Home Blog Page 5998

AKBP Safwan Khayat: Desa Marindal II Darurat Narkoba

Diva Suwanda/Sumut Pos SERAHKAN: Kepala BNNK Deliserdang AKBP Safwan Khayat disaksikan Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono menyerahkan baju Satgas Anti Narkoba kepada Ketua Satgas, Surya Wijaya usai dilantik, di Lapangan Bola Desa Marindal II.
Diva Suwanda/Sumut Pos
SERAHKAN: Kepala BNNK Deliserdang AKBP Safwan Khayat disaksikan Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono menyerahkan baju Satgas Anti Narkoba kepada Ketua Satgas, Surya Wijaya usai dilantik, di Lapangan Bola Desa Marindal II.

DELI SERDANG:Maraknya peredaran narkoba di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, kian memprihatinkan dan diyakini menjadi ancaman masif jangka panjang.

Atas inisiatif bersama warga yang sudah resah, Kepala Desa Marindal II melantik Satgas Relawan Anti Narkoba dengan jumlah 35 orang, di Lapangan Bola, Jalan Balai Desa, Desa Marindal II, Kabupaten Deliserdang, Minggu (2/9) pagi.

Satgas ini diketuai Surya Wijaya, dengan Sekretarisnya Rabaniah Damanik dan Susi Situmorang sebagai bendahara.

Hadir dalam pelantikan itu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Ka BNNK) Deliserdang, AKBP Safwan Khayat dan Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono.

Kepala Desa Marindal II mengatakan, keberadan narkoba di desanya sudah sangat meresahkan. Hal tersebut diketahui dari banyaknya keluhan para orangtua, yang anaknya melakukan intimidasi bila tidak diberi uang untuk membeli narkoba.

“Kami dari perangkat desa sering mendapat pengaduan dan komplain bahwa lingkungan kami sudah parah, banyak narkoba. Tapi ketika diberi saran untuk bergerak, mereka sepertinya tidak siap. Karena memang kekuatan belum dibangun, makanya kebersamaan hari ini untuk membangun kekuatan untuk bergerak melawan narkoba,” ungkap Jufri.

Menurutnya, Satgas Anti Narkoba Desa Marindal II yang telah dibentuk untuk ke depan akan benar-benar bekerja dalam menjaga lingkungan. “Kami siap memfasilitasi baik dari back up di lapangan dan anggaran. Mari kita jaga keluarga kita, kawan kita dari pengaruh buruk narkoba. Seperti kita ketahui narkoba di daerah ini sudah sangat menyebar,” terangnya.

Ia mengatakan, tidak akan terjadi pembangunan di desa, bila masyarakatnya telah terkontaminasi narkoba. “Kita mau membangun desa ini, tapi kalau narkoba merajalela, saya yakin pembangunan ke arah yang baik tidak akan terlaksana. Masyarakat sini pun sudah merasakan dampak keberadaan narkoba itu,” katanya.

Sementara itu, Ka BNNK Deliserdang, AKBP Drs Safwan Khayat M Hum sangat mengapresiasi terbentuknya Satgas Anti Narkoba di Desa Marindal II.

Dikatakan Safwan, Desa Marindal II merupakan salahsatu basis peredaran narkoba. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Deliserdang, Kodim dan Polsek Pancurbatu untuk aktif menggelar kegiatan, sosialisasi dan penindakan tempat-tempat yang menjadi lapak narkoba.

“Saya baru sebulan menjabat, pada dasarnya ada banyak lokasi yang menjadi basis peredaran narkoba di Deliserdang, kita selesaikan satu-satu dengan fokus di satu daerah, salahsatunya ini Desa Marindal II,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 35 anggota Satgas Anti Narkoba Desa Marindal II yang tergabung dari seluruh unsur organisasi menggelar jalan bersama dengan menempelkan stiker berisi ajakan melawan narkoba, sembari meneriaki titik-titik yang menjadi basis peredaran narkoba.(dvs/han)

Ketua P3TM Ikut Diburu

Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut terus melakukan pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangkan (OTT) terhadap kasus jual beli lapak/kios Pasar Marelan. Saat ini, polisi tengah memburu Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM), Ali S.

“Ali S merupakan Ketua P3TM. Dan sekarang masih dalam pencarian anggota di lapangan. Kita juga terus memburu bendara P3TM,” ungkap Kasubdit IV/Renakta, AKBP Leonardo Simatupang, kepada wartawan, Minggu (2/8).

