MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didesak supaya bertindak tegas membongkar bangunan di seputaran lapangan Merdeka Medan. Pasalnya, keberadaan bangunan restoran dan cafe dinilai merusak estetika ruang terbuka hijau (RTH).

“Wali kota (Medan) harus segera membongkar bangunan yang berada di lokasi dan telah merusak keindahan Lapangan Merdeka. Sebab, lapangan sebagai kebanggaan warga Medan harus dijadikan ikon kota Medan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga kepada wartawan, kemarin.

Diutarakan Ihwan, keberadaan Lapangan Merdeka saat ini semakin sempit dan kumuh. Hal itu disebabkan hadirnya sejumlah bangunan yang dijadikan usaha restoran dan kafe yang telah merusak estetika kota. Oleh karenanya, harus segera diselamatkan.

“Areal pinggiran lapangan yang sebelumnya dijadikan sebagai taman dan ruang terbuka hijau kini berubah fungsi menjadi bangunan bisnis. Sehingga, fasilitas bermain dan taman rekreasi menjadi hilang atau berkurang,” sebutnya.

Untuk itu, sambung Ihwan, bangunan Merdeka Walk dan lainnya supaya dibongkar. “Kita kembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai tempat upacara dan taman yang asri,” tambahnya.

Ihwan menuturkan, terkait penataan dan pembongkaran bangunan di Lapangan Merdeka, DPRD Medan mendukung sepenuhnya. “Kita berharap ada ketegasan penertiban yang dilakukan Pemko saat ini,” tandasnya.

Tak jauh beda disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan. Boydo mendesak agar bangunan Merdeka Walk diratakan. “Bangunan di Lapangan Merdeka seperti Merdeka Walk sudah merusak taman dan ruang terbuka hijau serta estetika kota. Pemko harus tegas tertibkan bangunan yang menyemak,” sebutnya.

Menurut dia, keberadaan bangunan Merdeka Walk dan lainnya sangat merusak keindahan. Kondisi lapangan seakan dikelilingi bangunan kumuh. Lagi pula, restoran dan kafetidak menjadi perolehan PAD yang signifikan.

“Selain bangunan Merdeka Walk, keberadaan pedagang pasar buku perlu juga ditata. Untuk penataan diserahkan ke PD Pasar agar menghasilkan PAD. Akan tetapi, sebelum penyerahan harus ditata bagus terlebih dahulu,” jelasnya.

Tak hanya itu, tambah Boydo, sama halnya dengan keberadaan Sky Cross. Padahal, cukup banyak uang rakyat untuk biaya pembangunan Sky Cross tetapi sampai sekarang tidak bermanfaat.

“Sangat kita sayangkan Pemko Medan membiarkan uang negara terbuang sia-sia. Pemko Medan terkesan tidak mampu membenahi kotanya sendiri,” tandasnya. (ris/azw)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), Pemerintahan Kota (Pemko) Medan melibatkan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) I.

Rapat pembentukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution berlangsung di Ruang Rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (25/9).

Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) berdasarkan Permendagri No 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BNPB dan Perka BNPB No.09 tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat dinyatakan bahwa setiap BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/nonteknis terkait.

Rapat yang dibuka oleh Kepala BPBD Kota Medan H Arjuna Sembiring SSos MSP menyampaikan, kondisi Kota Medan saat ini belum memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), maka dengan pembentukan tim reaksi cepat ini diharapkan akan cepat terintegrasi dan terpadu dalam penanganan bencana di kota Medan.

“Saat ini Kota Medan memiliki Badan Penanggulangan bencana berupa satgas bencana, di mana kehadirannya adalah karena keterpanggilan dan kemanusiaan,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Medan Drs HT  Zhulmi Eldin SMSi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota, Akhyar Nasution menjelaskan, pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TRC-PB) kota Medan merupakan keputusan Wali Kota Medan.

“Tujuan dibentuknya ini, untuk mengatasi  bencana di wilayah Kota Medan, maka akan memudahkan koordinasi dan tentunya bantuan akan cepat dan tepat sampai dilokasi bencana,” terang Akhyar.

Danyonmarhanlan I Letkol Marinir James Munthe M Tr Hamla menjelaskan, tingginya potensi bencana alam yang terjadi akhir akhir ini, telah mendesain tim  SAR penanggulangan bencana Yonmrahanlan I.

Untuk persiapan satu tim SAR akan difasilitasi 1 truk, 2 perahu karet, dan didalamnya lengkap dengan peralatan SAR, yang sudah siap digerakkan kapan saja.

