MEDAN,SUMUTPOS.CO – Menanggapi pencabutan sejumlah pasal dalam Permenhub 108 oleh MA, Ketua Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe mengaku sangat kecewa. Sebab, menurutnya, keputusan itu dinilai kurang berkeadilan.

“Jelas sangat tidak adil keputusan yang dibuat. Sebab, kami harus tunduk kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan mereka tidak. Jadi, kalau taksi online itu tidak ada yang mengatur maka akan muncul masalah baru,” ungkap Gomery yang dihubungi, kemarin malam.

Salah satu contoh masalah baru, sebut Gomery, otomatis jalanan semakin macet karena berbagai aturan yang telah disiapkan dalam Permenhub 108 tidak berlaku lagi. Artinya, akan semakin banyak jumlah pengemudi taksi online di jalan raya lantaran tidak dibatasi jumlahnya dan tak perlu berbadan hukum.

“Jangan sampai kejadian seperti KM Sinar Bangun terjadi, tidak ada aturan yang jelas mengikat. Lalu, dicari siapa yang menjadi kambing hitamnya. Hidup di dalam negara hukum ini harus ada aturan yang mengaturnya, tetapi ini tidak berlaku bagi taksi online,” papar Gomery.

Ia mengaku heran taksi online itu beroperasi berdasarkan payung hukum apa. Maka dari itu, jangan seenaknya saja. Apa dasar hukum mereka, mobil pribadi bisa mengangkut penumpang? “Mereka itu sudah sama dengan ojek online. Padahal, secara fisik sudah jelas berbeda.

edangkan kami ada payung hukum yang mengatur, seperti Uji KIR dan berbadan hukum. Mau apa lagi kita bilang, apapun yang disampaikan tidak laku bagi pemerintah pusat,” cetusnya.

Menurut Gomery, dengan keputusan itu jelas menguntungkan aplikator dan seenaknya merekrut pengemudi baru tanpa ada batasan. “Akibat jumlah driver yang terus bertambah, nanti akan saling gontok-gontokan atau berebut penumpang. Untuk itu, diharapkan pemerintah harus jeli,” ucapnya.

Disinggung sebagai protes terhadap keputusan MA akan melakukan aksi demo atau mogok massal, Gomery menyatakan belum ada ke arah sana. Sebab, kemungkinan pastinya Menhub akan mempelajari keputusan MA.

“Upaya kita menunggu reaksi dari Menteri Perhubungan bagaimana. Selain itu, juga menunggu dari arahan dan petunjuk Organda pusat. Sebab, kita tidak bisa bergerak sendiri secara organisasi,” tukasnya.

Ia menambahkan, jangan dialaskan karena masalah tenaga kerja dan usaha makro. Kalau itu yang terjadi, maka dianggap sudah tidak benar lagi. (bbs/prn/ris/dvs)

MEDAN-SUMUTPOS.CO – Menyikapi putusan MA ini, mayoritas pengemudi taksi online yang ada di Kota Medan mendukung keputusan tersebut. Reza, seorang pengemudi taksi online menilai, Permenhub 108 itu mengebiri kebebasan para pengemudi taksi online.

Menurutnya, ia menjalani pekerjaan sebagai pengemudi taksi online hanya sebagai pekerjaan sampingan. “Saya baru mendengar informasi ini. Pada dasarnya, kami menyambut baik keputusan MA yang membatalkan Permenhub 108,” ungkap pria yang juga dosen ini.

Menurutnya, sudah banyak pengemudi taksi online yang mulai tarik diri. Pemasukan dari pekerjaan sebagai pengemudi taksi online sudah tidak ‘semanis’ bisnis ini pertama kali muncul di Indonesia khususnya di Medan.

