30 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 63

Usut Proyek Drainase Rp2 M di Parsoburan Toba

AMBURADUL: Proyek drainase di jalan lintas provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba yang menelan anggaran Rp2miliar lebih dan foto kanan Aktivis dan Pemerhati Sosial M Abdi Siahaan.
AMBURADUL: Proyek drainase di jalan lintas provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba yang menelan anggaran Rp2miliar lebih dan foto kanan Aktivis dan Pemerhati Sosial M Abdi Siahaan.

MEDAN-SUMUTPOS.CO – Jaksa dan kepolisian disarankan mengusut proyek pembangunan drainase oleh Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) di jalan provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba beranggaran Rp2 miliar lebih. Proyek di bawah naungan UPT Tarutung Tapanuli Utara (Taput) Dinas PUPR Sumut itu, diduga bermasalah. Seperti, fisik pembangunan dari drainase diduga masih menggunakan bahan yang lama. Artinya, tidak sepenuhnya menggunakan material yang baru.

Hal itu disampaikan Pengamat dan Pemerhati Sosial dan Pembangunan Sumut, M Abdi Siahaan kepada wartawan di Medan, Kamis (29/1) lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Wak Genk ini, proyek berbiaya Rp2 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2025 itu, kondisinya amburadul.
“Kontraktor dari CV Putri Sihusapi Gemilang yang berkantor di Helvetia Kota Medan yang menangani proyek dengan kontrak 20 Oktober 2025 lalu, sepertinya mengerjakannya asal jadi, dan sekarang terlihat seperti ditelantarkan,” beber Abdi Siahaan.

Padahal lanjut Abdi, ditilik dari kontrak kerja seharusnya pengerjaannya sudah masuk finishing dengan pengucuran dana 86 persen dari nominal anggaran Rp2 miliar lebih itu.

“Kenyataannya bisa kita lihat di lapangan hasil dari pengerjaan drainase itu, jika dari fisik bangunan bisa kami simpulkan mutu bahan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI dari PU.,” tandasnya.

Sebagai aktivis pemerhati pembangunan Sumut, dia meminta kepada jaksa, polisi atau pihak terkait untuk mengaudit proyek drainase di Parsoburan di Toba tersebut.

Selain itu, kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution, dia meminta untuk mengoreksi para pejabat di Dinas PUPR Sumut, mulai Kepala UPT Tarutung, kepala seksi hingga ke tingkat pengawas di Dinas PUPR Sumut.
“Saya juga mendapat informasi bahwa kontraktor yang menangani proyek ini ditunjuk langsung oleh kelompok kerja satker di PUPR Sumut,” pungkasnya.

Kepala UPT Tarutung Pahala Pandangan Panjaitan ST yang dihubungi tentang proyek drainase ini belum memberi keterangan.(azw)

Sidang Kasus Aset Eks HGU PTPN II, Irwan Perangin-angin Ajukan Keberatan

MEDAN, SumutPos.co– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang kedua perkara dugaan korupsi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertindo (NDP) atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, Rabu (28/1/2026). Agenda persidangan kali ini, pembacaan nota eksepsi (perlawanan) para terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Empat terdakwa dalam perkara tersebut, mantan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deliserdang Abdul Rahim Lubis, Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti, serta mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin. Melalui kuasa hukumnya, para terdakwa menilai dakwaan jaksa keliru, kabur, dan tidak disertai bukti yang jelas.

Mereka meminta majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum dan membebaskan para terdakwa dari seluruh tuntutan. Dalam sidang tersebut, Irwan Perangin-angin menyampaikan keberatan secara pribadi.