Saat ini, lanjut Leonardo, pihaknya fokus menangkap Ketua P3TM. Sebab, nama Ali disebut-sebut oleh para tersangka yang sudah ditahan saat ini. Dengan begitu, dugaan keterlibatan lainnya terkait jual beli meja di pasar Marelan bisa terungkap.”Kita tangkap dulu dia, karena dia disebut-sebut oleh para tersangka. Setelah tertangkap, baru bisa kita kembangkan dugaan keterlibatan lainnya,” ujarnya.

Sementara, mengenai bendahara P3TM yang selama ini dinilai sebagai kunci, Leonardo mengaku terjadi kesalahan keterangan. Menurutnya, Ali S merupakan orang yang paling bertanggungjawab, dan mengetahui terkait jual beli meja di pasar Marelan.”Salah itu, bukan bendara kuncinya, tapi tapi Ketua P3TM,” ujarnya.

Sebelumnya, Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, menetapkan 3 pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM), yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tersangka.”Tiga pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan,” ungkap Kasubdit IV/Renakta, AKBP Leonardo Simatupang kepada wartawan, Minggu (26/8).

Sementara, satu pelaku lainnya yang sempat diamankan, yakni Kepala Pasar Marelan yang sempat ditahan, akhirnya dilepas karena dinilai tak terbukti. “Kepala Pasar Marelan hanya berstatus sebagai saksi,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku pungutan liar (pungli) di Pasar Marelan, Jumat (24/8).

Keempat pelaku masing-masing bernama Roni Mahera (47) wiraswasta, warga Jalan Takenaka Gang Family Lingkungan V Paya Pasir Marelan, lalu Alim Syahputra (48) Kepala Pasar (BUMD) warga Jalan Tempirai Martubung.

Kemudian, Rasty (49) anggota Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) warga Pasar Nippon Siombak Labuhan Deli Marelan, dan M Ali Arifin (50) Sekretaris P3TM warga Marelan Raya Lingkungan 7 Rengas Pulau Marelan.

Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp2 juta, 1 buah tas ransel warna ungu berisikan berkas berkas dan kwitansi, dan 4 unit handphone. (man/ila)

Kirim 150 Ekor Kambing Boerka

BERSAMA: Kepala Loka Penelitian Kambing Potong Simon Elieser didampingi Kepala Pelayanan Teknis Rijanto Hutasoit diabadikan bersama pada kegiatan pemberangkatan 2 truk berisi 150 ekor kambing boerka ke Lombok, Jumat (31/8).
BERSAMA:
Kepala Loka Penelitian Kambing Potong Simon Elieser didampingi Kepala Pelayanan Teknis Rijanto Hutasoit diabadikan bersama pada kegiatan pemberangkatan 2 truk berisi 150 ekor kambing boerka ke Lombok, Jumat (31/8).

Lembaga Loka Penelitian Kambing Potong di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang mengirimkan sebanyak 150 ekor kambing jenis boerka ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (31/8).

Pengiriman bantuan itu untuk pemulihan ekonomi rumah tangga (RT) peternak kambing di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta Kota Mataram yang terkena gempa baru-baru ini.

Pengiriman kambing itu dilakukan menggunakan 2 unit truk, lengkap dengan persediaan pakannya, dikarenakan perjalanan ke NTB memakan waktu hingga 12 hari.

Kepala Loka Dr Ir Simon Elieser MSi di dampingi Kepala Pelayanan Teknis Rijanto Hutasoit SPt MSi usai pemberangkatan mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka hibah kepada korban bencana gempa yang dialami masyarakat NTB.

Selain itu, pengiriman kambing boerka tersebut juga dalam rangka kerja sama Loka Penelitian Kambing Potong dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTB dengan mengirimkan sebanyak 100 ekor kambing.

Menurut Simon, sesuai dengan keputusan Badan Litbang Pertanian dan berdasarkan permohonan Ketua Posko Utama Kementerian Pertanian Peduli Bencana Gempa Bumi NTB di BPTP Balitbangtan NTB kepada Loka Penelitian Kambing Potong, maka Loka Penelitian Kambing Potong memberikan sebanyak 50 ekor kambing boerka tersebut ke masyarakat Lombok. Selanjutnya, diberikan kepada 10 petani dan masing-masing petani mendapat 1 ekor jantan dan empat ekor betina.

Sesuai penandatangan kerja sama Loka Penelitian Kambing Potong dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, bahwa Loka Penelitian Kambing Potong bekerjasama dalam pembibitan kambing boerka.