“Sekarang ini pemasukan dari hasil mengemudi taksi online juga tak sebanyak dulu. Jadi kalau peraturan Permenhub 108 mengharuskan mobil pribadi kami dilakukan Uji KIR, kemudian di setempel stiker, ya tak cocok. Karena semangatnya taksi online yang sekarang inikan UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, Atta, pengemudi taksi online lainnya mengaku apa yang dilakukan oleh MA membatalkan Permenhub 108 tahun 2017 sudah benar. Ia mengaku melakoni pekerjaan sebagai pengemudi taksi online merupakan pekerjaan utamanya. Namun, ada ancaman suspend (pembekuan) akun yang menghantui.

“Makanya, kalau kita harus Uji KIR itu saya rasa terlalu memberatkan. Kami bukan karyawan tetap meski ini jadi pekerjaan tetap saya sekarang ini. Karena itu tadi, kapan saja akun driver saya bisa saja disuspen. Kalau sudah begitu, buat apa lagi Uji KIR toh gak bisa jalan,” katanya.

Menurutnya, rekan-rekan sesama driver lainnya juga banyak yang tidak mengikuti ketentuan sesuai Permenhub 108 tahun 2017 kemarin. Kebanyakan, para driver selama ini kucing-kucingan dengan aparat. “Tapi itu kemarin di awal-awal saja. Selanjutnya kan sudah tidak lagi. Tiap hari ribuan pengemudi taksi online beroperasi, bagaimana mau menjaringnya, yang ada menjaring angin namanya,” sebut Atta.

Pascadibatalkannya Permenhub 108 pria yang berdomisili di kawasan Jalan Sisingamangaraja ini berharap tidak ada lagi peraturan-peraturan baru yang bakalan memberatkan para pengemudi taksi online. “Ya kalau sudah begini, harapan kami tidak ada lagi lah aturan-aturan memberatkan. Karena itu tadi, kami bukan karyawan tetap. Iya kalau akum kami aktif terus, kalau sudah tidak aktif lagi, buat apa Uji KIR sama SIM A Umum tadi,” pungkasnya. (bbs/prn/ris/dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pembukaan pendaftaran calon aparatur sipil Negara (CASN) 2018 tinggal sepekan lagi. Namun hingga kini formasi CASN untuk Sumut masih kabur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum mengetahui formasi atau kebutuhan CASN untuk Sumatera Utaran
Bahkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan pun mengaku belum mendapat edaran resmi tentang formasi tersebut dari pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengakui, hingga kini dirinya belum mengetahui ihwal formasi CASN untuk Sumut. “Saya belum update informasinya. Nanti setelah saya cek, baru berani komentar,” ujarnya kepada Sumut Pos, usai acara seminar Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Rabu (12/9).

Seperti diketahui, tahun ini ada 186.744 lowongan CASN di instansi daerah yang tersedia untuk diperebutkan para pelamar se-Indonesia. Untuk Sumut, Kabupaten Deliserdang mendapat kuota paling banyak yakni 720 orang. Sementara Kabupaten Nias mendapat jatah 198 orang.

“Saya juga belum mengetahui soal kuota masing-masing daerah itu. Kan gak enak asal-asalan jawab. Karena memang saya belum update,” ujar Sabrina saat ditanya mengenai informasi kuota di dua kabupaten tersebut.

Terpisah, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan yang dikonfirmasi soal formasi CASN mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi maupun BKN Pusat. “Ya, belum ada kami terima,” katanya.

Pihaknya kembali menyarankan agar hal ini ditanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut. “Biasanya BKD provinsi mendapat tembusan salinan tersebut. Coba ditanyakan lagi ke sana,” tuturnya.

Pun demikian, sebelumnya pihaknya sudah mengimbau agar masyarakat waspada atas berbagai modus penipuan penerimaan CASN. BKN meminta masyarakat menanyakan langsung kepada instansi pemerintah yang resmi soal informasi dimaksud. “Ya, harus hati-hati dengan modus penipuan. Sebab belum lama ini ada beredar surat undangan perihal pemberkasan tenaga honorer kategori II,” ungkap English.

