26 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Home Blog Page 5698

Rakernas Peradi ke-3 di Medan, Soroti Lingkungan Hidup di Danau Toba

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 di Medan, Kamis (6/12). Rakernas tersebut berlansung hingga 8 Desember 2018 ini, dihadiri unsur pimpinan 124 DPC Peradi dari berbagai wilayah tanah air.

Ketua Umum Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan, harapannya agar dalam Rakernas kali ini terbangun kesamaan pandang 45 ribu anggotanya di seluruh Indonesia, untuk mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan rakyat sesuai program Sustainable Development Goals yang dicanangkan PBB dan pemerintah Indonesia.

“Perkembangan terkini soal pencemaran di Danau Toba telah dirilis Bank Dunia. Kiranya semua pihak bisa bersinergi dan memberi perhatian serius di tengah pencanangan Danau Toba dalam program Poros Maritim,” ungkap Fauzie.

Ditegaskan Fauzie, siapapun yang mengatasnamakan pembangunan tapi mengorbankan lingkungan hidup, maka jelas itu bukan langkah yang tepat.

“Merusak Danau Toba hanya dengan alasan keserakahan budidaya ikan yang berdampak pada pencemaran yang parah, maka tanpa penegakan hukum yang dapat menyeret oknum pelaku kejahatan lingkungan itu pastilah tidak membuat efek jera sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga fenomenanya turis dan wisatawan yang datang tidak lagi berani menyentuh air Danau Toba,” sindir Fauzie lagi.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan dalam kesempatan itu berharap kepada Gubsu dapat segera merevitalisasi kawasan Danau Toba.

“Harapannya dalam lima tahun ke depan, Danau Toba sudah bisa terevitalisai sehingga kawasan itu bisa benar-benar menjadi objek wisata yang merupakan salah satu destinasi wisata dunia,” ujarnya.

Sementara, Ketua Panitia Rakernas Peradi Zul Armain Azis menjelaskan, selain seminar, Rakernas diisi rapat-rapat komisi dan rapat pleno untuk mengevaluasi program kerja 2018, serta merumuskan program kerja 2019 dan rekomendasi organisasi.

Sebelumnya Rakernas Peradi dibuka langsung Gubsu Edy Rahmayadi serta diisi Seminar Nasional bertema Lingkungan hidup dan pariwisata yang mensejahterakan masyarakat dengan narasumber Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diwakili Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Rosa Vivien Ratnawati, Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Prof Otto Hasibuan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Alvi Syahrin, Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan DPN Peradi Dr Nikolas Simanjuntak serta dimoderatori Tri Agung Kristanto.

Selain narasumber tadi, turut hadir saat pembukaan Rakernas yakni pejabat Kemendagri, Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Negeri Medan, Pengadilan Tinggi TUN Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kejatisu, Polda Sumut, Ombudsman, Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon, Bendahara Umum DPN Peradi Nyana Wangsa, dan Ketua DPC Peradi Charles Janner Silalahi. (man/han)

1,5 Juta Pelamar Umum Diluluskan Ikut SKB CPNS Serentak

Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS)-Ilustrasi.
Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS)-Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Pelaksana Panselnas akan menyelenggarakan pelaksanaan seleksi kompentensi bidang (SKB) CPNS 2018 serentak sedikitnya di 59 titik lokasi (tilok).

Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, pelaksanaan SKB tersebut rencananya akan diselenggarakan terhitung 8-15 Desember 2018.

“Sebaran tilok tersebut terbagai dalam wilayah kerja 14 Kantor Regional BKN dan Kantor Pusat BKN Jakarta,” kata Ridwan di Jakarta, Jumat (7/12).

Peserta SKB CPNS 2018 tersebut didominasi pelamar umum sebanyak 1.574.871 dan pada urutan kedua pelamar dari jalur khusus eks tenaga honorer K2 sebanyak 4.554.

Jumlah tersebut, kata Ridwan, merupakan akumulasi hasil rekonsiliasi data hasil SKD dengan mekanisme Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 37 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018.

