Home Blog Page 6230

Terasa Ungguli 2 Paslon Lain di Langkat

Terbit Rencana Perangin-angin

LANGKAT, SUMUTPOS.CO -Hasil quick count (hitung cepat) pada Pilkada Langkat 2018, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (Cana)-Syah Afandi (Terasa) mengungguli 2 paslon lainnya, dengan perolehan suara 54 persen, atau 241.412 suara. Sementara paslon Rudi-Budiono harus puas dengan perolehan 161.362 suara atau 35 persen, dan Sulis-Hermansyah hanya 51.882 suara atau 11 persen.

Keunggulan ini tentunya disambut suka cita oleh seluruh pendukung paslon Terasa. Hal ini terlihat dari antusiasnya pendukung dan masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi kediaman Cana di Desa Rajatengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Kedatangan mereka tentu saja ingin mengucapkan selamat atas keunggulan tersebut.

Isak tangis dan haru sebagai tanda kegembiraan, terpancar jelas di wajah para pendukung dan masyarakat. Satu per satu secara bergantian mereka menyalami Cana, sembari mengucapkan selamat. Hingga Kamis (28/6) malam, tamu yang datang tampak masih memenuhi tenda yang dipasang di halaman rumah Cana.

Pada kesempatan itu, Cana pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara Pilkada, unsur TNI/Polri yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung lancar dan aman. Tak lupa juga peran serta masyarakat yang telah menjaga situasi keamanan selama Pilkada.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan seluruh masyarakat, hingga akhirnya saya unggul pada hasil hitung cepat Pilkada Langkat. Khususnya untuk seluruh tim pemenangan yang telah bekerja keras dan berjuang demi meraih kemenangan ini,” tutur Cana.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Langkat, Agus Arifin mengaku belum mendapatkan hasil rekapitulasi suara secara keseluruhan. Pihaknya masih menunggu hasil pemungutan suara dari 1.862 TPS di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat, dengan jumlah DPT 693.887 orang. (bam/saz)

Permintaan Rekam e-KTP Masih Tinggi

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengatre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan, Kamis (20/4). Padatnya antrean dipicu memasuki tahun ajaran baru 2017 dan menunggu masuknya 10 ribu blanko e-KTP untuk Kota Medan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengatre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan,beberapa waktu lalu.  Sehari pemohon e-KTP di Kota Medan bisa mencapai 3.000 orang.

SUMUTPOS.CO – Permintaan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Medan masih tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan mencatat, dalam sehari bisa mencapai tiga ribu permohonan yang masuk untuk rekam dan pencetakan e-KTP ini.

Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kota Medan, Syaiful Salim mengatakan, permintaan yang sebegitu besar jika diklasifikasi tidak cuma untuk pembuatan KTP baru, melainkan perubahan data dan juga pergantian kartu karena rusak. “Makanya jumlahnya bisa segitu per hari. Bisa sampai tiga ribuan yang masuk dan kita layani,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (28/6).

Namun dirinya tidak mengetahui persis berapa lagi warga Medan yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sebab bidangnya lebih kepada pelayanan dibanding pendataan teknis. “Coba ke Pak Arpian kalau soal data ini. Beliau yang setiap hari mengikuti perkembangan permintaan rekam data e-KTP,” katanya.

Syaiful juga menjelaskan, untuk permintaan normal pencetakan e-KTP ada sekitar seribuan berkas yang pihaknya layani setiap hari. Ia menyebut, mobilitas warga Kota Medan dalam hal administrasi kependudukan sangat tinggi.

“Seperti tadi saya katakan, untuk yang perubahan data misalnya pindah alamat atau status saja sudah hampir 300 per hari permintaan itu masuk. Jadi kalau dihitung kasar, jika digabung dengan permintaan pembuatan KTP baru ada yang pindah domisili dan sebagainya itu, jumlahnya mau seribu berkas perhari,” paparnya.

Apakah ada peningkatan paska Pilgubsu data perekaman e-KTP baru penduduk Kota Medan? “Untuk data rincinya itu bisa ditanyakan ke Pak Arpian. Dia juga yang akomodir perekaman e-KTP bahkan pembuatan suket (surat keterangan) kepada warga sampai semalam itu,” bilang Syaiful.

