henry Jhon kepada Sumut Pos, Kamis (25/4).
Mendengar itu, sambung dia, lantas Henry mempertanyakan kepada Kapolsek. Akan tetapi, dirinya malah dihardik. “Ibu tidak boleh mencampuri, itukan hal yang biasa dalam demokrasi. Lagi pula, itu kewenangan petugas PPK dan Bawaslu. Terkecuali, kalau PPK merasa terganggu maka tentu meminta bantuan pengamanan,” ucapnya.
Tak hanya dihardik, Henry Jhon juga diusir untuk meninggalkan lokasi. “Dibilangnya, bapak kalau tidak senang silahkan keluar. Spontan, saya bilang tak ada wewenang anda mengusir saya,” tambahnya.
Menurut Henry Jhon, sikap dan tindakan dari Kompol Trila tersebut sangat arogan. Bahkan, melampaui dari kewenangan aparat kepolisian. “Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan di dalam arena kewenangan dari PPK dan Bawaslu atau penyelenggara Pemilu. Apa yang disampaikan saksi caleg masih hal yang wajar dalam berdemokrasi, apalagi tidak dilarang dalam undang-undang. Anehnya, malah dituduh mau membuat keributan. Kecuali, saksi itu membuat rusuh tentu kewenangan dari polisi,” tegasnya.
Ia meminta kepada Bawaslu Medan untuk mengambil perannya, jangan diam saja. “Bawaslu itu kan pengawas, harusnya tampil bukan aparat. Lain halnya ketika memicu keributan, barulah polisi bertindak. Jadi, Bawaslu jangan takut karena pada saat penghitungan suara dialah yang memiliki peran,” tukasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap yang dikonfirmasi membantah keterangan Henry Jhon. Kata Payung, tidak ada temuan tindakan pelanggaran yang dilakukan kepolisian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Helvetia Tengah. “Saya sudah menindaklanjuti SMS Bapak Henry John soal temuan itu, tapi kenyataannya enggak ada saksi yang tidak diakomodir seperti disampaikannya. Akan tetapi, nanti kita tindaklanjuti dengan KPU kembali,” ujarnya. (mag-1/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah personel Polda Sumut yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam Pemilu 2019 bertambah.
Setelah seorang personel polisi di Dairi, Aiptu Jonter Siringoringo (51), yang meninggal dunia Kamis (18/4) lalu karena serangan jantung usai mengawal pemilu yang berlangsung Rabu (17/4), kali ini kabar duka dating dari Padangsidimpuan.
Kanit Dikyasa Polres Padangsidimpuan, Iptu Partahian Dalimunte meninggal dunia Kamis (25/4) pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya karena kelelahan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam rekapitulasi suara di Kecamatan Hutaimbaru, Padangsidimpuan.
Kapolda Sumatera Utara Irjen pol Agus Andrianto didampingi Kabid Humas Kombes pol Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan sebelum meninggal dunia, korban sempat pingsan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit, namun Allah berkehendak lain karena korban tidak tertolong. “Saya dan jajaran sangat berduka, semoga keluarga yang ditinggalkan bersabar dan kuat dalam menghadapi musibah ini,” katanya.
Selanjutnya, kata Agus, Jenazah korban dibawa ke rumah duka di perumahan Sabungan Indah, Desa Sabungan Kecamatan Hutaimbaru. Rencananya, ia akan mengajukan kenaikan pangkat luar biasa ke Kapolri. “Baik penyelenggara, polisi atau pun TNI yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas merupakan pahlawan demokrasi, mari kita hargai dan hormati pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini,” ucapnya.
Agus juga mengimbau masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pemilu ini dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifitas. Kalau pun ada dugaan terjadi kecurangan dalam pelaksaan pemilu maka laporkan ke Bawaslu. “Kan ada Bawaslu, Mahkamah Konstitusi tempat penyelesaian sengketa pemilu. Mari kita jadikan hukum sebagai panglima,” tutupnya.
