Home Blog Page 6165

BBPOM Sita Kosmetik Ilegal Berbahan Merkuri, Merusak Ginjal

Foto: Diva Suwanda/Sumut Pos Kepala BBPOM Medan, Yulius Sacramento (tengah) saat memaparkan sejumlah kosmetik dan obat tradisional ilegal yang mereka amankan.
Foto: Diva Suwanda/Sumut Pos
Kepala BBPOM Medan, Yulius Sacramento (tengah) saat memaparkan sejumlah kosmetik dan obat tradisional ilegal yang mereka amankan.

SUMUTPOS.CO – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan kembali menyita produk kosmetik berbahaya ilegal dan tanpa izin edar (TIE) senilai ratusan juta rupiah. Kosmetik illegal tersebut mengandung bahan merkuri yang bisa menyebabkan gagal ginjal.

Kepala BBPOM di Medan, Yulius Sacramento Tarigan mengatakan, mereka menyita ratusan kosmetik berbahaya tersebut dari empat tempat di Kota Medan. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari, pihaknya berhasil menyita 122 jenis kosmetik dan 1 jenis obat tradisional dengan total Rp294 juta lebih.

“Penyitaan merupakan hasil pengawasan intensif yang dilakukan BBPOM dalam rangka aksi penertiban pasar kosmetik dan obat tradisional ilegal atau tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya periode Juli 2018,” ungkap Yulius Sacramento Tarigan, didampingi Kabid Penyidikan, Ramses Doloksaribu, saat paparan barang bukti kosmetik ilegal di Medan, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dari hasil pengawasan diperoleh temuan empat sarana dan empat tersangka. Pertama, di toko penjual kosmetik online Jalan Perjuangan sebanyak 81 jenis kosmetik senilai Rp161.970.000.

Lokasi kedua, sambungnya, di rumah tinggal tempat penyimpanan kosmetik di  Jalan Ampera sebanyak 38 jenis kosmetik ilegal (tanpa izin edar) bernilai Rp73 juta. Kemudian, lokasi ketiga, pengemas racikan kosmetik diduga mengandung merkuri di Jalan Brigjend Zein Hamid ditemukan bahan baku racikan krim  mengandung bahan berbahaya sebanyak 125 kg, lalu produk jadi dua jenis kosmetik dan kemasan label senilai Rp30 juta. Sementara, lokasi keempat di apotek VS Kabanjahe dengan temuan Salep Pi Khang Shuang sebanyak 2.520 pvs/tube senilai Rp25.200.000.

Sofyan: Saya Selalu Bawa Pulang Dokumen Kerja

Sofyan Basyir
Sofyan Basyir

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Usai rumahnya digeledah KPK, Minggu (15/7), Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir mengaku, kerap membawa dokumen-dokumen kerjanya ke rumah. Ia menuturkan, dokumen-dokumen yang dibawa bukan merupakan dokumen penting melainkan hanya dokumen yang sifatnya umum saja.

“Dokumen di kantor, tapi (soft) copy dikasih baca di rumah. Itu cuma dokumen-dokumen umum yang bisa setiap saat didapatkan, seperti proposal. Bukan dokumen-dokumen rahasia. Dokumen go public,” tutur Sofyan di kantornya, saat konferensi pers, Senin (16/7).

Selain dokumen-dokumen tersebut, Sofyan mengatakan, perihal surat menyurat yang mau ditandatangani olehnya juga dikasih soft copy dan dititipkan. “Ada juga proposal-proposal, misal regional Sumatera-Kalimantan, reporting bulanan diberikan kepada saya. Semua baca di rumah. Laporan keuangan-keuangan, cashflow masalah likuiditas,” bebernya.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi. Sofyan pun mengaku, menghormati proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga mengaku, saat digeledah KPK, ia sedang tidak berada di kediaman. “Kami sebagai tuan rumah membantu, kasih informasi terkait Riau 1, dan dokumen-dokumen terkait yang diperiksa,” ungkapnya.

