Petugas sedang merapikan troli di Terminal Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deliserdang.
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO -Sebanyak 85 orang petugas pengumpul dan pembawa troli barang penumpang di Terminal Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deliserdang melakukan protes, Selasa (10/7). Mereka menuding vendor yang menaungi troli PT Sahara dari PT Angkasa Pura II banyak melakukan pemotongan gaji pekerja troli.
Seorang pekerja troli bandara yang minta namanya tak disebutkan mengatakan kalau pemotongan gaji mereka sudah berlangsung 5 bulan terakhir .
“Gaji kami sudah pas pasan tapi masih juga banyak potongan macem macem, hari ini kami protes tapi tidak mogok kerja,” katanya.
Kini 85 petugas troli ini berharap pihak PT Angkasa Pura II dapat menjembatani masalah mereka .
Sementara itu terkait aksi protes pekerja troli bandara ini Maneger Humas PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Kualanamu saat dikonfirmasi mengatakan, kalau pihaknya akan segera memanggil vendor yang mempekerjakan para petugas troli tersebut
“Kami segera memanggil vendor pelaksana dan memediasi dengan para pekerja agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan diharapkan agar para pekerja tetap melaksanakan tugasnya untuk kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa bandara,” katanya. (btr/azw)
Jokowi bersama Mahfud MD di salah satu acara, belum lama ini.
Jokowi bersama Mahfud MD di salah satu acara, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai, sosok Mahfud MD saat ini paling berpeluang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Sebab, Mahfud memiliki 2 kelebihan yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya.
Kelebihan pertama, kata Haris, adalah kemampuan Mahfud di bidang hukum tata negara. Menurutnya, pengalaman Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu diragukan lagi.
“Mahfud ini memiliki keahlian di bidangnya, khususnya di bidang hukum,” kata Syamsuddin, Selasa (10/7).
“Kalau tantangan ke depan adalah untuk menciptakan hukum dan demokrasi yang lebih baik, pilihannya Mahfud MD,” tambahnya.
Selain itu, Syamsuddin juga menilai, Mahfud mempunyai kelebihan kedua, yakni dekat dengan kalangan umat Islam. Karena itu, Mahfud bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi, khususnya dari basis pemilih Muslim. “Dia dekat dengan kelompok Islam, tidak hanya dengan NU, tapi juga Muhammadiyah,” jelasnya.
Selain 2 kelebihan itu, Syamsuddin juga menilai, Mahfud adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Ia tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum. “Pasangan Pak Jokowi itu memang harus orang yang bersih dan berintegritas, ini tidak kalah pentingnya,” bebernya.
Selain Mahfud, Syamsuddin menilai, ada 2 nama lain yang juga berpeluang dipilih oleh Jokowi. Namun, berbeda dengan Mahfud, Syamsuddin menilai, 2 calon ini hanya punya satu keunggulan yang bisa ditonjolkan. Jika Jokowi ingin mengambil tokoh dari partai politik, maka pilihannya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Sebab, Airlangga adalah ketua umum partai kedua terbesar setelah PDIP. Mesin Golkar pasti akan bekerja keras,” katanya.
Sementara, jika Jokowi merasa tantangan yang berat di periode keduanya adalah ekonomi, maka ia bisa meminang Sri Mulyani. Syamsuddin menilai, Menteri Keuangan tersebut sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Namun, ia tidak memiliki basis massa layaknya Mahfud atau Airlangga. “Kembali ke Jokowi, butuh cawapres yang seperti apa,” jelasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pemilihan Presiden 2019. Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik. “(cawapres) Sudah ada, tinggal diumumin,” kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7) lalu.
Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, katanya, harus dilakukan pada waktu yang tepat. (kps/saz)
SBY saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, belum lama ini.
SBY saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, belum lama ini.
SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, sampai saat ini ia masih mematangkan pilihan politiknya terkait Pilpres 2019. Presiden 2 periode itu, juga tidak ingin terburu-buru, karena situasi akan berubah saat Jokowi dan Prabowo Subianto mengumumkan cawapresnya.
“Semuanya masih mungkin dan sekarang sedang kami matangkan,” tutur SBY di kediamannya Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7).