Ia menilai, dakwaan JPU tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang dituduhkan kepadanya selama menjabat Direktur PTPN II. Ia juga menyebutkan, dugaan inbreng lahan HGU tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI yang sempat dipersoalkan tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Irwan menegaskan, seluruh tindakannya dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham, yakni Menteri BUMN, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Perlu saya sampaikan bahwasanya diri saya sangat malu dan merasa tersudutkan dengan banyaknya pemberitaan atas diri saya yang seolah-olah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan narasi-narasi yang menyatakan saya menjual aset negara sebagaimana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak pernah saya lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Askani dan Abdul Rahim, Deny Surya Pranata Purba, menyatakan perkara ini seharusnya berada dalam ranah administratif. “Inti dari perlawanan ini terletak pada kompetensi absolut. Bahwa objek perkara, yakni SK Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), adalah produk hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret dan final,” katanya.

Usai mendengarkan eksepsi para terdakwa, Ketua Majelis Hakim M Kasim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan agenda putusan sela. (adz)

Anggota DPD RI Penrad Siagian Minta Menhut dan ATR/BPN Tuntaskan Tumpang Tindih Tata Ruang

JAKARTA, SumutPos.co – Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian menegaskan perlunya penyelesaian menyeluruh atas konflik agraria dan kehutanan yang terus terjadi akibat tumpang tindih tata ruang. Hal itu disampaikan Penrad saat rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwakili Inspektur Jenderal ATR/BPN Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi di Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Penrad menyatakan, DPD RI menerima banyak laporan konflik yang bersumber dari kawasan hutan dan wilayah berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Konflik tersebut umumnya melibatkan masyarakat dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta. “Kita memang harus selesaikan ini karena banyak sekali laporan terkait hal ini,” kata Penrad dalam keterangan resminya, Selasa (27/1/2026).

Ia mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN membentuk satuan tugas bersama untuk mempercepat penyelesaian konflik. Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung sejak lama ini harus diselesaikan secara serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami yakin sekali di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal ini bisa diselesaikan setelah hampir 80 tahun kita merdeka,” ujarnya.

Penrad juga menyinggung dampak tata kelola kawasan hutan terhadap bencana ekologis. Ia menilai pelepasan kawasan hutan, khususnya di wilayah hulu, untuk kepentingan korporasi telah berkontribusi terhadap meningkatnya bencana di berbagai daerah. “Akhirnya ini menjadi salah satu penyebab dari bencana yang sedang kita alami,” tuturnya.

Ia meminta kebijakan ke depan menata ulang kawasan hutan dan wilayah HGU secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat lokal dan menjamin hak-hak mereka dalam proses pengambilan kebijakan. “Kita mendengar tegas bagaimana bapak presiden menginstruksikan kepada semua jajarannya agar menata ulang kembali tata ruang kita baik kawasan hutan dan kawasan-kawasan yang diberikan HGU,” katanya.

“Saya berharap sekali momentum ini menjadi sebuah kebijakan yang menempatkan hak-hak masyarakat lokal itu dilibatkan dalam proses penataan ulang dalam kawasan-kawasan hutan maupun kawasan-kawasan yang sudah dilepaskan menjadi HGU-HGU tersebut,” sambungnya.

Menurut Penrad, keterlibatan masyarakat juga penting dalam program reforestasi agar tidak memunculkan konflik baru. Ia menilai pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan hutan.

Kepada Kementerian ATR/BPN, Penrad menyoroti masih banyaknya tumpang tindih tata ruang akibat lemahnya koordinasi antarpihak. Ia menyebut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kerap menerima laporan konflik karena belum terwujudnya satu peta tata ruang yang terintegrasi.

Ia mencontohkan kasus masyarakat peserta program rumah subsidi yang telah melunasi kewajiban, namun sertifikat tidak terbit akibat perubahan status tata ruang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penrad juga menyinggung ketimpangan penguasaan lahan yang masih tinggi. Berdasarkan data yang diterimanya, rasio Gini penguasaan lahan mencapai 0,6. Akibatnya, banyak keluarga petani tidak memiliki lahan pertanian. “Banyak sekarang petani-petani yang sebenarnya bisa dikatakan landles, jadi mereka petani tapi keluarga-keluarga petani tidak memiliki lahan pertanian karena sudah habis semua. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan tata ruang kita yang kemudian tidak menempatkan sebagaimana mandat undang-undang pokok agraria itu,” ungkapnya.

