Home Blog Page 5872

Polres-BPBD Apel Kesiapan Penanganan Bencana Banjir

sopian/sumut pos APEL: Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi bersama Kepala BPBD Wahid Sitorus melaksanakan apel kesiapan penanganan bencana banjir di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.
sopian/sumut pos
APEL: Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi bersama Kepala BPBD Wahid Sitorus melaksanakan apel kesiapan penanganan bencana banjir di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polres Tebingtinggi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebingtinggi menggelar apel kesiapan penanganan bencana banjir yang digelar di Lapangan Apel Sat Sabhara (Tunggal Panaluan) di Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Kamis (11/10).

Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi mengatakan, tujuan dari apel siaga untuk melihat kesiapan personel dalam menghadapi bencana banjir di Kota Tebingtinggi. Selain itu, untuk pengecekan peralatan dalam antisipasi musim penghujan yang berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor.

“ Musim penghujan telah tiba, kemungkinan besar timbulnya bencana banjir juga pasti ada. Sengaja kita kumpulkan personel bersama BPBD Kota Tebingtinggi untuk antisipasi menghadapi bencana banjir pada apel ini,”terangnya.

Sedangkan Kepala BPBD Kota Tebingtinggi Wahid Sitorus, mengatakan kerja sama ini kita bangun bersama Polres Tebingtinggi dan Pemkot, artinya dalam hal kita bersama istansi terkait secara bersama menghadapi antisipasi banjir di wilayah Kota Tebingtinggi.

Sebelumnya, ungkap Wahid Sitorus, banjir sudah menggenangi Kota Tebingtinggi kemarin, di wilayah Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi dan akibat banjir kiriman oleh Sei Padang menyebabkan ratusan rumah terendam.

“Dengan adanya apel kesiapan penanganan bencana banjir, kita bisa mengerti apa yang kita lakukan jika terjadi banjir kiriman. Kita juga dalam musim penghujan ini terus melakukan pemantauan ketinggian air Sei Padang di wilayah hulu,”jelasnya.

Dijelaskannya, pihaknya melakukan pemantauan selama 24 jam dengan bekerjasama dengan Polsek Sipipis. “Kepada warga masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai seperti Sei Padang dan Sei Bahilang diharapkan terus waspada, karena puncak musim penghujan telah tiba,”terang Wahid. (ian/han)

Sektor Pertanian Kunci Pembangunan Nias

ADITIA LAOLI/SuMUT POS BAGIKAN:Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fonaso Laoli, A.Md. SE secara simbolis menyerahkan Alsintan kepada kelompok tani di 10 kecamatan di Kabupaten Nias.
ADITIA LAOLI/SuMUT POS
BAGIKAN:Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fonaso Laoli, A.Md. SE secara simbolis menyerahkan Alsintan kepada kelompok tani di 10 kecamatan di Kabupaten Nias.

NIAS, SUMUTPOS.CO –Pemerintah Kabupaten Nias terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, mengingat sektor ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias.

Hal ini dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM pada acara penyerahan secara simbolis Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani, di halaman kantor Dinas Pertanian, Jalan Pertanian, Hiliweto-Gido, Rabu (10/10).

Diungkapkan Sokhiatulo, pada tahun 2017 lalu, sektor pertanian menyumbang angka 1.417.902,77 atau sekitar 47,8 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias.

“Ini menunjukkan, bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang masih sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias. Untuk itu, pembangunan pertanian merupakan kunci pembangunan perekonomian di Kabupaten Nias”,ungkapnya.

Dikatakannya, melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian, Kabupaten Nias telah ditetapkan sebagai kawasan padi dengan luas baku sawah 7.119,53 Ha. Lahan Sawah ini juga telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014 – 2034.

“Penetapan kawasan ini mempengaruhi kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten terhadap prioritas pembangunan pertanian yang arahnya lebih besar ke bidang tanaman pangan dan hortikultura,”ujarnya.

