MEDAN, SUMUTPOS.CO – Underpass Jalan Titi Kuning Medan amblas, Senin (29/4). Akibatnya, salah satu jalur underpass dari Jalan AH Nasution menuju Jalan Tritura Medan ditutup petugas. Jalur lalu lintas di kawasan itu menjadi macet total.

Sebelumnya beredar kabar amblasnya underpass akibat pencurian plat besi penutup saluran drainase di jalur tersebut. Beredar video berdurasi 1 menit 29 detik berisi suara laki-laki yang menyebut kejadian tersebut karena pencurian.

Kapolsek Delitua, Kompol Efianto yang dikonfirmasi Sumut Pos perihal informasi tersebut membantah adanya pencurian plat besi yang menutupi saluran drainase di jalur itun “Kalau informasi yang saya dengar bukan pencurian, tapi ada kerusakan di sana. Coba konfirmasi ke Kasatlantas Polrestabes Medan, nanti kalau saya salah cakap,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihatini yang dikonfirmasi kejadian itu membenarkan keterangan Efianto. Bukan pencurian, tapi amblasnya plat besi penutup saluran drainase di lokasi underpass tersebut.

Ia menjelaskan terungkapnya kerusakan plat besi underpass Jalan AH Nasution Sabtu (27/4) mulai diketahui sekira pukul 07.00 WIB. Kala itu diketahui gorong-gorong saluran drainase itu amblas ke bawah sehingga menyulitkan pengendara saat melintasi kawasan itu.

“Jadi yang terjadi sekarang itu bukan saya tegaskan bukan pencurian, tapi kerusakan plat besi saluran drainase. Itu sudah dibongkari plat besinya mau dibenerin,” ungkap Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihatini kepada Sumut Pos Senin (29/4).

Ia menyebut, pihaknya sudah membuat plog kepada pengguna jalan untuk sabar dan berhati- hati saat melintasi obyek tersebut karena akan terjadi pelambatan kendaraan dan antrian.

“Saat ini sedang perbaikan dinding semen (drainase) yang runtuh ke bawah, dicor lagi dan dipasang. Kerusakan hanya bagian kecil saja, tapi harus membongkar semua plat,” ungkapnya.

Kembali ia memberikan keterangan soal kabar pencurian plat besi tersebut. Menurutnya, informasi tersebut hoax belaka.

“Tidak ada (pencurian, Red) saya waktu hari pertama di obyek langsung komunikasi dengan pihak underpass (BBPJN II). Sampai sekarang juga tidak ada laporan kalau itu dicuri. Murni rusak karena dinding penyanggah flat baja yang di atas parit (drainase) ambles ke bawah,” tuturnya.

Dari kabar terakhir yang Juli dapat, pengerjaan perbaikan underpass itu bakal memakan waktu yang cukup lama, kuranglebih sepekan. Ia mengimbau agar masyarakat berhati-berhati ketika melintasi kawasan tersebut.

“Sudah saya hubungi pihak underpass, Senin (6/4) depan baru selesai karena parit yang ambles dinding cornya itu dibongkar lagi dan dicor baru. Akhirnya kita alihkan arus lalulintas dari Jalan AH Nasution melalui jalur sebaliknya. Mohon masyarakat maklum karena terjadi kepadatan di jalur tersebut,” pungkasnya. (dvs/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi banjir Rob yang sudah semakin parah dan sangat memprihatinkan di daerah sekitar Pelabuhan Belawan, menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak negatif secara langsung terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan Belawan.

Dalam menanggapi hal itu, pihak komisi D DPRD Sumut yang mengawasi tentang Lingkungan hidup mengatakan, bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang yang terkena dampak banjir Rob tersebut untuk segera mencari akar masalahnya.

“Kami akan segera kesana untuk mencari tahu akar masalahnya itu ada dimana, apa benar reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo I atau perusahaan – perusahaan yang ada di sana menjadi akar masalah banjir Rob semakin meluas di kawasan tersebut,” ujar anggota komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin (29/4) via selulernya.