Sementara itu, Kapolres Padang Sidimpuan, AKBP Hilman Wijaya, mengatakan Iptu Partahian merupakan personel yang ulet dan giat semasa berdinas. Sebagai pimpinan ia mengaku cukup memberi apresiasi atas kesiapan almarhum menjadi seorang polisi. “Almarhum berdedikasi dalam tugas sampai akhir hayat dan mengabdikan diri utk menjaga keamanan saat pemilu ini sampai nafas terakhirnya. Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada almarhum. Dan kepada keluarga yang ditinggal semoga tabah,” ungkapnya.
Diketahui dari Polres Padangsidimpuan masih ada lagi personel yang menjalani perawatan medis karena kelelahan mengawal Pemilu, ia adalah Aiptu Martin Sembiring (54), personel Bhabinkamtibmas Polres Padangsidimpuan. Martin mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tengku Rizal Nurdin, KM 7, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan Sabtu (20/4), sekitar pukul 23.00 WIB.
Iptu Martin Sembiring pada Rabu (17/4) bertugas pengamanan TPS di Desa Tarutung Baru Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan sampai hari Kamis tanggal (18/4). Yang bersangkutan juga mengawal kotak suara hasil penghitungan Pilpres dan Pileg Desa Tarutung Baru menuju PPK Tenggara di Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara. Kemudian Sabtu (20/4) pukul 08.00 WIB di PPK Tenggara dalam rangka Perhitungan Suara ( Rapat Pleno Terbuka) di Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggar. Tepat pukul 21.45 WIB yang bersangkutan merasa kurang sehat dan meminta ijin untuk istirahat pulang ke rumahnya mengendarai sepedamotor dinas.
Kurang lebih pukul pukul 21.55 WIB ia mengalami lakalantas di Jalan Umum HT Rijal Nurdin KM 7 yang diduga disenggol satu unit mobil dari arah berlawanan sehingga sepeda motor yang bersangkutan oleng ke kiri dan menyenggol seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bernama Ali Hamzah Sitompul warga Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
8 Orang PPS dan PPK di Asahan Dirawat
Di Kabupaten Asahan, sebanyak delapan orang petugas PPS dan PPK terpaksa dirawat di rumah sakit karena kelelahan merekapitulasi suara hingga dini hari. “Memang ada delapan orang PPS yang masuk rumah sakit karna kelelahan,” kata Ketua KPU Asahan, Hidayat SP di Kantor KPU Asahan, Kamis (25/4).
Disebutnya, begitu ada gejala langsung diboyong ke rumah sakit untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. “Pastilah KPU Asahan harapkan rekan PPS yang masuk RS dapat cepat sembuh,”kata Hidayat.
Dimana, sambungnya, bahwa Faktor dominan akibat kelelahan, namun ada satu orang penyelenggara terpaksa mendapat perawatan intensif akibat menabrak kawat antena pemancar radio, diperkirakan akibat kelelahan sehingga menimbulkan kepanikan. “Memang pasti kelelahan para PPS. Pasalnya, menguras tenaga ekstra,” bilangnya.
Adapun kedelapan PPS yang mendapatkan perawatan yakni Dian Marwah anggota PPK Kisaran Barat, Norma anggota PPS Teluk Dalam, Mukhlis anggota PPK Tanjungbalai, Syarifah anggota PPK Tanjungbalai, Armaini Ketua PPK, Edi Santoso Ketua PPS Buntu Pane, NN anggota KPPS TPS 13 desa Silau Lama dan Suryanto anggota KPPS TPS 1 desa Aek Ledong. “Kami berdoa, semoga rekan-rekan yang sempat mendapat perawatan medis segera bisa pulih kembali. Memang pemilu kali ini cukup menguras energi bagi penyelenggara,” katanya.
Sementara anggota Pengawas TPS yang meninggal dunia adalah, Elfrida warga desa Sei Lunang Kecamatan Sei Kepayang. (dvs/omi)
dame/sumut pos
MENAMPI: Pengelola UD Ondo Coffee yang dikelola Erwinsyah Siregar, menampi biji kopi yang sudah menjalani proses roasting, di Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (22/4).
dame/sumut pos MENAMPI: Pengelola UD Ondo Coffee yang dikelola Erwinsyah Siregar, menampi biji kopi yang sudah menjalani proses roasting, di Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (22/4).