Sokhiatulo berharap, melalui bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan dapat berpengaruh pada pengolahan lahan pertanian hingga proses panen sehingga produksi, produktifitas hasil pertanian dapat meningkat terutama untuk mencapai target tanaman khususnya komoditi Padi, Jagung dan Kedelai.

“Saya harapkan kepada para kelompok tani penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan ini dalam menjalankan kegiatan usaha taninya, para petani harus memiliki semangat kerja dan juga penting membangun sikap kekompakkan di kelompok sehingga mesin pertanian ini dapat terpelihara”,Pintanya.

Bupati Nias berpesan, kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar fokus meningkatkan produksi komoditi yang potensial untuk dikembangkan seperti padi, jagung, pisang kepok, cabe, kapulaga, dan komoditi lain yang memiliki nilai jual tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Bangun kerja sama dengan pihak-pihak luar yang memiliki jaringan agribisnis untuk membantu peningkatan produksi pertanian dan juga pemasaran hasil. Para penyuluh di lapangan laksanakan tugasnya secara maksimal, bantu petani dalam transfomasi ilmu dan keterampilan, sehingga petani kita menjadi pelaku-pelaku agribisnis bukan sebagai petani tradisional lagi”,Katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Fonaso Laoli, A.Md. SE melaporkan, pembangunan pertanian di daerah ini, masih dihadapi sejumlah permasalahan, diantaranya : pencapaian luas tambah tanam padi yang masih belum optimal, kekurangan tenaga penyuluh, sarana dan prasarana pertanian yang ma sih belum memadai.

Adapun Alsintan yang dibagikan kepada kelompok tani di 10 kecamatan di Kabupaten Nias berjumlah 89 unit dengan rincian, 20 unit traktor roda dua,15 unit pompa air, 20 unit hand sprayer, 5 unit ricetransplanter, 10 unit cultivator, 10 unit mini tiller, 9 unit power tresher. (mag-5/han)

Serapan Anggaran Pemko Gunungsitoli Capai 56 Persen

ADITIA LAOLI/SUMUT POS PEMAPARAN: Wali Kota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua memaparkan pencapaian serapan anggaran tahun 2018.
ADITIA LAOLI/SUMUT POS
PEMAPARAN: Wali Kota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua memaparkan pencapaian serapan anggaran tahun 2018.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Pemko Gunungsitoli terus menggenjot pembangunan perkantoran dan penataan kota. Hingga saat ini, penyerapan anggaran telah mencapai 56 persen.

Hal ini disampaikan Wali Kota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua dalam konferensi pers yang digelar di Kaliki Restaurant, Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (11/10).

Diungkapkan Lakhomizaro, ada 12 Kantor Pemerintahan dan pembangunan tugu gempa bumi, tugu durian, serta pemugaran tugu meriam sebagai ikon kota Gunungsitoli yang ditargetkan selesai akhir tahun 2018.

Selain itu, penataan kota berupa pelebaran jalan, pembangunan rumah layak huni untuk warga yang tinggal di kawasan kumuh, khususnya di bantaran Sungai Nou yang sedang ditata.

“Kita harapkan pembangunan ini selesai tepat waktu, namun saya minta pihak rekanan tetap memperhatikan kualitas bangunan. Jika faktor hujan pekerjaan ini terlambat, jangan dipaksakan masih ada masa perpanjangan waktu”,pintanya.

Untuk bidang kesehatan, Wali Kota berkomitmen agar seluruh Puskesmas terakreditasi di tahun 2018, dan tahun 2019 akan dibangun 2 Puskesmas lagi, yakni di Desa Hilihao dan Desa Onowaembo Idanoi. Untuk mengantisipasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemko Gunungsitoli menerima CPNS tahun 2018 lebih banyak tenaga kesehatan dari formasi bidang lainnya.

“Sampai saat ini kita memiliki Puskesmas yang sudah terakreditasi, yaitu Gunungsitoli Barat dan Puskesmas Gunungsitoli. Dan pada penerimaan CPNS tahun ini sengaja kita rekrut tenaga kesehatan sebanyak 37 orang, termasuk 17 dokter untuk mendukung program ini”,beber Lakhomizaro.