Sofyan menuturkan, PLTU Riau 1 yang memiliki kapsitas 2×300 MW itu, merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Proyek bernilai 900 juta dolar AS, atau setara Rp12,6 triliun (kurs Rp14.000) itu pembangunannya ditangani Samantaka, yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resource Ltd, dan konsorsium lewat penunjukkan langsung. “Yang nego kan si konsorsium, nego sama kami. Nah, insha Allah untuk proses dan progres kami akan laksanakan seprofesional mungkin,” jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, mengenai kasus yang terjadi antara Blackgold dengan Eni Saragih, bukan menjadi lingkup PLN. Ia beralasan, masalah konsorsium sudah berada di luar lini PLN maupun PJB. “Kalau ada masalah di konsorsium, kami enggak bisa dalami. Karena kami (PLN) urusannya sama anak usaha kami (PJB). Konsorsium dan pihak asing (legislatif) itu satu bagian sendiri,” pungkas Sofyan. (uji/jpc/saz)

Demokrat: Ada Kejutan

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (18/7).
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (18/7).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Jelang pendaftaran capres dan cawapres kurang dari sebulan lagi. Elite-elite parpol masih terus mematangkan koalisi untuk Pilpres 2019 mendatang. Sejumlah pertemuan tertutup antarbos partai pun terus berjalan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengaku, sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (18/7). Pertemuan itu rencananya dilakukan di kediaman SBY di Mega Kuningan.

“Iya, pada 18 akan ada pertemuan membahas Pilpres 2019,” ungkap Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/7).

Dalam pertemuan itu, lanjut Hinca, akan ada beberapa kejutan, sehingga semua pihak diharapkan untuk memantau pertemuan 2 tokoh bangsa tersebut. “Iya, saya kira ada kejutan. Jadi mari kita nantikan bersama,” katanya.

Namun, Hinca mengakui, ia belum bisa mengetahui setelah pertemuan itu bakal merapat ke Prabowo Subianto. Sebab sampai saat ini belum ada arahan langsung dari SBY. Menurutnya, Demokrat memiliki 3 opsi, mendukung Jokowi atau Prabowo, dan mengusung calon lain di poros ketiga. “Jadi bisa dukung Jokowi, bisa Prabowo, bisa juga bukan Jokowi, kan ada 3 tuh,” bebernya.

Sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019 kian meruncing pada 2 poros, Jokowi versus Prabowo. Namun belum jelas siapa yang akan mendampingi kedua capres itu. Meskipun sejumlah nama sudah mengerucut.

Dari kubu Jokowi, beredar sejumlah nama, seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, TGB Zainul Majdi, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Namun, kepastian 3 nama itu tentu saja masih bisa berubah-ubah.

Sementara calon Prabowo, sejumlah nama juga sudah disebut-sebut. Ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Anies Baswedan, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Terkait pasangan Prabowo, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, wacana Prabowo-Aher lebih masuk akal dibanding Prabowo-Anies. Ia beralasan, Aher akan mendongkrak elektabilitas Prabowo di Jawa Barat khususnya, merujuk meningkatnya suara calon kepala daerah yang diusung Gerindra-PKS di Pilkada Jabar beberapa waktu lalu.

Mahfud MD, Tokoh Islam Paling Layak Jadi Cawapres

Mahfud MD saat bersama TGB Zainul Madji pada satu kesempatan.
Mahfud MD saat bersama TGB Zainul Madji pada satu kesempatan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Nama calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu 2019 terus digodok semua partai politik. Persaingan dalam pilpres turut ditentukan oleh siapa yang akan dipilih jadi calon wakil presidennya.

CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi menyampaikan, ada sejumlah nama yang layak menjadi cawapres. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya pada 10-15 Juli 2018, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD paling diunggulkan jadi cawapres dan dapat menambah elektabilitas Jokowi.

Survei dengan metode purposive sampling dilakukan terhadap 177 responden dari kalangan akademisi, NGO, organisasi masyarakat, dan kepemudaan, serta kalangan profesional.