Adapun rincian peserta pelamar umum yang sesuai PermenPAN-RB 37/2018 sebanyak 159.034 orang. PermenPAN-RB 61/2018 sebanyak 1.733.905. Akumulasi PermenPAN-RB 37 dan 61/2018 sebanyak 1.574.871 orang.

Sedangkan untuk eks tenaga honorer K2 sebanyak 2.262 yang sesuai PermenPAN-RB 37/2018, 6.816 orang sesuai PermenPAN-RB 61/2018, dan akumulai dua PermenPAN-RB sebanyak 4.554.

Ridwan menambahkan, Panselnas CPNS 2018 telah menandatangani MoU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk pengamanan rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS baik fisik maupun sistem.

Polri juga berkomitmen untuk melakukan cegah tangkal terhadap upaya-upaya yang bertujuan menganggu kelancaran pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS ini.

“Dengan demikian, segala bentuk kecurangan dan gangguan akan disikapi Secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Efrandi Hutagaol, Tenaga Ahli BBPJN Asal Balige yang Dibantai KKB

John Roy Purba/Istimewa Ucapan selamat jalan terhadap Efrandi Hutagaol.
John Roy Purba/Istimewa
Ucapan selamat jalan terhadap Efrandi Hutagaol.

JAYAPURA, SUMUTPOS.CO – Ucapan belasungkawa terhadap pahlawan Jalan Trans Papua, Efrandi Hutagaol (29) mengalir di media sosial, khususnya di kalangan pegawai Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Papua.

Efrandi Hutagaol (29) adalah pegawai BBPJN Wilayah XVIII Papua yang menjadi salah satu korban di antara 16 orang yang ditemukan tewas dalam pembantaian oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Puncak Kabo, Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).

Efrandi Hutagaol diketahui meninggal dunia setelah aparat keamanan berhasil mengevakuasi jenazahnya dari Distrik Mbua ke Timika, Kabupaten Mimika, bersama dengan 6 jenazah lainnya, Jumat (7/12/2018) pagi.

“Memang benar salah satu kantong jenazah yang tadi pagi di evakuasi berisi Efrandi Hutagaol, yang merupakan staf di BBPJN Papua,” ungkap Kepala Satuan Kerja (Satket) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Papua yang berbasis di Wamena, Togap Hariyanto Manik ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (7/12/2018).

Togap Manik menjelaskan, Efrandi Hutagaol merupakan pegawai lapangan yang dapat diandalkan, khususnya dalam proyek pembangunan Jalan Trans Papua. “Jadi memang dia belum kita angkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), namun dia sudah bergabung dengan BBPJN Papua sekitar tujuh tahun. Selama bekerja almarhum tak kenal lelah dan juga tak pernah mengeluh, bahkan selalu siap bekerja di mana pun ditugaskan,” ucapnya.

Togap Manik menambahkan, jenazah Efrandi Hutagaol selanjutnya akan diterbangkan ke Balige, Sumatra Utara, yang merupakan kampung halamannya. “Saat ini kita tengah persiapkan keberangkatan jenazah ke kampung halamannya, bersama istrinya yang mendampingi jenazah di sini,” kata Togap Manik sambil menceritakan Efrandi Hutagaol baru menikahi Okta Manik satu tahun lalu.

Bagi Togap Manik dan pegawai BBPJN Wilayah XVIII Papua, Efrandi Hutagaol adalah pahlawan pembangunan jalan Trans Papua, yang mulai dibangun sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Kita sangat berduka atas insiden ini. Efendi Hutagaol adalah pahlawan bagi kami. Pahlawan pembangunan Jalan Trans Papua,” tutupnya. (john/kps)

Siswa SMU Chandra Kumala Raih Lima Besar Penelitian di NASA

Wagubsu Musa Rajekshah foto bersama para siswa saat berkunjung ke Sekolah Chandra Kumala di Jalan Boulevard Timur Blok O, Komplek Cemara Asri, Medan Estate, Jumat (7/12).
Wagubsu Musa Rajekshah foto bersama para siswa saat berkunjung ke Sekolah Chandra Kumala di Jalan Boulevard Timur Blok O, Komplek Cemara Asri, Medan Estate, Jumat (7/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Delapan siswa/siswi SMU Chandra Kumala berhasil meraih juara 5 besar tingkat internasional, dalam penelitian di National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat.