Wali Kota juga berjanji sebelum akhir masa jabatannya pada tahun 2021, akan menargetkan pembangunan gedung DPRD Kota Gunungsitoli. “Tahun 2019, ada dua kantor lagi yang harus kita bangun, yakni kantor Bappeda dan Dinas Kesehatan. Kalau kantor DPRD kita rencanakan siap tahun 2020”,ungkapnya.

Terkait Pasar Idanoi yang belum difungsikan, lanjut Wali Kota, dikarenakan pembangunanya belum rampung dan masih ada bangunan tambahan. “Desain pasar Idanoi ini menghabiskan anggaran Rp15 miliar, dan itu belum selesai masih ada bangunan tambahan. Memang benar sedang berproses hukum, namun kita serahkan pada penegak hukum. Yakinlah kalau pegawai Pemko Gunungsitoli tidak akan merusak kerjanya”,kata Walikota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Gunungsitoli juga mengimbau awak media dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019 serta Pilkades nantinya, agar menjadi penyejuk suasana dan tidak menjadi penyebar hoax. Dan berharap awak media menjadi corong penyampaian informasi perkembangan pembangunan kepada masyarakat luas secara berimbang.

“Kita ini semua adalah manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, silahkan dikritik asalkan tidak memvonis”,pungkasnya. Dalam kegiatan ini, Wali kota Gunungsitoli didampingi Wakil Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE, M. Si, Sekdako Ir Agustinus Zega dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea, para Kepala OPD. (mag-5/han)

Tangkap Ikan Pakai Peledak, Polair Poldasu Amankan Kapal Nelayan

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit kapal penangkap ikan, KM Cahaya Abadi– 08 GT 5 No 374/S 69 berbendera Indonesia diamankan petugas Dit Polair Polda Sumut, karena menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Destructive Fishing) pada Kamis (11/10) dini hari.

Kapal nelayan KM Cahaya Abadi yang dinahkodai pria berinisial W dengan 8 orang anak buah kapal (ABK) yakni He, He, Aw, Sa, TH, HM, RH, dan DS seluruhnya warga Kabupaten Tapteng, ditangkap saat menangkap ikan di perairan Tapanuli Tengah (Tapteng) persisnya di posisi 01 33′ 200? N dan 98 41′ 450 E atau 2 mil arah selatan dari pulau Tungkus Nasi.

Dalam penangkapan itu, petugas menyita barang bukti berupa 1 unit kapal ikan KM Cahaya Abadi Gt 5 No 374 / S69 bermesin mitsubishi 6 silinder, 1 unit sampan tanpa mesin, 1 unit GPS merk Garmin, 1 Sonar merk Garmin, 1 eksamplar Dokumen kapal , 1 unit kompresor, 3 gulung selang angin , 4 buah movis selam , 4 buah masker selam, 100 buah botol kaca, 1 goni potasium seberat 25 kg, 100 butir kepala sumbu peledak, 3 kaleng cat warna perak seberat 1 kg, 2 ball korek api kayu, 2 bungkus Sio, 1 buah teropong, 1 set tangguk ikan dan 5 buah fiber ikan ukuran seberat 800 kg.

Untuk penyidikan lebih lanjut, para tersangka berikut barang bukti diamankan di Dermaga PPN Sibolga. Direktur Dit Polair Poldasu, Kombes Pol Drs Yosi Muhamartha menjelaskan, bahwa kapal penangkap ikan tersebut ditangkap saat petugas berpatroli.

Menurutnya, aksi pengeboman ikan berdampak sangat buruk kepada ekosistem dan biota laut yang dapat merusak terumbu karang dan kelangsungan hidup ikan-ikan di laut. Maka dari itu, praktek pengeboman ikan harus dihentikan untuk kelanjutan kelangsungan kehidupan di laut.