Mahfud dinilai layak jadi wapres dengan persentase 70,6 persen di atas Menkeu Sri Mulyani Indrawati (64,1 persen), mantan Menkoperek Chairul Tanjung (62,3 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (60,9 persen), dan nama lain, seperti Gatot Nurmantyo, TGB Zainul Majdi, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Airlangga Hartarto, yang hanya di bawah 60 persen.

Dari klaster tokoh berpengalaman dalam pemerintahan, Mahfud menempati posisi tertinggi dengan indeks 0,73, mengalahkan Anies Baswedan, Sri Mulyani, Chairul Tanjung, dan Susi Pudjiastuti.

“Di cawapres, fenomena yang muncul adalah Mahfud dipilih menjadi pilihan nomor satu oleh responden yang merupakan opinion maker,” ungkap Airlangga, di Jakarta, Minggu (15/7).

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya tersebut, menyampaikan, dari klaster tokoh ormas keagamaan, Mahfud menempati urutan teratas dengan indeks 0,72, mengalahkan TGB Zainul Majdi, Khofifah, 2 tokoh Muhammadiyah; Din Syamsuddin dan Haedar Nasir, maupun Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Indeks untuk Mahfud kembali berada di urutan teratas (0,73), sebagai cawapres dari klaster profesional. Mahfud yang pernah menjadi Ketua MK serta Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, mengalahkan Sri Mulyani, Chairul Tanjung, Susi Pudjiastuti, hingga Yenny Wahid.

Saat disandingkan dengan tokoh Islam, nama Mahfud juga berada di urutan teratas, dengan indeks 0,74 dalam klaster tokoh Islam. Di bawah Mahfud terdapat TGB, Romahurmuziy, Cak Imin, Said Aqil, Haedar Nasir, hingga Rizieq Shihab. “Pendukung Jokowi harus pertimbangkan calon wakil presiden dari tokoh Islam dan membahas isu Islam berkeadaban, seperti Mahfud yang paling tinggi di kalangan tokoh Islam,” jelas Airlangga.

Pertamina Alami Krisis Keuangan

Foto: BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS KETERANGAN: Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Marketing Operation Region (MOR) I Sutrisno (tengah), memberikan keterangan pers di Kota Medan, Senin (16/7).
Foto: BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS
KETERANGAN: Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Marketing Operation Region (MOR) I Sutrisno (tengah), memberikan keterangan pers di Kota Medan, Senin (16/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -PT Pertamina (Persero) saat ini, mengalami krisis keuangan. Hal ini, berdampak dengan kebijakan pemerintah yang diambil, berupa rencana akan menjual aset perusahaan pelat merah itu, hingga 50 persen kepada Perusahaan Gas Negara (PGN), yang disebut-sebut pemilik saham sebagiannya milik swasta atau pihak asing.

Hal itu, membuat prihatin Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) atas kondisi miris yang diderita perusahaan minyak tersebut. Dengan ini, FSPPB akan melakukan aksi penyelamatan aset pemerintah dari kekuasaan asing. Dengan tujuan menolak kebijakan pemerintah untuk menjual aset Pertamina.

Ketua Umum FSPPB Marketing Operation Region (MOR) I, Sutrisno mengatakan, akan menggelar aksi doa bersama untuk mendoakan Pertamina lebih baik dan dihidarkan dari penjualan aset ke pihak asing. Aksi ini, akan dilakukan di Kota Medan, Rabu (18/7).

“Di sini kami ingin memberitahukan kepada publik terkait kondisi Pertamina terkini. Ada beberapa kebijakan pemerintah, kondisi Pertamina kritis, bukan lagi berdarah,” tutur Sutrisno di Kantor Pertamina MOR I, Senin (16/7) sore.

Sutrisno juga mengatakan, FSPPB akan mempertahankan aset-aset milik Pertamina dengan melakukan aksi solidaritas terhadap Pertamin, yang dilakukan secara nasional di Jakarta, 20 Juli mendatang. “Titik aksi akan dilakukan di Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pertamina Pusat, dan Istana Negara. Kemudian, kami akan lakukan kumpulkan koin untuk Pertamina, karena tidak mampu lagi untuk membeli minyak dan gas,” katanya.