Penelitian para siswa yang disampaikan ke NASA adalah mengamati pertumbuhan Slime Mold di dalam 3D Maze. Slime Mold atau yang nama latin ilmiahnya adalah Physarum polycephalum. Itu adalah suatu makluk hidup berjenis protista yang sensitive terhadap cahaya. Makluk ini bereaksi terhadap rangsangan  seperti makanan dan air, di mana ia akan tumbuh dan membuat cabang-cabang untuk mencapai sumber makannya.

“Mahluk ini seperti seolah memiliki kebersatuan otak yang primitif dalam tumbuh dan bergerak bersama-sama mencapai tujuannya (yang seringnya adalah berupa sumber makanan yang mereka butuhkan,” kata Diyah Purwarini, salah seorang siswi SMU Chandra Kumala.

Kepala SMU Chandra Kumala Rita mengatakan, program penelitian yang dilakukan para siswanya tersebut dilakukan sejak 2016. Tidak hanya sekali proposal yang mereka sampaikan ditolak oleh NASA.

“Tapi yang namanya perjuangan, kami tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya penelitian kami diterima dan berhasil menjuarai 5 besar mengalahkan puluhan negara yang ikut. Ini tidak terlepas dari semangat dan motivasi dari para guru pembimbing serta Yayasan,” jelasnya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengaku kagum dan bangga para pelajar itu. Kekaguman itu disampaikan Wagubsu ketika berkunjung ke Sekolah Chandra Kumala di Jalan Boulevard Timur Blok O, Komplek Cemara Asri, Medan Estate, Jumat (7/12).

“Awalnya saya tidak menyangka bahwa para pelajar di sini mampu meraih juara atau lima besar dalam penelitiannya di NASA Amerika Serikat. Pertama kali saya melihat proposol tentang rencana kepergian para siswa tersebut ke sana, apa betul atau tidak mereka ini ke NASA ,” katanya.

Ternyata keraguannya itu terwujud dengan berhasilnya delapan siswa/siswi SMU Chandra Kumala meraih prestasi di NASA. Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil meraih lima besar dan mengalahkan puluhan perwakilan negara lainnya.

“Luar biasa. Ternyata mereka mampu menjadi juara 5 dan tidak hanya membawa nama Indonesia ke dunia, tapi juga Sumatera Utara. Maka saya memberikan apresiasi sangat besar kepada mereka yang berhasil,” ungkapnya.

Melihat prestasi para siswa tersebut, menurut Wagubsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) perlu menganggarkan pemberian beasiswa untuk pelajar ke luar negeri. “Belum lama ini saya melakukan lawatan ke Rusia, membahas penerimaan pelajar asal Sumut ke universitas di sana dan hasilnya kita mendapat dukungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Wagubsu, para pelajar yang mendapat beasiswa dari Pemprovsu harus mengabdi ke Pemprovsu selama 2 tahun dan tentunya diberi gaji. Setelah mengabdi selama dua tahun, mereka boleh mencari karir di tempat lain.

“Karena tidak sedikit pemuda-pemudi yang sudah berhasil memilih mengabdi ke negara lain. Itu dikarenakan tidak adanya perhatian dari pemerintah. Untuk itu kita harus peka melihat generasi yang berprestasi  dan bisa mengabdi pada negara, jangan kita mengharap mereka mengabdi sedangkan kita sendiri tidak memberi perhatian,” jelasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Founder Yayasan Pendidikan Cemara Asri Mujianto, mewakili Yayasan Bangga Jadi Indonesia Dedy Ananda, Koordinator Penelitian Mr Anfrew Watts, serta 8 pelajar yang ikut penelitian yaitu Diyah Puwarini, Andrew P Watts, Swandi Sibarani, Nadya Yasefa, Joane Clarisa, Venny Rusell, Roy Himawan dan Bramasto. Juga orang tua siswa dan undangan lainnya. (rel/mea)

Perjuangkan Tol Medan-Berastagi Dibangun 2019

Kelok Sembilan
Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Usulan pembangunan jalan tol Medan-Karo mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi V DPR RI berjanji membawa usulan ini dalam rapat anggaran, agar biaya pembangunannya dapat ditampung dalam P-APBN 2019.