“Bukan hanya merusak lingkungan hidup sekitar, tapi juga sudah banyak menelan korban para nelayan yang kehilangan sebagian anggota tubuh seperti tangan dan kaki puntung karena ledakan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia,”pungkasnya. (dvs/han)

DPRD Sergai Sahkan 10 Ranperda jadi Perda Tahun 2019

Ilustrasi
Ilustrasi perda

SERGAI, SUMUTPOS.CO – DPRD Serdangbedagai (Sergai) mengesahkan program pembentukan Ranperda menjadi Perda tahun 2019 mendatang, pengesahan itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Sergai digedung DPRD Sergai Sei rampah, Rabu (10/10).

Wakil Bupati Sergai, H Darma Wijaya SE mengapresiasi DPRD Sergai yang telah memberikan waktu dan masukan-masukan, sehingga program pembentukan Perda dapat disahkan dan ditetapkan sebagai agenda pembahasan Ranperda tahun 2019.

Dikatakan Wabup Darma Wijaya, adapun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan pada tahun 2019 yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018, Perda tentang Perubahan APBD TA 2019, Perda tentang APBD TA 2020, dan 4 Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sergai.

Kemudian, lanjut Darma Wijaya, Ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah, Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sergai No. 5 Tahun 2015 tentang tata cara dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sergai, Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sergai No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai tahun 2013-2033.

Selanjutnya, Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah. “Oleh karenanya, perlu kami sampaikan bahwa kesepuluh Ranperda ini merupakan, 1 inisiatif DPRD dan sembilan merupakan usulan Pemkab Sergai,”kata Darma Wijaya.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut, Ketua DPRD Sergai H Syahlan Siregar ST, Wakil Ketua Hasbullah Hadi, Delfriati Tamba, S.Pd para anggota DPRD Sergai, Staf Ahli Bupati Kepala OPD Sergai, Camat se – Kabupaten Sergai. (sur/han)

Semua Laporan Masyarakat Harus Ditindaklanjuti

BAMBANG/SUMUT POS KUNJUNGAN: Ketua Tim Supervisi Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol dr Drs Widiyanto P SH Msi saat memberikan arahan di Polres Langkat, Kamis (11/10).
BAMBANG/SUMUT POS
KUNJUNGAN: Ketua Tim Supervisi Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol dr Drs Widiyanto P SH Msi saat memberikan arahan di Polres Langkat, Kamis (11/10).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satgas Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli diminta harus menindaklanjuti semua laporan masyarakat terkait adanya pungli.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Supervisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, Irjen Pol dr Drs Widiyanto P SH Msi saat berkunjung ke Polres Langkat, Kamis (11/10).

Irjen Widiyanto pada arahannya, agar tim Saber Pungli Langkat kedepannya lebih profesional dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penindakan, serta terus belajar dari pengalaman yang didapat di lapangan.

“Setiap melakukan penindakan dan penangkapan saber pungli di lapangan, jadikanlah sebagai pembelajaran diri,”bilangnya.

Widiyanto juga menginstruksikan, agar Satgas Saber Pungli Langkat dan Binjai membuat Posko, seperti yang dilakukan Pemprov Jabar dengan tujuan agar sistem pelaporan dan penanganan pencegahan Pungli menghasilkan yang lebih baik. “Untuk itu perlu dilakukannya study banding ke Jawa Barat,”imbuhnya.

Begitu juga, menindak lanjuti semua laporan masyarakat terkait adanya Pungli, agar tetap di percaya masyarakat.

“Terutama adanya laporan praktik Pungli di sekolah-sekolah, tempat pelayanan pablik seperti di Disdukcapil, KUA serta para pencari pekerjaan,” paparnya.

Sebelumnya, Kapolres Langkat AKBP Dedy Indriyanto SIK MSi mengucapkan selamat datang kepada Tim Supervisi Kemenko Polhukam RI di Bumi Bertuah, semoga merasa senangan dan nyaman. “Semoga dengan arahannya, kami yakin kedepannya akan lebih memajukan dalam pencegahan praktek Pungli di Langkat,” ujar Dedy.