Bila nanti memang terbukti bahwa reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo I dan sejumlah perusahaan lainnya yang mengakibatkan terjadinya banjir Rob yang semakin parah dan meluas, pihaknya akan segera mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan izin sejumlah perusahaan tersebut dalam melakukan reklamasi atau perbuatan lainnya yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

“Bila terbukti, kami akan minta kepada kementrian lingkungan hidup untuk segera mencabut izin perusahaan tersebut dalam melakukan reklamasi. Kami juga akan meminta kementrian lingkungan hidup supaya tidak sewenang-wenang dalam memberikan izin kepada pihak manapun, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Harus ada Amdal untuk itu,” terangnya.

Selain kepada kementrian lingkungan hidup, Baskami menjelaskan bahwa pihaknya juga akan mendesak pemerintah provinsi untuk segera menghentikan proyek reklamasi tersebut.

“Pemerintah Provinsi (Sumut) juga harus berperan dalam hal ini,” tegasnya.

Baskami menuturkan, tindakan itu nantinya bukanlah bentuk sebuah penentangan terhadap pembangunan di Sumatera Utara, namun merupakan suatu tindakan dalam membela kepentingan rakyat Sumut.

“Kalau nantinya kita menolak reklamasi, itu bukan berarti kita menolak pembangunan. Kami sangat mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Namun jangan sampai pembangunan itu sendiri justru memberi dampak negatif bagi lingkungan terlebih-lebih bagi masyarakat. Jangan ada pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi keuntungan satu pihak, itu tidak benar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Banjir Rob yang terjadi di kawasan sekitar pelabuhan Belawan akibat dari proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I semakin menjadi keluhan masyarakat. Pasalnya, pascareklamasi Pelabuhan Belawan yang dilakukan Pelindo I, menyebabkan banjir rob meluas karena berkurangnya daerah resapan air. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para pemangku kepentingan atau stakeholder di Sumatera Utara sudah melakukan rapat koordinasi awal terkait persiapan Lebaran 2019. Pada pekan depan, stakeholder terkait akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melihat kondisi jalan di wilayah Sumutn

“Kebetulan kemarin sudah ada rapat terkait kesiapan angkutan Lebaran tahun ini. Namun untuk sementara kita masih melakukan pengecekan tentang kondisi kesiapan jalan dan sarananya. Kita akan bergabung dengan kepolisian, Dinas PU dan Balai Jalan nantinya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Senin (29/4).

Darwin mengungkapkan, adapun pengecekan kondisi jalan yang akan ditinjau tersebut, lanjutnya, terdiri dari tiga bagian, yakni timur, tengah dan barat. Pada pemaparan rapat itu, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, pada H-10 sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pekerjaan menyangkut pembangunan jalan segera diselesaikan.

“Sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas saat arus mudik maupun arus balik Lebaran nantinya. Termasuk pekerjaan yang belum selesai diharapkan segera rampung dilakukan,” katanya.

Pihaknya memperkirakan mulai H-10 nanti, surat keputusan (SK) tim untuk turun ke lapangan sudah selesai dan diterima masing-masing Instansi, serta diharapkan pula pengecekan jalan yang dilakukan sudah dalam kondisi mantap.

“Pastinya kita akan tunggu SK-nya dulu. Minggu depan mudah-mudahan tim sudah mulai jalan. Lalu setelah selesai pengecekan kondisi jalan, baru akan dilakukan pengecekan kondisi angkutan yang disiapkan selama Lebaran, baik arus mudik maupun arus balik,” katanya.

