SUMUTPOS.CO – Akibat kecanduan main judi game online, Dedi Syahputra Nasution (33) nekad mencuri sepeda motor. Alhasil, oknum PNS di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Sumut itu ditangkap petugas Subdit III/Jatanras Polda Sumut.

Tak tanggung-tanggung, warga Jalan Tiung, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Seituan ini mencuri sepeda motor di parkiran tempatnya bekerja.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda Sumut, AKBP Donald Simanjuntak menjelaskan, Dedi ditangkap bersama rekannya, Rijaldy Harahap alias Rijal (36) warga Jalan Enggang 19, No 155, Kelurahan Kenangam Lama, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang.

“Mereka ini diamankan berdasarkan pelimpahan dari Polsek Medan Barat berdasarkan surat laporan nomor LP/91/III/2019/SPKT Restabes Medan/Sek Medan Barat, tanggal 20 Maret 2019,” kata Donald didampingi Kanit Ranmor Kompol Anjasmara Siregar, Selasa (26/3).

Dijelaskan Donald, kejadian berawal pada Selasa (19/3) ketika tersangka Dedi datang dan masuk ke Kanwil Kemenkum HAM Sumut. Dari hasil rekaman CCTV, Dedi berjalan kaki mengenakan jaket motif garis liris-Iiris warna putih hitam dan di dalam menggunakan baju pegawai Kemenkum HAM.

Ia kemudian mencuri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 5845 AGZ.

Sepedamotor itu diketahui milik korban yang bernama Yan Putra Jalo (24) warga Jalan Bromo Raya, Perumahan Bromo Bisnis Center No 27, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Putra juga PNS di Kanwil Kemenkum HAM Sumut.

“Jadi alasan pelaku mengambil sepedamotor itu karena dia melihat kuncinya tertinggal di stop kontak. Saat itulah timbul kesempatannya untuk mencuri sepedamotor itu,” ungkapnya.

Saat Dedi keluar dari area perkantoran menggunakan sepeda motor curian, dilihat oleh satpam bernama Dedy Prayetno.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, motor curian itu dibawa pelaku ke rumah tersangka Rijaldi Harahap alias Rijal. Tersangka Rijal ini diminta Dedi untuk menjual motor curian ke penadah.

Selanjutnya kedua tersangka menemui Said Rasyid untuk menadah sepedamotor itu. Namun, Said Rasyid tidak mau membelinya dan Said menghubungi temannya yang acapkali dipanggil Keling.

“Dari keterangan Said, Keling mau membeli motor curian yang dicuri oleh Dedi. Said tidak diamankan karena tidak kena pidananya,” katanya.

Selanjutnya, Said menyuruh kedua tersangka untuk menemui Keling di Simpang Makmur. Setibanya di sana, kedua tersangka berhenti sebentar dan langsung menemui Keling.

“Disitu Keling langsung memberikan uang kepada tersangka Dedi sebesar Rp 3,4 Juta untuk satu unit motor curian itu,” ujarnya.

Penasaran, Donald menanyai tersangka Dedi kenapa sebegitu nekatnya mencuri sepedamotor tersebut mengingat dia seorang PNS. Alhasil, dari pengakuan Dedi, ia mengaku tidak berniat mencuri sepedamotor itu.

“Mulanya saya tidak berniat (mencuri). Tapi karena kuncinya tertinggal di stop kontaknya, jadi karena ada kesempatan makanya saya bawa,” sebut Dedi.

Untuk apa uang hasil penjualan sepedamotor tersebut? Dedi mengaku untuk menebus sepedamotornya yang digadai seharga Rp2 juta.

“Sepedamotor saya digadai, uang penjualan itu untuk menebus sepedamotor itu. Sisanya, yang 1 juta saya pakai main game online 400 ribu nya saya kasih Rijal,” katanya.

Dedi mengaku menyesal atas pebuatannya itu. Ia mengaku khilaf. Ayah satu orang anak ini mengaku menggadai sepedamotornya karena utang akibat hobinya bermain judi.

“Itulah saya, pak, saya khilaf. Saya berutang karena main judi online poker,” sebutnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka diterapkan Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 480 KUHPidana. Ancaman hukuman 9 tahun penjara.(dvs/ala)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai kembali menggelar sidang kasus narkoba dengan terdakwa M Tommy Akbar Surbakti (33) di Ruang Sidang Cakra, Selasa (26/3) siang. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengganti Dedy beragenda mendengar keterangan saksi.

