JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo harus segera membuat aturan pelaksanaan right to be forgotten, atau hak untuk dilupakan. Jika tidak segera diatur, ditakutkan terjadi masalah di kemudian hari. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais.
Pendapat Hanafi tersebut menanggapi kasus artis Kartika Putri yang telah berhijrah memakai hijab. Namun, masih terdapat media yang menyiarkan foto-foto Kartika terdahulu sebelum berhijrah.
Ia menegaskan, kasus ini menjadi momentum urgensi pembuatan aturan pelaksana right to be forgotten. Menurut Hanafi, kejadian yang dialami Kartika bisa saja dialami artis-artis lain yang telah berhijrah.
“Sehingga sudah saatnya bagi Menkominfo untuk mengatur tentang right to be forgotten, sebagaimana amanat UU ITE,” tutur Hanafi, Minggu (15/7).
Pendapat Hanifi tersebut, juga menanggapi akun instagram Kartika yang merasa dikecewakan, karena diumbar masa lalunya oleh satu stasiun televisi. Ia berharap, industri penyiaran tidak menjadi agen yang mengumbar aib seseorang di masa lalu. “Ada orang akan kembali ke jalan yang lurus, malah seolah-olah di-bully secara terselubung dengan memuat foto-foto dulu. Prinsipnya, kenapa harus mempertanyakan masa lalu seseorang ketika ia sedang ber-ikhtiar untuk masa depannya menjadi lebih baik,” kata Mas Han, sapaan akrabnya.
Foto: MASRIZAL/SUMUT POS
NYATAKAN SIKAP: Pengurus sejumlah ormas menyatakan sikap siap membela Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf, Minggu (15/7).
Foto: MASRIZAL/SUMUT POS NYATAKAN SIKAP: Pengurus sejumlah ormas menyatakan sikap siap membela Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf, Minggu (15/7).
ACEH, SUMUTPOS.CO -Koalisi Barisan Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB), berencana kembali melakukan aksi damai menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membebaskan Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf.
Rencananya, aksi kali kedua ini akan dilaksanakan pada Selasa (17/7) di Banda Aceh, dan akan dihadiri oleh massa yang lebih banyak dari sebelumnya.
Koordinator Lapangan KMAB Fahmi Nuzula, dalam konfrensi pers dengan sejumlah wartawan di Banda Aceh, Minggu (15/7), mengatakan, aksi ini dilakukan karena KPK tidak merespon permintaan pihaknya membebaskan Irwandi, yang dilakukan pada aksi sebelumnya.
“Dalam beberapa hari ke depan, kami akan melakukan aksi susulan, karena KPK tidak menggubris permintaan kami. Masyarakat kini sudah bersatu,” ungkap Fahmi, didampingi sejumlah pengurus ormas, di antaranya Forkab Aceh, AAA, Laskar Merah Putih, dan ormas perempuan.
Fahmi juga mengatakan, mereka tidak akan berhenti melakukan aksi sampai Irwandi dibebaskan. Sebab menurut mereka, Irwandi hanyalah korban dari permainan elit-elit politik di Aceh dan Jakarta.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika Irwandi tidak segera dibebaskan, dikhawatirkan situasi ini dapat merusak keadaan damai yang telah terajut di Aceh. Bahkan, Fahmi mengatakan, bukan tak mungkin Aceh akan kembali mengalami konflik. “Kami senang dengan damai saat ini. Tapi situasi ini telah membuat gejolak, masyarakat kecewa pemimpinnya ditangkap. Karena itu kami bersedia ber-partner dengan pemerintahan pusat untuk menengahi kasus ini. Tapi jika itu diterima. Jika tidak, kami akan terus melakukan aksi,” katanya.
Diketahui, Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Benermeriah Nonaktif Ahmadi, serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri, pada Selasa (3/7) malam lalu, ditangkap oleh KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka ditangkap KPK atas dugaan kasus suap senilai Rp500 juta atas komitmen fee ijon proyek pembangunan infrastruktur Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Kini keempatnya resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (mag-2/saz)
Teks Foto
ISSAK/JAWAPOS.COM
Penyidik KPK saat membawa sejumlah barang dari Rumah Dirut PLN Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat saat digeledah oleh sejumlah penyidik KPK.
Foto: ISSAK/JAWAPOS.COM Penyidik KPK saat membawa sejumlah barang dari Rumah Dirut PLN Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat saat digeledah oleh sejumlah penyidik KPK.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Itu terkait penyidikan lanjutan terkait kasus suap senilai Rp4,8 miliar yang melibatkan Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.