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Medan, Arpian Saragih, belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. Meski nada dering telepon selularnya terdengar aktif, ia belum mau mengangkat. Begitu juga saat dilayangkan pesan singkat (SMS), ia belum mau menjawab.

Meski demikian, sebelumnya ia mengungkapkan, sekaitan pelayanan suket sampai hari H pencoblosan Pilgubsu, pihaknya tetap melayani warga untuk itu. Kantor mereka tetap terbuka untuk pembuatan suket dalam rangka memudahkan masyarakat menyalurkan hak suara. (prn/ila)

 

Dishub Harus Cepat Atasi Stagnasi Lalu Lintas Kota Medan

SUTAN SIREGAR/SUMUT PO Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Jamin Ginting Medan, Senin (1/1).
SUTAN SIREGAR/SUMUT PO
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Jamin Ginting Medan, beberapa waktu lalu.

SUMUTPOS.CO – Kondisi wilayah Kota Medan dinilai semakin sempit. Bahkan kepadatan lalu lintas terlihat seakan mengarah kepada stagnasi karena kendaraan kendaraan di jalan. Karena itu, diharapkan Pemerintah Kota (Pemko), dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan agar mengambil langkah cepat mengatasi persoalan tersebut.

“Belum terlihat upaya serius dari Pemko Medan meskipun sekarang ini sudah ada akses untuk keluar masuk Kota Medan melalui jalan tol. Tetapi walaupun ada itu, kesannya pengelolaan tata kota jalan di tempat. Seharusnya, Pemko bisa mengambil terobosan seperti di Bali misalnya,” ujar Anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap kepada wartawan, Kamis (28/6).

Namun diakuinya, untuk membangun fasilitas seperti transportasi massal serta jalan layang dan sebagainya, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat bahkan bila diperlukan pihak luar negeri seperti pemodal.“Untuk langkah cepatnya, dalam waktu dekat Pemko harus serius menata lalu lintas, melakukan rekayasa lalin. Karena selama ini kita lihat, konsepnya tidak jelas,” sebutnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini pun meminta instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengambil langkah cepat mengatasi persoalan stagnasi lalu lintas yang menghantui ibukota Sumut.“Harus ada inisiatif, jangan semuanya menunggu Wali Kota. Kenapa Jakarta saja bisa dikelola sedemikian rupa, kenapa Medan tidak bisa?” katanya.

Dirinya juga mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tidak lagi menggunakan alasan klasik seperti pembangunan dan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang bertambah secara alami. Sebab banyak faktor yang bisa dilihat untuk mengatasi permasalahan ini.

“Masih ada peluang, hanya saja pertanyaannya, berani atau tidak. Misalnya saja penataan pasar, bagaimana menertibkan pedagang yang sembarangan berjualan dan membuat macet lalu lintas. Begitu juga rekayasa lalin, jangan seolah-olah masyarakat disuruh menata dan mengatur dirinya sendiri,” jelasnya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut dari dapil Kota Medan, HM Nezar Djoeli juga menekankan agar ada terobosan dibuat Pemko Medan. Diantaranya seperti mengurangi jumlah angkutan umum dan memperbanyak angkutan massal seperti bus. Begitu juga secara berkala, jumlah kendaraan usia di atas 15 tahun, untuk diberikan batas wilayahnya lalu lintasnya.“Buat jalan tol tengah kota yang khusus dilalui oleh angkutan berat misalnya. Kemudian jangan ada lagi truk besar masuk kota. Begitu juga dengan pembatasan jumlah kendaraan lainnya,” kata Nezar.

Politisi Partai Nasdem ini juga menyarankan agar pemerintah memberikan tarif pajak yang tinggi untuk jenis kendaraan tertentu misalnya berdasarkan usia. Sehingga kendaraan dalam waktu tertentu, tidak lagi beroperasi di tengah kota, mengingat laju pertumbuhan kendaraan semakin cepat.

“Hal ini tentu harus dirembukkan bersama berbagai pihak. Seperti dewan kota maupun tingkat provinsi agar dibuatkan regulasinya,” pungkasnya. (bal/ila)

 

 

Agustus, Pasar Kampunglalang Rampung Dibangun

Warga melintas di proyek revitalisasi Pasar Kampunglalang yang masih rata dengan tanah karena hingga kini belum dibangun.
Warga melintas di proyek revitalisasi Pasar Kampunglalang yang masih rata dengan tanah, beberapa waktu lalu.