SIPIROK, SUMUTPOS.CO – Memiliki hak paten atas merk Kopi Sipirok, meningkatkan gairah petani menanam kopi. Kelompok petani ini pun bercita-cita menjadikan Sipirok sebagai sentra kopi di Tapsel.
SAAT memasuki wilayah Desa Sampean, Kecamatan Sipirok, Tapsel, Senin kemarin, tanaman kopi terlihat di mana-mana. Bahkan di median jalan pun ada batang kopi yang baru ditanam. Semangat menanam kopi terasa di kawasan tersebut.
“Diperkirakan ada 35 hektare ladang kopi di Tapsel. Produksi sekitar 70 ton per tahun. Jumlah ini berpeluang terus bertambah, karena minat menanam kopi semakin berkembang. Karena itulah, kami bermimpi menjadikan Sipirok sebagai sentra kopi di Tapsel,” cetus Erwinsyah, dengan ekspresi bertekad di wajahnyan
Saat ini, petani yang dibina PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang mengelola PLTA Batangtoru, masih dalam bentuk Kelompok Tani Mekar Sari. Anggotanya 22 petani, dengan Erwinsyah sebagai ketua. Kegiatannya masih menggelar pelatihan, berbagi ilmu soal tanaman kopi, pengolahan kopi, dan pengemasan.
Ke depan, koptan ini berharap dapat membentuk Koperasi, yang akan menyerap seluruh produksi kopi yang dihasilkan petani. Nantinya koperasilah yang akan mengolah dan menjual produksi kopi dalam beragam bentuk, langsung ke konsumen.
“Saya sendiri… saat ini masih menjual langsung ke sebuah perusahaan di Medan melalui menantu saya. Setiap minggu saya mengirim 200 solup (volume dua liter) ke Medan. Sisanya baru saya kirim ke asosiasi,” ungkap Musannif Pane (63), petani yang sudah cukup lama menggeluti kopi.
Saat ini, ia memiliki total 4.500 pohon kopi di dua lokasi, dengan produksi mencapai 6 ton per tahun. Produksi mingguan itu di luar panen raya dua kali setahun, yakni Maret-April dan Oktober- November.
Dengan harga Rp35 ribu per soluk green bean (kopi digiling, difermentasi selama 12 jam, dicuci dan dijemur satu hari), dalam sebulan ia dapat meraup penghasilan bersih Rp 15 juta setelah membayar upah pekerja.
“Saya membuktikan bahwa dari kopi pun bisa hidup,” kata Musannif sambil tertawa ceria.
Beda dengan Musannif, Erwinsyah hanya memiliki 1.000 batang kopi. Penghasilan kotor dari kebun kopi mencapai Rp8 juta per bulan. Tapi ia hanya menerima bersih Rp2 juta, karena semua pengerjaan digajikan ke orang lain.
Erwin lebih fokus mengurus koptan Mekarsari, sekaligus membuka Usaha Dagang (UD) Ondo Coffee, yakni usaha roasting bean (kopi yang sudah disangrai, maupun yang sudah digiling). Di UD Ondo Coffee, kopi yang dijual sudah setengah jadi dan jadi. Levelnya premium. Harganya mencapai Rp85 ribu per kg. Kualitas kelas 1 bisa Rp100 ribu per kg. Dari UD ini, ia memperoleh penghasilan hingga Rp8 juta per bulan.
Meski sudah diserap pasar di Tapsel, Medan, maupun Jawa, petani punya visi menembus pasar internasional. Saat ini, sudah ada pemesanan dari Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Tetapi masih skala kecil.
Untuk mempromosikan ke dunia internasional, Kopi Sipirok sempat dipamerkan dalam salahsatu ajang kopi internasional di Baku, Azerbaijan pada tahun 2018 lalu.
“Permintaan kopi saat ini memang masih skala kecil-kecil. Tapi intensitasnya banyak. Paling banyak dari warung dan cafe-cafe,” katanya.
Beberapa tahun terakhir, petani Kopi Sipirok jumlahnya terus bertambah. Apalagi sejak dibantu PT NSHE dalam hak paten serta berbagai pelatihan, berbabagi pihak ikut melirik Kopi Sipirok. Mulai dari Pemkab Tapsel, Pemprovsu, para eksportir, dan sebagainya.
