MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paska batalnya serah terima bangunan Pasar Kampunglalang, Komisi C DPRD Medan akan merekomendasikan kepada Pemko Medan untuk mengambil paksa bangunan dari kontraktor PT Budi Mangun KSO.

Sebab, kontraktor tersebut hingga kini belum menuntaskan proyek yang dibangun senilai Rp26 miliar lebih itu.

Namun, rekomendasi tersebut masih menunggu tiga hari ke depan terhitung sejak tanggal 5 Maret. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tak juga diserahterimakan, maka Pemko Medan diminta mengambil paksa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu kesadaran dan memberi waktu kepada kontraktor untuk menyerahkannya secara baik-baik. Namun, jika tidak juga diserahkan maka kemungkinan dilakukan pengambilan paksa.

“Kita ingin bagaimana agar pedagang bisa masuk segera. Oleh karena itu, dicari upaya lain (pengambilan paksa). Namun, upaya lain ini jangan pula kita menegak hukum namun melanggar hukum,” ujar Wiriya ketika ditemui usai menghadiri acara di Hotel Dyandra Santika Medan, Selasa (5/3) siang.

Untuk itu, lanjut Wiriya, Pemko Medan tidak mau konyol. Karenanya, dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. “Kami harus mengkaji lagi dasar hukum apa, ketentuan apa yang bisa memaksa kontraktor supaya menyerahkan (kepada Dinas Perkim-PR Medan),” ujar Wiriya.

Wiriya mengatakan, permasalahan bangunan Pasar Kampunglalang bukan menjadi rahasia umum lagi. Terlebih, pembayaran proyek revitalisasi pasar tersebut tidak dianggarkan sewaktu pengesahan APBD 2019. “Masalahnya kan sudah tahu, makanya kami berusaha sekarang ada penyerahan dari kontraktor kepada Dinas Perkim-PR Medan. Apalagi, Tahun 2018 kami mau membayar proyek ini tetapi kontraktor meminta supaya ditunda. Jadi, bukan kesalahan kita,” ucapnya.

Meski begitu, lanjut dia, pembayaran proyek ini masih bisa dilakukan dalam anggaran tahun 2019. Pembayaran harus melalui proses Perubahan APBD 2019. “Tidak bisa serta merta begitu saja, harus dialokasikan dulu dan ada SPM (Surat Perintah Membayar) baru bisa dibayar. Padahal, seharusnya bisa dibayarkan pada anggaran tahun lalu (APBD 2018) tapi kontraktor meminta untuk menunda pembayaran,” jelasnya.

Wiriya meminta agar kontraktor punya kesadaran untuk menandatangani berita acara serah terima kepada Dinas Perkim-PR Medan. Meskipun, pembayaran belum dilakukan saat itu juga. “Setelah diserahkan kepada Dinas Perkim-PR barulah kepada PD Pasar Medan untuk dioperasionalkan. Dengan begitu, pedagang bisa masuk atau menempati untuk berjualan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan menyatakan, serah terima bangunan Pasar Kampunglalang yang direncanakan Selasa (5/3) dipastikan batal dilakukan. Sebab, kontraktor PT Budi Mangun KSO belum menyelesaikan beberapa hal yang menjadi kewajibannya, yaitu pengadaan genset, sound system yang sudah dipasang namun belum sesuai speknya dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja, sehingga harus diganti.

“Kekurangan-kekurangan tersebut kita minta kepada kontraktor segera diselesaikan. Kita sudah sepakat dari hasil pertemuan, menambah waktu hingga 3×24 jam agar segera dipenuhi terhitung mulai tanggal 5 Maret,” kata dia.

Diutarakan dia, jika pada waktu tambahan kontraktor telah memenuhi semua kewajibannya, maka dilakukan Profesional Hand Over (PHO) atau serah terima kepada Dinas Perkim-PR Medan. Selanjutnya, dilakukan tanda tangan berita acara.

Namun demikian, apabila sampai batas tambahan waktu pihak kontraktor tak bisa memenuhi, sambung Boydo, pihaknya sudah membuat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk mengambil paksa Pasar Kampung Lalang dari kontraktor.