Menurut Darwin, sarana bus AKAP dan AKDP selama momen Lebaran 2019, diperkirakan hampir sama jumlahnya seperti tahun lalu. Yakni, di mana ada disediakan total kursi yang tersedia sebanyak 48.594 kursi/seat per hari. Bila dirinci, untuk AKAP tersedia 1.101 unit bus dengan total seat 19.596 kursi, 48 PO (MPU) sebanyak 836 unit dengan total 6.858 seat, pemandu moda Bandara KNIA sebanyak 385 unit bus dan taksi sebanyak 5.184 unit, dengan total 5.568 seat. Sedangkan untuk AKAP tersedia 18 PO yakni 615 unit dengan total 24.600 seat. “Iya, kurang lebih sama jumlahnya kayak tahun lalu. Nantinya akan kita pastikan lagi jumlah tersebut dalam rapat koordinasi lanjutan,” pungkasnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh elemem buruh akan merayakan hari buruh internasional atau May Day tepat pada tanggal 1 Mei 2019.

Berjalannya perayaan itu, elemen buruh tetap menyuarakan tuntutan kesejahteraan kepada pemerintah deng-an turun ke jalan melakukan aksi demo. Tapi ada juga yang merayakan May Day dengan cara gerak jalan santai.

Dewan Pengurus Pusat Konfedarasi Indonesia (DPP – K) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Indonesia (SBSI) melalui Sekretaris Wilaya I Sumatera (DPP – K) SBSI, Arsula Gultom, SH mengatakan, perayaan hari buruh adalah bentuk perayaan kemenangan buruh, tepat pada tanggal 1 Mei secara nasional telah ditetapkan libur nasional. Artinya, buruh berpesta untuk berkumpul merayakan kemenangan dari 12 jam kerja menjadi 8 jam kerja.

“Ini adalah perjuangan buruh di Amerika untuk menetapkan jam kerja buruh dari 12 jam kerja menjadi 8 jam kerja. Kemenangan itu merembet ke seluruh dunia, sehingga ditetapkan May Day sebagai hari buruh.

Jadi, kita sifatnya merayakan kemenangan yang telah diperjuangkan buruh,” jelas Arsula, Senin (29/4).

Meskipun merayakan hari May Day, buruh tetap bersuara menyampaikan aspirasi. Buruh ingin pemerintah untuk mengawasi dan memperbaiki sistem, agar kesejahteraan buruh dapat tercapai. Penyebabnya, karena banyaknya lingkaran yang menekan perusahaan untuk mengeluarkan cost siluman, sehingga upah buruh melebihi UMK tidak bisa direalisasikan perusahaan kepada buruh.

“Kita lihat saja sekarang, banyak cost siluman untuk perizinan, ekspor impor dan biaya ilegal yang menekan pengusaha. Ini imbasnya ke buruh, anggaran yang seyogianya bisa untuk buruh, maka dianggarkan ke pembiayaan siluman. Sistem ini harus diperbaiki, biar buruh sejahtera,” tegas Arsula.

Intinya, kata Arsula, perlunya pengawasan tegas dari pemerintah terhadap sistem yang sudah rusak. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran – pelanggaran, maka prioritas pengupahan buruh menuju sejahtera dapat dimaksimalkan setiap pengusaha. Bayangkan saja, biaya siluman yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulan mencapai 7 hingga 10 persen dari hasil laba usaha.

“Kalau cost laba 7 hingga 10 persen diberikan ke buruh, pasti sudah jelas buruh sejahtera. Jadi, inilah yang menjadi penyebab buruh terus sengsara. Kesimpulannya, buruh dan perusahaan pasti taat aturan, kalau pemerintah tegas. Jadi, dengan perayaan May Day ini, pemerintah dapat mengevaluasi dan tegas dalam pengawasan sistem, agar nasib buruh dapat sejahtera kedepannya,” cetus Arsula.

Aktivis buruh ini juga mengungkapkan, May Day merupakan kemerdekaan buruh, mereka dengan tegas tetap menolak penetapan upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015. Selain itu, pengupahan buruh harus mengacu pada Tripartit UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja.

“Kita minta kepada pemerintah khusunya Sumatera Utara harus arif dan bijaksana dalam memeberikan keputusan hak normatif buruh. Artinya, tidak ada dasar pemerintah menentukan hak buruh, tetap harus melalui Tripartit untuk tercapainya upah buruh sejahtera,” kata Arsula.