Pembentukan TRC-PB terinspirasi dari pengalaman ketika melaksanakan SAR tenggelamnya Kapal Penumpang di Tigaras Perairan Danau Toba pada bulan Juni 2018 lalu, setiap bencana dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya.

“Dengan keterlibatan kita di Pemko Medan, maka kita mendesain peralatan tim SAR , dalam pemasangannya hanya menghabiskan waktu kurang dari 15 menit posko sudah bisa terpasang ketika sudah sampai di daerah bencana,” sebut James Munthe.

Turut hadir dalam rapat itu, utusan dari Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan,  BMKG Kota Medan, PMI Kota Medan, PT PDAM Tirtanadi Medan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PU, Dinas Kependudukan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas P2 K,  Dinas Kominfo, Pusdaops BNPB Kota Medan, Bappeda, Satpol PP Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan, RAPI Kota Medan.

Rapat berjalan lancar, dengan masing masing perwakilan instansi memberikan saran dan masukan kepada Ka BPBD Kota Medan untuk digunakan sebagai acuan dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulanagn Bencana(TRC-PB) Kota Medan. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Carut-marut persoalan penataan papan reklame yang ada di Kota Medan belum juga tuntas. Bahkan, persoalannya berdampak pada anjloknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis mengatakan, sejak tahun 2015 sewaktu menjadi Wakil Ketua Pansus Reklame, seperti ini juga kasusnya. Rekomendasi pun telah dikeluarkan tetapi tak menuai hasil yang maksimal. Untuk itu, moratorium izin reklame menjadi hal penting dilakukan.

“Sebetulnya solusi dari persoalan reklame ini adalah penindakan. Sebab, kalau seperti ini terus tidak akan tuntas masalahnya. Oleh karena itu, disarankan dimoratorium saja izin untuk reklame,” kata Godfried, kemarin.

Menurutnya, moratorium dapat diberlakukan untuk izin reklame yang baru. Sedangkan yang sudah ada didata ulang atau diverifikasi lagi. “Kalau izinnya yang lama mau ‘diputihkan’ silahkan saja. Untuk yang baru, dihentikan sementara dulu. Jadi kedepannya reklame di Kota Medan bisa tertata,” ucapnya.

Kata Godfried, permasalahan ini membutuhkan keseriusan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk menerbitkan peraturan wali kota (perwal) terkait pengurusan izin reklame hanya satu instansi atau dinas saja. Sebab, apabila masih ditangani oleh lebih dari satu dinas pengurusan izinnya, maka tidak akan selesai alias amburadul. “Artinya, Satpol PP selaku penegak aturan tidak akan mau bertindak jika tidak ada pemberitahuan dari dinas tertentu,” sebut dia.

Godfried menyebutkan, potensi PAD dari sektor pajak reklame sangat besar yang diperkirakan mencapai ratusan miliar. Makanya, sangat miris dari realisasi yang dicapai pada tahun 2017 hanya Rp22 miliar lebih. “Padahal, tahun 2015 capaian pendapatannya tinggi tetapi anehnya tahun 2017 anjlok. Sementara, papan reklame ada dimana-mana dan terus tumbuh subur,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan Samporno Pohan mengatakan, terkait pendapatan reklame diakuinya memang sangat minim. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut.

Seperti pada tahun 2017 dalam rangka mempermudah secara teknis bagaimana pajaknya bisa didapat, sudah merubah tiga kali perwal. Akan tetapi, hasilnya tetap juga tidak memuaskan atau maksimal.

“Kita rubah perwal yang pertama yaitu boleh dipasang di atas trotoar jalan lewat 2 meter. Namun, setelah dilakukan survei ternyata trotoar yang ada di Medan jarang memiliki trotoar 2 meter. Oleh karenanya, perwal pun direvisi menjadi 1,5 meter. Akan tetapi, kenyataan di lapangan banyak tumbuh reklame dan keberadaannya tidak sesuai perwal atau melanggar sehingga tidak bisa dikutip pajaknya,” kata Samporno.

Maka dari itu, sambung dia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2011 tentang reklame. Dengan begitu, diharapkan bisa memacu ke depan bisa dipungut pajaknya. “Saat ini, perda tersebut sedang digodok bersama anggota dewan. Jadi, tidak lagi perwal yang hanya mengatur melainkan perda. Sebab, menyangkut anggaran atau uang harus dituangkan di dalam perda dan bukan hanya pada perwal. Karena, perwal itu hanya kebijakan secara teknis saja,” ujarnya.

Lebih lanjut Samporno mengatakan, dalam suatu perizinan reklame ada dua jenis retribusi dan satu pajak daerah. Pertama, retribusi IMB terhadap konstruksi reklamenya. Dan, kedua retribusi perletakan sewa kekayaan daerah. Sedangkan pajak adalah pajak reklame.