“Kita sudah ultimatum Dinas Perkim-PR Medan untuk segera menyurati kontraktor, dan kita sampaikan tegas saja. Kalau tidak dipenuhi, maka dengan itu kita rekomendasi kepada Sekda mengambil paksa bangunan Pasar Kampung Lalang dari kontraktor,” kata Boydo.

Ia menuturkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Sekda Kota Medan jika batas waktu 3×24 jam pihak kontraktor belum bisa memenuhinya. Koordinasi tersebut untuk melakukan langkah selanjutnya setelah diambil paksa. “Jadi, Senin depan (11/2) kita kumpul bersama untuk membahas persoalan ini. Rencananya, tanggal 12 Maret diserahkan ke PD Pasar agar bisa segera digunakan,” paparnya.

Boydo menyebutkan, ketika diambil paksa, dilakukan dengan beberapa catatan untuk dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Catatan dimaksud adalah beberapa kewajiban yang tak dipenuhi kontraktor dimasukan sebagai utang.

Artinya, ketika dilakukan pembayaran proyek ini maka langsung dipotong utang kontraktor karena tak memenuhi kewajibannya. Termasuk juga dengan denda Rp3,1 miliar yang telah ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Sumut, akibat keterlambatan mengerjakan proyek tersebut.

“Pembayaran tidak dilakukan saat itu juga atau ketika diambil paksa, tetapi pada Perubahan APBD 2019. Sebab, proyek tersebut tidak dianggarkan sewaktu pengesahan APBD 2019. Nah, sewaktu hendak dibayar maka dipotong utang-utang mereka dari segala sesuatu yang tidak dipenuhi kontraktor,” beber Boydo.

Dia menambahkan, dalam persoalan ini pihaknya menyarankan agar lebih mengutamakan untuk mengamankan aset negara. Hal ini juga merupakan tugas dari Sekda Kota Medan. Apalagi, kontrak kerja Pasar Kampung Lalang sudah selesai. Jadi, pengambilan paksa merupakan solusi agar aset daerah segera bisa digunakan.

“Oktober (2018) kan kontrak kerjanya sudah berakhir, tapi ditambah lagi waktu dengan adanya adendum 2. Namun, ternyata adendum berakhir tapi belum juga serah terima. Jadi, seharusnya bisa diambil paksa apa yang sudah menjadi aset Pemko Medan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengembangan destinasi wisata Danau Siombak perlu perhatian serius dari Pemko Medan. Wali Kota Medan, HT Dzulmi Edin harus punya terobosan baru untuk pengembangan icon wisata di kota metropolitas tersebut.

“Banyak permasalahan yang perlu dievaluasi untuk pengembangan wisata Danau Siombak. Untuk itu, terobosan baru di bidang wisata dan budaya harus diprioritaskan,” kata tokoh masyarakat Medan Utara, Saharudin.

Mengenai terobosan itu, lanjutnya, Pemko Medan harus melakukan kegiatan even pagelaran budaya secara rutin, rehabilitasi manggrove, memangun stand wisata kuliner dan pembenahan insfrastruktur.

“Terobosan itu perlu diterapkan Pemko Medan agar ciri khas dari danau itu jadi pusat perhatian pengunjung. Dengan sendirinya, perkembangan wisata di Danau Siombak akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dijelaskan pengamat kebijakan publik ini, keberadaan Danau Siombak dengan luas lebih kurang 43 hektare adalah icon wisata bagi Kota Medan. Untuk itu, pemerintah juga harus serius memperhatikan masalah insfrastruktur dan perawatan danau tersebut. Misalnya, kebersihan danau yang terabaikan, agar mampu mendorong keindahan danau tersebut.

“Kebersihan danau itu adalah yang utama, jangan pula menjadi corak buruk danau itu membuat pengunjung enggan datang. Makanya, kita minta perhatian dari Dinas Kebersihan untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampah di danau itu,” kata Saharudin.

Selain itu, Pemko Medan harus tegas mengevaluasi masalah perusahaan yang akan mendirikan di kawasan Danau Siombak. Misalnya, masalah reklamasi di danau dan pemunahan manggrove yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab.