Selain itu, perayaan May Day, ia menyuarakan agar pemberlakuan outsorcing untuk dihapus. Karena masih berlaku di setiap perushaan adalah bentuk penindasan terhadap buruh.

“Perbaiki sistem, hapus outsourcing dan hapus PP 78 tahun 2015. Ini adalah bentuk penjajahan terhadap buruh, kami ingin merdeka dari penindasan yang menghalang kesejahteraan buruh. Makanya, pemerintah harus menyerap aspirasi yang terus kami perjuangkan,” tegas Arsula.

Sementara, Ketua Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan, Sabam Manalu menegaskan, perayaan May Day adalah bentuk pesta yang diperingati buruh di seluruh dunia. Akan tetapi, mengenai kesejahteraan buruh tetap terus mereka suarakan dengan para pengusaha jasa di Pelabuhan Belawan.

“Yang jelas, kita seluruh buruh merayakan hari libur ini, kita tidak akam demo, karena kita mau merayakan. Tapi, kita tetap minta kepada regulasi harus tetap mengedepankan hak buruh dengan menegaskan kepada pengusaha agar memberikan jasa sesuai waktu yang telah ditentukan, agar hak buruh dapat disalurkan secara maksimal,” tegas Sabam.

Dengan lambatnya pembayaran jasa oleh pengusaha sesuai kesepakatan waku, kata Ketua DPD SPTI Sumatera Utara ini, harapannha, pengusaha untuk lebih tertib sesuai waktu untuk pembayaran jasanya, agat hak buruh tidak terhambat.

“Intinya, masih banyak sistem yang merugikan buruh sepihak. Makanya, sistem ini harus diperbaiki, agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain,” pungkas Sabam.

Sementara itu, peringatan May Day juga akan diisi dengan aksi gerak jalan santai yang dipusatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis (STIPAP), Jalan Williem Iskandar, Medan Estate, Percut Seituan, Deliserdang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar mengatakan, sekitar dua ribuan serikat buruh akan bergabung dalam kegiatan tersebut dalam rangka memeringati May Day 2019. “Acara akan dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan selesai. Selain gerak jalan, acara akan diisi dengan hiburan dan pembagian sembako kepada kaum buruh di Sumut,” katanya menjawab Sumut Pos, kemarin.

Harianto menyebutkan, Gubsu Edy Rahmayadi juga akan diagendakan hadir dalam kesempatan tersebut untuk menyampaikan sambutan sekaitan Hari Buruh Internasional kali ini. “Untuk tingkat Provinsi Sumut, kami memang akan memusatkan kegiatan May Day kali ini di Kampus STIPAP. Sekitar dua ribuan serikat buruh di Sumut akan turut serta dalam kegiatan tersebut. Untuk buruh di kabupaten/kota lain, masing-masing juga sudah mengagendakan kegiatan serupa dengan pemerintah setempat,” katanya.

Pihaknya menggaransi kegiatan May Day akan berlangsung tertib dan lancar, tanpa ada aksi unjuk rasa dan konvoi dari kaum serikat buruh. Saat disinggung bahwa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menolak bergabung dengan agenda pemerintah dalam May Day kali ini, Harianto mengaku itu merupakan hak daripada FSPMI sendiri dan pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak adanya kelompok buruh untuk ikut agenda Pemprovsu. “Serikat buruh lainnya juga menolak mereka (FSPMI) untuk bergabung. Kami tentu tidak bisa memaksakan hal tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, pihaknya menolak tegas acara May Day yang digandeng oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Menurut dia, kegiatan yang menghabiskan biaya yang sia-sia untuk kegiatan hura-hura seperti berjoget dengan musik dan iming-iming pembagian hadiah untuk para buruh tidak pantas dilakukan di Hari Buruh yang memiliki sejarah kelam dalam meraih kesejahteraan buruh.