Diharapkan Simon, pengiriman ternak kambing tersebut dapat membantu NTB membuat pusat pembibitan kambing Boerka di sentra Indonesia Timur. Dijelaskan Simon, sebelum kambing boerka dikirim, dilakukan penyuntikan vitamin, menyediakan pakan yang secukupnya di jalan, menyediakan rumput hijau yang secukupnya juga serta sudah bebas dari test RBT (Rose Bengal Test) dan MCF (Malignant Catarrhal Fever). (btr/han)

Pentingnya Pundasi Pendidikan Karakter

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi, membuka Pelatihan Penguatan Mutu Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta se-Kota Medan di The Hill Resort Sibolangit, Jumat (31/8) malam.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota menekankan, pentingnya pundasi pendidikan karakter untuk membentuk pribadi anak agar menjadi pribadi yang baik. “Pendidikan karakter sangat di butuhkan oleh peserta didik untuk membentuk pribadi yang baik, bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan bisa menghormati orang lain,” ujarnya.

Akhyar mengatakan, guru juga perlu memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik, karena perilaku guru meruppakan teladan bagi anak didik Di hadapan ratusan kepala sekolah dasar itu, Akhyar mengatakan, menjadi guru berarti menjadi sosok yang senantiasa digugu dan ditiru. Guru bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan pelukis masa depan. Masa depan generasi muda bangsa, lanjutnya, ada di tangan orang tua dan guru. Para guru melahirkan keabadian ilmu pengetahuan yang akan tersebar sampai waktu yang tidak diketahui berakhirnya.

Sebelumnya Hasan Basri dalam sambutan perpisahan mengatakan, pada jam 24.00 WIB dia sudah habis masa aktifnya sebagai Pegawai Negeri, tentunya harus memasuki masa pensiun.

“Dengan hormat saya kepada Wakil Wali Kota Medan dan seluruh kepala–kepala Sekolah SD baik Negeri maupun Swasta se-Kota Medan, di sini saya pamintan untuk memasuki masa pensiun saya,” kata Hasan dengan suara terbata bata dan haru.

M. Sinaga selaku ketua panitia mengatakan, kegiatan ini berlangsung mulai 31 Agustus sampai 6 September 2018 yang dibagi 4 gelombang. Dan setiap gelombang berlangsung selama dua hari. (ris/ila)

30 Reklame Ditumbangkan

PENERTIBAN: Satpol PP bersama Polrestabes saat menertibkan papan reklame ilegal di sejumlah titik di Kota Medan (foto atas). Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihatini bersama lainnya saat menertibkan PKL di seputaran Jalan Gatot Subroto Medan (foto bawah).
PENERTIBAN:
Satpol PP bersama Polrestabes saat menertibkan papan reklame ilegal di sejumlah titik di Kota Medan .

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan bersama-sama menertibkan papan reklame tak berizin yang berada di kawasan terlarang. Terhitung, ada 30 papan reklame yang ditumbangkan.

Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengatakan, ada 30 papan reklame tak memiliki izin berdiri yang di Jalan Imam Bonjol dan seputaran Jalan Balai Kota/Lapangan Merdeka Medan, Minggu (2/9).

Dadang mengatakan, pembongkaran papan reklame yang tidak memiliki izin ini, merupakan tindaklanjut dari program 100 hari kerja Kapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto. Sebab, Kapolda Sumut melihat kondisi Kota Medan kian semrawut.

“Pembongkaran ini merupakan instruksi langsung dari Kapolda Sumut, di mana untuk menertibkan keberadaan papan reklame yang tidak berizin sehingga merusak estetika keindahan Kota Medan,” ujarnya.

Kata Dadang, ada beberapa lokasi papan reklame yang tidak memiliki izin yakni, di Jalan Kereta Api, Jalan Bukit Barisan, Jalan Pulau Penang, Jalan Perdana, dan Jalan Imam Bonjol, hingga ke simpang Jalan Zainul Arifin.

Selain itu, Polrestabes Medan juga berfokus penangan dan pengaturan kemacatan arus lalu lintas. Penertiban pasar tumpah dan parkir liar serta penindakan aksi premanisme juga menjadi sorotan Kapolrestabes Medan.