Tak cukup sampai di situ, Komisi D DPRD Sumut bersama beberapa kepala daerah dan perwakilan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) akan ‘mengejar’ Presiden RI Joko Widodo agar pembangunan tol tersebut segera dimulai tahun depan.

SEKRATARIS Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan pembangunan jalan layang Medan-Karo ke Komisi V DPR RI. Kehadiran mereka diterima Anton Sihombing dan Sahat Silaban. Sebagai wujud dukungan, dua legislator tersebut berjanji akan memperjuangkan usulan anggaran di Perubahan APBN 2019.

“Mereka (Komisi V DPR RI) nanti akan rapat dengan Kementerian PU-PR dan menyampaikan usulan ini. Intinya, mereka mendukung, paling tidak agar ada yang dikerjakan tahun depan. Misalnya bisa saja untuk satu ruas di kawasan Sibolangit,” ujar Sutrisno saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (6/12) usai pertemuan di Komisi V DPR RI.

Namun yang terpenting, kata Sutrisno, adalah bagaimana untuk tahap pertama dianggarkan biaya konsultan untuk dilakukan studi pada 2019. Sehingga tahap pra konstruksi bisa dilaksanakan segera. “Makanya kita besok (hari ini) mendatangi Kementerian PU-PR lagi. Namun memang waktunya tidak terlalu cepat, karena usulan itu bisa ditampung di Perubahan APBN 2019. Sementara kita menilai ini kebutuhan mendesak,” katanya.

Untuk mengejar pembangunan di 2019 secara maksimal, lanjut politisi PDIP ini, pihaknya juga berencana memperjuangkan bagaimana bisa bertemu lansung dengan Presiden RI Joko Widodo. Sebab sebagai Kepala Negara, menurutnya dapat mengambil kebijakan dengan wewenangnya. “Kita mau minta supaya bertemua langsung ke Presiden. Memang secara normal, usulan itu bisa diterima. Tetapi dari sisi kebutuhan, ini sudah mendesak. Sehingga kalau sifatnya mendesak, Presiden dapat menggunakan kewenangannya menjadikan ini skala prioritas,” jelasnya.

Tanpa bermaksud berpikiran negatif tentang kondisi alam dan berbagai kejadian di jalur tersebut, Sutrisno menilai bahwa deretan peristiwa, baik yang disebabkan alam maupun karena kecelakaan di jalur tersebut harus segera diantisipasi. Alasan inilah katanya yang akan disampaikan agar Presiden mendengar langsung. “Bisa saja kan masuk kategori bencana. Tapi bukan kita menginginkan itu, melainkan banyaknya terjadi bencana dan kejadian yang mungkin akan berdampak buruk,” sebut Sutrisno yang juga hadir bersama Bupati Karo, Bupati Samosir, Wakil Bupati Dairi, Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) serta anggota DPRD Sumut lainnya.

Rencana bertemu Kementerian PU-PR sendiri sebelum menemui RI 1. Sutrisno mengatakan, langkah itu adalah bagian dari alur yang mereka jalankan. Dengan begitu, akan diketahui seperti apa kajian akademis sebelum proyek ini diterima dan dijalankan. “Sebenarnya kita tetap harus ke sana (Kemen PU-PR). Tetapi karena kita berharap ada kebijakan strategis. Mudah-mudahan beliau (Presiden RI) punya waktu. Apalagi alasan kita tepat, daerah itu bukan hanya jalur alternatif ke Danau Toba, tetapi juga ke Aceh melalui Pakpak Bharat,” jelasnya lagi.