Eni yang merupakan kader Partai Golkar, diduga menerima suap dari Pimpinan PT Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo. Suap tersebut diduga bagian dari komitmen fee 2,5 persen untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap di Riau.
Pantauan JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Minggu (15/7), tim penindakan KPK tengah berada di dalam rumah Sofyan Basir yang berlokasi di Jalan Taman Bendungan, Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat. Tampak 4 mobil penyidik lembaga antirasuah yang terparkir di kediaman bos PT PLN tersebut.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk menjadi bukti baru terkait kasus suap PLTU di Riau.
“Tim masih berada di sana. Penggeledahan di lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menemukan bukti terkait dengan perkara (kasus suap Eni Maulani Saragih),” kata Febri, saat dikonfirmasi.
Karena itu, Febri berharap, Sofyan Basir dapat kooperatif dengan tim penyidik KPK. Termasuk tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini.
Diketahui, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada 13 Juli lalu. Mereka yakni Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan Pimpinan PT Blackgold Natural Recourses Limited Johanes B Kotjo.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
REKAPITULASI_Petugas KPU membawa kotak suara untuk direkapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Hotel Jalan Sudirman Medan, Minggu (8/7) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023, Satu per satu dari 33 KPU kabupaten dan kota memaparkan hasil penghitungan suara disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS REKAPITULASI_Petugas KPU membawa kotak suara untuk direkapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Hotel Jalan Sudirman Medan, Minggu (8/7) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023, Satu per satu dari 33 KPU kabupaten dan kota memaparkan hasil penghitungan suara disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secepatnya akan mengumumkan pemenang Pilgubsu 2018. Jika tidak ada silang sengketa yang dikonfirmasi Mahkamah Konstitusi, maka Selasa (24/7) pekan depan, KPU Sumut akan mengumumkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih hasil Pilgubsu 2018.
“Nanti pada 23 Juli kita akan terima surat edaran. Dimana ketika MK sudah memasukkan dalam buku register perkara, dan akan diserahkan ke KPU RI. Lalu KPU RI meneruskan kepada KPU provinsi se Indonesia. Nah, bagi daerah yang tidak termasuk perkara dalam buku register itu, langsung bisa kita lakukan penetapan pemenang,” ujar Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnain kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).
Setelah menerima secara resmi edaran dari MK melalui KPU RI itu, ungkap Iskandar, maka pihaknya segera menggelar rapat pleno penetapan pemenang Pilgubsu. “Jadi kalau yang ada (perkara), tidak bisa ditetapkan dulu. Kita menunggu edaran resminya saat ini,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan, salah satu syarat pelantikan paslon pemenang Ppilkada sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri, harus melewati batas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). “Jika pada 23 Juli surat dari MK masuk kepada KPU RI, maka secepatnya (ditetapkan pemenang Pilgubsu, Red) pada 24 Juli,” katanya.
Sementara untuk gugatan di Pilkada serentak kabupaten/kota yang dilaksanakan di delapan daerah di Sumut, sebut Iskandar, terdapat empat daerah yang melayangkan gugatan keberatan hasil pemungutan suara ke MK. Keempat penggugat itu yakni paslon Bupati Pilkada Dairi nomor urut satu Defriwanto Sitohang–Azan Bintang yang mendaftar ke MK pada 9 Juli pukul 19.03 WIB.
Kedua, Pilkada Kabupaten Padang Lawas, dengan pemohon Tondy Rony Tua–H Syarifuddin Hasibuan (paslon nomor urut satu) pada 9 Juli pukul 21.42 WIB. Selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terdapat dua paslon yang telah melayangkan gugatan ke MK yakni Junior Taipar Parsaroan-Frengky Pardamean Simanjuntak (paslon dua) pada 7 Juli pukul 22.01 WIB, dan paslon nomor tiga Christmas Lumbantobing–P Hutasoit mendaftar gugatan pada 10 Juli pukul 20.26 WIB.
”Para pemohon gugatan ke MK ini semuanya dilakukan secara online,” imbuh Iskandar seraya menyebut adapun syarat diperbolehkannya sebuah gugatan PHP ke MK, bila terdapat paling banyak 2 persen selisih perolehan suara selain juga mengacu pada jumlah penduduk yang ikut sebagai peserta pemilih.
