MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu akan memprioritaskan guru honorer kategori dua (K-2) untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)untuk diakomodir.

“Kan ada guru honorer K-2 yang dari 2015 belum juga diangkat sebagai pegawai, itu bisa diakomodir seharusnya sebagai tenaga P3K. Dan kewenangan itu adanya di pemerintah kabupaten/kota. Sebab K-2 di Sumut sudah tidak ada,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (14/3).

Pemprovsu sendiri sejauh ini, lanjut dia, belum akan membuka rekrutmen P3K. Alasan pertama, karena anggaran pelaksanaannya belum ditampung di APBD. “Kalau nanti mereka sudah ditempatkan lalu bekerja, dari mana sumber membayar gajinya? Inikan juga perlu dipertimbangkan. Satu orang aja telat kita bayar gajinya, dia bisa ribut. Apalagi sampai banyak,” katanya.

Begitupun pihaknya masih menunggu instruksi dari Sekdaprovsu maupun gubernur, sekaitan rekrutmen tahap dua P3K tahun ini. Apalagi mengingat ketiadaan anggaran sebagai pembiayaan gaji mereka nantinya, serta analis kebutuhan tenaga tersebut untuk ditempatkan di lingkungan Pemprovsu.

“Memang fokusnya kan ditiga bidang, guru, tenaga medis dan juga tenaga penyuluhan pertanian. Analisis kebutuhan kita baik dari OPD belum ada disampaikan ke kami. Jadi sejauh ini kita belum akan membuka rekrutmen P3K tahun ini,” ujarnya.

Dia juga menyinggung ihwal data honorer K-2 yang masih berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Meski begitu pihaknya tetap berupaya berkoordinasi dengan seluruh pemda guna meminta data tersebut.

“Sudah pastilah selalu kita koordinasikan. Mungkin saja karena sekarang ini kewenangannya tidak lagi di mereka, dan kita pun belum berkoordinasi, makanya data tersebut sampai sekarang belum ada di database kita. Kita akan menyinkronkan data guru honorer dengan Dinas Pendidikan Sumut, sehingga data yang dimiliki benar-benar akurat,” bebernya.

Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip belum dapat dikonfirmasi lagi ihwal perkembangan rekrutmen P3K ini. Kabarnya, dia masih berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja. Pun begitu ia sebelumnya masih bersikukuh mengatakan bahwa Pemprovsu belum akan membuka penerimaan tersebut.

“P3K itu yang pertama harus ada Anjab ABK, yang sampai sekarang memang belum ada kita buka,” katanya.

Ia juga mengakui kalau Pemprovsu tidak ada mengalokasikan di APBD 2019 untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurangan 11 ribu lebih Pekerja Harian Lepas (PHL) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan adalah menyangkut persoalan sosial. Sebab, ketika PHL terkena pengurangan maka angka pengangguran bertambah di Kota Medan. Oleh sebab itu, rencana kebijakan ini harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dengan memberikan mereka pesangon. Pendapat ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah.

“Jika memang ada PHL yang nantinya terkena pengurangan, maka dinas atau instansi yang bersangkutan wajib memberikan pesangon. Hal ini sesuai ketentuan yang berlaku menurut Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan,” kata Bahrumsyah, kemarin (14/3).

Diutarakan dia, apabila instansi tidak memberlakukan UU Ketenagakerjaan tersebut Komisi B siap menerima dan menampung keluhan para PHL yang terkena pengurangan. Namun, diharapkan para PHL dapat menggugat instansi yang bersangkutan ke Dinas Tenaga Kerja Medan atau ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Saya menyarankan kepada PHL yang terkena pengurangan dapat mengadukan ke kami untuk mendapatkan haknya berupa pesangon. Sebab, hal itu memang sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Rencana ini menyangkut hajat hidup orang, jangan karena punya kekuasaan suka-suka, dan itu tidak boleh,” cetus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Medan ini.

Bahrumsyah menilai, wacana kebijakan ini menggambarkan Pemko Medan tidak memiliki perencanaan yang baik terkait penyusunan anggaran. Sebab, pengalaman selama ini terkesan sesuka hati. “Gaji PHL sudah dianggarkan pada APBD 2019. Artinya, sudah jelas ada pos anggaran untuk PHL. Jadi, kalau memang mau diberlakukan kebijakan tersebut (pengurangan PHL) seharusnya sudah dari awal sebelum disahkan APBD,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan pengurangan PHL ini terkesan mendadak. Untuk itu, perlu diantisipasi masuknya pegawai baru. “Jangan dijadikan kesempatan di atas kesempitan,” ucapnya.