SUMUTPOS.CO – Pekerjaan revitalisasi Pasar Kampunglalang terus dikebut pembangunannya. Pekerjaan akan dirampungkan paling lama Agustus mendatang. “Ya, masih terus dikerjakan oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO. Agustus harus sudah siap pembangunannya,” ujar Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Medan, Rusdi Sinuraya kepada Sumut Pos, Kamis (28/6).

Dikatakan Rusdi, PD Pasar akan terus mengawal pengerjaan pasar yang terletak di Jalan Klambir V, Kecamatan Medan Sunggal itu. Apalagi, mengingat besarnya anggaran Pemko yang digelontorkan untuk revitalisasi Pasar Kampunglalang. “Tentu akan kita kawal terus supaya tidak lagi molor pengerjaannya. Kasihan pedagang sudah lama kali menunggu pasar itu selesai,” papar Rusdi.

Diketahui, pedagang Pasar Kampunglalang sejak 23 Maret 2017 sudah direlokasi oleh Pemko Medan untuk mempermudah pengerjaan revitalisasi. Apalagi kucuran APBD untuk revitalisasi pasar itu terbilang fantastis jumlahnya, yakni Rp23 miliar. Namun hingga kini nasib pedagang masih belum jelas, lantaran pasar tradisional tersebut tak tuntas dibangun.

PT Budi Mangun KSO selaku pihak kontraktor berulangkali  didesak agar diganti karena dianggap tidak becus mengerjakan pasar itu, akhirnya diberi mandat lagi oleh Pemko untuk membangunnya.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Benny Iskandar mengakui bahwa PT Budi Mangun KSO masih dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan revitalisasi Pasar Kampunglalang. Hanya soal kapan tenggat waktu pihak kontraktor itu menyelesaikannya, ia kurang mengetahui. “Kebetulan teknisnya dibagian perumahan dan permukiman, bidangnya Pak Rawal. Belum ada laporan ke saya soal itu,” katanya.

Ketua Forum Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem berharap pasar mereka segera selesai dibangun karena sudah terlalu lama mereka menunggu untuk bisa kembali berjualan di sana. “Kami sudah cukup-cukuplah makan janji, sudah capek. Kami mau segera diselesaikanlah pembangunan pasar kami,” katanya.

Apalagi saat ini, lanjut dia, kondisi ekonomi pedagang sudah semakin sulit disebabkan tidak adanya lapak berjualan permanen. “Sudah terlalu lama kami menunggu. Dijanjikan bulan depan akan selesai tapi belum ada yang dikerjakan. Pemko harus tepati janjinya,” kata Pinem.

Ia juga mengaku, bahwa pekerja di areal proyek sudah kembali melanjutkan pembangunan. “Tadi ada saya tengok mereka sudah ngecor-ngecor. Itu setelah tiga minggu fakum karena ada masalah nonteknis. Sebab tukang yang lama menuntut upah mereka yang belum dibayar,” pungkasnya. (prn/ila)

 

 

Kajatisu Lantik Aspidum dan 4 Kajari

Foto: Parlindungan/Sumut Pos Kajatisu menyaksikan Aspidum saat menandatangani serah terima jabatan.
Foto: Parlindungan/Sumut Pos
Kajatisu menyaksikan Aspidum saat menandatangani serah terima jabatan.

SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Dr Bambang Sugeng Rukmono mengingatkan para jaksa untuk terus meningkatkan profesionalitas kerja. Sebab, di tengah kemajuan zaman yang berkembang mau tidak mau harus merubah paradigma konvensial dengan paradigma berbasis teknologi IT.

Hal itu ditegaskan Kajatisu, saat melantikan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) baru dan 4 Kajari baru yang berlangsung di Aula Kejatisu, Rabu (28/6).

“Kita berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, agar masyarakat menilai baik institusi kita ini. Kemudian kita juga harus merubah pola manajemen konvensional menjadi pola berbasis IT,” ucap Kajatisu di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Perubahan manajemen berbasis IT, kata Kajatisu, sudah mulai dilakukan di beberapa instansi lain. Dengan manajemen berbasis IT, sangat membantu dalam memberi kecepatan laporan.