“Kalau untuk Pilgub Sumut hampir dapat dipastikan tidak ada gugatan ke MK, jadi paling-paling pada 24 atau 25 Juli hasil pemenang Pilgubsu akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Sumut,” pungkasnya.
Seperti diketahui, KPU Sumut telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 2018 di 33 kabupaten/kota pada 8 Juli kemarin. Hasilnya, paslon nomor urut satu, Eramas berhasil mengungguli rivalnya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Secara total Eramas mengumpulkan 3.291.137 suara sah atau 57,57%. Sementara Djoss meraih 2.424.960 suara sah atau 42,42%. Total suara sah berjumlah 5,716.097, suara tidak sah 90.770. Adapun selisih perolehan suara antara Eramas dengan Djoss, yakni 866.177 suara. (prn)
Triadi wibowo/sumut pos_
Jemaah calon haji Kloter I saat menunggu waktu keberangkatan dari Embarkasi Medan Asrama haji Jalan Ah. Naution Medan, Jumat (28/7). Sebanyak 389 orang jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Medan diberangkatkan menuju Tanah Suci
Triadi wibowo/sumut pos_ Jemaah calon haji Kloter I saat menunggu waktu keberangkatan dari Embarkasi Medan Asrama haji Jalan Ah. Naution Medan, tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sabtu (21/7) pekan ini, jamaah calon haji (Calhaj) Kloter I Embarkasi Medan sudah mulai memasuki Asrama Haji. Pasalnya, keesokan harinya, Minggu (22/7), para jamaah calhaj sudah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kualanamu (KNIA).
Untuk menyambut kedatangan para Calhaj ini, UPT Asrama Haji Medan sudah siap 100 persen menerima kedatangan Kloter I dan seterusnya. Kepala UPT Asrama Haji Medan, Sutrisno kepada Sumut Pos mengatakan, mereka terus melakukan persiapan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji, khususnya di Embarkasi Medan.
Disebutkannya, Jumat (13/7) pekan lalu telah dilakukan pemeriksaan sanitasi Asrama Haji Medan oleh tim dari Dinas Kesehatan, KKP dan BLH Sumut. Namun, hasil pemeriksaan sanitasi itu belum dapat diketahui. “Untuk hasilnya masih kita tunggu. Dari keterangan tim kemarin, hasilnya keluar satu minggu setelah pemeriksaan,” ungkap Sutrisno.
Lebih lanjut dijelaskannya, pemeriksaan yang dilakukan itu adalah pemeriksaan kadar air dan kadar udara. Pemeriksaan dilakukan di semua tempat jamaah Calhaj beraktivitas, seperti di Aula I Gedung Jabal Nur, penginapan Gedung Madinah Almunawwaroh serta ruang makan Gedung Bir Ali. “Saluran air dan dreinase juga diperiksa. Termasuk dapur dan juga kantin. Bahkan pekerja di dapur dan kantin akan disuntik antivirus,” sambung Sutrisno.
Disinggung soal pembersihan kamar yang akan menjadi tempat menginap jamaah Calhaj, dikatakan Sutrisno juga sudah mulai dibersihkan. Ditegaskannya, H-1 sebelum jamaah Calhaj masuk pada Sabtu (21/7) nanti, Asrama Haji Medan sudah siap 100 persen menerima kedatangan para jamaah Calhaj. “Untuk sprei, sarung bantal dan selimut, nantinya setiap hari kita ganti. Semuanya kita cuci terlebih dahulu karena di setiap kloter, sprei, sarung bantal dan selimut harus bersih, ” lanjutnya.
Disinggung fasilitas, kembali Sutrisno menyebut, untuk pemondokan jamaah Calhaj, setara hotel bintang tiga. Pada setiap kamar, tersedia tv, ac, pemanas air lengkap dengan air mineral kemasan dan coffee serta teh saset. Untuk di toilet, kata Sutrisno, menggunakan sower dan closet duduk dengan disediakan handuk, sabun mandi, shampo, sikat dan pasta gigi.
Foto: ANDIKA/SUMUT POS
TERHARU: Ngogesa Sitepu mengaku terharu dengan keputusan yang diambil dalam Rapimda DPD Partai Golkar. Dia menangis dan juga pasrah dengan apapun yang diputuskan DPP.
Foto: ANDIKA/SUMUT POS Ngogesa Sitepu dilengserkan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Arilangga Hartarto.
SUMUTPOS.CO – Menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019, DPD Partai Golkar Sumut kembali bergejolak. Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu tiba-tiba dilengserkan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Arilangga Hartarto. Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua.