Kata dia, perekrutan PHL itu disesuaikan dengan kebutuhan. Namun ironisnya, ternyata ada yang efektif dan tidak efektif bahkan tidak sesuai dengan tupoksi sehingga membebani APBD. “Semua kegiatan saat ini sudah terintegrasi dengan sistem online, sehingga tidak terlalu banyak dibutuhkan tenaga PHL. Lain halnya dengan instansi yang membutuhkan tenaga lapangan, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi masing-masing. Makanya, kita kembalikan kepada instansi masing-masing tapi sepanjang PHL itu benar adanya,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Medan Irsal Fikri. Kata dia, Pemko Medan jangan lepas dari tanggung jawab jika membuat suatu kebijakan. “Harus dipikirkan juga nasib keluarga PHL yang terkena pengurangan, dan ini menyangkut persoalan sosial. Untuk itu, pesangon patut diberikan apalagi sudah bekerja bertahun-tahun,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Alrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil analisis masing-masing OPD terkait kebutuhan PHL serta tugas dann fungsinya. “Kita masih menunggu dari OPD bagaimana hasil analisis kebutuhan PHL mereka. Kalau sudah kita terima, kemudian kita tindaklanjuti segera,” katanya.

Wiriya mengaku, setiap OPD memiliki jumlah PHL yang berbeda-beda. Ada yang memang PHL-nya terlalu banyak, sehingga harus dilakukan pengurangan. Namun, ada juga yang memang membutuhkan banyak. “Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan dan tergantung hasil dari analisis kepala OPD masing-masing. Sedangkan untuk pesangon, kita lihat masa kerjanya,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasar Kampunglalang hingga saat ini belum diserahterimakan dari kontraktor PT Budi Mangun KSO kepada Pemko Me-dan. Namun jika sudah diserahterimakan, PD Pasar Kota Medan langsung melakukan pengundian kios.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya mengatakan, apabila sudah diserahterimakan kepada pihaknya maka secepatnya dilakukan pengundian kios. Dengan begitu, pedagang bisa masuk dan berjualan. “Sesuai data yang kita terima, ada 732 pedagang yang akan menempati kios dan lapak di pasar itu. Nantinya, pengundian dilakukan secara bertahap paling tidak 200 pedagang dulu dan begitu seterusnya hingga selesai,” ujarnya.

Rudi berharap pasar tersebut dapat segera beroperasi. “Kontraktor diharapkan bisa menyerahkan kepada Dinas Perkim-PR Medan dalam waktu dekat. Selanjutnya, dari Dinas Perkim ke Pemko Medan (Bagian Aset) lalu kepada PD Pasar. Setelah itu, barulah kami kelola,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, jika pasar tersebut dioperasikan kembali diperkirakan dapat memberikan sumbangsih ke PAD mencapai Rp1 miliar lebih pertahun. “Cukup besar potensi pendapatan Pasar Kampung Lalang jika dioperasikan kembali, estimasi PAD-nya sekitar Rp1 miliar lebih pertahun bisa didapat,” kata Rusdi.

Diakui Rusdi, memang estimasi PAD dari Pasar Kampunglalang bukan yang terbesar. Melainkan, Pusat Pasar yang memberikan kontribusi ke PAD pasar tradisional yang paling tinggi. “Kalau memang bulan ini juga dioperasikan Pasar Kampung Lalang, maka pada 2019 kita menargetkan meraih laba bersih Rp4 miliar. Makanya, diharapkan Pasar Kampung Lalang dapat segera beroperasi,” cetusnya.

Menurutnya, laba bersih PD Pasar pada tahun 2018 sebesar Rp2,093 miliar. Laba tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 2017 sebesar Rp1,4 miliar lebih “Laba bersih Rp2,093 miliar yang diraih telah disetorkan ke kas Pemko Medan 50 persen, sekitar Rp1,046 miliar. Selain itu, disetorkan juga hasil pembagian keuntungan dari Pasar Induk Rp444 juta dan Pasar Marelan Rp162 juta. Jadi, total yang telah disetorkan Rp1,650 miliar lebih,” paparnya.

Rusdi bilang, hasil keuntungan yang disetorkan pada 2018 ini naik signifikan dibanding 2017 sekitar Rp930 juta lebih. “”Pencapaian ini merupakan prestasi dan sejarah terbaik sepanjang PD Pasar berdiri. Sebab, sebelum-sebelumnya tidak pernah,” tukasnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan terus mendorong agar Pemko Medan segera mengoperasikan Pasar Kampunglalang. Selain menambah PAD, keberadaan pasar itu juga telah ditunggu-tunggu ratusan pedagang.