“Kalau Pemko Medan serius dan tegas, maka pengembangan wisata Danau Siombak akan terlaksana. Dengan sendirinya akan menambah PAD dan pendapatan bagi usaha mikor masyarakar sekitar,” kata Saharudin.

Sementara itu, Erlianto selaku pihak pengelola Danau Siombak juga mengharapkan keseriusan Pemko Medan untuk mengembangkan Danau Siombak. Secara umum, kondisi saat ini sangat minim diminati masyarakat ke danau tersebut.

“Lihatlah, insfrastruktur jalan dan drainase masih jadi masalah. Disini sering banjir dan banyak sampah di danau. Inilah penyebab masyarakat malas berkunjung,” bebernya.

Dampak dari minimnya pengunjung, katanya, penghasilan mereka pun turun drastis. Sehingga, mereka hanya bisa memanfaatkan pengunjung yang sifatnya acara khusus. “Kalau untuk pengunjung yang datang untuk menikmati danau tidak bisa diharapkan, kami hanya bisa menunggu pengunjung khusus seperti membuat acara arisan, ulang tahun dan acara khusus lainnya,” ungkap Erlianto.

Harapannya, pemerintah untuk segera memberikan perhatian serius dengan kondisi Danau Siombak agar pengembangan wisata bisa dikelola secara profesional.

“Ini merupakan objek wisata praktis dan mampu dijangkau masyarakat, kalau ini tidak segera diperhatikan, maka danau ini akan hilang begitu saja. Kami berharap masalah banjir dan sampah segera diambil tindakan dari pemerintah,” harapnya.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) akan kembali digelar, mulai 8 Maret sampai 8 April 2019. Mengangkat tema “Pesona Sumut yang Bermartabat”, promotor acara menargetkan kunjungan sebanyak 600 ribu pengunjung selama 32 hari PRSU berlangsung.

Promotor PRSU 2019 dari PT Media Kreasi Nusantara, Muhammad Ferry Budiman Sumbayak dan Achmad Setya Dara dari PT Quantum Creative, didampingi Ketua Pengelola PRSU Nuzirwan Lubis mengatakan, PRSU ke-48 kali ini akan sangat memanjakan pengunjung yang hadir karena perhelatannya dipastikan bakal menghadirkan konten demi konten yang terdiri dari berbagai asoek/sub bidang sangat luar biasa.

“Konten-konten tersebut antara lain meliputi penampilan artis-artis hits dalam dan luar negeri seperti Republik, Nidji, Armada, Tipe X, Cita Citata, The Rain. Kahitna, Viki Sianipar, Shaggy Dog, KPR, Virgoun, Judika, Punxgoaran, Marion Jola, Four Twenty dan Disko Pantera,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan P Diponegoro Medan, Selasa (5/3).

Kata dia, di arena PRSU pun bakal hadir ratusan stand/tenant yang berasal dari berbagai segmen seperti otomotif, consumer goods, fashion, handicraft khas Sumut, IT, hobbies, kuliner serta sejumlah produk unggulan lainnya.

“Ada juga pameran multi produk terbesar dan terlengkap. Bagi penikmat kopi, PRSU 2019 untuk pertama kalinya mendirikan kampung kopi. Di situ pengunjung bisa menikmati beragam kegiatan seperti talk show coffe, edukasi kopi, free cupping session, workshop, male dan female barista competition,” katanya.

Menambah keseruan PRSU, penyelenggara akan menggelar fun bike dan fun run competition berhadiah utama dua unit rumah. Sedangkan untuk di lini program kreatif, promotor juga mengkreasikan berbagai konten yang hadir secara out of the box.

“Ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan PRSU (hadiah rumah). Program lainnya ada forum bisnis dan investasi, pementasan kesenian daerah dari berbagai kabupaten/kota,” katanya.

Nuzirman Lubis dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengajuan PRSU dari yayasan menjadi BUMD Pemprovsu sejak dua tahun yang lalu, masih mentok di Biro Perekonomian Setdaprovsu. Pihaknya sudah bertemu dengan Sekdaprovsu dan Gubsu membahas hal ini, dan Gubsu merespon positif keinginan pengelola PRSU.

“Dulu legal standing PRSU adalah yayasan. Hanya saja ketika saya berada di sana, PRSU ini tidak lagi seperti apa yang ada di UU yayasan. Dan dari dua tahun lalu, sudah kita sarankan agar menjadi BUMD,” katanya.