“Rasanya sudah tidak pas lagi menandatangani register yang menumpuk tiap bulan, menghitung perkara yang masuk berapa yang selesai dan seterusnya semua akan bekerja dengan sistem, tidak perlu lagi secara manual,” ujar Kajatisu.

Kajatisu juga mengingatkan Aspidum Kejatisu Edyward Kaban yang baru dilantik, untuk bisa memberikan motivasi kepada para Jaksa untuk meningkatkan profesionalitas.

“Karena di pidana umum ini menangani perkara sangat beragam, sehingga undang-undang banyak yang harus dikuasai. Tanpa menguasai undang-undang, tanpa menguasi permasalahan, bagaimana mengandalkan penyidik kita,” pungkas Kajatisu.

Diketahui pada kesempatan itu, Kajatisu melantik Edyward Kaban yang sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanggerang di Tanggerang menjadi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggantikan Muhammad Naim yang promosi menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Kemudian, Tatang Darmi yang sebelumnya Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Tarutung mengantikan Hotma Tambunan yang promosi menjadi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.

Selanjutnya, Rindang Onasis yang sebelumnya Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Teluk Dalam, menggantikan Riyono yang promosi menjadi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

Lalu, Mochamad Novel yang sebelumnya Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tebing di Tebingtinggi menggantikan Fajar Rudi Manurung yang promosi menjadi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi .

Dan, Wahyu Sabrudin sebelumnya Koordinator Kejaksaan Tinggi  Kalimantan Selatan di Banjarmasin menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat menggantikan Andri Ridwan menjadi Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon. (ain/ila)

54 Orang Tewas Lakalantas

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS RAZIA_Petugas Kepolisian memeriksa surat kendaraan pengendara bermotor pada razia di jalan Stasiun Kereta Api, Medan, Rabu (2/5). Razia tersebut selain untuk meningkatkan tertib lalu lintas dan disiplin pengendara bermotor, juga mempersempit gerak pelaku kejahatan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
RAZIA_Petugas Kepolisian memeriksa surat kendaraan pengendara bermotor.

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 54 orang pengendara tewas akibat laka lantas selama Ops Ketupat Toba 2018 di wilayah Sumut. “Ada 54 orang tewas lakalantas naik 4 dibandingkan tahun 2017 ada 50 pengendara yang tewas laka lantas,” jelas Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Kamis (28/6).

Dijelaskannya, kejadian ada 139, luka berat 58, luka ringan 191 dan kerugian material mencapai Rp435.250.000. Sedangkan tahun 2017, lanjutnya, ada 127 lakalantas, luka berat 57, luka ringan 152 orang dengan kerugian material Rp391.600.000.

Untuk korban laka lantas, lanjutnya, PNS 1 orang, karyawan/swasta 122 orang, pelajar/mahasiswa 79 orang, pengemudi/sopir 7 orang, TNI 1 orang, Polri 2 orang, tani/buruh 27 orang dan tidak ada kerja 64 orang.

Sementara pada 2017 korban laka, PNS 7 orang, karyawan/swasta 111 orang, pelajar/mahasiswa 69 orang, pengemudi/sopir 7 orang, Polri 3 orang, tidak ada pekerjaan 53 orang.”Untuk usia korban lakalantas paling banyak usia produktif 15 sampai 50. Ada juga korban berusia 60 tahun,” sebut Nainggolan.

Sedangkan kendaraan yang paling banyak lakalantas, sepedamotor, mobil penumpang, bus, mobil barang. “Peristiwa lakalantas ini terjadi antara pukul 15:00 hingga 03:00,” jelas Nainggolan.

Untuk ranking laka lantas yang paling tinggi yakni, Polrestabes Medan ada 18 lakalantas dengan korban tewas 6 orang disusul Polres Tebingtinggi 13 lakalantas korban tewas 2 orang dan Tapteng 11 lakalantas korban tewas 5 orang, Karo 10 lakalantas korban tewas 3 orang, Labuhanbatu 10 lakalantas 6 tewas.

“Kita berharap, para pengendara tetap mematuhi peraturan lalulintas setiap hari walaupun tidak ada operasi lalintas. Dengan mematuhi peraturan lalulintas kita akan selamat sampai tujuan,” pungkasnya. (mag-1/ila)

 

 

Pidato Gatot di Sumut Dikritik Akademisi

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berpidato saat kampanye terakhir Eramas, beberapa waktu lalu.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berpidato saat kampanye terakhir Eramas, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan gubernur Sumatera Utara (Sumut) telah usai. Hasilnya, berdasarkan hitung cepat, pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah sementara ini unggul dari lawannya. Namun, yang cukup menarik adalah kahadiran Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat kampanye terakhir, Sabtu (23/6).

