JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Para relawan dari lembaga kemanusiaan yang menangani bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan, wilayah tersebut mulai aman. Para wisatawan tak usah ragu untuk berkunjung ke sana.

“Secara umum Lombok sudah aman dikunjungi. Karena Lombok ini daerah wisata dan unggulan Indonesia, jadi ke sana kalau mau berkunjung dan membantu, silakan. Sekarang sudah bisa datang ke lokasi-lokasi wisata,” ungkap Chief Marketing Officer Rumah
Zakat Irvan Nugraha, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Dengan banyaknya kunjungan masyarakat dan turis, para korban yang saat ini memasuki tahap recovery atau pemulihan, tentunya akan terbantu. Sebab, lokasi wisata tersebut merupakan sumber penghasilan mereka, mulai dari bisnis travel, hotel ataupun motel, membuka warung, dan menjual sovenir.

Sayangnya, sejak gempa bumi terjadi, tak jarang wisatawan yang mengurungkan rencana kunjungannya.

“Ya. Sebulan praktis, karena enggak ada pengunjung, enggak ada penghasilan. Dari kondisi itu, yuk, datang ke sana, berwisata lagi. Karena itu, bisa membantu perekonomian masyarakat di Lombok,” imbau Irvan.

Menurut Irvan, masyarakat tidak perlu lagi khawatir, karena para relawan siap sedia. Terutama dalam mengedukasi bagaimana menghadapi gempa yang sekarang sudah relatif jarang dan lebih kecil.

“Berbelanja dan bertransaksi akan mempercepat ekonomi di sana pulih kembali,” jelasnya.

Sementara Vice President Philanthropy Network Department Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rini Maryani menuturkan, tempat-tempat yang terkenal, seperti Gili Trawangan dan Sembalun masih bisa dinikmati keindahannya.

“Sembalun itu kan alamnya indah banget ya, jadi agak kontras nih, bukit-bukit dengan langit yang bagus, di bawahnya puing-puing. Jadi kontras tuh kalau kita ambil foto, bengong sendiri. Karena di bawahnya tenda-tenda gitu,” tuturnya pada kesempatan yang sama.

Ia berharap, para korban bisa mulai kembali membangun ekonomi demi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Melalui kunjungan turis dan wisatawan, tentunya hal itu akan mempermudah mereka.

“Masyarakat sudah mulai bangun ekonomi dari tempat wisata lagi. Lombok Utara itu kan di bawah Rinjani ya, mereka (pengungsi) itu rata-rata jadi guide turis, jadi tour guide. Mereka sudah mulai. Mereka rata-rata profesinya itu,” pungkas Rini. (yes/jpc/saz)

JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Aksi unjuk rasa honorer K2 menolak rekrutmen CPNS 2018, dan solusi ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bakal terus bergulir. Puncaknya, aksi honorer K2 dalam skala besar akan dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta.

“Akan ada aksi besar-besaran nanti. Kawan-kawan di daerah sudah siap. Saya tinggal pencet tombol hijau, langsung bergerak ke Jakarta semuanya,” ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN (Grup Sumut Pos), Senin (24/9).

Titi mengimbau seluruh honorer K2 dari Sabang sampai Merauke, untuk merapatkan barisan. Tunjukkan honorer K2 itu ada dan nyata. Perjuangkan hak honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS, bukan PPPK.

Koordinator Daerah FHK2I DKI Jakarta, Nurbaiti menambahkan, aksi nanti lebih besar dan akan dilakukan di Jakarta. Honorer K2 Jakarta akan siap berada di garda terdepan. “Jihad akbar kembali kami lakukan. Sekarang, atau tidak sama sekali,” serunya.

Titi kembali menegaskan, seluruh honorer K2 harus siap. Maju terus, pantang mundur, dan sebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia atas ketidakadilan ini. Biar mereka tahu, honorer K2 yang selama ini membantu pemerintah diperlakukan tidak adil di negeri sendiri.

Ia yakin akan ada jutaan empati dari masyarakat umum yang ikut merasakan penderitaan honorer K2 selama ini.

“Pasang spanduk, banner ataupun pamflet untuk save honorer K2 dari sekarang, dan terus proaktif di sosmed atas ketidakadilan ini. Ayo bergeraklah semua honorer K2. Bangun dan singsingkan lengan baju, lawan ketidakadilan ini,” seru Titi, seraya menegaskan, aksi kali ini akan menjadi kejutan besar bagi pemerintah.

Sementara Korda FHK2I Sulawesi Barat, Padli Fadel mengatakan, bila penentu kebijakan yang ada di negeri ini tergetar melihat penindasan dan ketidakadilan, maka mereka menjadi kawan honorer. Jika para pejabat tidak tergetar sedikitpun, maka hatinya terbuat dari batu, dan harus dilawan.

Sementara itu, Komisi X DPR RI akan berupaya, agar pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS bisa diwujudkan lewat revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasalnya, solusi yang ditawarkan pemerintah dalam bentuk 3 skema bagi honorer K2, terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk menjadi PPPK, masih mendapat penolakan.