5 Parpol Ditenggat hingga 9 Desember

Grafick
Grafick

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 di tingkat Provinsi Sumatera Utara diingatkan agar segera menyerahkan proposal bantuan keuangan agar bisa dilakukan pencairan sebelum tutup tahun anggaran 2018. Pasalnya, hingga kini masih 7 dari 12 Parpol yang menyerahkan proposal ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara. Bagi 5 parpol lagi, ditenggat hingga 9 Desember 2018.

“Sekarang ini yang masuk ke kita dari total 12 parpol untuk diverifikasi proposalnya, baru tujuh parpol. Yakni PAN, PKS, PKB, PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Gerindra,” kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sumut, Fazri Efendi Pasaribu menjawab Sumut Pos, Kamis (6/12).

Khusus Partai Gerindra, kata dia, masih ada yang perlu dilakukan perbaikan atas proposal bantuan parpol yang mereka serahkan ke pihaknya. Hal itu juga sudah pihaknya surati kepada parpol bersangkutan. “Sesuai surat kami ke seluruh partai, paling lama proposal tersebut disampaikan 9 Desember 2018. Sehingga dalam tiga hari ini kami bisa verifikasi semua proposal itu sebelum diteruskan ke Badan Keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk proses pencairannya.” katanya.

Selanjutnya, sambung Fazri, mekanisme pencairan itu tergantung proses BPKAD Setdaprovsu atas bantuan keuangan masing-masing parpol yang akan diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. “Makanya kami harap parpol paling lama bisa serahkan proposal itu ke kami sampai 9 Desember, dan proses pencairan di BPKAD itu biasanya sebelum tutup tahun anggaran,” katanya.

Jika sampai lewat batas waktu yang telah ditentukan itu ternyata parpol tidak juga menyerahkan proposal tersebut, ditegaskannya bahwa hal itu menjadi risiko dari parpol bersangkutan.

“Ya, tentu itu risiko mereka sendirilah. Artinya, itu adalah kesalahan mereka, apalagi kami kan sudah surati dan ingatkan. Tugas kami hanya memverifikasi saja, dan bila tidak ada proposalnya bagaimana juga mau mencairkannya,” katanya.

Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumut, Robert Lumbantobing membenarkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan proposal bantuan parpol itu ke Badan Kesbangpol Sumut. “Iya sudah, hari ini (Kamis) juga kami sampaikan kepada mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, dia membantah bahwa masih ada yang perlu diperbaiki dari proposal yang sudah mereka sampaikan tersebut. “Setahu saya tidak ada, sudah lengkap semua,” katanya.

Tahun Ini, Dairi Tuan Rumah Festival Danau Toba 2018

Festival Danau Toba: Sekdaprovsu, Sabrina bersama Asisten Deputi Kemenpar Raseno Arya, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Kadisbudpar Provsu Wan Hidayati saat pembukaan Festival Danau Toba 2018 di Desa Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (5/12).
Festival Danau Toba: Sekdaprovsu, Sabrina bersama Asisten Deputi Kemenpar Raseno Arya, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Kadisbudpar Provsu Wan Hidayati saat pembukaan Festival Danau Toba 2018 di Desa Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (5/12).

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sejak tahun 2013,  Festival Danau Toba (FDT) digelar dengan tuan rumah bergantian setiap tahun oleh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba. Tahun ini, Kabupaten Dairi menjadi tuan rumah  FDT.

“FDD 2018 diharapkan dapat menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, terutama dari wisatawan mancanegara. Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) ayok beramai-ramai mengunjungi Danau Toba. Selain lebih murah, keindahan alam Danau Toba juga tidak kalah dengan destinasi wisata di luar negeri,” kata Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Sabrina, saat membuka Festival Danau Toba 2018 di Desa Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (5/12).