Sutrisno menjelaskan, kondisi eksternal, harga minyak dunia saat ini di atas 72 dolar AS per barel. Dengan hal ini, Indonesia sebagai pengimpor dengan kebutuhan BBM dan gas 1,6 juta barel per hari, Pertamina mengalami penekanan perekonomian. “Kami di dalam negeri tidak lebih menguasi 20 persen di hulu, sisanya mengimpor. Produksi di kilang minyak hanya 700 barel per hari. Minyaknya itu, jadinya 400 barel, tidak cukup itu. Makanya impor,” ungkap Sutrisno.

Annual Report PGN Kembali Sabet Penghargaan Internasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali membuahkan prestasi gemilang di kancah internasional atas Laporan Tahunan (_Annual Report_)2017. Kompetisi Laporan Tahunan yang digelar oleh League of American Communication Professional (LACP) menilai PGN kali ini layak menduduki peringkat ketiga dalam kategori 2017 Vision Award.

Sekretaris Perusahaan PT PGN Rachmat Hutama, menyambut baik penghargaan ini. Menurut Rachmat, pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan di level internasional dan mengharumkan nama Indonesia.

“Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena dalam beberapa tahun terakhir Annual Report PGN berhasil menduduki peringkat tiga besar,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

Dalam penilaian kali ini, Annual Report PGN Tahun 2017 yang mengangkat tema “The Big Picture” mendapat total perolehan nilai 99 dari 100. Sejumlah kriteria yang digunakan, antara lain _first impression_ (30 dari 30), _report cover_ (10 dari 10), _letter to stakeholders_ (10 dari 10), _report narrative_ (10 dari 10), _report financials_ (10 dari 10), _creativity_ (10 dari 10), _message clarity_ (10 dari 10), dan _information accessibility_ (9 dari 10).

Penghargaan Vision Award ini terdiri dari dua kategori yakni utilitas gas dan kategori energi. Meski tahun ini berada di posisi ketiga, pada 2016 lalu annual report PGN berhasil masuk peringkat pertama mengalahkan perusahaan-perusahaan besar dunia.

Menurut Rachmat, pencapaian yang berhasil diperoleh ini menjadi sebuah bukti bahwa PGN telah melakukan komitmen _Good Corporate Governance_ (GCG). “Awards ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pelaksanaan GCG PGN yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan,” kata Rachmat.

Penghargaan tersebut menunjukan hasil yang positif dari program komunikasi serta _Good Corporate Governance_ yang dilakukan perusahaan. Dengan penghargaan itu, PGN berkomitmen untuk terus bekerja optimal dan transparan. “Kami tidak akan berpuas diri, namun akan terus konsisten untuk tetap memberikan transparasi laporan keuangan sesuai dengan standar internasional,” katanya.

Dalam _Vision Awards Annual Report Competition_, ungkap Rachmat, lebih dari 5000 laporan tahunan telah diajukan oleh lebih 800 institusi/perusahaan dari 24 negara. Termasuk, 500 perusahaan besar dunia yang diranking oleh Majalah Fortune (Fortune 500 Global).

Perusahaan berskala internasional lainnya yang ikut dalam kompetisi tersebut seperti Exxon Mobile, Chevron, Coca-Cola, Disney, serta Ford Motors. Liga Profesional Komunikasi Amerika LLC alias LACP sendiri didirikan pada tahun 2001 untuk menciptakan forum dalam industri hubungan masyarakat yang memfasilitasi diskusi tentang praktik terbaik di kelasnya. (ram)