“Jumlah pemain kopi juga makin banyak. Saat ini ada 20-an pemain kopi di seluruh Tapsel. Cafe-cafe juga semakin banyak yang menjual minuman kopi dengan merk Kopi Sipirok,” katanya.
Karena itulah, cita-cita membentuk Koperasi, dan menjadikan Sipirok sentra kopi, dinilai sangat realistis.
Erwin berharap pemerintah ikut mencari investor yang bisa bekerja sama dengan MPIG dalam mengembangkan Kopi Sipirok.
Humas PT NSHE, Dede Wafiza Ashia, menjelaskan support yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani kopi, tidak akan berhenti hingga hak paten merk dan berbagai pelatihan. “PT NSHE akan trus mendukung petani kopi selama dibutuhkan. Mulai dari penanaman, pemasaran, hingga branding. Kami juga akan ikut mengupayakan pembentukan koperasi kopi, untuk mewadahi petani mengembangkan kopi Arabika Sipirok ini,” katanya sembari tersenyum manis. (mea/habis)
BERSAMA: Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, didampingi Ustad Riza Muhammad dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, bersama para anak yatim piatu di Masjid Agung Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis (25/4).
BERSAMA: Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, didampingi Ustad Riza Muhammad dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, bersama para anak yatim piatu di Masjid Agung Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis (25/4).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemko Tebingtinggi menggelar peringatan Isra Mikraj di Masjid Agung Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis (25/4).
Wali Kota Tebingtinggi yang diwakili Pj Sekdako Tebingtinggi, Marapusuk Siregar menyatakan, dengan memperingati Isra Mikraj ini, diharap dapat menjadi sarana memperkuat ukhuwah di antara ulama dan umara.
“Mari jadikan Isra Mikraj ini sebagai sarana untuk kembali saling bersatu dan mempererat silaturahim, setelah kita melaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2019,” imbau Marapusuk.
Marapusuk menyampaikan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan dan suriteladan bagi umatnya. Untuk itu, peringatan ini janganlah hanya dijadikan sebagai seremonial belaka, tapi mari ambil makna yang terkandung di dalamnya. “Utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Taala, dan menjalani serta mewariskan kepada umatnya sesuai dengan perintah Allah,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan, melalui perintah salat, banyak hal terkandung di dalamnya selain bersyukur, bersikap jujur, amanah, santun, dan bersilaturahim. “Kami berharap dengan peringatan ini, hubungan yang mungkin renggang, saling curiga, semuanya dapat kita tinggalkan. Mari rajut kembali hubungan tersebut dengan kebersamaan membangun Tebingtinggi ke depan lebih baik,” harap Marapusuk.
Sedangkan Ustad Riza Muhammad dari Jakarta, pada tausyiahnya, mengatakan, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, dia mengajak untuk memperkokoh silaturahim sesama umat Muslim dan umat manusia yang ada di dunia ini. “Mari sucikan hati dan diri untuk mempertebal iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, Sebagai umat Muslim, kita harus terus menjaga keutuhan umat beragama di dunia ini,” katanya.
Selama ini, lanjut Riza, terjadi kesalahpahaman di antara umat Muslim, maka dengan datangnya bulan baik dan hari baik pada Ramadan ini, bisa mempersatukan semangat ukhuwah Islamiyah kembali. Dia mengajak umat agar tidak terpecah karena beda pilihan dalam Pemilu kemarin. “Tapi mari kita rajut kembali semangat kebersamaan menuju rahmatan lil alamin,” imbaunya.
Dalam peringatan Isra Mikraj tersebut, Pemko Tebingtinggi menyerahkan santunan kepada 175 anak yatim piatu se-Kota Tebingtinggi. (ian/saz)
BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS
BANTUAN: Kepala BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menyerahkan bantuan pertanian di Kecamatan Medan Tuntungan.
BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS BANTUAN: Kepala BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menyerahkan bantuan pertanian di Kecamatan Medan Tuntungan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan pembinaan bersama Gabungan Kelompok Tani Bawang Merah.