SBY juga menduga, peta politik akan berubah dengan cepat saat Jokowi dan juga Prabowo mengumumkan cawapresnya. Sehingga itu yang sangat ditunggu oleh semua pihak. Bahkan, pengumuman cawapres dari 2 tokoh tersebut, bisa membuat peta dukungan koalisi berubah. “Tentu akan mengubah keadaan, di saat nanti, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo mengumumkan siapa cawapresnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Partai Demokrat juga menegaskan, internal partainya masih melakukan pemetaan situasi politik yang ada. Termasuk apabila Jokowi dan juga Prabowo mengumumkan cawapresnya di menit-menit terakhir pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami sudah memetakan semuanya, kami sudah memikirkan beberapa opsi,” ungkap SBY lagi.
Walaupun nanti situasi atau kondisinya sedang chaos di jelang-jelang akhir pendaftaran, SBY memastikan, Partai Demokrat tidak akan terganggu dengan situasi tersebut, dan tetap akan bersikap di Pilpres 2019. “Insha Allah Demokrat akan bisa menetapkan pilihannya yang kami pandang paling tepat,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Keduanya membahas situasi politik saat ini, dan kerja sama parpol. “Pembicaraan dengan Pak SBY mengenai keadaan politik dan kerja sama antar partai. Komunikasinya selalu terbuka,” ungkapnya.
Namun, konteks kerja sama antar partai itu dikatakan Airlangga, belum membicarakan masalah koalisi di Pilpres 2019. “Belum ada (koalisi di Pilpres 2019). Kami masih bicara mengenai situasi terkini saja,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) itu.
Menurut Airlangga, situasi saat ini masih cair. Masih perlu membangun komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya. Sehingga nantinya bisa mencapai satu kesepakatan. “Prinsip Golkar dengan semua pimpinan partai lainnya masih cair,” jelasnya.
Sekadar informasi, saat ini Partai Demokrat masih belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2019 mendatang. Belakangan SBY melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Isunya, hal tersebut dilakukan supaya muncul koalisi alternatif dengan menduetkan JK dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun selanjutnya, SBY juga memerintahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Belakangan Partai Demokrat mengaku, Prabowo ingin bisa menggandeng AHY. (gwn/jpc/saz)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BANK_Petugas kepolisian keluar dari bank BTPN di Jalan Tembung pasar IX, Medan Batangkuis, Selasa (10/7) Bank tersebut di rampok Selasa (10/7) Pagi, Perampok berhasil berhasil membawa uang Sekitar Rp 148 juta.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Bank BTPN di Jalan Tembung pasar IX, Medan Batangkuis dirampok, Selasa (10/7) pagi, Perampok berhasil membawa uang sekitar Rp 151 juta.
SUMUTPOS.CO – Perampok di Sumut nampaknya mengincar jam-jam lengah di kantor bank. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Jalan Lintas Medan-Batangkuis, dirampok pada Selasa (10/7) pagi, saat jam-jam lengah pergantian penjagaan. Pelaku yang diduga komplotan itu, berhasil menggondol cash box (kotak boks berisi uang, Red) berisi uang tunai Rp151 juta. Meski komplotan, hanya satu pelaku yang masuk ke bank dan menodongkan senjata jenis pistol kepada kasir bank.
BTPN yang dirampok berada di Desa Bandar Klippa Pasar IX Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumut.
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Percut Seituan kepada Sumut Pos mengatakan, berdasarkan kesaksian Satpam, Alfisyar (31), warga Gang Pelita, Desa Bandar Klippa, pagi itu seorang pria yang mengenakan topi dan kacamata, masuk ke bank. Ia sendirian saja. Di mengancam satpam, Alfisyar. Karena takut, satpam menurut saja saat digiring pelaku.
“Di bawah tekanan, satpam tadi takut dan menurut saja sama pelaku. Masuklah pelaku ke dalam bank. Lantas ia menodong kasir bank bernama Leli Hasibuan dengan pistol dan menanyakan: ‘Di mana tempat uang?” katanya.
Kasir dan para karyawan bank yang lain, langsung ketakutan.