Ia berharap penataan ulang tata ruang menjadi momentum untuk mengembalikan mandat Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menempatkan keselamatan masyarakat dan lingkungan sebagai dasar utama kebijakan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya kesempatan ini, kesempatan Instruksi Presiden untuk menata kembali tata ruang kita dengan berbagai latar belakang yang muncul akhir-akhir ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adz)

Dosen STIK-P Tekankan Pemilihan Langsung Jadi Ruang Komunikasi Publik

Dosen STIK-P Medan, Dr H Arianda Tanjung SIKom MKom.I (Dok Pribadi)
Dosen STIK-P Medan, Dr H Arianda Tanjung SIKom MKom.I (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan, Dr. H. Arianda Tanjung S.I.Kom, M.Kom.I, menegaskan bahwa pemilihan langsung memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama jika ditinjau dari perspektif Ilmu Komunikasi.

Menurutnya, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme politik untuk memilih pemimpin, melainkan ruang komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat dan elite politik.

“Pemilihan langsung adalah sarana komunikasi politik yang paling nyata. Di sana terjadi pertukaran pesan antara kandidat dan pemilih, baik melalui kampanye, debat publik, maupun media massa dan media sosial,” ujar Arianda, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kajian Ilmu Komunikasi, pemilih diposisikan sebagai komunikan aktif yang memiliki hak untuk menilai, menyaring, serta memaknai pesan politik yang disampaikan oleh para kandidat. Oleh karena itu, pemilihan langsung memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui pemilihan langsung, masyarakat tidak hanya memilih, tetapi juga belajar menilai kredibilitas komunikator politik. Ini penting untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi politik yang sehat,” katanya.

Arianda juga menyoroti peran media dalam proses pemilihan langsung. Menurutnya, media massa dan media digital memiliki fungsi strategis dalam membentuk opini publik melalui framing dan penyajian informasi politik.

“Media memiliki tanggung jawab besar sebagai penyalur informasi. Jika framing media tidak berimbang, maka pesan politik yang diterima publik juga akan bias,” ujarnya.

Di era digital, lanjut Arianda, tantangan komunikasi politik semakin kompleks dengan maraknya disinformasi dan hoaks. Kondisi tersebut menuntut peningkatan literasi media di kalangan masyarakat agar pemilihan langsung tidak terjebak pada politik emosional semata.

“Pemilihan langsung harus menjadi sarana pendidikan politik, bukan sekadar kontestasi popularitas. Di sinilah pentingnya etika komunikasi politik dan literasi media,” tegasnya.

Ia menambahkan, dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, penghapusan atau pembatasan pemilihan langsung berpotensi mempersempit ruang komunikasi antara rakyat dan pemimpin, serta mengurangi kualitas partisipasi publik dalam demokrasi.

“Pemilihan langsung adalah bentuk pengakuan terhadap hak komunikasi warga negara. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika komunikasi politik berjalan terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (dek)

Danjen Akademi TNI Ingatkan Satgastar Aksi Kemanusian di Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG, SumutPos.co- Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI Sidharta Wisnu Graha, menginggtakan kepada Taruna dan Kadet yang bertugas dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, agar tetap pedomani sikap dan perilaku dengan semangat juang.

Pesan itu dalam arahannya kepada ratusan Taruna TNI-Polri dan Kadet yang tergabung Satuan Tugas Taruna (Satgastar) dan Latihan Integrasi Taruna Nusantara (Latsitardanus) ke-46, di Lapangan Batalyon Infanteri, Yonif 111/Karma Bhakti, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (26/1/2026).