“Ketika itu, perizinan reklame kami yang tangani semua. Artinya, kami yang mengeluarkan izinnya dan juga menagih sendiri. Sebab, saya tidak mau ‘dibola-bola.’ Misalnya, retribusi atau pajaknya ditetapkan dinas lain lalu baru disetor, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Akibatnya, bukan lagi dinas saja yang pening, tetapi ‘berkasnya’ juga pening,” ungkap Samporno.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pendataan pihaknya terbaru, ada 700 reklame di Kota Medan yang tidak punya izin. Sedangkan yang berizin paling tidak sekitar 10 persennya.

Diketahui, perolehan pajak reklame tahun 2017 sangat miris. Dari target yang ditetapkan Rp94,3 miliar, hanya mampu mendapatkan Rp22,3 miliar. Lebih miris lagi, capaian pajak ini yang terealiasasi jenisnya untuk papan nama toko bukan reklame yang bersifat konstruksi. Padahal, reklame konstruksi banyak berdiri di mana-mana. (ris/azw)

SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan H Akhyar Nasution, sangat mengapresiasi dan menyambut positif digelarnya Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, yang digelar di Fave Hotel Medan, Selasa (25/9).

Akhyar menilai, kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi antara pengguna dan penyedia jasa, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sosialisasi itu diikuti 110 peserta, yang berasal dari pejabat eselon, kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kepala unit pelayanan teknis (UPT), kasubbag, konsultan supervisi jalan dan drainase, konsultan perencanaan jalan dan drainase, serta kontraktor pelaksana di Dinas PU Kota Medan.

Lebih lanjut Akhyar mengatakan, sosialisasi yang diselenggarakan itu, mengacu pada undang-undang terbaru, yakni UU Nomor 2/2017. Dalam sosialisasi tersebut, penyedia dan pengguna jasa konstruksi diberi pemahaman, agar mereka dapat memberikan hasil maupun kualitas pekerjaan konstruksi berkualitas sesuai dengan aturan terbaru.

Guna mewujudkan hal itu, sambung Akhyar, tentunya diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat, sesuai peran dan fungsinya masing-masing, khususnya dari kalangan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi.

Atas dasar itu, di hadapan Wakil Ketua I Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumut Abdul Kosim, Andar Lumban Raja mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, serta seluruh peserta yang hadir, Akhyar berharap, melalui sosialisasi ini, semua pihak, khususnya pelaku jasa konstruksi dapat lebih mengetahui dan menambah wawasan, guna mewujudkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

“Semoga dengan sosialisasi ini, para pelaku jasa konstruksi dapat menghasilkan pekerjaan konstruksi berkualitas baik dari awal pekerjaan sampai diserahterimakannya hasil  pekerjaan tersebut. Dengan begitu, hasil setiap pekerjaan benar-benar memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan berlaku di bidang jasa konstruksi, sehingga memberikan manfaat besar bagi kepentingan masyarakat Medan,” ungkap Akhyar, ketika membuka sosialisasi tersebut.

Lebih lanjut Akhyar menjelaskan, keluarnya UU Nomor 2/2017, sangat berpengaruh  kepada penyedia maupun pengguna jasa konstruksi. Karena di dalamnya ada beberapa substansi penting, seperti keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, serta sistem informasi jasa konstruksi yang berbasis data base. “Jadi saya berharap kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh dari narasumber nantinya, dapat diaplikasikan dan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kinerja di instansi masing-masing. Di samping itu juga, dapat melaksanakan industri jasa konstruksi yang lebih baik,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas PU Kota Medan, Khairul Syahnan mengatakan, sosialisasi digelar bertujuan untuk memperkenalkan peraturan baru di bidang jasa konstruksi, dan mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan, antara pengguna dan penyedia jasa, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan berlaku.

Karena itu, Syahnan berharap kepada LPJK sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, agar dapat memberikan pemahaman-pemahaman terkait keluarnya UU Nomor 2/2017, sehingga para kontraktor maupun konsultan dapat mengetahui dan memahaminya. Sebab, Pemko Medan berharap, hasil kualitas pekerjaan konstruksi yang dilakukan ke depan bisa lebih baik. “Kualitas hasil pekerjaan ada semua aturannya dalam UU Nomor 2/2017. Untuk itulah kita harapkan narasumber dapat menjelaskannya dalam sosialisasi ini. Dengan demikian, hasil pekerjaan konstruksi yang dilakukan akan lebih baik dan berkualitas ke depannya, sehingga memuaskan masyarakat,” pungkasnya. (ris/saz)