Selanjutnya, tersangka berhasil mengambil paksa CASH BOX berisi uang senilai ratusan juta. “Kasir yang ketakutan ditodong, nunjukkan box tempat penyimpanan uang mereka,” ungkapnya.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BANJIR_Warga menggunakan kendaraan menembus banjir yang merendam Jalan dr Mansyur, Senin (9/7). Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Minggu (8/7) malam ditambah meluapnya aliran anak Sungai Batuan menyebabkan puluhan rumah dan juga akses jalan di kawasan itu terendam banjir.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS BANJIR_Warga menggunakan kendaraan menembus banjir yang merendam Jalan dr Mansyur, Senin (9/7). Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Minggu (8/7) malam ditambah meluapnya aliran anak Sungai Batuan menyebabkan puluhan rumah dan juga akses jalan di kawasan itu terendam banjir.
SUMUTPOS.CO – Cuaca ekstrem yang tejadi Minggu (8/7) hingga menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan di Kota Medan, membuat anggota dewan Kota Medan angkat biacara. Mereka meminta Pemko Medan menyiapkan anggaran khusus untuk menampung soal banjir, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh alam.
Anggota DPRD Medan Salman Alfarisi mengatakan, anggaran khusus yang disiapkan untuk persoalan bencana nantinya dialokasikan untuk mengantisipasi banjir dan bencana lain.
“Akhir-akhir ini curah hujan di Kota Medan cukup tinggi. Oleh karenanya, kepada Pemko Medan diharapkan sigap atau siaga semi bencana, seperti banjir, pohon tumbang dan puting beliung. Untuk itu, dapat mengalokasikan anggaran khusus,” kata Salman kepada Sumut Pos, Selasa (10/7)
Diutarakan Salman, organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Medan harus siap siaga semi bencana terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Meski sudah ada lembaga terkait yang menangani bencana yaitu BPBD, bukan berarti OPD melimpahkan sepenuhnya kepada lembaga itu. “Koordinasi lintas OPD perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk anggaran maupun lainnya,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Medan ini.
Salman menyebutkan, banjir yang terjadi di Medan tidak bisa dipungkiri akibat buruknya sistem drainase saat ini. Namun demikian, ada beberapa drainase yang sedang dalam perbaikan sehingga terjadi penyumbatan aliran air. Apalagi, hujan yang terjadi belakangan ini intensitasnya cukup deras. “Sebagian pengerjaan drainase tahun lalu belum tuntas pada tahun ini, sehingga kemungkinan hal itu salah satu penyebabnya dan terjadi penyumbatan,” kata dia.
Selain itu, perlu juga dianggarkan dalam APBD soal anggaran terhadap korban bencana alam. Namun, tergantung APBD apakah mencukupi atau tidak. “Kalau memang bisa diatur dalam peraturan wali kota (perwal), saya rasa sudah bisa dan tidak perlu dari perda,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli menyebutkan, banjir yang terjadi di kawasan Jalan Dr Mansyur karena telah terjadi penyempitan sungai. Kata dia, debit air yang begitu besar tidak mampu ditampung oleh sungai sehingga pada akhirnya turun ke badan jalan.
Politikus Partai Golkar itu mengakui kewenangan untuk menormalisasi sungai berada di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II. Sedangkan, normalisasi drainase merupakan kewenangan Pemko Medan atau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.
“Percuma kalau drainse di normalisasi kalau sungainya tetap seperti itu. Banjir tetap akan terjadi kalau debet air tinggi. Harusnya Pemko Medan dan BWSS II saling kordinasi dan mencari cara untuk mengatasi banjir. Tapi, sejauh ini kita lihat kordinasi keduanya lemah. Akibatnya terjadi seperti ini,” ujarnya.
Anggota DPRD Medan yang akrab dipanggil Nanda ini menyatakan, kalau kordinasi baik, maka saat normalisasi drainase di Jalan Dr Mansyur dan sekitarnya berjalan, maka normalisasi Sungai Babura yang ada di dekatnya juga berjalan. Namun, kenyataannya tidak.
“Banjir atau genangan air akan membuat aspal jalan menjadi cepat rusak. Kalau tidak segera diatasi kejadian seperti ini akan terulang kembali,” imbuhnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Sutrisno Pangaribuan, mengaku merasa sakit sekaligus malu, atas penahanan beberapa rekannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Ia berharap proses ini segera tuntas, agar citra buruk wakil rakyat di provinsi ini tidak semakin parah.