Edy-Ijeck Berkomunikasi dengan Pejabat Pemprovsu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa 'Ijeck' Rajekshah (Eramas), Sugiat Santoso.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa ‘Ijeck’ Rajekshah (Eramas), Sugiat Santoso.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah melakukan pertemuan informal dengan sejumlah pejabat teras Pemprov Sumut. Hal ini sebagai upaya menyinkronisasi langkah-langkah strategis untuk program pembangunan di Sumut lima tahun mendatang, sesuai visi misi Edy-Musa semasa kampanye.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa ‘Ijeck’ Rajekshah (Eramas), Sodrul Fuad Lubis mengatakan, sudah ada komunikasi yang terjalin antara Edy Rahmayadi dan Pemprovsu untuk membicarakan program kerja pembangunan di Sumut. “Pak Edy juga sudah memberi masukan dan pandangan kepada Pemprovsu. Apa saja langkah strategis yang harus dibuat ke depan, terutama untuk memasukkan visi misi paslon (Edy-Ijeck) untuk membangun Sumut,” katanya kepada Sumut Pos, Senin (16/7).

Pada prinsipnya, diakui Sodrul, komunikasi intens mulai terbangun antara paslon dengan Pemprov. Apalagi jika memungkinkan, upaya sinkronisasi program kerja Edy-Ijeck bisa diakomodir pada APBD Perubahan Sumut 2018. “Saya pikir tim Pemprovsu juga berkonsultasi dengan paslon terkhusus terhadap program prioritas mereka,” katanya.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan Edy-Ijeck ketika sudah duduk di pemerintahan, terlebih dulu akan membenahi tatanan internal aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu. “Saya kira itu hal pertama yang akan paslon lakukan dalam program 100 hari kerja setelah dilantik. Kemudian tentu mengikuti sekaligus mengawasi pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan. Paling memungkinkan pada P-APBD bisa dimasukkan program kerja dan visi misi Eramas,” kata politisi Hanura itu.

Wakil Ketua Tim Pememangan Eramas lainnya, Sugiat Santoso juga berpandangan serupa. Kata dia, tidak begitu penting dibentuk secara resmi tim sinkronisasi antara paslon dengan pihak Pemprovsu. Sebab dengan sendirinya saat ini komunikasi dan hubungan antara pejabat teras Pemprovsu dengan paslon sudah berjalan.

“Tanpa dibentuk secara formal (tim sinkronisasi) pun, Pak Edy dan Bang Ijeck sekarang sudah diskusi bagaimana menyinkronkan RPJMD provinsi dengan visi misi Eramas yang akan dijalankan ke depan. Baik itu (komunikasi) dengan Sekdaprovsu maupun dengan pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu. Saya kira secara informal mereka sudah diskusi intens untuk itu,” katanya.

Apalagi imbuh Sugiat, Edy-Ijeck berlatarbelakang pekerja, dimana berorientasi pada proses dan juga hasil. “Artinya tidak perlu pencitraanlah. Yang penting komunikasi sudah berjalan dengan Pemprovsu. Bahkan sejak diketahui hasil Pilgubsu 27 Juni lalu, pejabat Pemprovsu sudah berkomunikasi dengan keduanya, mendiskusikan langkah-langkah pembangunan kedepan,” kata pria yang juga Ketua KNPI Sumut ini.

Sugiat juga sependapat, langkah awal ketika Edy-Ijeck masuk dan duduk di pemerintahan, yang dilakukan adalah menata lingkungan birokrasi Pemprovsu. Sebab lingkungan birokrasi ini menurutnya terbilang baru bagi Edy dan Ijeck. “Dengan begitu ASN akan lebih mengenal kerja-kerja dan karakter keduanya, sehingga program kerja dan pelaksanaan pembangunan bisa cepat terwujud. Saya pikir itu dulu prioritasnya dimana selanjutnya baru menyentuh pada program kerja dan visi misi Eramas untuk dimasukkan pada perencanaan pembangunan lima tahun mendatang. Seperti fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja, infrastruktur, pendidikan dan lainnya,” katanya.

Finalis Miss Grand Indonesia Santap Pizza Andaliman

Para finalis Miss Grand Indonesia 2018 santap pizza andaliman saat melakukan kunjungan langsung ke Kawasan Wisata Danau Toba, tepatnya di wilayah Balige, Sumatera Utara.