“Kita tunggulah sampai minggu ini, kalau belum juga diserahkan oleh kontraktor kepada Dinas Perkim-PR maka minggu depan kita panggil Sekda (Kota Medan). Kita tegaskan untuk ambil paksa karena kontraknya pun sudah selesai,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Belum normalnya harga tiket pesawat di Bandara Kualanamu untuk jalur domestik menyebabkan pendapatan PT Angkasa Pura (AP) 2 menurun sampai 20 persenn

Eksekutif General Maneger Bandara Kualanamu, Bayuh Iswantoro mengatakan, akibat akumulasi kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu dan kini masih berlanjut membuat penurunan terhadap pendapatan PT AP 2 sekitar 20 persen dari angka tahun sebelumnya.

Dikatakannya, sampai saat ini kenaikan harga tiket pesawat mulai normal, namun, tingkat kehadiran penumpang ke Bandara Kualanamu sekitar 21 ribu. Padahal sebelumnya, tingkat kehadiran penumpang sekitar 25 ribu-26 ribu.

Karena itu, Bayuh Iswantoro berharap kenaikan harga tiket ini segera turun sehingga dapat menaikan tingkat kunjungan penumpang ke bandara bandara yang ada di Indonesia demikian dengan Bandara Kualanamu.

Kata Bayuh, pada Januari 2018 jumlah penerbangan di Bandara Kualanamu mencapai 7.336 penumpang kini turun drastis dibandingkan Januari 2019 sebanyak 1734 penumpang. Pertumbuhan penumpang minus 20 persen, sementara untuk pembatalan penerbangan periode Januari 2019 sebanyak 1904 penerbangan.

Sedangkan jumlah penumpang Januari 2018 ada 953,656 penumpang kini turun drastis dibandingkan Januari 2019 sebanyak 763.894 penumpang atau berkurang 189.762 penumpang .

Bayuh bilang, tak hanya kerugian di bidang pesawat dan penumpang namun juga merembet ke bisnis pendapatan lain seperti kargo minus sebanyak 7,9 persen.Selain naiknya harga tiket. Bagasi berbayar mempengaruhi profit yang sangat signifikan.

Dipaparkan dia, harga tiket pesawat domestik untuk penerbangan Garuda masih dibanderol seharga Rp2,4 juta untuk Kualanamu Jakarta demikian Lion Air masih pasang tiket Rp1.8 juta. Maskapai Batik Air pasang tarif Rp2,4 juta, Citilink pasang harga Rp1,8 juta sama dengan Sriwijaya Air.

Harga tersebut diperoleh dari sejumlah agen travel yang ditemui di Bandara Kualanamu Deliserdang.” Harga tiket termurah Rp1,7 juta ke Jakarta. Sedangkan harga tiket yang dijanjikan turun itu hanya berlaku pada jam jam tertentu,” bilang ageng travel Pilion Hutabarat.

Harga tiket yang disebut turun itu hanya berlaku dijam tertentu. Misalnya, harga tiket dibuka secara online. Tiket tersebut untuk penerbangan di pagi hari.”Dibuka secara online, namun waktunya hanya dua jam. Kalau tak buruh buruh dibeli maka secara otomatis penjualan ditutup,”ujar Pilion. (btr/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah menuding Pemko Medan telah gagal memprioritaskan percepatan pembangunan di Utara Kota Medan.

“Sudah tahun keempat masa pemimpinan Dzulmi Edin. Dia telah gagal membangun Medan Utara. Padahal, dalam visi dan misinya pada Pemilu sebelumnya, telah berjanji ingin membangun Medan Utara. Buktinya tidak terlaksana, jadi kita nilai Wali Kota gagal,” tudingnya, Kamis (14/3).

Dijelaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, seharusnya Wali Kota Medan mempriotitaskan janjinya semasa kampanye untuk membangun Medan Utara. Ternyata, 4 kecamatan di ujung Utara Kota Medan masih tertinggal dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitas umum.

“Lihatlah, di sisa masa jabatannya, kita lihat masih banyak janji Wali Kota belum terlaksana. Saya menilai, Utara ini masih dianaktirikan oleg Pemko Medan,” beber wakil rakyat akrab disapa Bahrum.

Dijabarkan Bahrum, program yang belum dilaksanakan oleh Pemko Medan untuk kepentingan percepatan pembangunan di Utara adalah, masalah Islamic Centre, Jembatan Sicanang, penerangan jalan yang masih gelap dan pembenahan drainase untuk mengatasi banjir. Program itulah yang belum terwujud untuk mendukung pembangunan di Medan Utara.

“Lihatlah, berbagai pembenahan infrastruktur banyak yang menyalah. Sampai saat ini Jembatan Sicanang belum tuntas dan Islamic Center belum juga terbangun. Apa pantas kita bilang Medan Utara sudah berubah, ini adalah kegagalan pimpinan daerah,” tegas Bahrum.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap masalah perizinan bangunan bermasalah, sehingga banyak PAD dari IMB tidak masuk ke khas daerah. Dengan demikian, Pemko Medan seasakan membiarkan bangunan bermasalah yang dianggap menghambat percepatan pembangunam di Medan Utara.