Hal ini, sebagai wujudkan untuk menekan inflasi di kota terbesar nomor tiga di Indonesia ini.
Kepala BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, kegiatan ini salah satu komitmen lanjutan yang dilakukan pihaknya bekerjasama dengan Pemko Medan dan petani untuk mengendalikan inflasi daerah.
“Khususnya kota Medan, inflasi disumbang dari bawang merah dan komiditi-komiditi lainnya seperti bawang putih, cabai dan beras,” ucap Wiwiek kepada wartawan, usai acara Kick Off Klaster Bawang Merah dan Program Youth Agriprenuer BI 2019 di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kamis (25/4) siang.
Wiwiek mengungkapkan, Kecamatan Medan Tuntungan dijadikan BI Sumut sebagai pilot project pertama di Kota Medan untuk bawang merah dengan metode baru yang disebut dengan MA 11.
“MA 11 ini, tidak memerlukan tanah luas. Tapi, produksinya melimpah. Kita sudah bekerjasama dengan penemu MA 11 Pak Dr Nugroho. Terbukti beberapa tempat dan beberapa produksi menunjukan produksinya,” kata Wiwiek.
Ia mengatakan, bila pilot project ini berhasil, BI akan mengembangkan per tanian bawang merah di daerah lain. Karena, bawang merah menjadi salah satu penyumbang inflasi di daerah.
“Kalau berhasil, akan kita lakukan beberapa daerah lainnya,” sebut Wiwiek.
“Jadinya, bawang merah harganya bisa turun dan stabil. Kedepannya, ada komitmen tidak ada posisi budaya dan produksinya. Tapi, dikembangkan di sisi hilirnya (pemasaran),” sambungnya.
Dari pertanian bawang merah ini, ia mengungkapkan akan menciptakan sumber-sumber perekonomian baru. Seperti memproduksi bawang merah menjadi bawang goreng, kripik bawang, kue bawang dan lain-lainya.
“Hal ini, akan menjadi sumber-sumber ekonomi baru. Kalau sumber-sumber ekonomi lama akan menurun. Jadinya, kita cari sumber-sumber ekonomi baru di Medan ini,” tandasnya.
Pada acara itu, BI Sumut menyerahkan bantuan berupa bibit bawang merah dengan kualitas baik kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri di Kelurahan Baru Ladang Bambu dan Kelurahan Sidomulyo di Kecamatan Medan Tuntungan, kemarin (25/4) siang.
Selain itu, pihak BI juga memberikan alat ukur tanah, traktor dan alat pertanian untuk mengolah tana pertanian bawang merah tersebut.
Wakil Wali Kota, Akhyar Nasution yang hadir dalam kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada BI Sumut yang sudah memberikan kontribusinya dalam membantu peningkatkan dan membina pertanian bawang merah dengan menghasilkan produk pertanian kualitas baik.
“Ini menggunakan pupuk organik, saya berharap pembinaan pertanian ini mampu menekan inflasi di Kota Medan. Kemudian, membina petani kita untuk mengolah pertaniannya dengan baik,” sebut Akhyar Nasution.
Akhyar berharap, kerjasama ini tidak sampai disini saja.
“Kita harus mencoba yang baru, jadi ada peningkatkan produksi pertanian dengan pupuk organik responnya cepat,” pungkas Akhyar.
Ketua Gabungan Kelompak Tani Mandiri, Hermanto mengatakan, Kick Off Klaster Bawang Merah ini, sangat membantu pihaknya untuk pengembangan pertanian dengan lahan seadaanya dan tidak luas.
“Kami petani merasa terbantu. Proses pupuk lama, sekarang cepat,” kata Hermanto.(gus/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Medan diusulkan menggunakan sistem tenaga surya atau cahaya matahari. Sebab, dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan.
Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi. Menurutnya, PJU dengan tenaga surya atau solar cell maka mengurangi daya dari PLN.
“Dengan sistem solar cell, tentunya lebih efisien dan membuat Kota Medan menjadi ramah lingkungan. Kita akan usulkan kepada Pemko Medan untuk menerapkan sistem tersebut dalam PJU,” ungkap Putrama kepada Sumut Pos, kemarin.