Giat Supervisi tersebut dihadiri Waka Polres Langkat Kompol Hendrawan SIK MH selaku Ketua UPP Saber Pungli Langkat, Waka Polres Binjai Kompol Amir Muslim, Asisten I Drs Abdul Karim MAP, Kepala Inspektorat Amril SSos MAP,Kadis Kominfo H Syahmadi SSos, MSP, Ka Sat Pol PP M Akhyar SSTP, Kakan Kesbangpol Drs H Wahyudi HSB, Pasi Ops Raider 100 Lettu Inf Arya Megah Miko, Para Perwira Polres Langkat, Kasi Intel Kejari Ibrahim Ali SH dan anggota tim supervisi Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Bambang Sugeng, Kombes Pol Yulizar Gaffar, Kolonel Czi Kun Wardana, Kolonel Gatot Tridoyo. (bam/han)

BKD Binjai: Jangan Percaya Pada Calo

Ilustrasi
Ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai mengimbau sekaligus mengajak para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk tidak mempercayai calo.

“Sekarang sudah sistem online, jadi tidak ada yang bisa memasukkan PNS,”ujar Kepala BKD Kota Binjai, Amir Hamzah, Kamis (11/10).

Menurut dia, verifikasi berkas CPNS masih berlangsung dan berjalan dengan baik. “Verifikasi berakhir pada 20 Oktober mendatang,” sambungnya.

Amir menerangkan, untuk ujian CPNS rencananya akan digelar di lima sekolah yang ada di Kota Binjai. “Sekolah ini kita pilih karena sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” ucapnya. Meski begitu, lanjut Amir, sekolah yang dipakai nantinya juga disesuaikan dengan jumlah pelamar.

“Proses pendaftaran sejauh ini masih berlangsung. Makanya kita tunggu berapa jumlah akhir pelamar dan yang lulus verifikasi berkas. Kalau jumlahnya sedikit, bisa saja dimanfaatkan dua sekolah yang terdekat. Di samping memudahkan pengawasan, juga bisa mengefesiensi anggaran,” bebernya.

Untuk pengawas ujian, sebutnya, BKD Kota Binjai mengandalkan guru di sekolah lokasi ujian.

“Agar proses ujian berjalan lancar, kami sudah berkoordinasi dengan Polres, Kejari, PLN, Telkom, Dishub, Inspektorat, Disdik, dan Pol PP,” paparnya.

Hasil amatan Sumut Pos, pelamar CPNS masih hilir mudik di Kantor BKD Kota Binjai untuk mengantarkan berkas sesuai syarat yang telah ditentukan. (ted/han)

DPRD Setujui P-APBD Langkat Tahun 2018

Bambang/sumut pos setujui: DPRD dan TAPD Langkat membahas hasil evaluasi P-APBD Tahun 2018.
Bambang/sumut pos
setujui: DPRD dan TAPD Langkat membahas hasil evaluasi P-APBD Tahun 2018.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Langkat akhirnya menyetujui perubahan-perubahan anggaran dalam P-APBD Langkat tahun 2018.

Hal itu terungkap dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Langkat, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor: 188.44/1303/KPTS/2018 tentang Evaluasi Ranperda P.APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD 2018 tertanggal 9 Oktober 2018.

Ketua DPRD Langkat Surialam SE didampingi Wakil Ketua DPRD, H Sapta Bangun, SE mengatakan, Badan Anggaran dan TAPD Langkat yang hadir untuk melakukan pembahasan agar rencana-rencana kegiatan yang telah ditampung dalam P-APBD 2018 dapat terealisasi sehingga semua kegiatan tidak terkendala, terutama kegiatan pembangunan fisik.