“Bagaimana Medan Utara maju dan berkembang. Banyak perusahaan berdiri di kawasan pemukiman, sehingga berdampak kepada masalah penataan kota dan kesehatan. Ini sudah menyalahi hukum, tapi dibiarkan. Jadi, Medan Utara jadi kumuh dan tidak tertata,” kesal Bahrum.

Wakil rakyat yang sudah duduk 2 periode di DPRD Medan ini juga menyesalkan sikap Wali Kota Medan, ia menilai Wali Kota juga tidak peduli pendidikan bagi masyarakat di Utara Kota Medan. Pasalnya, sarana pendidikan SMP di Belawan dan SMA di Medan Deli belum dibangun yang seharusnya menjadi prioritas.

“Kalau Wali Kota serius, sudah sepatutnya sekolah negeri diajukan ke Pemprovsu. Tapi sampai saat ini, apapun belum dilakukan, kita tidak ingin kegagalan ini menjadi bias bagi masyarakat. Kita ingin menagih janji Wali Kota untuk membangun Medan Utara,” ujarnya.

Harapannya, Wali Kota Medan dapat segera menjalankan tanggung jawabnya untuk membangun Medan Utara. Karena, penyumbang suara terbesar pada Pemilu lalu adalah di Medan Utara.

“Kita tidak ingin Medan Utara jadi anak tiri. Jadikan Medan Utara adalah kawasan yang berkembang sama seperti kecamatan lain. Pemerataaan pembangunan harus jadi prioritas bagi Pemko Medan,” tutup Bahrum.

Hal yang sama juga diutarakan pengamat kebijakan publik, Saharudin. Ia menilai Pemko Medan belum mempunyai inovasi dan terobosan baru untuk mengembangkan percepatan pembangunan di Medan Utara. Bahkan, beberapa infrastruktur yang akan dibangun umumnya bermasalah.

“Kita sudah lihat, selama ini belum ada perubahan di Medan Utara. Untuk perbaikan jalan dan revitalisasi pasar saja bermasalah. Kita nilai, Medan Utara masih dikesampingkan oleh Pemko Medan,” tegasnya.

Untuk tercapainya harapan masyarakat di Medan Utara, Wali Kota Medan harus fokus melakukan peninjauan dan pengecekan ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi di Medan Utara.

“Pak wali, harus berani turun ke lapangan, apa yang menjadi janjinya semasa kampanye, harus dilaksanakannya, kalau tidak Medan Utara akan terus tertinggal,” pinta Saharudin. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai agen informasi dapat berperan menjadi jembatan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kemampuan setiap KIM memang berbeda. Namun dengan adanya workshop ini kita bisa meningkatkan kemampuan setiap KIM sehingga dapat berperan menjadi jembatan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Gubsu melalui sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Naufal Mahyar saat membuka Workshop KIM dengan tema “KIM Berbasi Teknologi Informasi Jembatan Meningkatkan Nilai Tambah Anggota” yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Grand Kanaya Hotel Medan, Kamis (14/3).

Turut hadir dalam acara Kadiskomimfo Sumut, HM Fitriyus diwakili Sekretaris M Ayub, para pemateri dan seluruh KIM di Sumut. Dikatakannya upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan program Pemprovsu membangun desa, menata kota tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga butuh dukungan semua pihak khususnya para kelompok informasi masyarakat tersebut yang tersebar di 33 kabupaten/kota dan 5.441 desa.

“KIM punya peran besar dalam mendukung Pemprovsu melalui penyampaian informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Apalagi ditengah arus informasi seperti sekarang ini dan situasi politik saat ini. KIM harus dapat mengedukasikan masyarakat,” sebutnya.

Gubsu juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) yang hadir untuk melakukan hal yang sama. “Jangan sampai kita yang ASN ini ikut menyebarkan berita-berita hoaks. Sampaikanlah informasi itu yang positif-positif,” ujarnya.

Sekretaris Diskominfo Sumut, M Ayub mengatakan workshop ini digelar untuk meningkatkan kualitas para kelompok informasi masyarakat. “Semoga akan lahir KIM yang berkualitas untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menjadikan Sumut yang bermartabat dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu salah satu pemateri yang merupakan Pembina KIM

di Jawa Timur Heri Dwi Utoyo menyebutkan para KIM bisa melakukan edukasi ke publik dalam kampanye anti hoaks, kemudian membuat literasi media bagi penggiat KIM dan produksi konten positif melalui media KIM.

“Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa cara menangkal hoaks di media sosial adalah kalau hal tersebut tidak bermanfaat untuk masyarakat jangan dishare. Itu saja,” ujarnya. (prn/ila)