Sabrina mengatakan, masyarakat jangan lagi berpikir untuk berwisata ke luar negeri. Karena apa yang diinginkan wisatawan semuanya ada di Danau Toba. “Danau Toba tidak kalah indahnya dengan danau–danau atau objek wisata di dunia. Dan kebetulan saat ini sedang digelar Festival Danau Toba 2018, mari kita ramaikan bersama-sama,” ujarnya.

Disampaikannya, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas destinasi wisata, salah satunya kawasan Danau Toba. Dari 10 prioritas yang dimaksud, ada 4 super prioritas termasuk juga Danau Toba. Hal ini harus disyukuri dan sekaligus menjadi motivasi masyarakat Sumut untuk lebih berinvonasi menarik wisatawan. “Karena, dari target nasional 20 juta kunjungan wisatawan, Sumut ditargetkan 1 juta kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat, provinsi dan kabaupaten di sekitar Danau Toba sangat mendukung pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba untuk menarik wisatawan. Namun diharapkan, agar pengembangan pariwisata Danau Toba jangan sampai merusak lingkungan alam sekitarnya.

Masyarakat sekitar Danau Toba juga diajak untuk bersama-sama menyukseskan FDT 2018. Antara lain dengan bersikap ramah dan memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang. Sehingga membuat wisatawan betah dan berlama-lama tinggal di kawasan Danau Toba. “Semakin lama turis tinggal di sini, maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan untuk berbelanja,” katanya.

Asisten Deputi Kementerian Pariwisata (Asdep Kemenpar) RI Raseno Arya mengatakan, Kementerian Pariwisata memberi apresiasi terhadap pelaksanaan FDT 2018. Menurutnya, kekhasan Danau Toba tidak ada didapatkan di negara manapun. Mulai dari kuliner, multietnis, kebudayaan, keramahtamahan warganya, hingga keindahan alamnya yang luar biasa.

“Dan even ini merupakan 1 dari 100 kelender even di pemerintah pusat, dan bisa berada di posisi lebih baik, misalnya di peringkat 50 ke bawah, namun dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Sumut,” ujarnya.

Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengatakan, sangat bangga dengan diadakan even Festival Danau Toba tersebut di daerahnya. Karena itu, Pemkab berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata di Dairi. FDT juga diharapkan dapat membangkitkan kreativitas masyarakat di sektor usaha pariwisata.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Ir Hidayati MSi. Dikatakannya, even ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya tradisional di daerah ini. “FDT yang digelar selama empat hari dari 5 – 8 Desember 2018 ini, akan menampilkan berbagai kegiatan, diantaranya, kirab budaya, paduan suara, lomba vakal group, lomba seruling, festival kopi dan kuliner, lomba kayak, lomba fun triathon, pemeran pariwisata budaya, fasion show, malam pegelaran seni dan budaya dan berbagai permainan tradisional,” jelasnya. (rel)

Besok, SKB Digelar di Makodam

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rasa penasaran peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 terkait kapan pelaksanaan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) akhirnya terjawab. Ujian SKB akan berlangsung selama satu minggu, mulai Sabtu (8/12) sampai Jumat (14/12) pekan depan.

“SKB sebenarnya sudah jalan. Seperti di kantor kami itu formasi Kemenkumham sudah ya. Besok (Jumat) disusul formasi Kejaksaan di kantor kami juga. Lalu Sabtu akan dimulai untuk seluruh formasi pemda se Sumut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan kepada Sumut Pos, Kamis (6/12).

Sepengetahuan dia, pada hari pertama pelaksanaan ujian SKB untuk Pemda se-Sumut akan dimulai dari formasi instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Namun secara rinci, English tidak mengingat persis, karena tidak memegang data daftar jadwal ujiannya. “Jadi pada Sabtu besok itu, ujian dilakukan di Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Medan. Termasuk juga untuk formasi pemerintah provinsi.” katanya.

English menyebutkan adapun total peserta yang mengikuti SKB pada seluruh Pemda di Sumut sebanyak 12 ribu orang. Jumlah tersebut sudah termasuk peserta yang lulus melalui sistem perangkingan pada fase seleksi kompetensi dasar (SKD). “Untuk itu juga kan sudah diumumkan, seluruh peserta pada SKD lalu yang gagal lulus passing grade akan digabung dengan peserta yang masuk sistem rangking. Itu diumumkan langsung di website masing-masing instansi dan portal SSCN. Begitupun dengan yang mandiri, juga telah diumumkan,” katanya.