“Harus ada regulasinya. Pemerintah itu sebenarnya perhitungannya bukan regulasi. Regulasi kan masih bisa diubah. Kalau dibilang nanti menyalahi UU, ya tinggal direvisi,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/9).

Apalagi, lanjut politikus PKS ini, untuk guru honorer K2, ia sudah berdiskusi panjang dengan user, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Bahkan Kemendikbud sudah mengusulkan poin revisi terbatas pada UU ASN. Revisi akan menyebutkan, honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS.

“Mendikbud sudah mengusulkan juga, bisa saja kan ditambahkan pengalaman kerja, pengalaman mengajar, sehingga mereka (honorer K2) punya poin. Kalau tidak, hanya umur 35 tahun, ya akhirnya enggak mengakomodasi mereka,” kata Fikri.

Di antara poin revisi terbatas yang bisa dilakukan adalah memasukkan frasa baru yang bisa mengakomodir honorer K2. Sehingga, ada payung hukum ketika pemerintah mengangkat para honorer K2.

“Misalnya soal usia, umpama bunyinya 35 tahun dan atau, ditambahkan kalimat atau berpengalaman sekian tahun, dengan SK dari kepala daerah. Atau bisa saja frasa lain untuk mengakomodasi honorer K2 itu,” pungkas Fikri. (esy/fat/jpnn/saz)

SUMUTPOS.CO – Pemerintah menciptakan banyak tenaga terampil yang bisa diserap dunia kerja atau membuka lapangan usaha. Langkahnya dengan membuka balai latihan kerja (BLK). Kali ini program pembukaan BLK lebih diarahkan ke pondok pesantren.

Untuk mendukung program pembukaan BLK di pesantren ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1 triliun. Anggaran sebanyak itu diharapkan dapat membuka 1.000 BLK di seluruh Indonesia.

“Presiden sudah setuju dan akan dimulai pada 2019,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Senin (24/9).

Hanif menjelaskan, setiap pesantren nanti bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK komunitas. Syaratnya, ada lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung BLK.

“Nanti kami survei lokasinya. Karena BLK ini membutuhkan lahan yang cukup luas, memang perlu kami lakukan survei lebih dulu,” jelasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berharap, BLK komunitas bisa membantu pemerintah mempercepat masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat. Termasuk mereka yang memilih pendidikan di pondok pesantren.

Dengan begitu, kesenjangan antara kebutuhan di pasar kerja dan kompetensi alumni pesantren bisa semakin dikikis, sehingga masa depan peran alumni pesantren semakin kuat. Terlebih dalam mengentaskan problem kemiskinan.

Pada Agustus 2018 lalu, Kemenaker menandatangani perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan BLK berbasis komunitas. Hanif menyatakan, bantuan pembangunan BLK komunitas tersebut merupakan program rintisan di Kemenaker sejak 2017.

Tahun lalu, Kemenaker membangun 50 BLK komunitas. Pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 75 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut akan dinaikkan menjadi 1.000 titik pada 2019.

Rencana awalnya dibangun 2.000 BLK. Namun, karena anggaran terbatas, diputuskan untuk membangun 1.000 BLK lebih dulu.

“BLK komunitas ini sangat penting. Dari sini kami ingin kaum santri semakin berperan,” kata Hanif.

Konsep bantuan BLK komunitas itu, nanti berbentuk hibah. Karena hibah, nanti bantuan dikelola sendiri oleh pesantren. Kemenaker akan melakukan pendampingan, serta membantu program, kurikulum, dan instruktur. Setelah 2 tahun, program akan dilepas dan diserahkan kepada pengelola.

“Yang penting, pembangunan BLK dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan,” pungkas Hanif. (tau/c5/fim/jpc/saz)

JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dipimpin langsung oleh ketuanya Ilham Oetama Marsis, bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Seni (24/9).

Selain menyampaikan undangan Muktamar ke-30 IDI di Samarinda, Ilham juga bicara soal revisi UU Kedokteran, hingga masalah defisit BPJS Kesehatan, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

IDI pada kesempatan itu, mendorong agar pemerintah mencari penyelesaian jangka panjang terkait defisit yang dialami BPJS Kesehatan, dengan memanfaatkan era digital melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebab, lanjut Ilham, Perpres Nomor 82/2018, tentang Jaminan Kesehatan, sebagai instrumen menutup defisit tersebut, hanya bersifat sementara. Namun yang diperlukan ke depan adalah penyelesaian secara tetap.

“Kalau melihat dengan masuk ke era digital, semua masalah bisa dianalisa dalam waktu singkat. Kemudian jalan keluar juga dalam waktu yang singkat, tidak akan terjadi masalah yang diributkan sekarang ini, tentang masalah defisit BPJS Kesehatan,” jelas Ilham, usai bertemu Jokowi.

Usulan IDI ini, menurut Ilham, disetujui oleh Jokowi, dan berharap ada sinkronisasi melalui kerja sama yang erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan IDI. “Tentu masalah ini akan cepat diselesaikan secara komprehensif, bukan bersifat sementara seperti yang kita ketahui,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Pengurus IDI juga menyampaikan kekhawatiran kepada Jokowi, soal program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

“Melihat pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau JKN, akan mengalami suatu kegagalan,” kata Ilham.