“Polrestabes Medan siap menjalankan semua program kerja yang dibuat Kapolda Sumut demi memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Semoga program kerja yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah (P2D) Satpol PP Kota Medan, Indra Siregar yang turut ke lapangan melakukan penertiban mengatakan dari 30 reklame tak berizin, 14 reklame yang ditebang langsung.”Yang 14 reklame kecil kita tebang, sementara 16 reklame yang besar-besar masih materinya saja kita buka, belum kita tebang tiangnya,” ujar Indra, kepada Sumut Pos.

Ia mengatakan, penertiban akan kembali berlangsung Senin (4/9) malam. “Lanjut akan kita lakukan lagi penertiban Senin besok malam. Tetap kita akan didampingi Polrestabes Medan. Ikut atau tidak nya Kapolrestabes saya belum tahu,” katanya.

PKL di Depan Carrefour Ditertibkan

Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru bersama Camat Medan Petisah melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Plaza Medan Fair (Carrefour), Sabtu (1/09).

Pantauan di lokasi, pelaksanaan penertiban ini dipimpin langsung Kanit Binmas Polsek Medan Baru Iptu KS Nasution, Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tupat Lubis dan Bhabinkamtibmas se- Kecamatan Medan Petisah.

Selain dari aparat petugas kepolisian, penertiban pedagang kaki lima ini turut dihadiri oleh Camat Medan Petisan Drs Parlindungan Nasution, Sekretaris Satpol PP Rahmat Harahap, Babinsa Koramil Medan Barat serta Seluruh Lurah se-Kecamatan Medan Petisah.

Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing yang mengatakan, penertiban PKL ini bertujuan untuk menata wajah kawasan yang nantinya bakal menjadi lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qu’ran (MTQ) Nasional yang digelar di Kota Medan.

“Penertiban pedagang kaki lima yang kita lakukan ini untuk penataan lingkungan serta menyambut MTQ Nasional. Mudah-mudahan tidak hanya menjelang MTQN, harapan kami kedepannya pedagang kaki lima akan lebih tertata dan tidak semrawut,” kata Martuasah.

Kata dia, selama berlangsungnya penertiban pedagang kaki lima ini, berjalan dengan aman dan tertib serta lapak jualan sepanjang trotoar di Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair terlihat sudah bersih. “Kita ingin agar masyarakat luar yang datang melihat Kota Medan Rapi dan Bersih,” pungkasnya.

Ke depannya, selain kawasan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQN, sejumlah kawasan Wilkum Polsek Medan Baru yang masih terdapat lapak PKL juga akan ditertibkan kepolisian yang bekerjasama dengan aparatur setempat.

“PKL-PKL yang ada di lokasi lain juga akan kita tertibkan, sesuai perintah Kapolda Sumut kita akan buat Kota Medan tidak semrawut,” pungkasnya.

Tampak Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihatini berada di lokasi penertiban PKL seputaran Jalan Gatut Subroto itu.

Ia mengatakan, selain masalah PKL dirinya juga akan menggiatkan penertiban parkir berlapis di sana.”Kita juga akan melakukan penertiban dan pengawasan terhadap parkir liar di sini. Karena seperti kita ketahui sering terjadi parkir sembarangan yang membuat kawasan ini macet,” tuturnya. (dvs/ila)

Pekan Ini, Digelar RDP

Persoalan belum dibayarnya ratusan gaji pegawai harian lepas (PHL) atau honorer RSUD Dr Pirngadi Medan mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Medan. Oleh karenanya, lembaga legislatif tersebut mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dalam pekan ini.

Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada direksi rumah sakit tersebut untuk hadir dalam RDP nantinya. “Dijadwalkan RDP kalau tidak salah pada Selasa (4/9) siang. Kami ingin meminta penjelasan dari Pirngadi kenapa bisa belum membayar ratusan gaji pegawai. Padahal, harusnya ini tidak boleh,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Diutarakan Rajuddin, dengan belum dibayarnya gaji pegawai maka tentu berdampak terhadap pelayanan rumah sakit. “Harus segera dibayarkan, kalau tidak jangan salahkan layanan rumah sakit menjadi buruk. Sebab, bagaimana mungkin pegawai bekerja maksimal kalau gaji belum dibayar,” tegasnya.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengaku sedih terhadap apa yang dialami para honorer Pirngadi. “Sungguh kasihan nasib pegawai tersebut. Sudah gajinya di bawah standar UMK Medan dan ditambah lagi gajinya tersendat, tentu keterlaluan dan sangat tidak etis. Sebab, mereka punya keluarga atau tanggung yang harus diberi nafkah,” katanya.

