Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan berhasil mengukir sejarah penting bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional. Sebab, video profil pariwisata Kota Medan yang diproduksi tahun 2017 dihargai para sineas film sebagai Video Profil Terbaik se-Nusantara pada ajang Toraja Festival Film 2018 di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Video profil pariwisata Kota Medan merupakan satu dari 107 file video yang masuk ke panitia Toraja Film Festival tahun 2018. Para pesertanya dari seluruh propinsi se-Indonesia dan ada beberapa peserta berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan Palestina.

Berdasarkan seleksi ketat dari sejumlah dewan juri tingkat nasional, video profil pariwisata Kota Medan akhirnya dinyatakan sebagai Video Profil Pariwisata Terbaik se-Nusantara.Video profil pariwisata Kota Medan hasil karya sutradara muda Onny Kresnawan dan produser Chairul Huda berhasil mengalahkan video profil pariwisata dari daerah lainnya.

Atas keberhasilan itu, Pemko Medan pun mendapatkan penghargaan dari panitia Toraja Film Festival. Penghargaan itu diberikan panitia kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan Said Chaidir MSP dan Kepala Bidang Destinasi Wisata Lilik SH di Lapangan Bakti Rantopao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (31/8).

Usai menerima penghargaan yang diserahkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Said Chaidir mengatakan, penghargaan ini merupakan suatu pencapaian yang baik bagi industri pariwisata di Kota Medan, di mana video profil yang dilahirkan lewat tangan kreatif produser Chairil Huda dan sutradara Onny Kresnawan akhirnya diakui se-Nusantara menjadi yang terbaik.

“Kami berharap video yang terbaik ini mampu menjadikan banyak orang ingin melihat secara langsung bagaimana potret video pariwisata di Kota Medan sesungguhnya, mulai dari wisata kuliner, religi, budaya, lingkungan dan masih banyak lainnya. Ayo raon-raon (jalan-jalan) ke Medan,” ajak Said di hadapan Bupati Toraja Utara, Sekda Sulawesi Selatan serta sejumlah pejabat dari kementerian pendidikan dan Badan Ekonomi Kreatif serta Lembaga Sensor Film (LSF).

Sementara itu, sutradara video profil pariwisata Kota Medan, Onny Kresnawan memaparkan, video yang dihasilkan merupakan video yang super lengkap secara komposisi, misalnya isinya ada talent/sosok wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata seperti wisata religi ke Masjid Raya, gereja, kuil, vihara.

Di samping itu, tambah Onny, untuk makanannya ada Ucok durian, markisa serta sejumlah tempat lainnya dengan pendekatan budaya ke Istana Maimun dan rumah peninggalan Tjong Afie hingga wisata lingkungan seperti sungai, hutan mangrove dan kebun binatang.

“Wisata di Kota Medan memang lengkap, jadi kami ambil semua potretnya sebaik mungkin dengan teknis pengambilan gambar serta alat maksimal yang kami miliki. Kami sangat berterima kasih kepada Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin dan Kadis Pariwisata Drs Agus Suriyono yang banyak mendukung industri film sebagai bagian memajukan pariwisata Kota Medan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Toraja Film Festival Bello Tarran mengatakan, Toraja Film Festival ini hadir untuk menghidupkan film daerah. Walaupun untuk menghidupkan film daerah, tapi seluruh jurinya berasal dari Jakarta dan diakui secara nasional.

Sehingga ajang film ini menjadi kelasnya nasional, ditambah dukungan yang banyak dari kementerian. “Jumlah peserta tahun ini cukup banyak hingga 107 file film dengan berbagai kategori, antusias para penggiat film ternyata semakin banyak dari seluruh propinsi,” ucap Bello Tarran.

Di kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan menyampaikan, Toraja Film Festival ini digelar sudah yang ke 2. Pihaknya secara daerah akan menetapkannya sebagai bagian kegiatan setiap tahunnya dan berjumlah akan masuk sebagai kalender even Sulawesi Selatan dan lebih berjuang lagi sebagai ajang tahunan secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi selatan yang dibacakan Sekda Sulsel Taototo Tanaranggina mengatakan, Pemprov Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi festival film ini. Pemprov melihat melihat ada pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam industri kreatif perfilman dan sektor pariwisata.

“Saya berharap ajang ini bukan sebagai bagian perayaan mengejar kemenangan melainkan sebagai forum edukasi masyarakat khususnya dalam meningkatkan pariwisata dan menjaga budaya,” ungkap Taototo. (ris/ila)

MEDAN – Kematian 180 ton ikan emas dan ikan nila yang dipelihara di keramba jaring apung (KJA) masyarakat di perairan Danau Toba di wilayah Pangururan, membuat para petani tekor sekitar Rp5 miliar. Tak mau rugi berulang, para petani siap belajar cara budi daya ikan KJA yang baik di danau Toba.

“Rencananya, Pemkab Samosir akan menyosialisasikan rencana pengosongan KJA dari ikan selama dua bulan. Setelah sosialisasi, pengosongan dieksekusi. Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut bersama instansi terkait di Samosir, akan memberikan pembinaan kepada 18 kepala keluarga (KK) pemilik KJA di Kecamatan Pangururan,” kata Kadis DKP Sumut, Mulyadi Simatupang kepada Sumut Pos, Jumat (31/8).