Sutrisno mengatakan, penahanan anggoa DPRD Sumut oleh KPK, baik yang baru saja terjadi maupun sebelumnya, tentu menggugah rasa sedih. Apalagi hal itu membuat posisi anggota dewan yang aktif terlihat semakin sedikit. “Sedih melihat mereka ditahan, dan mengenakan rompi kuning,” kata Sutrisno kepada Sumut Pos, Selasa (10/7).
Begitu juga dari segi kelembagaan, lanjut Sutrisno, nama DPRD Sumut di mata masyarakat menjadi semakin buruk. Apalagi proses tersebut, berjalan seperti punya episode yang belum berakhir. Padahal persoalan tersebut sudah berlangsung pada waktu yang lama.
“Ini kan memang domainnya KPK kalau soal penahanan anggota dan mantan anggota dewan yang lain. Yang pasti, dalam beberapa waktu ke depan, kawan-kawan muncul di televisi. Makanya ini menyakitkan sekaligus memalukan,” kata dia.
Proses penahanan sendiri yang kemungkinan masih berlanjut, kata Sutrisno, akan terus membuat berita bersambung tentang kasus hukum korupsi berjamaah di Sumut. Jika ini terus berlarut, maka hampir semua cerita tentang Sumatera Utara adalah tentang hal negatif.
“Yang kita khawatirkan juga nanti ada semacam sanksi sosial dari masyarakat atas kondisi ini. Bukan tidak mungkin ada wacana jangan memilih anggota DPRD Sumut. Tentu lembaga ini akan semakin buruk di mata publik,” katanya.
Menurut Sutrisno, KPK yang terus bekerja diharapkan dapat segera menuntaskan persoalan krisis hukum di Sumut yang masih berjalan hingga kini. Sehingga, dirinya beranggapan bahwa proses panjang ini merupakan upaya lembaga antirasuah itu untuk benar-benar membersihkan elit dan pejabat yang terlibat.
“Sepanjang KPK temukan bukti kuat, kita minta agar masalah ini cepat dituntaskan. Karena kita berasumsi KPK memang ini ingin membersihkan. Apalagi kan sampai sekarang belum ada yang di praperadilkan. Artinya, persoalan ini benar-benar ditangani serius,” pungkasnya.
Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Mereka diduga menerima uang suap dari Gatot Pujo senilai Rp300 juta-350 juta per orang.
Suap itu terkait proses persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut periode 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada tahun 2015.
Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp5,47 miliar selama proses penyidikan kasus ini. Uang itu berasal dari sejumlah orang termasuk anggota DPRD Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti. (bal)
Harry Kane menjadi andalan Inggris yang sudah lama mendambakan final Piala Dunia.
Harry Kane menjadi andalan Inggris yang sudah lama mendambakan final Piala Dunia.
SUMUTPOS.CO – Inggris sudah lama mendambakan final Piala Dunia yang terakhir kali mereka pijak tahun 1966. Satu-satunya final yang mereka akhiri dengan gelar perdana yang tidak pernah bertambah hingga setengah abad berikutnya. Namun mereka harus menghadapi Kroasia yang menatap final pertamanya sepanjang sejarah pada duel di Stadion Luzhniky, Moskow, Kamis (12/7) dini hari nanti.
Tahun ini menjadi peluang terbaik untuk kembali mengangkat Piala Dunia, setelah gagal di semifinal 1990. Inggris tak disangka dengan pasukan mudanya yang minim pengalaman mampu melangkahi jejak para pendahulunya. Padahal materi Inggris dulu lebih berkelas dengan kehadiran bintang-bintang seperti Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney dan lainnya.
Namun generasi berganti generasi, pemain berbakat bermunculan setiap tahun, tapi Tiga Singa tidak juga menunjukkan taringnya. Justru tahun ini di tangan pelatih kurang berpengalaman seperti Gareth Southgate, Tiga Singa benar-benar menjadi ancaman.
“Kami adalah tim yang masih berkembang. Kami tahu di mana kami berada. Kami berhasil karena semua orang bekerja sangat keras, semua orang bekerja keras di lapangan,” kata Southgate.