Gatot dengan semangat berapi-api saat itu menyerukan, bahwa memilih pemimpin Sumut bukan dari warga Sumut adalah penghinaan terhadap warga Sumut sendiri.

“Dalam diri putra-putri Sumatera Utara mengalir darah pemimpin. Warga Sumatera Utara bukan mental tempe,” tegas Gatot.

Namun, ucapan Gatot ini pun dianggap bertolak belakang dengan jargon “menjaga NKRI” yang selalu digembor-gemborkan oleh sang Jenderal bintang empat itu.

“Sepertinya tidak terlihat adanya konsistensi dari klaim NKRI yang selalu beliau ucapkan dalam setiap pidatonya. Artinya di satu sisi mengklaim nasionalis, di sisi lain menyerukan kepala daerah harus putra daerah,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing saat dihubungi wartawan, Rabu (27/6).

Selain itu, menurut Emrus, kesan yang dibaca publik adalah seruan itu ditujukan kepada pasangan yang didukungnya yaitu Edy-Ijeck. Dimana Edy Rahmayadi merupakan juniornya di TNI. Secara relasi, Emrus menilai, Gatot dan Edy memiliki kedekatan.

“Dari sisi komunikasi, di balik itu Gatot ingin mengarahkan pandangannya kepada salah satu paslon di Pilkada Sumut,” sambungnya.

“Pertanyaannya kemudian, putra daerah itu juga seperti apa? Apakah paslon di daerah tersebut benar-benar putra daerah. Jangan-jangan putra dari provinsi tertentu tetapi dia kecil di sana (Sumut). Misalnya saya suku Batak tapi saya lahir di Aceh, apakah saya putra Sumatera Utara atau putra aceh. Jadi tergantung dari perspektif mana melihat,” tambah Emrus.

Karena itu, menurut dia, tidak perlu lagi ada dikotomi antara putra daerah atau bukan putra daerah. Sebab, Indonesia bukan negara federal melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Artinya sangat indah sekali kalau misalnya warga Suku Batak jadi gubernur di Jawa Tengah. Kenapa tidak? Salahkah menurut undang-undang? Tidak. Kalau memang kita konsekuen dengan NKRI dan nasionalisme kita, jangan lagi mempersoalkan putra daerah atau nonputra daerah, tapi putra-putri Indonesia,” jelas Emrus.

Sementara itu saat ditanya soal peluang Gatot untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2019, Emrus mengatakan, masih berat. Gatot dinilai masih memiliki dua kelemahan.

Pertama Gatot bukan orang partai. Kedua, elektabilitas Gatot masih rendah untuk maju sebagai capres.

Sekuat apapun upaya dia untuk memperkuat basis massa, kata Emrus, kalau tidak ada partai yang usung Gatot, pasti percuma. Karena pemilu 2019 adalah hajatan partai.

“Jadi partai menjadi sesuatu yang strategis dan penentu. Nah apakah partai-partai akan mengusung Gatot? Saya kira bargaining position Gatot tidak begitu kuat dalam posisi tawar menawar dengan partai. Saya malah mengatakan masih lemah,” pungkasnya.(gwn/jpc/ala)

 

Kombes Ekotrio Dicopot, Proses Pidana Lanjut

Kombes Ekotrio Budhiniar
Kombes Ekotrio Budhiniar

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pencopotan jabatan Kapusdikmin Lemdikpol yang diemban Kombes Ekotrio Budhiniar tak membuat kasus pidana penganiayaan terhadap tujuh anak buahnya hilang.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan kasus pidana rekan seangkatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Akpol itu terus berjalan di Polda Jawa Barat.

“Untuk kasus pidananya masih diproses,” kata Setyo di Mabes Polri, Rabu (27/6).

Jenderal bintang dua ini menambahkan, proses hukum berlanjut. Karena Polda Jabar sudah menerima laporan tujuh orang petugas jaga Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri yang dianiaya oleh Kombes Ekotrio.