Kanit I Satresnarkoba Polres Binjai, Ipda Rifaldy Arsad didampingi anggotanya Brigadir Budi Sarjilani bersaksi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Terdakwa Tommy mendapatkan narkotika jenis sabu ini dari Ivan Tato. Sayang, Tommy yang dicecar majelis hakim mengenai nama asli atau nama lengkap Ivan Tato mengaku tidak tahu.

“Itu punya teman saya yang dikasih kepada saya untuk diberikan kepada kawan. Tidak (untuk dijual),” kata Tommy dalam persidangan.

“Kamu yang jujur saja,” ujar majelis hakim. “Ya pak. Itu punya teman saya. Enggak tahu saya nama asli Ivan Tato,” ujar Tommy.

Dalam persidangan, Tommy mengaku baru kali pertama melakukan hal tersebut. Menurut Tommy, kristal putih tersebut mau diserahkannya lagi kepada seseorang.

“Ada kamu diberikan duit?” tanya majelis hakim. “Ada pak. Rp2,5 juta dikasih,” jawab Tommy.

Dalam persidangan, Brigadir Budi menjelaskan, Tommy sempat kabur dari sergapan prajurit Intelijen Kodim Langkat di sebuah gubuk tak jauh dari rumahnya. Pun akhirnya, Tommy ditangkap di rumahnya.

“Dia (terdakwa) ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu 49 gram koma (jumlah sabu). Tersangka tidak memiliki izin (menguasai sabu),” kata Brigadir Budi.

Budi mengamini, terdakwa Tommy merupakan tangkapan prajurit Intelijen Kodim 0203/Langkat. Berdasarkan keterangan dari Intel Kodim Langkat, kata Budi, sabu yang dikuasai Tommy diperoleh dari Ivan Tato.

“Tersangka sendirian waktu ditangkap. Jam 3 dinihari ditangkap, kami dihubungi orang Kodim yang sudah action di lapangan. Diarahkan Pak Kasat untuk bergabung dengan adanya informasi dari orang Kodim,” sambung Budi.

“Intel Kodim menemukan (barang bukti sabu) dari dalam helm yang diletakkan di atas loudspeaker di teras gubuknya. Barang buktinya ada sabu, 2 unit hp, mancis ada 6 entah 5, selebihnya identitas. Surat-surat. Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya,” beber Budi.

Mendengar itu, majelis hakim menanyakan kebenarannya. Terdakwa Tommy mengamini.

“Ivan Tato tinggal di Binjai tapi tidak menetap. Pindah-pindah,” tandas Tommy. Diakhir sidang yang diikuti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perwira Tarigan, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mau mengajukan saksi yang meringankan. Terdakwa menjawab tidak ada.

“Sidang berakhir yang dilanjutkan Selasa (2/4) dengan agenda tuntutan,” pungkas Dedy sembari mengetuk palu tiga kali.

Diketahui, prajurit Unit Intelijen Kodim 0203/Langkat juga menyita dua pasang seragam Polri lengkap dengan sepatu dinas lapangan dan tiga pasang kaus kaki dari rumah M Tommy Akbar Surbakti di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanahtinggi, Binjai Timur, Jumat 30 September 2018 .

Seragam Polri pangkat Bripda dan Briptu dengan papan nama S Lubis menjadi barang bukti atas penangkapan terduga bandar yang memiliki sabu seberat 50,5 gram.(ted/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ibrahim Martabaya, oknum pegawai di PTPN IV dituntut dengan pidana 6 bulan penjara lantaran mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di akun Facebook miliknya. Dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Hasibuan dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakara IV PN Medan, Selasa (26/3).

“Terdakwa dinilai secara sah dan menyakinkan melanggar Undang-undang Nomor 67 Tahun 2017,” ucap Netty Hasibuan dihadapan majelis hakim yang diketuai Aswardi Idris. Usai mendengar nota tuntutan, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga esok hari, Rabu (26/3) untuk agenda pembelaan terdakwa. Terdakwa sendiri berstatus tidak ditahan.

Usai persidangan, JPU Netty Hasibuan menerangkan selaku karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tindakan terdakwa yang mengkampanyekan salah satu Capres dinilai telah melanggar aturan pemilu.