Willy menambahkan, buruh Sumut khususnya belum sejahtera bahkan upah buruhnya dalam kurun enam tahun terakhir tertinggal jauh dari daerah lain. Belum lagi carut marut tentang masalah ketenagakerjaan yang tidak bisa dituntaskan oleh Disnaker Sumut. “Hampir tiap May Day Pemprovsu dan kepala daerah kabupaten/kota di Sumut sibuk membuat kegiatan hura-hura, padahal praktiknya pemerintah itu sendiri masih abai akan hak, nasib, dan kesejahteraan buruh, jadi kita akan tetap turun aksi, tidak akan ikut acara yang kami anggap meninabobokan kaum buruh itu,” katanya.

Pihaknya berharap pada aksi mereka nanti, Gubsu Edy Rahmayadi dapat hadir ditengah-tengah masaa buruh yang melakukan aksi di kantornya. “Agar dia mendengar langsung kasus kasus buruh di Sumut, dan ke depan memerhatikan kesejahteraan kaum buruh Sumut khususnya. Kalau beliau tidak hadir, berarti kita anggap ia tidak berempati pada kaum buruh,” pungkasnya.

Sedangkan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto mempersilakan para buruh menyampaikan aspirasinya. Jendral bintang dua ini menyatakan siap memberikan pengawalan dan penjagaan pada hari H. Ia lantas menyatakan untuk menyemarak kan May Day, polisi menyiapkan hiburan rakyat.

“Kita mengimbau saudara saudara saya, saya ini kan buruh juga sih, buruhnya Negara. Mari sama-sama kita upayakan hari ulang tahun buruh secara bersama-sama. Nanti pada tanggal 1 May, mari kita sama-sama ngumpul untuk berpesta merayakan Hari Buruh pada 1 mei nanti di Lapangan Merdeka,” ujar Agus di RS Bhayangkara, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (29/4).

Ia lantas berterima kasih atas partisipasi warga Sumut dalam partisipasi mewujudkan keamanan di Sumut. “Saya berterima kasih sekali kepada warga Sumut sudah sangat berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan keamanan di Sumut. Kami tentunya sesuai dengan kapasitas dengan rekan rekan di Sumut. Berkomitmen untuk menjaga keamanan di Sumut,” ujarnya.

Agus mengaku ingin perayaan May Day kali ini terselenggara dengan ramai, dalam artian bahagia. “Tentunya akan sangat berbahagia sekali. Kita akan bikin perayaan yang sama (dengan aksi demo). Yang mau unjukrasa kita minta tertib, kalau boleh jangan lagi di tungang-tungangi, karena itu kan hari libur, harusnya gak boleh. Lebih bagus kita kumpul merayakan pesta merayakan Hari Buruh Internasional. Kita akan ada kuliner makanan rakyat,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang ditanyai terkait pengamanan May Day mengatakan pihaknya masih mendata kekuatan personel untuk melakukan pengawalan. “Untuk angka personelnya masih dalam penghitungan. Saya sudah perintahkan anggota untuk mendata kekuatan personel yang diperlukan,” ungkapnya.

Perwira polisi berpangkat tiga melati emas ini menyebut akan ada dua titik hiburab rakyat dalam menyemarakkan peringatan Hari Buruh Internasional nanti. “Ada di Du tempat, Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka. Nanti ada sajian kuliner rakyat kita siapkan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk buruh yang melakukan aksi dideteksi ada dua kelompok. Aksi itu akan berlangsung di dua tempat, Bundara Majestik Jalan Gatot Subroto, Medan dan di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Dipenogoro, Medan. “Imbauan kita agar para buruh yang melakukan aksi demo bisa berjalan dengan kondusif, tidak membuat keributan. Kita dari Polri tentu akan mengawal agar jalannya aksi demo tidak terganggu,” pungkas Dadang.

Dadang menyebut untuk aksi demonstrasi di peringatan May Day, Polrestabes Medan menurunkan kuranglebih 900 personel polisi melakukan pengamanan. “Jumlah itu untuk mengamankan dua aksi yang kabarnya akan melakukan aksi. Tapi data yang masuk ke kita baru 1 elemen saja. Estimasi massa untuk kedua elemen itu ada yang 1.000-an orang dan 500-an orang,” ungkap Dadang. (fac/prn/dvs/ila)