Menurut Rajuddin, apabila memang tidak mampu menggaji para pegawai kenapa tidak dilakukan penyegaran ulang atau dikurangi. Artinya, jangan memaksakan ingin memperbaiki pelayanan tetapi tak mampu membayar gaji.

Disinggung soal pihak rumah sakit belum mampu membayar gaji karena klaim BPJS Kesehatan belum dicairkan, Rajuddin menyatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. “Seharusnya sudah memiliki perencanaan matang dalam pembayaran gaji honorer. Apalagi, rumah sakit itu berdiri sudah bertahun-tahun,” tandasnya.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi mengatakan, manajerial direksi saat ini tidak belajar dari masa sebelum-sebelumnya. Karena, persoalan tersebut sudah pernah terjadi dan bukan baru kali ini.

“Kalau bagus manajemen pengelolaannya tentu tidak akan terjadi seperti ini. Artinya, sudah tahu berapa anggaran gaji honorer yang dibutuhkan untuk dikeluarkan setiap bulannya. Oleh sebab itu, tidak harus mengandalkan pendapatan dari klaim BPJS Kesehatan,” kata Jumadi.

Ia menuturkan, pihaknya pernah menghadirkan BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP terkait masalah klaim juga. Dari penjelasan yang disampaikan, pencairan klaim tidak membutuhkan waktu lama atau berbulan-bulan. “Pencairan dalam waktu dua minggu sudah disalurkan, asalkan pihak rumah sakit cepat melaporkan klaimnya. Jadi, saya pikir alasan mereka karena klaim BPJS Kesehatan belum cair tidak tepat,” ucapnya.

Jumadi menambahkan, kalau masalah seperti ini terulang lagi maka manajemen dianggap tak serius. “Apabila memang tidak mampu membayar gaji, seharusnya tidak usah diterima honorer karena akhirnya merugikan mereka,” pungkasnya. (ris/ila)

Wali Kota Diminta Tegas

Pembangunan sebanyak 90 kios tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan PT KAI Belawan terus berlanjut. Untuk itu, Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin diminta tegas agar menindak bangunan di lahan aset negara tersebut.

Anggota DPRD Medan HTBahrumsyah mengatakan, pembangunan kios di lahan PT KAI sudah jelas tidak ada izin, namun proses pembangunan secara ilegal terus berlanjut. Artinya, dinas terkait harus segera membongkar, tidak membiarkan bangunan itu terus berlanjut. Karena, menyimpang dari sumber restribusi PAD Kota Medan.

“Kita minta, Pak Wali Kota Medan tegas segera mengambil tindakan. Bukan membiarkan bangunan ilegal itu tetap berdiri. Ini kan sumber PAD Kota Medan, berapa kerugian PAD dari 90 kios itu,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan ini, Minggu (2/9).

Dijelaskannya, apabila nanti sumber PAD dari restribusi IMB tidak sesuai target, terkesan banyaknya bangunan liar yang berdiri tanpa izin, sehingga sumber PAD Kota Medan menurun. Oleh karena itu, merujuk kepada 90 kios di lahan PT KAI Belawan, ada indikasi selama ini Pemko Medan sengaja membiarkan bangunan liar lain yang ada di beberapa kawasan di Kota Medan.

Untuk itu, wali kota Medan, diminta untuk segera mengambil tindakan terhadap 90 kios itu, agar tidak menjadi contoh bagi masyarakat atau penguasaha lain mendirikan bangunan tanpa IMB.

“Wali Kota Medan jangan diam. Jangan pula dianggap masyarakat, Pemko Medan membekingi bangunan liar itu, ini citra buruk bagi Pemko Medan. Apapun alasannya, bangunan itu harus segera dihentikan dan dibongkar, karena telah merugikan sumber PAD Kota Medan,” tegas Bahrum.

Wakil rakyat dari Medan Utara ini, melalui Fraksi PAN DPRD Kota Medan, akan mempertanyakan langsung kepada wali kota, apa alasan pembiaran bangunan 90 kios di Belawan.

“Kami sebagai partai pengusung wali kota, sangat kecewa tindakan pembiaran yang dilakukan wali kota, kenapa dulu masyarakat berdiri di lahan itu dibilang liar digusur, sekarang ada bangunan yang berdiri secara ilegal malah dibiarkan. Ini sudah melukai masyarakat. Sekali lagi, kita minta ketegasan wali kota,” ungkap Bahrum.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution yang dikonfirmasi via whatsap mengaku terima kasih atas informasi pembangunan 90 kios tanpa IMB tersebut. “Terima kasih informasinya,” jawab Akhyar.