“Terdakwa sebagai karyawan PTPN 4 mengkampanyekan Paslon 02 di akun Facebook miliknya. Sehingga itu kan bisa mempengaruhi kawan-kawan di Facebooknya yang berjumlah sekitar 1000 an orang. ASN kan harus netral,” sebutnya.

Salah satu postingan yang ada di akun Facebook milik terdakwa antara lain, #2019 Prabowo Presiden dan #2019 Ganti Sontoloyo.

Kata-kata itu diposting terdakwa saat dia berada di rumahnya yang berada di Jalan Eka Rasmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor.

Postingan itu dilakukan terdakwa sejak 05 Oktober 2018, 13 Oktober 2018, Kemudian 10 November 2018 dan terakhir 3 Desember 2018.

“Kan sudah jelas untuk ASN dan karyawan BUMN tidak dibenarkan itu. Harus netral,” tukas Netty.

Sementara, Ibrahim Martabaya yang dimintai keterangannya seusai sidang menyatakan tidak terima dengan tuntutan yang diberikan kepadanya. Dalam penjelasannya kepada wartawan, dia sempat membuat simbol jari Capres 02.

“Yang jelas Pasal 522 yang dikenakan sanksi itu kalau pegawai BUMN itu sebagai pelaksana dan tim kampanye. Saya bukan sebagai pelaksana dan tim kampanya, saya tidak tercatat di tim kampanye atau tim pelaksana partai,” tandasnya.(man/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pelajar SMK Bina Taruna tewas ditikam seorang pengendara sepeda motor, Senin (25/3) pukul 22.50 WIB. Peristiwa terjadi di Jembatan Pangkal Titi, Jalan Kolonel Yos Sudarso, Km 21, Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.

M Risky Hamdandi alias Dandi (17) tewas akibat luka 2 tusukan di punggung. Warga Jalan Pasar Lama, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan kini sudah dimakamkan.

Sedangkan, pelaku RT alias Bogel (18) warga Jalan Pulau Seram, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan masih diburu.

Pembunuhan tersebut merupakan buntut selisih paham antara pelaku dan korban. Ceritanya, malam itu korban bersama teman-temannya duduk di pangkal titi.

Tiba – tiba, pelaku mengendarai sepeda motor melintas dari lokasi korban duduk. Entah mengapa, pelaku terlihat marah.

Pelaku kemudian memutar balik sepeda motornya dan mendatangi korban. Pelaku langsung memukul korban hingga terjatuh.

Berbekal belati yang memang sudah terselip di pinggangnya, pelaku langsung menikam punggung korban sebanyak 2 kali hingga bersimbah darah.

Masyarakat yang mengetahui kejadian itu, mengejar pelaku yang kabur dengan sepeda motornya. Sedangkan warga lain langsung memboyong korban yang sudah bersimbah darah ke Rumah Sakit PHC Belawan.

Namun takdir berkata lain. Begitu tiba di Rumah Sakit PHC Belawan, korban menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapat perawatan. Petugas Polsek Medan Labuhan yang mengetahui kejadian itu, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengejar pelaku penikaman tersebut.

“Malam itu, saya sama korban duduk di jembatan. Dikira si pelaku, kami mengemobnya. Makanya pelaku balik memukuli dan menikam korban. Padahal, kami tidak ada ngemob atau punya masalah dengan pelaku,” kata Agung, teman korban.

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyid Hartanto mengatakan, pelaku masih diburu. Sedangkan teman pelaku yang berboncengan naik sepeda motor telah diamankan polisi.

“Kini kita terus melakukan penyelidikan di lapangan dan menjaga keamanan di sekitar lokasi. Agar mengantisipasi terjadinya keributan antar warga. Untuk saat ini, kondisi telah kita amankan,” katanya.(fac/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nofrizal Koto (59) hanya bisa pasrah saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maswarni Siregar, menuntutnya dengan hukuman 8 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menjadi pengedar paket sabu Rp50 ribu dan puluhan butir pil ekstasi.

Selain itu, warga Jalan Garu I Gang Rambe Link XIII Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas itu juga dibebankan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Meminta agar majelis yang menyidangkan perkara ini menghukum terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” tandas JPU Maswarni Siregar di Ruang Cakra 3, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/3).

JPU dalam berkas tuntutan menyebutkan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas tuntutan itu, majelis hakim diketuai Riana Pohan, meminta tanggapan kepada terdakwa.