Kesempatan itu pihaknya mengingatkan agar seluruh peserta mempersiapkan diri secara maksimal, datang ke lokasi ujian tepat waktu dan fokus selama ujian berlangsung. “Hal penting lainnya yang selalu kami tekankan yakni, jangan gampang percaya dan terkecoh dengan iming-iming dari siapapun yang dapat membantu meluluskan Anda. Sebab semua penilaian dilakukan dengan teknologi, dan skornya dapat dilihat langsung selesai peserta menjawab soal. Jadi gak ada yang bisa dimanipulasi,” katanya.

Ia juga membenarkan dalam SKB tidak memakai passing grade seperti di fase SKD. Hanya saja dalam penentuan kelulusan peserta nantinya, ada standar persentase yang diterapkan dari kedua tahapan tersebut. “Ya, gak ada lagi passing grade. Tapi nanti nilainya digabung dengan SKD. Ada bobot nilainya. Kalau saya gak salah, SKD itu 40 persen dan SKB 60 persen. Skornya itu dihitung berdasarkan akumulasi soal yang ada,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengaku pihaknya belum juga mendapat informasi pengumuman jadwal SKB untuk instansi mereka. Kata dia, informasi itu biasanya akan disampaikan langsung ke peserta melalui surat elektronik (e-Mail) maupun portal masing-masing instansi. “Peserta kami harapkan sering-sering mengecek portal BKN maupun instansi sesuai formasi yang diambil. Sebab kalau ada pemberitahuan terbaru akan disampaikan langsung di situ,” katanya. (prn)

Bobol Rekening Warga Negara Singapura, Hacker Medan Pesan Mercedes Benz

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Polda Metro Jaya menangkap Ab (40) di rumahnya, Selasa (4/12) lalu. Warga Jalan Sehati, Gang Arsitek, Kecamatan Medan Perjuangan itu ditengarai melakukan kejahatan dunia maya (Hacker).

INFORMASI di lokasi rumah mewah tersangka, penangkapan saat itu menghebohkan warga sekitar. Sejumlah polisi berpakaian preman terlihat bekerja cepat.

Dari lokasi, petugas mengamankan Ab bersama tiga temannya. Dari tangan pelaku, terlihat petugas mengamankan laptop. Salah seorang warga sekitar mengatakan, Ab pernah bekerja sebagai pegawai harian lepas (PHL) di gedung DPRD. Tidak tahu apa penyebabnya, kini Ab sudah tak bekerja lagi.

“Kalau orangnya juga tertutup dengan tetangga, dan hanya sesekali keluar dari rumah. Informasi yang beredar, ia ditangkap pada Selasa sore lantaran memesan sepedamotor Harley Davidson dan mobil Mercedes dari Australia,” ujar sumber sembari meminta wartawan untuk tidak mencantum identitasnya.

“Tapi tertahan di Bea Cukai karena ijin surat-surat yang tak lengkap. Ia juga dikenal Hacker terkait travel, traveloka dan kartu HP,” sambung sumber.

Diungkap sumber, petugas dari Polda Sumut pernah menangkap Ab  beberapa waktu lalu. Namun entah apa sebabnya, Ab lepas dari jerat hukum.

“Kalau saya tidak salah, mobil Honda Jazz New nya juga disita untuk dijadikan barang bukti. Selain itu kami heran lantaran rumahnya sangat mewah,” beber pria berkulit sawo matang.

Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira membenarkan penangkapan tersebut. Saat itu, petugas Polda Metro Jaya memboyong pelaku ke Mapolrestabes Medan untuk meminjam tempat melakukan pemeriksaan terhadap.