Dari dua tahun lalu saran tersebut telah diajukan, namun hingga saat ini pihaknya juga belum mendapatkan status badan hukum dari PRSU. Secara pribadi dia juga menyarankan, kalau nanti menjadi BUMD tapi yang dikelola hanya PRSU saja, tentu tak efektif juga dijadikan perusahaan milik pemda.

“Itukan usul. Saat ini kita hanya bisa mendapatkan operasional dari penyewaan gedung saja. Anggaran ke kita itu sama sekali tidak ada. Kalau legal standingnya BUMD, mungkin saja nanti bisa merger dengan BUMD lainnya. Semoga di gubernur sekarang, pengajuannya menjadi BUMD bisa diproses,” ujarnyanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan malapraktik terhadap RSUD Pirngadi Medan saat ini membuat pihak rumah sakit tersebut angkat bicara.

Humas RSUD Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengatakan, pihaknya belum bisa disebut sebagai pihak yang bersalah.”Kami belum bisa langsung disebut sebagai pihak yang salah, itu semua kan butuh pembuktian lebih lanjut,” ujar Edison kepada Sumut Pos, Selasa (5/3).

Menurut Edison, setelah membaca berita tentang dugaan malapraktik di beberapa surat kabar di Kota Medan, dirinya langsung melaporkannya kepada Wakil Direktur RSUD Pirngadi.

“Saya sudah baca tentang berita itu di beberapa koran, langsung saya laporkan hal itu pada Wadir (Wakil direktur), karena Direktur sedang di Jakarta. Ini butuh proses, yang pasti hari ini sudah saya laporkan,” akunya.

Ditanya seperti apa dan berapa lama proses yang dibutuhkan pihak RSUD Pirngadi dalam menanggapi berita tersebut, Edison bilang pihaknya akan mengejar proses itu dalam satu pekan kedepan.

“Setelah saya laporkan, maka akan segera diproses. Prosesnya mulai dari pemanggilan tim medis yang berkaitan dengan pasien tersebut, nantinya mereka akan dikonfirmasi oleh pimpinan. Mereka (tim medis) pasti akan ditanyai bagaimana kejadian sesungguhnya, nanti dari situ akan terlihat apakah ada yang salah atau tidak. Setelah itu, hasilnya akan segera kami beritahukan. Untuk waktu prosesnya kurang lebih satu minggu dari sekarang, karena baru saya laporkan hari ini dan kamis nanti kan hari libur. Pasti akan kami beritahukan hasilnya”, janjinya pada Sumut Pos.

Seperti diketahui, dugaan malapraktik di RSUD Pirngadi Medan seketika sempat menjadi viral di sosial media. Bagaimana tidak, korban yang bernama Nadya Syafitri mengaku bahwa dia harus kehilangan tangan kanannya yang diamputasi.

Menurutnya, kondisi tersebut akibat pelayanan RSUD Pirngadi yang lalai dan tidak memberikan pengobatan yang maksimal kepada tangan kanannya yang terlindas truk tersebut.

Nadya Syafitri mengalami kecelakaan pada 22 Januari 2019 lalu. Wanita 19 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek Online itu awalnya ingin mengantarkan orderan ke jalan Cemara Medan. Di jalan, Nadya terjatuh dari sepeda motornya karena menghindari batu. Saat ingin bangkit, truk pengangkut pasir yang ada di depannya justru melindas tangan kanannya.

Kemudian, Nadya pun dibawa ke klinik terdekat. Namun melihat kondisi tangan kanannya yang parah karena terlindas truk, pihak klinik kemudian merujuknya ke RSUD Pirngadi Medan.

Di RSUD Pirngadi Medan, tangan Nadya dirontgen. Hasil rontgen menyatakan bahwa kondisi tulang tangan kanannya tidak bermasalah. Namun para tim medis yang berada di UGD Rumah Sakit Pirngadi malah memperlakukan tangannya seperti patah. Tangan Nadya dibalut dengan perban lalu digips dengan papan.