Pengurus Partai Golkar Sumut, HM Hanafiah Harahap mengakui, selama ini konsolidasi dan komunikasi tak berjalan maksimal di tubuh partai berlambang Pohon Beringin tersebut. “Kita melihat pertimbangan DPP, karena ingin agar kerja partai lebih cepat. Apalagi menjelang Pemilu 2019, kita perlu konsolidasi dan mempersiapkan kekuatan menghadapinya,” ujar Hanafiah yang merupakan Wakil Ketua Bidang di DPD Partai Golkar Sumut, kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).
Menurutnya, dalam persiapan itu juga, Partai Golkar perlu hubungan sinergi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten/kota. Sehingga, hal ini menurutnya penting serta jadi perhatian DPP. Disinggung soal kesiapan pencalonan di Pemilu 2019 mendatang, Hanafiah juga menganggap hal itu sebagai satu alasan. Bahkan dirinya menyebutkan, selama ini persoalan internal partainya tidak begitu terlihat di publik. Namun ternyata konsolidasi dan komunikasi dirasakannya sangat minim. “Saya kira itu salah satunya,” kata Hanafiah ketika disebut intensitas rapat internal dan pertemuan serta komunikasi yang sangat jarang dilakukan.
Hal itulah menurutnya sebagai sebuah kelemahan fungsi DPD Partai Golkar Sumut selama ini. Meskipun selama ini hampir tidak ada riak di dalam kepemimpinan Ngogesa Sitepu. “Tidak ada pertemuan intens. Memang itu kelemahan selama ini. Karena intinya berpartai ini kan komunikasi,” sebutnya.
Selain itu, anggota DPRD Sumut inipun mengungkapkan, Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, diberi kewenangan untuk mengganti struktural partai bila diperlukan.
Sebelumnya, pelengseran Ngogesa Sitepu ini tertuang dalam Surat Keputusan No : KEP-316/DPP/GOLKAR/VIII/2018 yang ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F Paulus tertanggal 14 Juli 2018. SK tersebut langsung diserahkan oleh Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir di kantor DPD Golkar Sumut.
Ibnu Munzir yang sempat diwawancarai wartawan menyebutkan, penunjukan Plt DPD Golkar Sumut agar roda kepartaian tetap berjalan. Apalagi, menjelang akhir pendaftaran caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, Ibnu Munzir menolak bila keputusan ini disebut pencopotan.
“Bukan pencopotan, tapi pemberhentian sementara. Hal ini agar organisasi tetap berjalan, apalagi menjelang penutupan pendaftaran caleg ke KPU di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Ibnu.
Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Warga melintas di perairan Danau Toba di daerah Tiga Ras
Triadi Wibowo/Sumut Pos_ Warga melintas di perairan Danau Toba di daerah Tiga Ras
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru-baru ini ‘menyentil’ pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba. Menurut Bambang, pemda setempat kalah antusiasnya dengan pemerintah pusat dalam mengelola Danau Toba.
Padahal, pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp21 triliun untuk pengembangan wisata Danau Toba. Tetapi sampai saat ini, tidak ada perkembangannya yang signifikan. “Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkap anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli (Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Sibolga), Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).
Menurutnya, ungkapan Kepala Bappenas itu tidak dapat dipungkiri. Selain pengembangan destinasi wisata itu sendiri, seharusnya pemerintah setempat bergerak cepat melaksanakan program yang memicu minat kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal, dengan cepat. “Memang apa yang disampaikan Kepala Bappenas itu sulit untuk dipungkiri. Karena itu kenyataan yang terjadi saat ini,” ujar Juliski, Minggu (15)7).
Ketua DPP PKPI Sumut ini pun mengatakan, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian sudah berusaha keras. Apalagi berencana mengalokasikan anggaran dana untuk membangun kawasan Danau Toba, baik langsung maupun melalui badan otorita danau Toba (BODT). Sebab danau supervolcano itu dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata kelas dunia.
“Kesempatan sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan destinasi wisata Danau Toba, bahkan sudah dijanjikan disediakan dana sebesar Rp21 triliun. Tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangannya yang signifikan. Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut ini juga beranggapan, peringatan tentang masalah destinasi Danau Toba sudah dinyatakan Menteri Bambang Brodjonegoro. Sehingga pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi di Sumut harus lebih serius. “Jangan sampai ada penyesalan nantinya apabila pemerintah pusat menarik dana Rp21 Triliun yang sudah dijanjikan dan dipindahkan ke daerah lain ,” sebutnya.