Pantauan di lapangan, pembangunan 90 kios yang dikelola PT Jaya Agung Mutiar di lahan PT KAI Belawan, terus berlangsung. Pengerjaan kios sudah mencapai lebih dari 6 unit, pihak pengembang terkesan mendapat jaminan dari Pemko Medan untuk membangun kios tanpa mengantongi IMB. (fac/ila)

Selalu Dekat dan Berbaur dengan Masyarakat

SAPA WARGA: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, saat menyapa warga Kota Medan dalam suatu kegiatan.
SAPA WARGA:
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, saat menyapa warga Kota Medan dalam suatu kegiatan.

Sosok dan gaya kepemimpinan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang dekat dan sering berbaur dengan masyarakat mendapat apresiasi dari DPRD Medan.

“Apa yang sudah ditunjukkan Pak Dadang sebagai perwira tinggi polisi, menjadi cerminan positif korps kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Slogan polisi melindungi dan mengayomi begitu terasa nyata, karena seringnya beliau sebagai komandan tertinggi di jajaran Polrestabes Medan turun dan berbaur bersama warga,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli kepada Sumut Pos, Minggu (2/9).

Menurut pria yang akrab disapa Nanda ini, sejak menjabat Kapolrestabes Medan pada 16 November 2017, Dadang Hartanto mampu merubah imej polisi menjadi lebih dekat ke masyarakat. Warisan Kapolrestabes sebelumnya yakni Sandi Nugroho, kata Nanda, dengan apik dilanjutkan Dadang di masa kepemimpinannya saat ini.

“Dan dari apa yang kami ikuti, baik pemberitaan tentang beliau di media massa maupun melalui media sosial, terlihat hampir tidak ada jarak antara Pak Dadang dengan masyarakat. Beliau bahkan tak sungkan membagikan nasi bungkus dan makan bersama masyarakat dari kalangan anak jalanan dan tukang becak bermotor. Di sebuah video yang pernah saya lihat, Pak Dadang sampai dicium seorang pedagang eks Pasar Aksara saat menemui mereka di lokasi,” ungkapnya.

Bagi DPRD Medan, sambung politisi Golkar yang kembali nyaleg di Pemilu 2019, banyak kesan positif yang diperlihatkan Kapolrestabes selama mengemban amanah jabatannya. Dimana secara otomatis juga membantu tugas legislatif dalam hal mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat dengan turun ke lapangan menemui mereka.

“Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan Kota Medan, kami (DPRD) sangat salut dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Dadang Hartanto. Beliau terlibat aktif berkontribusi selaku komandan kepolisian yang selalu ingin dekat dan berbaur dengan masyarakat, mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan serta keinginan warga,” kata Nanda Ramli.

Pihaknya berharap, gaya kepemimpinan mantan Kapolres Cianjur tersebut memiliki multi player efek bagi komandan kepolisian di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Sebab pada hakikatnya, kata dia polisi memang harus senantiasa dekat dan melindungi masyarakat, bukan justru menjadi alat menyengsarakan bahkan menindas rakyat kecil.

“Kredit poin dari kepemimpinan beliau ini, tentu menjadi hal positif bagi kami sebagai penyambung lidah dan aspirasi warga Medan atas kebijakan Pemko Medan. Dengan kata lain, kami pun siap mendukung dan bersinergi dengan semua program Polrestabes dibawah komando Pak Dadang Hartanto,” ujarnya.

Melalui kekompakan dan harmonisasi yang sudah terjalin baik sampai saat ini, lanjutnya, sama-sama bisa memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Juga ikut menyukseskan segala program Pemko dibawah kepemimpinan Wali Kota Dzulmi Eldin dan Wakil Wali Kota Akhyar Nasution,” pungkas Ketua Kosgoro 1957 Medan dan Ketua Askot PSSI Kota Medan tersebut.

Seperti diketahui, Kombes Pol Dadang Hartanto, sebelum dipercaya menjabat Kapolrestabes Medan pernah menjabat Kapolres Cianjur, menggantikan AKBP Djoko Hariutomo yang ditunjuk sebagai Wadir Pengamanan Objek Vital di Mapolda MetroJaya dan pernah menjabat Kapolres Subang.