Polda Jabar telah menindaklanjuti laporan dari tujuh orang petugas jaga yang menjadi korban penganiayaan.

Sebelumnya diketahui, Kombes Ekotrio diduga menganiaya tujuh anak buahnya sehingga mengakibatkan petugas jaga itu terluka. Mereka terluka karena dihantam dengan helm baja di bagian kepala.

Berdasarkan penuturan Setyo pada Selasa (26/6), tujuh petugas jaga mengalami luka sobek di kepala. Bahkan ada yang sampai muntah-muntah.

Atas ulah brutal itu, Kombes Ekotrio kini secara resmi dicopot dari jabatan Kapusdikmin Lemdikpol dan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.(mg1/jpnn/ala)

 

Speedboat Logistik Pilkada Diberondong Kelompok Bersenjata

Kelompok kriminal bersenjata di Papua – Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Aksi beringas dilakukan sejumlah kelompok kriminal bersenjata di Papua. Setelah sempat menembaki pesawat dan warga, kini mereka menyasar speedboat yang sedang membawa logistik pilkada.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, aksi brutal ini terjadi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya.

Kelompok kriminal itu menembaki dua speedboat yang mengangkut polisi, pejabat daerah, dan logistik dari TPS 5, Kampung Doe untuk dibawa ke Dostrik Torere, Rabu sore (27/6).

“Jadi ketika di perjalanan, ada serangan,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/6).

Akibat peristiwa itu dua anggota Polri hingga kini belum ditemukan. “Ya moga-moga masih dalam keadaan selamat karena di sana susah sinyal,” imbuh dia.

Setyo juga menyebutkan, dari insiden itu ada tujuh orang anggota Polri yang selamat. “Mungkin dua itu menyelamatkan diri,” imbuh dia.

Buntut dari penyerangan ini juga mengakibatkan Kepala Distrik Torere Obaja Froaro meninggal dunia.

Sejauh ini, pihaknya tengah mengejar kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan tersebut.

Diduga mereka masih satu kelompok dengan pelaku yang menembaki Bandara Keneyam, Kabupaten Nduga.

Jenderal bintang dua ini menuturkan, kelompok tersebut memanfaatkan momen Pilkada untuk mengganggu dan menunjukan eksistensi mereka.

“Mereka melakukan kegiatan agar mereka dikenal dan eksis,” ungkapnya.

Kepolisian pun masih mencari lokasi persembunyian kelompok tersebut.

“Masih dalam penyelidikan karena di sana tempatnya sangat lebat hutannya, kemudian cuaca tidak bersahabat, menyulitkan, medannya cukup berat,” ujar Setyo. (mg1/jpnn)

 

Siap-siap, Pendaftaran CPNS Segera Dibuka

CPNS di Tarakan menunggu giliran, beberapa waktu lalu.
CPNS di Tarakan menunggu giliran, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Penetapan formasi disusul pendaftaran CPNS 2018 akan segera dilakukan. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah membangun sistem yang memungkinkan bisa menerima pendaftaran CPNS hingga 10 juta pelamar.

Humas BKN M. Ridwan mengungkapkan, rencana awal memang ada pengumuman formasi ASN pada akhir Juni. Tapi, kemudian ada perubahan dalam sistem penghitungan kebutuhan pegawai negeri di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Dalam waktu dekat formasi tersebut akan diumumkan secara resmi. ”Sebagian besar sudah menyiapkan. Sepertinya sekarang ini menjelang penyelesaian,” ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos), Rabu (27/6).

Formasi CPNS 2018 akan disebar di instansi pusat dan pemerintah daerah. ”Akan ada seleksi kompentensi daerah di 34 provinsi. Artinya, satu propinsi minimal ada beberapa kabupaten dan kota yang dapat (formasi, Red),” imbuhnya.

Dia menuturkan, saat ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang ingin melamar menjadi PNS agar bersiap-siap. Misalnya, harus sejak dini mengecek nomor induk kependudukan (NIK) dan syarat administrasi lain.

”Saat mengakses web pendaftaran disarankan menggunakan laptop atau PC, bukan ponsel. Kami sudah upgrade system sehingga bisa diakses 8-10 juta pelamar,” jelas Ridwan. (jun/wan/ttg)

 

1...6,2296,2306,231...15,911Page 6,230 of 15,911