Dia mengaku, saat ini pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan PJU sistem solar cell. Kini, sedang diujicoba PJU di sejumlah titik Kota Medan. Namun, sayangnya Putrama tak dapat menyebutkan di lokasi mana saja yang telah dipasang.
“Lagi ujicoba, sudah ada sejumlah kawasan yang dipasang lampu jalan sistem tenaga surya. Ujicoba ini kemungkinan berlangsung beberapa bulan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan daya tahan. Hasilnya, akan dilakukan kajian dan disampaikan kepada Pemko Medan,” ujarnya.
Disinggung apakah nantinya seluruh PJU yang ada di Medan, Putrama mengatakan hal itu tergantung dari Pemko Medan. “Kota Medan adalah kota metropolitan dan strategis dari kota-kota di dunia untuk itu kita mempelopori dan pemanfaatan energi terbarukan. Sehingga, menjadikan kotanya asri dan bisa berkesinambungan untuk masa depan,” katanya.
Dijelaskan Putraman, penggunaan PJU dengan solar cell merupakan aspek penting yang mesti ada dalam penataan kota. PJU mempunyai peran yang betul-betul penting bagi pengendara, terutamanya pada malam hari dimana sinar matahari telah tak bisa menerangi keadaan jalan.
“Keunggulan lain PJU tenaga surya, yaitu sumber kekuatan tak terbatas, tidak memberikan polusi, gampang dipasang, dan mudah dalam perawatan. Sudah ini tentu memberikan profit bagi pemakai yang tak perlu berulang kali melakukan pergantian lampu atau menjalankan sejumlah perawatan rutin,” ujarnya sembari mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan.
Sementara, Sekretaris DKP Kota Medan, Zulfakhri mengatakan, PJU yang ada saat ini masih menggunakan daya listrik. Ada yang konvensional dan juga sistem LED. “Kita masih pakai listrik, ada yang konvensional dan ada yang LED. Kalau dengan tenaga surya lebih efisien, kenapa tidak,” ujarnya. (ris/ila)
BAGUS SYAHPUTRA/SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
KUMPUL SERAGAM: Kasek SMP Negeri 7 Medan, Irnawati, mengumpuli seragam siswa-siswinya ke dalam kardus untuk menghindari aksi corat-coret usai UNBK. Foto kanan, sejumlah pelajar SMP melakukan aksi coret-coret baju usai UNBK, di kawasan Lapangan Merdeka, Medan, Kamis (25/4).
Tradisi coret-coret baju sekolah tersebut dilakukan usai pelajar tersebut mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang serentak dilakukan di Indonesia.
BAGUS SYAHPUTRA/SUTAN SIREGAR/SUMUT POS KUMPUL SERAGAM: Kasek SMP Negeri 7 Medan, Irnawati, mengumpuli seragam siswa-siswinya ke dalam kardus untuk menghindari aksi corat-coret usai UNBK.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi corat-coret usai mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), para siswa SMP Negeri 7 Medan lebih memilih mengumpulkan seragam sekolah untuk dapat digunakan kembali adik kelas mereka.
Satu persatu siswa keluar dari ruang ujian, mereka membuka seragam mereka dan dikumpulkan dalam sebuah kardus. Kemudian, mereka menggunakan pakaian batik sekolah di akhir UNBK, Kamis (25/4). Di SMP Negeri 7 Medan peserta UNBK berjumlah 264 siswan
Selain itu, Kepala Sekolah (Kasek) SMP Negeri 7 Medan, Irnawati mewajibkan orangtua untuk menjemput anaknya setelah melaksanakan UN terakhir dengan mata pelajara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kemarin.
“SMP Negeri 7 Medan dalam melakukan kegiatan akhir Ujian Nasional dan telah kami sosialisasikan ke orangtua lewat pemberitahuan. Pertama, kami memohon kepada orangtua untuk kerja samanya dalam mengantisiapasi kegiatan yang sifatnya euforia yang selalu dilakukan oleh siswa setiap tahunnya. Seperti ngebut-ngebut di jalan, coret-coret, kongkow di jalanan yang bisa menyebabkan terganggungnya arus lalin dan mengakibatkan masyarakat terganggu,” ucap Irnawati kepada wartawan di Sekolah SMP Negeri 7 Medan, kemarin siang.