Selain menjabat beberapa jabatan Kapolres, Dadang pernah menjabat Kepala Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri. Perwira yang sudah mengikuti Sespimti itu juga pernah ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri. Kemampuannya dalam dunia Akademi Kepolisian turut membawa nama Kombes Dadang Hartanto mendapatkan penerimaan anugerah Nastrap sebagai peserta terbaik Sespimti 2017. (prn/ila)

UHN Siap Pimpin FGD Internasionalisasi PT

CENDERAMATA: Rektor UHN, Dr Ir Sabam Malau dalam suatu kegiatan, memberikan cenderamata kepada salah satu guru besar CULS Prof Dr Ing David Herak dari Rep Ceko Eropa, baru-baru ini.(foto: Ist/SumutPos)
CENDERAMATA: Rektor UHN, Dr Ir Sabam Malau dalam suatu kegiatan, memberikan cenderamata kepada salah satu guru besar CULS Prof Dr Ing David Herak dari Rep Ceko Eropa, baru-baru ini.(foto: Ist/SumutPos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan menyatakan siap memimpin Forum Group Discussion (FGD) tentang Internasionalisasi Perguruan Tinggi (PT). Sebab, PT  swasta terkemuka di Medan ini sudah pengalaman dalam melakukan International Student Exchange (ISE) dan International Lecturer Exchange (ILE).

Demikian ditegaskan Rektor UHN Dr Ir Sabam Malau dalam pertemuan antar perguruan tinggi di lingkungan L2 DIKTI Sumut, saat pembahasan mengenai Internasionalisasi Perguruan Tinggi di Sibolangit, The Hill Hotel and Resort, baru-baru ini.

Kesiapan itu diungkapkan Rektor UHN, pada saat Rakerwil Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI) dan men

dapat dukungan dari berbagai pimpinan perguruan tinggi.

“Dengan segala kerendahan hati dan demi kemajuan kita bersama, kami sudah melakukan internasionalisasi kampus di mana kami banyak mengirim mahasiswa ke luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia dalam bentuk International Student Exchange (ISE) dan International Lecturer Exchange. Kami juga punya Kantor Urusan Internasional (KUI) atau International Office Affairs (OIA) yang khusus mengatur masalah itu. Kemudian kami juga sudah berhasil menyelenggarakan  konferensi Internasional dalam bentuk 1nd NICTE dan 2 nd  NICTE (Nommensen International conferenceTechnology Engeneering) yang mendapat pengakuan internasional,”ungkap Rektor membagikan pengalamannya.

“Terlepas apakah yang kami lakukan sudah ideal, tetapi kami sudah memulainya. Ini adalah sebuah momentum yang perlu kita kembangkan bersama antar perguruan tinggi sehingga semua perguruan tinggi yang ada di Sumut sama-sama maju,” sambungnya.

Dukungan terhadap ide Rektor UHN disampaikan sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta lainnya. Seperti Rektor UISU Prof Dr Ir Mhd Asaad MSi, Rektor Universitas Simalungun (USI) Prof Dr Marihot Manullang, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM, Rektor Universitas Dharmawangsa (Undhar) Dr Kusbianto SHMHum dan lainnya serta Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumut Bidang kerja sama, Yuris Danilwan SE MSi PhD.

Disebutkannya, selama ini Nommensen dengan tagline Nommensen Goes International dilihat lebih maju dalam rencana internasionalisasi perguruan tinggi yang antara lain ditandai adanya kerja sama dengan perguruan tinggi dari luar negeri dan pertukaran dosen hingga mahasiswa, serta  beberapa program internasionalisasi lainnya. Internasionalisasi UHN ini merupakan gagasan Ketua Yayasan UHN Ir Nurdin Tampubolon MM, bersama seluruh Pengurus Yayasan UHN yang memerintahkan untuk  sepenuhnya menginternasionalisasi UHN agar segera meraih Akreditasi A.

Rektor UHN melanjutkan, dengan adanya dukungan dan kepercayaan terhadap dirinya sebagai ketua FGD oleh sejumlah Rektor PTS di Sumut, merasa lebih bersemangat untuk menggalang kerja sama yang selama ini memang telah dilakukan. “Hal ini akan diwujudkan dalam waktu secepatnya. Kami bersedia kegiatan ini dipusatkan di UHN Medan. Untuk itu, saya berterima kasih dan mengapresiasi dukungan tersebut. Kami akan mewujudkannya,” katanya.

Dijelaskannya, dalam menginternasionalisasi kampus, hal itu dilaksanakan dalam bentuk  kerja sama internasional baik dalam kongres internasional, publikasi bersama internasional dengan dosen-dosen luar negeri.