Menurutnya, pembinaan itu atas permintaan para petani ikan. “Selaku pembina dan fasilitator, DKP Sumut siap membantu cara budidaya ikan KJA yang baik kepada nelayan di sana. Pembinaan ini atas permintaan para petani ikan keramba,” katanya .

Mulyadi menjelaskan, ada sejumlah kabupaten yang warganya membangun KJA di perairan Danau Toba. Yakni Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Humbanghasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, dan Dairi.

“Dalam sosialisasi nanti, akan disampaikan cara budidaya ikan dengan baik. Soal letak KJA strategis dan cocok untuk budidaya ikan pada KJA. Misalnya, sesuai Perpres Nomor 81 tahun 2014 tentang RTRW Danau Toba, kedalaman KJA minimal 30 meter. Nah, faktor-faktor seperti ini harus dipahami pemilik KJA di sekitaran Danau Toba,” katanya.

Melalui sosialisasi dan pembinaan yang akan dilakukan, nelayan atau pemilik KJA diharapkan lebih baik dalam bisnis budidaya ikan. D imana sebelum memulai usaha budidaya, letak KJA sudah melalui ketentuan dan kajian matang. Dengan demikian kejadian ikan mati sebanyak 120 ribu ton dapat diminimalisir.

“Sebagai contoh di Kecamatan Pangururan itu sebenarnya diperbolehkan membuat KJA. Namun letak KJA-nya yang harus diperhatikan agar strategis. Baik soal kedalaman, PH (derajat keasaman) air, dan lainnya. Sehingga keberlangsungan budidaya ikan masyarakat menjadi lebih baik. Kita akan mengevaluasi semua letak KJA melalui instansi setempat,” paparnya.

Terkait KJA yang mengalami kematian ribuan ekor ikan, menurutnya terletak di lokasi tidak strategis. Yakni di lokasi yang terjadi pendangkalan dan arah angin yang begitu kuat. “Kemarin setelah kita turun ke lapangan, melakukan observasi dan mengambil sampel, diketahui bahwa kawasan itu sering terjadi angin kencang. PH dan ukuran KJA di sana banyak yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga membuat oksigen larut sangat rendah,” ujarnya.

Berdasar hasil observasi yang dilakukan, PH air di kecamatan Pangururan hanya 2,3 mm/liter. Idealnya untuk KJA 5 mm/liter. Begitupun dengan kedalaman KJA yang tidak sampai 10 meter.

“Jarak pantai ke KJA juga cuma lima meter. Harusnya berdasarkan peraturan 100 meter jarak dari pantai ke KJA. Ini salah satu mengapa ikan-ikan disana banyak yang mati,” ungkapnya.

Cara budidaya ikan yang tidak baik, katanya, disertai dengan faktor cuaca dan angin, membawa bahan-bahan organik seperti amoniak yang ukurannya sudah melebihi ambang batas. Akibatnya, dari faktor-faktor tersebut menimbulkan racun dan pengurangan oksigen.”Satu KJA itu idealnya 5.000 ekor ikan. Yang kita lihat disana berdasar laporan nelayan KJA, satu petak ada 15.000 ekor ikan. Faktor-faktor ini belum diketahui oleh nelayan di sana,” ujarnya seraya menyebut permintaan pembinaan dan tambahan wawasan soal budidaya ini dari nelayan sendiri.

Seperti diketahui, DKP Sumut mencatat 180-200 ton ikan di Kecamatan Pangururan Danau Toba mati mendadak. Kematian ratusan ton ikan tersebut merugikan para nelayan KJA hingga Rp 6 miliar.

Sistem Zonasi KJA Tak Pernah Dieksekusi
Terkait kematian ikan-ikan KJA ini, anggota Komisi B DPRD Sumut Richard P Sidabutar, menyebutkan sebenarnya sudah banyak kesepakatan yang dihasilkan untuk membenahi Danau Toba. Namun tidak ada langkah lanjut untuk merealisasikannya.

“Kita terlalu banyak melahirkan kesepakatan dan menggelar rapat koordinasi, buat peraturan tapi mandul eksekusi. Contoh kecilnya, soal pengaturan zonasi keramba jaring apung (KJA). Sampai sekarang tidak ada eksekusinya. Bagaimana kita mau bicara strategi memajukan pariwisata kalau kita masih sibuk berdebat soal aturan dan perijinan.

Padahal aturannya sudah jelas Perpres No 81 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba. Makanya saya bilang kita ini terlalu banyak wacana eksekusi tak ada,” kata Richard, kemarin.

Dari kondisi tersebut, menurut Richard, anggapan bahwa pemerintah tidak serius mengembangkan pariwisata khususnya di Sumut, terlebih Danau Toba, sulit dibantah.

Dirinya juga mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba sampai saat ini tidak diketahui realisasinya, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun peraturan-peraturan lain.

“Kita tidak tau kawasanan destinasi wisatanya apa saja. Hal ini tentu juga memperumit saat bicara tata kelola anggarannya. Mana kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota tak jelas. Bagaimana mau bicara memperkuat koordinasi dan sinerjisitas? Akhirnya masing-masing berjalan sendiri,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Ia juga melihat kinerja Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) masih sebatas sosialisasi dan membuat seminar. Masih berkutat pada pewacanaan. “Belum pada tahap membangun gagasan membangun pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar,” pungkasnya. (prn/bal)