Masyarakat juga diharapkan agar bersabar menanti formasi CASN 2018 untuk wilayah Sumatera Utara. Sebab sejauh ini meski pendaftaran penerimaan CASN bakal dibuka, pihaknya belum menerima formasi CASN secara resmi dari BKN Pusat.

Setali tiga uang, Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengaku hingga kemarin masih menunggu surat edaran resmi mengenai formasi CASN 2018. Pihaknya meminta masyarakat bersabar menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. “Belum ada sama kita. Nanti kalau sudah akan diinfokan,” katanya. (prn/ris/ian/omi/bal)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Demikian halnya dengan Pemko Medan. Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Pemko Medan, hingga kini belum menerima kuota dan formasi CASN 2018.

Kepala BKD & PSDM Pemko Medan Lahum Lubis mengaku, sampai sekarang masih menunggu informasi tentang kuota dan formasi CASN tersebut. “Sudah kita buat usulannya ke pusat, tapi sampai saat ini belum ada informasi soal itu (kuota dan formasi CASN),” kata Lahum saat dihubungi, kemarin.

Dikatakan Lahum, bisa saja tahun ini Pemko Medan tak mendapat jatah kuota CASN. Akan tetapi, hal itu belum pasti. “Kalau kemungkinan kita tidak diberikan kuota, bisa saja. Namun, ini belum pasti dan masih menunggu,” ujarnya.

Menurut dia, apabila memang benar tidak mendapat kuota, hal ini kemungkinan karena pegawai yang ada di Pemko Medan saat ini jumlahnya dianggap oleh pemerintah pusat sudah cukup banyak. “Jumlah pegawai kita saat ini mencapai sekitar 15.000 orang. Jumlah tersebut bisa saja dianggap pusat cukup banyak atau masih berlebih,” tuturnya.

Oleh karena itu, sambung Lahum, apabila memang benar tidak ada kuota yang diberikan, maka pelamar mencari alternatif lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) atau pemerintah kabupaten/kota lain. “Kan bisa ke Pemprovsu atau pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sumut. Sebab, kabarnya Pemkab Deli Serdang mendapat kuota paling besar tahun ini,” sebutnya.

Disinggung soal berapa banyak dan formasi lowongan apa saja yang diusulkan untuk CASN tahun 2018, Lahum tak menjawab pasti dan mengaku lupa jumlahnya. “Usulannya sesuai yang diminta pemerintah pusatlah tentunya, karena mereka yang melakukan perhitungan kebutuhannya di masing-masing daerah. Untuk jumlahnya saya lupa pula,” ujarnya.

Lain halnya dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi, Syaiful Fahri. Dia mengatakan, formasi perekrutan CASN 2018 belum bisa disampaikan ke publik secara umum. “Sudah ada kesepakatan dengan seluruh Kabupaten Kota se Sumatera Utara bahwa formasi CASN 2018 akan disampaikan ke publik pada 19 September 2018,” terang Fahri kepada Sumut Pos, usai kegiatan Pawai Ta’ruf di depan Masjid Nur Addin Jalan Suprapto Kota Tebinginggi, Selasa (11/9).

Jelas Fahri, untuk formasi CASN 2018 kuota untuk Kota TebingtinggI masih dihitung, memang kebanyakan untuk formasi bidang pendidikan, formasi tenaga kesehatan dan dokter. “Kebanyakan untuk tenaga pendidikan seperti guru dan tenaga kesehatan yaitu dokter,” bilang Fahri. (prn/ris/ian/omi/bal)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Usai menjalani tahapan serah terima jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH)n Provinsi Sumut, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Rabu (12/9) pagi. Kehadiran Edy dan Ijeck didampingi Sekdaprovsu R Sabrina, sempat membuat kaget aparatur sipil negara (ASN) di instansi tersebut.

Selain ingin bersilaturahim, tujuan kedatangan Edy dan Ijeck untuk memberikan arahan khusus kepada perangkat di dinas yang dipimpin M Azhar Harahap agar bekerja lebih serius, profesional dan memahami tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku.