Beberapa hari setelah itu, Nadya kembali lagi ke Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk melakukan checkup dan sempat mengeluhkan kalau tangannya menjadi sangat gatal dan juga merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah kontrol hari kedua tersebut, ia mendapati kondisi tangannya bukan bertambah baik tetapi semakin parah malah melepuh.

Akhirnya Nadya berpindah rumah sakit. Diapun memeriksakan tangannya yang telah melepuh ke rumah sakit USU. Di sana, dokter menyarankan agar tangan Nadya untuk segera diamputasi. Menurut dokter tangan Nadya yang tidak patah tulang seharusnya tidak digips yang mengakibatkan tangannya infeksi dan harus diamputasi.

Karena tangan Nadya mengalami kerusakan syaraf, akhirnya dia dirujuk ke RS Putri Hijau. Sependapat dengan dokter di Rumah Sakit USU, tangan Nadya akhirnya diamputasi. Nadya kecewa, karena menurutnya dirinya dirawat di RSUD Pirngadi bukan dengan pelayanan BPJS, melainkan pelayanan umum. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengajak seluruh stakeholders untuk terus meningkatkan budaya kesadaran pentingnya pengawasan kesehatan dan keselamat kerja (K3).

“Melalui peringatan bulan K3 ini, kami mengharapkan agar semua pihak turut berpartsipasi, baik dari pengusaha maupun pekerja untuk melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing, serta membudayakan peningkatkan pengawasan menjadi salah satu upaya untuk menurungkan angka kecelakaan kerja,” katanya, Selasa (5/3).

Pesan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara pada acara apel memperingati K3 tahun 2019 yang berlangsung di Pelabuhan Belawan. Peringatan acara itu dilaksankan secara bersama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertema Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional.

Acara itu turur dihadiri Direktorat Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 1 Syahputera Sembiring, Direktur Teknik Pelindo 1 Hosadi A. Putra, serta 5.000 peserta upacara yang terdiri karyawan BUMN, BUMD dan swasta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Dalam kesempatan itu juga, Direktorat Jenderl Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker Sugeng Priyanto menyambut baik kegiatan apel memperingati bulan K3 di Pelabuhan Belawan.

“Kami berharap dengan peringatan bulan K3 ini mampu meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya kesadaran dari semua pihak, diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan kerja yang selama ini cenderung meningkat,” jelasnya.

Pelindo 1 sebagai BUMN yang mengelola pelabuhan di empat Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau sangat peduli terhadap penerapan K3, terbukti dengan penerapan K3 di seluruh cabang pelabuhan yang membudayakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di pelabuhan untuk keselamatan setiap pihak.

Pelindo 1 juga telah menerima sertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk cabang pelabuhan Belawan, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB), Belawan International Container Terminal (BICT), Dumai, Lhokseumawe, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Malahayati.

Direktur Teknik Pelindo 1, Hosadi A. Putra menerangkan, Pelindo 1 telah menerapkan pelaksanaan K3 di seluruh lingkungan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 1.

“Dari tahun ke tahun, kita selalu membudayakan pelaksanaan K3. Melalui kegiatan Apel Peringatan Bulan K3 di Pelabuhan Belawan ini kita mengharapkan tumbuh kesadaran dari semua stakeholders yang ada di pelabuhan akan pentingnya pelaksanaan K3 untuk menurunkan angka kecelekaan kerja,” katanya.

Selain itu, Pelindo juga melakukan sosialisasi pelaksanaan K3 di setiap cabang pelabuhan, melakukan audit pelaksanaan K3 yang bertugas untuk mengawasi penerapannya.

Dalam pelaksanaan apel Peringatan K3 ini, Pelindo 1 menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Belawan yang kemudian dirangkai dengan simulasi K3 penyelamatan bekerja pada ketinggian dan pemberian K3, simulasi K3 pemadaman kebaran, hiburan serta hiburan dan lucky draw. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Medan – Binjai kilometer 12 saat ini membutuhkan perbaikan dari pemerintah. Jalan yang hanya berjarak tempuh 10 menit ke kota Medan itu, statusnya merupakan jalan negara dan berada di wilayah pemerintahan kabupaten Deliserdang.