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Para finalis Miss Grand Indonesia 2018 melakukan kunjungan langsung ke Kawasan Wisata Danau Toba, tepatnya di wilayah Balige, Sumatera Utara.

Kunjungan ini difasilitasi secara langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Otorita Danau Toba.

Kunjungan selama 3 hari 2 malam ini memberikan pengalaman istimewa bagi para finalis Miss Grand Indonesia 2018, terkait pengembangan potensi pariwisata di Sumatera Utara khususnya di kawasan Danau Toba.

Direktur Pemasaran Badan Otorita Danau Toba, Basar Simanjuntak mengatakan, peran Badan Otorita ini adalah guna memaksimalkan potensi pariwisata di sekitaran Danau Toba agar menjadi kawasan yang sempurna menjadi destinasi wisata kelas dunia.

“Badan Otorita Danau Toba yang sejak dibentuk pemerintah diharapkan menjadi motor penggerak potensi pariwisata, industri pariwisata dan aksesibilitas agar pariwisata di kawasan Danau Toba semakin sempurna menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia,” ungkap Basar dalam siaran tertulisnya, Senin (16/7).

Basar juga menyebutkan beberapa destinasi yang direkomendasikan bagi para Finalis Miss Grand Indonesia 2018 pada kunjungan yang masih masuk sebagai rangkaian kegiatan karantina Miss Grand Indonesia 2018.

“Para finalis Miss Grand Indonesia 2018 menikmati santapan lezat Pizza Andaliman, kemudian berkunjung ke Toba Art dan Museum T. B. Silalahi, berfoto selfie di Bukit Tara Bunga serta mengunjungi IT DEL guna bertemu langsung dengan Menteri Koordinasi Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,” tuturnya.

National Director of Miss Grand Indonesia, Dikna Faradiba bahagia bisa ikut memperkenalkan potensi pariwisata di Balige, Sumatera Utara.

“Saya merasa tersanjung dan jadi sebuah kehormatan bagi saya dan para finalis Miss Grand Indonesia 2018 dibawa ke kawasan Danau Toba ini, dan semoga kebaikan yang tersaji untuk kami bisa semakin menyemangati para finalis berkunjung ke Balige,” jelas Dikna.Untuk informasi terkini penyelenggaraan Miss Grand Indonesia 2018 ini bisa dilihat langsung di akun instagram @officialmissgrandindonesia , Fanpage Facebook di ‘Miss Grand Indonesia’ dan website diwww.missgrandindonesia.com

Kegiatan Miss Grand Indonesia 2018 ini didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. (mg7/jpnn)

 

Giliran Arifin Nainggolan Ditahan KPK

Arifin Nainggolan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (16/7)
Arifin Nainggolan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (16/7)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggilir satu per satu tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho. Dari 38 anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 10 di antaranya telah ditahan. Teranyar, KPK menahan politisi dari Partai Demokrat, Arifin Nainggolan, Senin (16/7) sore.

Pantauan di gedung KPK, dengan menggunakan rompi orange, Arifin Nainggolan meninggalkan gedung KPK sembari menutup wajahnya dengan kertas di tangannya. “Terhadap tersangka ANN (Arifin Nainggolan) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Menurut Febri, sesuai jadwal, penyidik KPK hari ini mengangendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya yakni, Biller Pasaribu dan Rahmiana Delima Pulungan. Namun, Rahmiana Delima Pulungan tidak hadir. “Rahmiana Delima Pulungan tidak hadir. Belum diterima informasi alasan ketidakhadirannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Arifin Nainggolan sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu (11/7) pekan lalu, dengan alasan sakit. Saat itu, dia dipanggil penyidik KPK bersama dua rekannya, Mustofawiyah dan Tiaisiah Ritonga yang sama-sama dari Partai Demokrat.