Perjalanan Inggris ke semifinal cukup mulus. Satu hambatan yang sempat membuat jantung berdebar ada di laga 16 besar kontra Kolombia. Ketika itu Inggris dibayangi kutukan adu penalti saat gol Yerry Mina di penghujung 90 menit mengagalkan kemenangan Inggris. Syukurnya Tiga Singa melewati kutukan itu dan kini lebih percaya diri.
“Kami berada di posisi ini karena orang-orang yang ada di skuad seperti (Gary) Cahill, (Phil) Jones, (Danny) Welbeck, (Nick) Paus, (Jack) Butland, (Danny) Rose, yang lebih tua, telah luar biasa dalam mentalitas mereka, sikap mereka untuk mendukung tim, untuk berlatih setiap hari,” bebernya.
Southgate tak menampik para senior yang tersisa itu mampu membimbing pasukan muda menjadi lebih percaya diri saat turun di panggung yang sebelumnya tak pernah mereka pijak. “Meskipun mereka tidak memiliki waktu permainan sebanyak yang mereka inginkan, mereka adalah banyak alasan mengapa kita berada di tempat kita berada,” katanya.
Sayangnya, Jordan Henderson masih diragukan kebugarannya. Tiga bek Inggris Hari Maguire, John Stones dan Walker juga harus bekerja keras membendung agresivitas serangan Kroasia yang dipimpin Luka Modric dan Rakitic.
Foto: Andika/Sumut Pos
Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat ditemui di KPU Sumut, Selasa (9/1/2018).
Foto: Andika/Sumut Pos Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat ditemui di KPU Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) akan menutup pendaftaran calon angota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada hari ini, Rabu (11/7) pada pukul 24.00 WIB. Dari 20 orang yang berkasnya diterima oleh petugas pendaftar, hanya enam orang yang memenuhi syarat dengan jumlah dukungan minimal 4.000 KTP.
Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, 14 orang pendaftar DPD RI yang lulus verifikasi, harus menyerahkan tambahan dukungan KTP.
“Enam lainnya tidak lagi perlu menambah dukungan. Mereka tinggal menyerahkan syarat calon individualnya itu. Tetapi untuk yang 14 orang lagi, dia bisa mendaftar, tetapi nanti dia harus menyerahkan kekurangan syarat dukungan fotocopy KTP itu, yakni pada 21-24 Juli,” paparnya.
Sedangkan pada hari kedua pendaftaran pada Selasa (10/7), ada tiga yang mendaftar. Adapun tiga orang yang mendaftar hari kedua yakni Pdt Willem TP Simarmata, Sutan Erwin Sihombing dan Raidir Sigalingging. Sedangkan sebelumnya ada Ali Yakub Matondang, Dedi Iskandar Batubara, Faisal Amri, Abdul Hakim Siagian dan Dadang Darmawan. Sementara hari pertama, nama Samsul Hilal sempat masuk di daftar hadir, namun tidak dapat diproses karena yang bersangkutan tidak hadir langsung.
“Terhitung, baru sembilan orang yang namanya masuk selama dua hari dibuka. Dengan demikian, total sembilan dari 20 orang yang lulus verifikasi telah diterima berkasnya oleh petugas pendaftar. Sedangkan sekitar 11 orang yang belum menyerahkan syarat calon agar memenuhi ketentuan mendaftar,” imbaunya.
Untuk teknisnya, besok (hari ini, Red) masih dibuka hingga pukul 24.00 WIB. “Jadi kalau mereka (pendaftar) hadir pada waktu yang ditentukan atau registrasi, maka akan kita layani. Kalaupun pelayanannya nanti lewat dari pukul 24.00 Wib, kita tetap proses. Karena mendaftar itu kan jam 24.00 Wib,” katanya.
Komisioner KPU Sumut, Nazri Salim Manik mengatakan, masa pendaftaran terakhir ini menurutnya bisa saja berlangsung hingga larut malam. Sebab, meskipun ada pembatasan hingga pukul 24.00 WIB, namun batasan itu hanya untuk proses registrasi atau absensi kehadiran sebelum lewat waktu yang ditentukan. Sedangkan setelah itu, proses pemberkasan yang memakan waktu lebih kurang 30-60 menit satu calon, tetap dilakukan.