Rizki, warga sekitar menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi jalan di seputar simpang empat tersebut. “Lihatlah lubang (di jalan) itu, bukan cuma sekadar berlubang, tapi memang parah sekali kerusakannya. Kalau dari jauh, banyak orang (pengendara) yang tak nampak (lubangnya). Begitu sudah dekat, tak terelakkannya lagi lubang itu. Sudah terlalu banyak yang celaka karena lubang yang di jalan itu,” kata Rizki.

Melihat kondisi itu, akhirnya warga sekitarpun berinisiatif menutup lubang tersebut dengan potongan kayu sebagai memberi tanda adanya lubang bagi para pengendara yang melintas.

“Kita prihatin dengan adanya yang celaka karena lubang itu, tapi tak ada yang bisa kita perbuat. Kita hanya bisa kasih tanda aja dengan kayu di lubang jalan itu, supaya orang (pengendara) tahu kalau di situ ada lubangnya, supaya bisa dihindarinya lubang itu,” kata Agus, warga sekitar. Mereka berharap, agar pihak terkait segera turun tangan untuk memperbaiki kondisi jalan yang berlubang itu. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan dan Prananda Surya Paloh Foundation menjalin kerjasama untuk pelaksanaan Lomba Foto Instagram 2019. Kerjasama ini terjalin usai melakukan pertamuan di sekretariat PSP Foundation Medan, Senin (4/3).

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua PFI Medan Rahmat Suryadi beserta jajaran pengurus dan OK Fachru Hidayat selaku Dewan Pengawas PSP Foundation, Rudiansyah Sekretaris PSP Foundation, dan M Zulfahmi Azwar selaku Bendahara PSP Foundation.

OK Fachru, dalam pertemuan ini menyampaikan kegelisahannya terhadap nasib pedagang tradisional di Pasar Ikan Lama Medan. “Dulunya pasar ini berjaya. Pembelinya bahkan datang dari Malaysia, tapi sekarang sepi dan para pedagang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman,” ungkapnya.

Selain itu OK Fachru juga prihatin dengan nasib para pedagang kuliner kaki lima yang ada di Kota Medan. Selain jarang bisa bersaing dengan pebisnis kuliner bermodal besar, para pedagang kuliner kaki lima juga selalu dibayangi ancaman penggusuran, pungli dari OKP, dan lain sebagainya.

“Padahal soal rasa, pedagang kuliner kaki lima ga kalah enak dari restoran dan kafe-kafe yang bagus. Bahkan rasanya lebih enak. Tapi mereka selalu terpinggirkan dalam hal kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap PFI menggelar lomba foto tentang keberadaan pedagang Pasar Ikan Lama dan pedagang kuliner kaki lima yang ada di Kota Medan. “Harapannya dengan lomba foto ini, mereka lebih diperhatikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Ketua PFI Medan Rahmat Suryadi menyambut baik rencana ini. Menurutnya PFI Medan selain sebagai organisasi profesi, juga punya tanggungjawab moral terhadap nasib kaum marjinal.

Lewat foto, tambah Rahmat, pesannya akan lebih tersampaikan kepada seluruh stakeholder, khususnya pemerintah.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan PSP Foundation untuk memblow-up persoalan sosial di Kota Medan. Detail rencana kegiatan akan segera kami rampungkan dalam waktu dekat,” katanya sambil menambahkan bahwa Ketua Panitia untuk menhandle acara ini adalah Hermansyah.

Hermansyah mengatakan lomba foto Instagram ini akan dimulai dalam waktu dekat. Tema pertama adalah Pasar Ikan Lama, dan yang kedua adalah pedagang kuliner kaki lima di Kota Medan.

“Peserta umum, dan mengapa lewat instagram, karena saat ini para milenial sangat menggandrungi media sosial instagram. Sehingga efeknya akan lebih besar dan pesertanya bisa lebih banyak,” ungkap pria yang akrab disapa Awot ini.

Menurutnya puncak acara penyerahan hadiah akan direncanakan berlangsung di Taman Ahmad Yani Medan pada 7 April 2019.

“Detail syarat lomba foto instagram akan segera kami share di IG PFI Medan dan PSP Foundation. Selain itu akan ada juga lomba foto on the spot pada puncak acara,” jelasnya.(ram/ila)