“Bagaimana, apakah kamu terima dengan tuntutan jaksa. Atau ada yang ingin kamu sampaikan,” tanya hakim Riana Pohan. “Tidak ada majelis hakim,” jawab terdakwa.

“Tidak ada? Berarti kamu terima? Atau kamu ingin keringanan hukuman?”tanya hakim Riana kembali ke terdakwa.

Terdakwa kemudian terdiam beberapa detik, lalu dengan wajah tegar ia menjawab, menerima atas tuntutan jaksa. “Saya menerimanya,” lirihnya.

“Berarti berapa pun dituntut, kamu sudah terima?” kembali hakim Riana Pohan mempertegas jawaban dari terdakwa. “Iya majelis,” kata terdakwa.

Sedangkan tim JPU, juga menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya, majelis hakim menunda sidang hingga sepekan mendatang.

Dalam berkas dakwaan dijelaskan jaksa, terdakwa Nofrizal Koto ternyata tidak bermain sendiri. Ia dibantu temannya, Budi Pulungan (berkas terpisah).

“Budi Pulungan datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,” ucap JPU.

Setelah menerima uang tersebut, terdakwa lantas menyerahkan satu bungkusan plastik klip bening tembus pandang berisi sabu dan juga diberikan alat penghisap.

Namun sayang, belum sempat sabu dihisap, petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumut, langsung menangkap kedua terdakwa.

“Saat penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 0,15 gram netto yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, 3 butir pil ekstasi berwarna coklat dengan berat 1,15 gram netto,” urai JPU.

Dalam penyelidikan lanjutan petugas polisi, juga diamankan 4 bungkus sabu dalam plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 gram netto. Kemudian, 1 bungkus plastik berisi 12 butir pil warna merah dengan berat 4gram dan 1 bungkus plastik berisi 3 butir pil warna coklat dengan berat 1,15 gram. (man/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Harahap menuntut ringan ketua Persatuan Pedagang Pasar Marelan (P3TM), Ali S. Terdakwa kasus pemerasan pedagang pasar Marelan ini, cuma dituntut 3 bulan penjara.

“Meminta kepada Majelis hakim yang menyidangkan untuk menuntut terdakwa Ali S dengan pidana 3 bulan penjara,” ucap Abdul Hakim di ruang Sidang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/3).

Usai membacakan tuntutan, Majelis hakim yang diketuai Abdul Kadir menunda sidang hingga pekan depan.

Jaksa Abdul Hakim yang dimintai keterangan usai persidangan, menyatakan tuntutan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan.

“Iya memang segitu (3 bulan), karena dia juga korban,” tandasnya.

Sementara di tempat terpisah, tiga terdakwa lainnya yakni, Roni Mahera (47) selaku wakil sekretaris, M Ali Arifin (50) selaku Bendahara dan Rasdi Hasibuan (49) selaku staf P3TM, juga dituntut ringan JPU Rehulina Sembiring.

Di hadapan Majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong, ketiga terdakwa juga dituntut 3 bulan penjara.

Sebagaimana diketahui, Ali S dan ketiga pengurus P3TM lainya, yakni Roni Mahera, M Ali Arifin dan Rasdi Hasibuan dituntut secara terpisah.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, keempat terdakwa memberlakukan harga meja dan kios kepada para pedagang, sesuai ketentuan mereka secara sepihak yang tidak mendapat persetujuan dari PD Pasar Kota Medan.

Dimana pembayaran, dapat dilakukan lunas atau mencicil beberapa kali. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan harga dari P3TM tersebut, maka para pedagang mendapat peringatan dari P3TM. Yaitu, berupa ancaman bahwa meja yang sudah dibeli para pedagang akan dialihkan kepada orang lain.

Akibat ancaman tersebut, saksi Rotua Ester Maria Sinaga dan pedagang lainnya, membayar harga meja dan kios yang sangat tinggi. Selain itu, juga terjadi kesemerautan di pasar Marelan yang disebabkan oleh posisi meja, kios dan stan tempat berjualan para pedagang yang sudah membayar tidak sesuai dengan harapan para pedagang.

Kemudian, pada tanggal 24 Agustus 2018, petugas dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Roni Mahera, M Ali Arifin dan Rasdi Hasibuan, sewaktu melakukan pengli kepada Rotua, untuk pembayaran meja sayur sebesar Rp12 juta.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP.(man/ala)