Bahkan kata Juliski, sudah hampir dua tahun keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dibentuk, namun belum ada perkembangan signifikan. Padahal katanya badan itu dibuat agar ada peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus pemasukan bagi masyarakat serta pemerintah daerah itu sendiri. Bahkan gaungnya semakin berkurang.
“Kita berharap pemerintah pusat bersabar dan tetap mendukung pengembangan wisata Danau Toba, serta memaksa pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan diri,” harapnya.
Sebelumnya Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, banyak daerah yang beruntung mendapat perhatian khusus dari pusat untuk pengembangan pariwisata. Namun saat yang sama, antusias dan semangat pemerintah daerah kalah dengan pusat.
“Hasilnya walau kementerian sudah menaruh banyak perhatian untuk bangun bandara internasional, infrastruktur jalan dan lainnya, progres pertumbuhan Danau Toba sangat lambat meski kunjungan turis mancanegara mulai banyak terlihat,” katanya.
Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk membangun daerah wisatanya. Sebab meskipun pusat menaruh perhatian besar, tanpa upaya menjaga dan memelihara kearifan lokal, maka akan sulit berkembang.
Santri Pesantren Al Fauzul Kabir melakukan latihan pencak silat di hutan.
Santri Pesantren Al Fauzul Kabir melakukan latihan pencak silat di hutan.
ACEH, SUMUTPOS.CO – Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, belum menyalurkan biaya makan bagi puluhan santri Tahfidz Quran di Pesantren Al Fauzul Kabir, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Pengelola pondok pendidikan Tahfidz Quran, Ustad Iskandar, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Bahkan, ia mengaku saat ini pihaknya sudah terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah untuk menalangi biaya makan bagi puluhan santri.
Ia juga mengaku, puluhan santri penerima bantuan tersebut belum menerima uang makan sejak bulan Januari hingga Juli 2018. Akibatnya, sebanyak 40 santri binaan tersebut terpaksa dirumahkan selama beberapa bulan terakhir.
“Kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena stock bekal untuk memenuhi kebutuhan makan anak – anak tidak ada lagi,” ungkap Ustad Iskandar.
Lebih lanjut dikatakan, pembinaan santri tahfiz tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Pemkab Aceh Besar sejak beberapa tahun lalu.
Pada tahun sebelumnya, kata dia, uang makan untuk santri sebesar Rp 350 ribu per santri, selalu ditransfer tepat waktu.
Tidak pernah terlambat dan selalu lancar dalam pembayaranya. Kami sudah berupaya menayakan kendala ini kepada pengurus Baitul Mal, katanya akan segera dicairkan,” ujarnya.
Ia berharap, uang makan santri Tahfidz tersebut dapat segera disalurkan, sehingga proses pembinaan terhadap para santri tidak tersendat.
Kepala Baitul Mal Aceh Besar Drs. Zamri A Rafar, saat dikonfirmasi membenarkan jika uang makan bagi 40 santri binaan itu belum disalurkan. Kata dia, dana tersebut rencananya akan disalurkan hari ini Senin (16/7).
“Hari ini mulai disalurkan dan akan dikirim ke rekening santri masing-masing penerima mamfaat,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, terlambatnya penyaluran dana tersebut dikarenakan masalah administrasi. Di mana, pihak pondok pesantren Al Fauzul Kabir tidak dapat menunjukkan MoU dan daftar nama santri penerima bantuan.
“Minggu kemarin surat dan dokumen tersebut diserahkan, kemudian kita verifikasi daftar penerima dan hari ini mulai kita salurkan,” pungkasnya.(zal)
SUMUTPOS.CO – Rasa sedih keluarga yang kerabatnya hilang dalam peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Senin (18/6) lalu, masih belum pupus. Kelvin Zeriansyah misalnya, remaja 14 tahun yang kedua orangtua dan dua adiknya ikut tenggelam bersama kapal, masih sedih. Apalagi, ia sempat minta ikut ke Danau Toba, namun ditolak ibunya.
——————————————–
BAGUS SYAHPUTRA, Medan
——————————————–
Sabtu (14/7) sore, wartawan Sumut Pos mendatangi rumah Kelvin di Jalan Alumunium I Gang Tompo, Kota Medan. Saat itu, Klevin sedang tidak berada di rumah. Kelvin, Supiani (62), menyebut Kelvin sedang main-main sama temannya di luar..