Selain itu, pengiriman dan penerimaan dosen ke luar dan dalam negeri hingga pengiriman mahasiswa ke luar negeri serta penerimaan mahasiswa dari luar negeri ke dalam negeri.  Sebab, kata Sabam, salah satu indikator dari rangking perguruan tinggi yang dikeluarkan Dikti adalah berapa jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi masing-masing.

“Nommensen berpengalaman dalam hal itu, sehingga saya sharing kepada sejumlah pimpinan perguruan tinggi lainnya dan mereka mengapresiasi dan ingin berbagi pengalaman,” tuturnya

Dirinya selaku Rektor UHN Medan akan mengimplementasikan itu secepatnya. Menurutnya, hal ini tentu dalam upaya mewujudkan visi dari pemerintah, L2 Dikti Wilayah Sumut dan juga APTISI Sumut.

Sementara, Rektor USI Prof Dr Marihot Manullang menambahkan, pihaknya akan mendukung rencana dibuatnya FGD yang dipercayakan kepada Rektor UHN Medan. “Forum ini penting dibentuk untuk membahas peningkatan kualitas pendidikan menuju internasionalisasi kampus,” ujar Marihot, yang terpilih kembali menjadi rektor dalam sidang senat USI.

Dan berharap yayasan mendukung hasil pemilihan dirinya menjadi rektor USI. Prof Marihot menilai  FGD bisa dijadikan sharing pengalaman para pimpinan perguruan tinggi dalam mewujudkan internasionalisasi kampus. (ted/han)

Diharap Berinovasi, Kreatif dan Produktif

DIABADIKAN:Wakil Dekan FE UNPRI, Hendry SE MM diabadikan bersama Dina, salah seorang mahasiswa usai Yudisium mahasiswa lulusan periode II tahun 2018 dan ramah tamah, di Ballroom Istana Koki Medan, Sabtu (1/9). (foto: Ist/SumutPos)
DIABADIKAN:Wakil Dekan FE UNPRI, Hendry SE MM diabadikan bersama Dina, salah seorang mahasiswa usai Yudisium mahasiswa lulusan periode II tahun 2018 dan ramah tamah, di Ballroom Istana Koki Medan, Sabtu (1/9). (foto: Ist/SumutPos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan menyelenggarakan yudisium mahasiswa lulusan periode II tahun 2018 dan ramah tamah, Sabtu (1/9).

Kegiatan yang digelar di Ballroom Istana Koki Medan ini, dihadiri Ketua BPH Unpri Dr Tommy Leonard SH MKn, Dekan FE Unpri Cut Fitri Rostina SE MM, Wakil Dekan Hendry SE MM para dosen dan seluruh pejabat struktural lainnya.

Dekan FE Unpri Cut Fitri Rostina SE MM mengatakan, yudisium ini merupakan momen yang dinanti bersama. Sebab, momen yang menjadi pertanda telah usainya perjuangan para mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unpri.

“Para peserta yudisium dipesankan agar dapat menjaga nama baik kampus Unpri. Karena, beberapa tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan di antara kalian akan ada yang menjadi manajer perusahaan, politisi, pengusaha dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Dekan FE Unpri Hendry SE MM memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik Prodi Manajemen, Junita dengan IPK 3,86. Hendry menitip pesan kepada seluruh mahasiswa agar terus berinovasi, kreatif dan produktif.

Pada kesempatan yang sama juga, Hendry meminta para lulusan FE Unpri untuk melanjut S2 ke Pascasarjana Unpri bagi yang ingin melanjutkan. “Para lulusan untuk tetap belajar dan jangan terus merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Dengan bekal yang kalian dapat selama menempuh studi di FE Unpri, saya harap kalian dapat lebih mengembangkan ilmu-ilmu yang kalian miliki dan manfaatkan peluang,” tuturnya sembari menambahkan, ijazah S1 ini hanya titik awal untuk mencapai keberhasilan ke depan.

Terpisah, Ketua BPH Dr Tommy Leonard SH MKn mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang mengikuti yudisium. “Saya berharap agar para alumni yang selesai di tahun ini dapat bersaing, sehingga alumni kita terserap dalam dunia kerja,” pesan Tommy.

Ia mengajak agar semua pihak dapat bersama-sama membangun kampus menjadi lebih baik lagi. “Membangun kampus agar dapat lebih baik kedepannya dengan mencetak lulusan sarjana yang memiliki integritas moral sebagai sarjana,” imbuhnya. (ris/han)

 

1...5,9975,9985,999...15,849Page 5,998 of 15,849