Imbauan itu juga sudah disampaikan melalui dengan nomor : 6017/SMP/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, sebelum pelaksanaan UN berakhir. Pastinya, pihak tetap melakukan antisipasi kegiatan negatif dilakukan siswa.
“Pertama mengajurkan siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan pakaian seragam yang masih layak digunakan untuk adik-adik kelas maupun yang membutuhkan. Yang kedua, menggunakan baju seragam batik saat ujian,” jelas wanita berjilbab itu.
Ia mengungkapkan, pihak sekolah juga memberikan fasilitas coret-coretan mengarah positif dengan menggunakan spanduk putih, para siswa dipersilahkan menuliskan komitmen mereka di dalam spanduk panjang untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.
“Nah di situlah disediakan untuk anak-anak apa yang mau mereka tulis. Dan terakhir, pulang harus dijemput orang tua. Kalau tidak dijemput orangtua. Kami menahan sementara sampai batas waktu kami anggap kondusif untuk diperbolehkan pulang,” ungkap wanita berkacamata itu.
Selanjutnya, ia mengatakan jika siswa atau anak kedapatan melakukan aksi negatif, seperti tertera dalam surat disampaikan tersebut.”Maka siswa tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusannya dari SMP Negeri 7 Medan,” pungkasnya.
Disdik Diminta Data Kebutuhan Komputer SMP Negeri
Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pelaksanaan UNBK secara mandiri yang dilakukan seluruh SMP negeri pada tahun ini harus dievalusi. Sebab, banyak catatan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam hal perangkat komputer hingga persoalan teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya.
“Kalau tahun ini komputer di seluruh SMP negeri belum memadai, maka tahun depan pelaksanaannya harus ada sekolah yang benar-benar lengkap peralatannya (komputer). Paling tidak, 50 persen dari jumlah SMP negeri yang ada (45 sekolah) harus sudah memiliki,” ungkap Irsal.
Diutarakan dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan harus mempunyai data kebutuhan komputer di setiap SMP negeri yang ada. Artinya, melakukan pendataan dan kemudian diajukan pengadaannya pada APBD.
“Disdik Medan harus melakukan pendataan dari sekarang jumlah komputer yang dibutuhkan masing-masing SMP negeri, lalu diusulkan pengadaannya. Selain itu, jangan hanya mengandalkan APBD saja tetapi mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menyerap dana CSR (Control Social Responsibility). Bahkan, kalau bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Kata dia, Disdik Medan harus mengurangi anggaran kegiatannya yang tidak penting untuk mengalokasikan pengadaan komputer. Sebab, menurutnya, dengan meminjam berarti membebani siswa atau orang tuanya. “Kalau kebetulan tidak banyak yang punya laptop bagaimana? Tentu ini menjadi persoalan,” ujarnya.
Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi. Ia mengkritik pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri yang dinilai terkesan dipaksakan. Alasannya, karena perangkat komputer belum memadai sehingga meminjam laptop kepada siswa.
Kata Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Karena, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.
Jumadi sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan. Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.
“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” sebutnya.
Oleh karenanya, sambung dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. “UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia.
Sementara, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pelaksanaan UNBK secara mandiri di SMP negeri masih mengalami kekurangan terutama perangkat komputernya. Tidak mungkin sanggup sekolah menyediakan komputer seluruhnya, minimal sepertiga dari jumlah murid yang mengikuti ujian.
Disinggung adakah Disdik Medan melakukan pendataan terhadap kebutuhan perangkat komputer di SMP negeri dalam melaksanakan UNBK, Supri menyatakan tidak ada dilakukan. “Pendataan tidak ada memang kami lakukan, yang penting bagi kami bagaimana sekolah melakukan jalinan kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan komputer. Sebab, banyak sekali yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan meminjam kepada siswa atau orang tua murid, guru hingga sekolah lain yang memiliki komputer berlebih,” pungkasnya. (gus/ris/ila)