Namun mengetahui maksud kedatangan awak media ini untuk wawancara dengan Kelvin, si nenek menyuruh anaknya menjemput Kelvin. Sekitar 5 menit kemudian, Kelvin pulang ke rumah dijemput pamannya menggunakan sepeda motor.
Mengetahui maksud kehadiran awak media, remaja 14 tahun itu tampak tertunduk sedih. Kelvin merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, anak pasangan suami-istri Saputra Handoko (40) dan Hawaleni Saragih (35). Kedua adiknya, masing-masing bernama Fikri Zeriansyah (10) dan Attahyatul Husna (8). Keempat keluarganya itu menjadi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun dan dinyatakan hilang hingga saat ini.
Setelah berbasa-basi, siswa kelas IX di SMP Negeri 24 Medan itu menuturkan kronologis kenapa dirinya tidak ikut menjadi korban KM Sinar Bangun saat itu.
Awalnya, Kelvin bersama kedua orangtua dan adik-adiknya, pulang kampung ke rumah keluarga besar ibunya di Kota Pematangsiantar, Jumat (15/6) siang, untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Mereka menginap selama 3 malam di Pematangsiantar. Kemudian, pada Senin (18/6) pagi, 17 anggota keluarga menggunakan mobil secara berombongan, berangkat hendak liburan ke Danau Toba. Karena jaraknya hanya 1 jam perjalanan dari Siantar.
“Mamak bilang cuma ke Pantai Pasir Putih saja, tapi tidak menyebrang. Saya terus meminta ikut pergi bersama mereka. Tapi mereka menolak,” tuturnya sedih.
Para pemain Prancis meluapkan kegembiraan usai memenangi Piala Dunia 2018 dengan mengalahkan Kroasia dengan skor telak 4-2, Senin (16/7). Gelar ini memutus siklus 20 tahunan mencul juara baru.
Para pemain Prancis meluapkan kegembiraan usai memenangi Piala Dunia 2018 dengan mengalahkan Kroasia dengan skor telak 4-2, Senin (16/7). Gelar ini memutus siklus 20 tahunan mencul juara baru.
SUMUTPOS.CO – Prancis akhirnya memastikan gelar juara dunia keduanya. Pada final di Stadion Luzhniki, Moskow, Minggu (15/7), Les Blues menumbangkan Kroasia dengan skor 4-2. Kemenangan ini membuat Prancis memutuskan siklus 20 tahunan selalu muncul juara baru. Siklus telah dimulai sejak 1958 saat Brasil menjadi juara, berlanjut ke 1978 Argentina, dan 1998 Prancis.
Kemenangan ini membuat pelatih Prancis Didier Deschamp layak disejajaran dengan Franz Beckenbauer dan Rudi Voeller yang berhasil menjadi juara saat menjadi pemain dan pelatih. Selebihnya Deschamp juara saat menjadi kapten tahun 1998.
Duel final berlangsung ketat sejak awal laga. Kroasia mengandalkan komposisi terbaiknya dengan mengandalkan Mario Mandzukic didukung Perisic, Modric dan Rakitic.
Meski baru menjalani final pertamanya, Kroasia tak tampil gentar dengan bermain bertahan. Mereka justru menampilkan permainan terbuka. Melewati 5 menit pertama, Kroasia tampak yang lebih agresif dalam merancang serangan. Pressure yang dilakukan Kroasia mampu sedikit meredam determinasi skuad Prancis yang kuat dalam penguasaan bola.
Namun Prancis membuka keunggulannya menit ke-18. Gol bunuh diri Mario Mandzukic membuat Les Blues bersorak. Berawal dari tendangan bebas Antoine Griezmann, bola yang coba dijangkau Mandzukic untuk diamankan malah masuk ke gawang sendiri dan membuat Subasic, kiper Kroasia mati langkah.
Namun Kroasia tak lantas panik. Mereka meningkatkan agresivitas ke gawang lawan. Hasilnya Kroasia berhasil menyamakan skor 1-1.
Berawal dari tendangan bebas Luka Modric, Sime Vrsaljko menyundul bola ke kotak penalti. Setelah diterima Mandzukic, bola diteruskan ke Domagoj Vida. Vida lalu memutuskan untuk mengirim bola ke luar tempat Ivan Perisic berada.
Perisic satu kali melakukan gerak tipu yang mengecoh N’Golo Kante sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang tak bisa dihentikan oleh Hugo Lloris.