Sementara itu, Kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah mengatakan, bahwa Pemkab Langkat telah menindak lanjuti hasil evaluasi dengan melakukan pergeseran anggaran ke belanja modal sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Utara. Dimana alokasi anggaran belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, lanjut Iskandarsyah, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat pasal 49 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan anggaran untuk fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari belanja daerah sesuai amanat pasal 171 ayat (2) UU 36/2009 tentang Kesehatan. “Pemkab Langkat tetap konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran tersebut,”tegas Iskandarsyah. (bam/han)

Tak Dapat Izin Kepolisian Duel Lawan PS Tira Ditunda

doni hermawan/sumut pos KEBERATAN: Pelatih PS Tira, Nil Maizar saat konfrensi pers di Kebun Bunga Medan. Nil keberatan jika laga ditunda hingga Sabtu (13/10).
doni hermawan/sumut pos
KEBERATAN: Pelatih PS Tira, Nil Maizar saat konfrensi pers di Kebun Bunga Medan. Nil keberatan jika laga ditunda hingga Sabtu (13/10).

SUMUTPOS.CO – Duel PSMS kontra PS Tira dipastikan ditunda. Duel yang seharusnya digelar di Stadion Teladan, Jumat (12/10) urung digelar karena belum turunnya izin kepolisian.

Hal itu dikarenakan jadwal bentrok dengan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) 2018 di Medan. Kepolisian enggan mengeluarkan izin karena beralasan ingin melakukan pengamanan ekstra untuk kedatangan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang akan menutup acara.

Sekretaris PSMS, Julius Raja mengatakan pihaknya terus berupaya membujuk Polrestabes Medan untuk mengeluarkan izin. Karena lokasi MTQN letaknya tak berdekatan dengan Stadion Teladan, venue pertandingan. Namun izin tetap tidak keluar sampai Kamis (11/10).

“Seharusnya sesuai jadwal memang Jumat, makanya kami sudah gelar berbagai persiapan. Awalnya memang izin tidak ada masalah. Tapi kami baru diberitahu penutupan MTQ dipercepat menjadi Jumat (12/10). Jadi laga harus ditunda atau dijadwal ulang karena izin tidak keluar karena mereka mau fokus pengawalan Wapres,” kata Raja, Kamis (11/10).

Padahal segala persiapan jelang pertandingan telah digelar Kamis (11/10). Seperti temu pers jelang laga, tiket sudah dicetak dan persiapan panpel lainnya. Namun laga digelar.

PSMS berharap bisa menjadwalnya ulang, Sabtu (13/10) atau mundur sehari. Namun keputusan tidak bisa mendadak karena harus mendapat persetujuan PT Liga Indonesia Baru (LIB). Apalagi dalam regulasi pasal 7 dan 8 kompetisi Liga 1 disebutkan jika penundaan pertandingan harus diajukan 7 hari sebelum laga.

Raja menyadari jika lawan akan keberatan dengan hal ini. Apalagi sudah memesan akomodasi tiket dan hotel. “Intinya sudah disurati PT LIB. Infonya dijadwal ulang kembali, waktunya belum tahu karena PS Tira keberatan main Sabtu. Tidak cukup waktu recovery ke laga berikutnya,” tambahnya.

Sementara Pelatih PS Tira, Nil Maizar mengaku kecewa dengan pembatalan laga ini. Dia juga tak mau memenuhi permintaan PSMS menggelar laga Sabtu (13/10).

“Itu kalau ditunda bagaimana regulasinya. karena kalau jadwal mundur itu harus seminggu sebelum pertandingan. Kan ada aturannya, bukan aturan saya. Kalau dulu di TSC satu pihak dianggap menang karena penundaan gak boleh sembarangan,” kata Nil di Kebun Bunga, Kamis (11/10).

Mantan pelatih timnas ini juga dengan tegas mengatakan tidak mau bertanding pada Sabtu (13/10). “Kalau itu kami tidak mau (tanding tunda). Masa besok kita main baru sekarang diinfokan ditunda,” pungkasnya. (don)

Kaligrafi MTQN XXVII

Lomba_Kaligrafi_MTQ_Nasional
Lomba_Kaligrafi_MTQ_Nasional
1...5,8715,8725,873...15,836Page 5,872 of 15,836