“Patokannya kan registrasi pertama. Kalau setelah itu, tetap kita proses. Bisa jadi kalau di penghujung waktu, prosesnya bisa saja sampai pagi,” pungkasnya. (bal)
ACEH, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 13 nisan berbentuk salib di kuburan serdadu Belanda di kompleks Kerkhof Peucut Banda Aceh, Aceh patah. Belum diketahui penyebabnya. Hingga kini, puing nisan tersebut masih berserakan di lokasi.
Pantauan di lokasi, nisan-nisan yang mengalami kerusakan ini terletak di dalam salah satu sudut kompleks Kerkhof. Bentuk salib pada nisan patah dan terpisah dari kuburan. Petugas belum memindahkan sisa-sisa patahan tersebut. Lokasi nisan yang hancur ini memang saling berdekatan.
“Jumlah nisan yang rusak berjumlah sebanyak 13 unit. Kami tahu kejadian pagi kemarin (Senin 9 Juli) saat kami masuk kerja,” kata Kepala Satpam Kerkhof Peucut Akmal saat ditemui di lokasi, Selasa (10/7/2018).
Setelah mengetahui adanya kerusakan ini, petugas jaga selanjutnya melapor ke Dinas Pariwisata Aceh. Menurut Akmal, pihaknya belum mengetahui penyebab pasti hancurnya belasan nisan tersebut.
“Sementara kami menyimpulkan bahwa disebabkan oleh faktor angin atau dugaan adanya pengrusakan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak menuduh seseorang atau sekelompok. Memang banyak dugaan dan kemungkinan terjadi. Karena kami lihat yang kami simpulkan hal ini bisa jadi disebabkan oleh faktor angin dan orang tidak bertanggung jawab atau orang gila,” jelas Akmal.
Petugas jaga di sana bertugas mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB sore. Sementara malam hari, pintu dikunci dan tidak ada petugas jaga. Menurut Akmal, pihaknya menduga kerusakan itu terjadi malam hari.
“Kami masih mencari tahu apa penyebab rusaknya makam di situs sejarah ini,” ungkap Akmal.
“Kalau melihat kondisinya ada kuburan lama yang belum direhab. Sebagian miring dan rapuh akibat faktor usia. Belum pernah terjadi (kerusakan) yang ada kuburan-kuburan sebagian belum renovasi seperti pengecatan ataupun kuburan itu sendiri. Untuk jumlah setahu saya sekitar 2.200 jiwa,” kata Akmal. (asp/dtc)
Kadispora Aceh di kantornya setelah digeledah KPK. (Agus/detik)
Kadispora Aceh di kantornya setelah digeledah KPK. (Agus/detik)
BANDA ACEH, SSUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh Darmansah keluar dari kantor Dispora bersama penyidik KPK. Lembaga antirasuah tersebut membawa Darmansah ke rumahnya.
“Setelah saya cek, tadi Kadispora (Darmansah) setelah penggeledahan pergi menuju rumahnya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip dari detikcom, Selasa (10/7/2018).
Penyidik KPK keluar dari kantor Dispora Aceh sekitar pukul 17.25 WIB. Ada lima mobil yang keluar. Empat mobil ditumpangi penyidik dan satu mobil ditumpangi Darmansah.
Saat keluar, penyidik juga membawa dua koper dan satu kardus. Penyidik menggeledah kantor Dispora Aceh sejak siang tadi sekitar pukul 11.00 WIB. Sedangkan Kadispora Darmansah keluar dari belakang dan langsung masuk ke mobil.
Darmansah meninggalkan kantor dengan menumpangi mobil berpelat nomor BL-519-BS. Dia terlihat mengenakan seragam PNS dan jaket hitam. Di dalam mobil yang ditumpangi Darmansah juga ada personel Brimob bersenjata lengkap.
Hari ini, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Aceh. Di antaranya kantor Dispora Aceh, kantor PUPR, rumah pribadi kepala ULP Nizarli, ruang kerja Bupati Bener Meriah, dan kantor PUPR Kabupaten Bener Meriah. Menurut Febri, penggeledahan itu dilakukan untuk penelusuran bukti-bukti dalam kasus dugaan suap terkait DOKA Aceh.
“Perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kembali. Dalam kasus ini, dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang kami dapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus ini,” kata Febri dalam keterangan kepada wartawan. (rvk/dtc)