“Modus pelaku yakni dengan pembelian barang-barang ke negara lain hingga mencapai miliaran rupiah menggunakan kartu kredit WN Singapura. Saat warga Singapura dikonfirmasi oleh pemilik barang, korban merasa tak pernah ada memesan apapun,” tutur Putu.

“Selanjutnya korban melaporkannya ke kepolisian Singapura. Saat diselidiki, pelaku Hacker tersebut berdomilis di Indonesia,” ujar Kasat Reskrim, Kamis (6/12). Kepolisian Singapura kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan itu lalu ditindaklanjuti.

“Setelah diselidiki, akhirnya Tim Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku Hacker itu di rumahnya,” pungkasnya.(bbs/trm/ala)

Bandar 1.500 Butir Ekstasi Divonis 8 Bulan, KY Sumut Pelajari Putusan

.
Ekstasi-Ilustrasi.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Putusan ‘akal-akalan’ yang dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, Muhammad Yusafrihardi Girsang terhadap terdakwa pemilik 1.500 butir ekstasi berbuntut panjang. Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara mulai mempelajari kasus ini.

KOORDINATOR KY Wilayah Sumut, Syahrizal Munthe mengatakan, pihaknya tidak menaruh curiga terhadap putusan yang dijatuhkan Wakil Ketua PN Binjai tersebut terhadap Yos Sudarso.

Menurut dia, itu merupakan wewenang hakim. Dia juga tidak menaruh dugaan tertentu. “Kita berprasangka baik,” ujar dia melalui telepon selular, kemarin (5/12) petang. Menurut dia, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Bisa saja berkas polisi sebagai bandar tapi fakta persidangan bukan seperti itu. Hakim bisa mengoreksi,” ujar dia. Menurut dia, eksaminasi yang akan dilakukan KY Sumut setelah mempunyai keputusan tetap atau inkrah. Putusan terhadap Yos Sudarso dinyatakan sudah inkrah sejak resmi divonis, kemarin (21/11).

“Yang menilainya (eksaminasi) ahli. Dua ahli hukum pidana. Pemeriksaan di polisi dan dakwaan jaksa itu hanya dasar. Hakim memutuskan itu berdasarkan apa yang dihadirkan pihak penuntut,” sambung dia.

Dia menambahkan, eksaminasi ini sifatnya melihat kelemahan. Syahrizal mengaku belum membaca putusan tersebut. Pun begitu, kata dia, KY Sumut akan mempelajarinya lebih jauh.

Syahrizal kemudian memberi contoh kasus di Simalungun. “Putusan Simalungun, ditangkap enggak ada barang. Tiba-tiba di halaman rumahnya ada barang. Siapa saja bebas lewat (halaman rumah). Itu dibebaskan waktu itu. Kata hakim, saksi yang melihat itu hanya polisi,” ujar dia.

Contoh kasus juga ada di Tanjungbalai. Menurut dia, ada juga terdakwa narkoba tanpa menguraikan barang bukti lebih banyak dituntut oleh penuntut umum 10 tahun kurungan penjara. Oleh majelis hakim, kata dia, dinyatakan bebas. “Pasalnya sama, mengetahui tapi tidak melapor (Pasal 131 UU 35/2009). Hakim menilai semua berdasarkan fakta dan bukti di sidang. Bukan BAP yang di polisi. Eksaminasi silahkan,” ujar dia.

“Kita harus melihat dulu. Pelajari dulu lah, karena hakim biasanya bagi kami memutus itu berdasarkan fakta di persidangan. Hakim yang bisa mengoreksi. Transaksional pasal bagi jaksa. Hakim mengoreksi semua, proses dan substansinya. Mendakwa orang itu minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan, Muslim Muis menduga terjadi kongkalikong antara aparat penegak hukum.

“Kalau jaksa terima, enggak ada yang banding lah,” kata Muslim. Praktisi hukum asal Medan ini menilai, KY harus memeriksa putusan Yos. “Kalau perlu putusannya dieksaminasi. Enggak akan banding lagi itu. Enggak mungkin jaksa banding, terdakwa banding,” ujarnya.