Itu sebabnya IDI menyampaikan jalan keluar dari persoalan tersebut, agar JKN berjalan sukses sesuai yang diharapkan. Harapannya, dengan program KIS yang baik, bukan hanya masyarakat yang tertolong, tapi para dokter juga ikut tersenyum.

Di antara solusi jangka pendek yang disampaikan IDI, satu di antaranya melalui pemanfaatan cukai rokok 2017, yang telah diatur pemerintah melalui Perpres 82/2018, tentang Jaminan Kesehatan.

“Itu ide awal yang kami sampaikan. Kedua, bagaimana menyesuaikan iuran dari JKN, terutama pada yang namanya peserta non-PBI. Kalau istilah saya adalah penyesuaian iuran,” beber Ilham. (fat/jpnn/saz)

JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE) terus memperkuat konservasi habitat orangutan dan satwa liar lainnya. Hal ini karena keberadaan orangutan menjadi perhatian utama KLHK.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/9). “Kami sudah mengirimkan surat. Nantinya hasilnya akan menjadi pedoman sejak pembangunan, hingga beroperasi,” kata Wiratno.

Demikian pentingnya masalah itu, sehingga saat ini KLHK menempatkan satu tim yang terus memantau aktivitas orangutan di sana.”Orangutan di sana itu lucu. Dia mempunyai tradisi bisa tinggal di dekat kebun-kebun masyarakat. Apalagi musim buah. Kalau buahnya habis, dia pergi ke daerah yang lebih tinggi lagi. Menariknya, masyarakat di sana tidak menganggu orangutan,” kata Wiratno.

Tim monitoring itu difungsikan selama sebulan ini. Setiap hari mereka melakukan monitoring di Batangtoru dan melapor langsung kepada Dirjen.

Hal seperti ini juga yang diharapkan untuk dilakukan oleh NSHE. Membentuk tim pemantau orangutan yang bisa merespons secara cepat. Dengan demikian jika ada masalah orangutan, bisa langsung terdeteksi. Ada laporan harian yang bisa menjadi pedoman. Wiratno menyatakan, hal itu menjadi poin penting dalam revisi Amdal nanti.

Pembangunan PLTA di Batangtoru ini, diharapkan bisa menjadi contoh penting untuk pembuktian bahwa kelestarian bisa sejalan dengan pembangunan. Pembuktian itu nantinya bisa direplikasi untuk pembangunan PLTA di tempat lain di Indonesia.

“Kita punya 40 PLTA di seluruh di Indonesia. PLTA itu mensyaratkan hutan yang bagus. Kalau hulunya rusak bagaimana airnya mengalir? PLTA dengan konservasi hutan itu sangat terkait, terkait langsung,” katanya.

Saat ini, Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu bersama tim sedang berada di lokasi proyek PLTA Batangtoru. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman bersama USU, NSHE, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Senin (10/9) lalu. USU mengerahkan para ahlinya untuk membuat kajian dan langkah-langkah kolaborasi bersama masyarakat untuk mendorong pembangunan PLTA Batangtoru secara lestari.

Sebelumnya Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sakti Hadengganan menyatakan, rencana pembangunan PLTA di Batang Toru bisa berdampak positif pada kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat. PLTA tersebut, katanya, tidak membangun bendungan skala besar. Ini berarti kesinambungan pasokan air akan mengandalkan aliran sungai.

“PLTA punya kepentingan untuk menjaga DAS Batang Toru. Mereka membutuhkan pasokan air yang berkesinambungan,” kata Sakti dalam lokakarya Pengelolaan Lanskap Batang Toru Secara Berkelanjutan di Bogor, Jumat lalu.

DAS bukan hanya meliputi wilayah kiri-kanan bantaran sungai. Akan tetapi, DAS merupakan seluruh kesatuan wilayah daratan yang dibatasi pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke laut secara alami.

Untuk perbaikan hulu DAS yang masuk ke dalam kawasan hutan, pengembang PLTA Batang Toru bisa melakukannya dengan pendekatan public private partnership.

Sementara untuk lahan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) yang dimiliki masyarakat, bisa dilakukan dengan pendekatan imbal jasa lingkungan dengan pola-pola insentif dan pendampingan agar masyarakat melakukan budidaya agroforestry yang mendukung pengelolaan tata air.

“Agroforestry yang berhasil menyediakan ketersediaan air sepanjang tahun untuk kebutuhan PLTA dapat diberikan imbal jasa lingkungan. Model seperti ini sudah terlaksana di Cidanau, Banten,” kata Sakti.

Sementara Ketua Forum DAS Batang Toru Adriani Siahaan menjelaskan, sebagai wadah multipihak untuk mendorong pengelolaan DAS berkelanjutan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan rencana aksi untuk pemulihan DAS Batang Toru.

Menurut Adriani, diantara rencana aksi yang disiapkan adalah pelibatan masyarakat dan mendorong pengelolaan kawasan budidaya berbasis DAS. “Untuk itu butuh penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat,” katanya. (rel/ila)