Agenda kunjungan Gubsu-Wagubsu baru ini ke dinas tersebut, dibenarkan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus. “Iya benar. Pak gubernur dan wagub memang ada sidak ke sana (Dinas TPH) sekitar pukul 07.30 WIB. Kami saja taunya setelah beliau ada di sana,” ujarnya.

Menurut Ilyas, Gubsu Edy ingin berkenalan langsung dengan perangkat yang ada di dinas tersebut sekaligus bergerak cepat mewujudkan lima program prioritas bersama Wagub Ijeck, terkhusus di bidang pertanian. “Tujuannya memang itu. Pak gubernur sudah sampaikan bahwa masalah pertanian bagian dari program kerja prioritasnya, selain bidang pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur,” katanya.

Dari informasi yang diperolehnya, dalam pertemuan itu gubernur sengaja mengundang beberapa akademisi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Medan untuk berdiskusi masalah pertanian. “Intinya meminta masukan. Ada dari USU, Panca Budi dan pakar di bidang pertanian yang diajak dialog oleh Gubsu dan Wagubsu. Beliau ingin sektor pertanian kita punya peningkatan produksi yang lebih baik. Begitu juga dengan petani kita agar hidupnya sejahtera,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sambung Ilyas, kepada jajaran ASN Dinas TPH juga diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan pada bidang kerjanya. “Jadi Gubsu bertanya kepada ASN di sana bahwa tanaman apa saja yang dia kenal dan ketahui. Juga memberi masukan sebaiknya menanam tumbuhan yang tidak hanya berguna untuk manusia, tetapi hewan. Yang seperti-seperti itu komunikasi yang beliau jalin,” katanya.

Informasi yang diperoleh, kehadiran Edy-Ijeck juga disambut hangat ASN di lingkungan dinas tersebut. Selain bersalaman, mereka menyempatkan momen tersebut dengan berfoto bersama. Usai dari Dinas TPH, Edy dan Ijeck melanjutkan agenda kerja dengan menghadiri beberapa pertemuan.

Edy Rahmayadi membuka acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Persatuan Purnawirawan dan Wakwuri TNI/Polri, di Garuda Plaza Hotel. Sementara Wagub Ijeck menghadiri acara Ta’aruf (masa perkenalan) Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara Tahun Ajaran 2018-2019, di Kampus UISU, Jalan Sisingamangaraja Medan.(prn)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) menyambut baik rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran di Danau Toba oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika terealisasi, pastinya akan menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara lebih banyak ke danau terbesar di Asia itu.

“Kita pastinya menyambut baik. Hal ini, merupakan koordinasi dilakukan untuk pengembangan wisata di Danau Toba ke depannya,” ucap Direktur Keuangan, Umum dan Publikasi BPODT, John M Situngkir saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (12/9) siang.

Dalam pemantauan BPODT saat ini, infrastruktur menjadi poin utama untuk memajukan Danau Toba menjadi destinasi wisata Internasional. John mengungkapkan, dengan dukungan pembangunan infrastruktur ini sebagai wujud untuk realisasi kunjungan 1 juta wisatawan manca negara tahun 2019 nanti. “Pada umumnya kita mendukung. Apalagi, yang mau dibangun itu infrastruktur untuk akses menuju Danau Toba. Jelas ini akan membuat mudah akses bagi wisatawan berkunjung ke Danau Toba ini,” tutur John.

Menurut John, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan adalah akses menuju Danau Toba, baik dari darat maupun udara. Dengan begitu, Danau Toba akan lebih dekat dijangkau dan efesien waktu jarak tempuh.

John juga menilai, infrastruktur yang ada saat ini juga sudah cukup baik termasuk yang sudah dibangun pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah sendiri. “Dukung sarana prasana ini, sangat diperlukan di Danau Toba,” tandasnya.(gus/rel/adz)