Dalam kasus ini, Arifin Nainggolan membantah telah menerima suap sebab tidak ada bukti penerimaan. Karenanya, dia bersama tiga tersangka lainnya yakni Washington Pane, M Faisal, dan Syafrida Fitrie melakukan praperadilan. Terkait gugatan ini, Febri mengakui kalau KPK ada menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan. “Untuk jadwal sidang 26 Juli 2018 di PN Medan,” jelas dia.

Menurut Febri, Arifin Nainggolan, Washington Pane, dan M Faisal beralasan sama. “Ketiganya membantah menerima uang dari eks Gubernur Sumut, karena tidak pernah menandatangani kuitansi atau slip atau bukti transfer sebagai tanda terima uang,” terang Febri.

Keluarga Dilarang Masuk Asrama Haji

Triadi Wibowo/Sumut pos_ Sejumlah jamaah calon haji asal Medan tiba di Embarkasi Asrama Haji Jalan Ah. Nasution Medan, Kamis (27/7). Sekitar 393 jemaah calon haji asal Medan tergabung dalam kloter pertama telah masuk asrama untuk menjalani karantina sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat (28/7)
Triadi Wibowo/Sumut pos_
Sejumlah keluarga jamaah calon haji asal Medan tiba di Embarkasi Asrama Haji Jalan AH. Nasution Medan, tahun lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumut dan UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, melakukan peninjauan dan evaluasi kesiapan menjelang masuknya jamaah calon haji (calhaj) kloter pertama pada, Sabtu (21/7) depan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumut, T Darmansah menjelaskan, menjelang masuknya kloter pertama kesiapan Embarkasi Medan tidak ada masalah. Hanya saja katanya, perlunya mengadakan beberapa tenda sebagai penambahan.

“Mudah-mudahan pada penerimaan tanggal 21 Juli, tidak ada masalah. Tahun ini kita adakan peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji. Sehingga dia dapat menjalankan ibadah tidak terganggu pikirannya,” ungkap Darmansah kepada wartawan, Senin (16/7).

Dalam pelaksanaan haji tahun ini, kata Darmansah, perlunya media center sebagai informasi terhadap masyarakat yang ingin mengetahui seputar haji. “Media center ini bukan hanya sekadar memberi informasi kepada masyarakat, tapi yang paling terpenting adalah memberi informasi kepada keluarga dan jamaah yang berangkat. Sehingga keluarga tidak was-was terhadap keluarga yang berangkat atau berada di Madinah,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai perlengkapan dokumen calhaj, disebutkan Darmansah juga tidak ada masalah. Saat ini kata dia, visa yang telah selesai sudah mencapai kloter 14. “Visa kita sekarang sudah sampai kloter 14. Besok mungkin berangkat lagi membawa dokumen yang 8 kloter lagi. Jadi masalah dokumen kita sudah siap, tinggal pembekalan jemaah selama di pesawat saja,” terangnya.

Sementara, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, Sutrisno mengatakan saat ini persiapan gedung untuk penginapan calhaj sudah siap 100 persen. “Untuk persiapan gedung alhamdulilah sudah 100 persen, untuk penginapan jemaah sudah kita persiapkan 160 kamar. Yaitu untuk jemaah risti dan jemaah ujud itu dilantai satu gedung Madinah Al-Munawwarah. Untuk yang lainnya itu dilantai 2, 3 dan 4. Kalau untuk jemaah yang datang lebih awal itu digedung Jabal Nur,” sebutnya.

Untuk tahun ini, terang Sutrisno, ada yang berbeda dalam hal pemberangkatan. Bila selama ini pemberangkatan di aula satu, kini pemberangkatan akan dilaksanakan di Aula Jabal Nur. “Di situ nanti bus parkir di lapangan Al-Munawwarah, baru nanti 2 bus menjemput ke Aula Jabal Nur lalu boarding dan nanti kumpul di samping masjid Namirah. Setelah 10 bus kumpul, baru nanti dilepas ke bandara,” terangnya.

1...6,1646,1656,166...15,903Page 6,165 of 15,903