Danjen Akademi TNI menegaskan, kehadiran Taruna dan Kadet di Aceh Tamiang adalah untuk berbhakti kepada bangsa dan negara, dengan dilandasi niat yang tulus dan ikhlas dalam menolong masyarakat terdampak pascabencana. “Pentingnya pengabdian terintegrasi lintas matra harus menjadi fondasi persaudaraan di antara Taruna dan Kadet, tanpa sekat institusi, demi tercapainya tujuan bersama dalam membantu pemulihan wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, Letjen TNI Sidharta Wisnu Graha menyebutkan, seluruh Taruna dan Kadet harus mengimplementasikan nilai-nilai Petarung dengan mempedomani sikap dan perilaku selama menjalankan pengabdian di Aceh Tamiang. “Kehadiran Taruna dan Kadet dengan semangat juang, empati, dan dedikasi tinggi. Harapannya dapat mendukung pemulihan wilayah dan membangkitkan harapan masyarakat. Sejalan dengan semangat Aceh Tamiang Bangkit,” pungkasnya.

Hadir dalam arahan, yakni Rektor Universitas Pertahanan RI, Gubernur Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian, Direktur Pendidikan Akademi TNI, serta para pejabat TNI dan Polri wilayah Aceh Tamiang, sebagai wujud dukungan dan sinergi terhadap pelaksanaan Latsitarda Nusantara ke-46. (adz)

Lewat Program SuperSUN, PLN Listriki SD Negeri 339 Pulo Tamang Mandailing Natal

Senyum dan semangat pada Guru dan Siswa SD Negeri 339 Pulo Tamang, Pulau Pulo Tamang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
Senyum dan semangat pada Guru dan Siswa SD Negeri 339 Pulo Tamang, Pulau Pulo Tamang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

MANDAILING NATAL- Komitmen PT PLN (Persero) dalam menghadirkan keadilan energi kembali diwujudkan melalui Program SuperSUN, yang kali ini membawa listrik berbasis energi terbarukan ke SD Negeri 339 Pulo Tamang, Pulau Pulo Tamang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

Kehadiran listrik ini menjadi titik balik bagi proses belajar mengajar di sekolah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan listrik konvensional.

Sebelum adanya Program SuperSUN, aktivitas pendidikan di SD Negeri 339 Pulo Tamang sangat bergantung pada genset yang kerap mengalami gangguan. Kondisi tersebut membatasi pemanfaatan sarana pembelajaran modern, bahkan memaksa para guru membawa genset secara mandiri agar kegiatan belajar tetap berlangsung.

Kini, dengan hadirnya listrik dari energi surya yang andal dan ramah lingkungan, sekolah tersebut merasakan perubahan nyata.

Salah satu tenaga pengajar SD Negeri 339 Pulo Tamang, Ibu Faridah, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan PLN melalui Program SuperSUN.

“Kami sangat senang dan bersyukur atas hadirnya listrik dari PLN. Sekarang proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan lancar. Bantuan pendidikan dari pemerintah bisa dimanfaatkan secara maksimal, serta kami sudah mulai menggunakan komputer dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran di era sekarang,” ungkap Ibu Faridah.

Manager PLN UP3 Padangsidimpuan Irham Sofwan, menyampaikan bahwa Program SuperSUN merupakan solusi konkret bagi wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

“Program SuperSUN menjadi jawaban atas tantangan geografis di wilayah terpencil. Melalui pemanfaatan energi surya, PLN menghadirkan listrik yang bersih, andal, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas pendidikan dan kehidupan masyarakat. Kami berharap kehadiran listrik ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membuka peluang kemajuan bagi masyarakat Pulau Pulo Tamang,” jelas Irham.

Apresiasi juga disampaikan oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundhakir, menekankan bahwa listrik merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.

“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan masa depan yang lebih baik. Ketika sekolah-sekolah di wilayah terluar dan terpencil mendapatkan listrik yang andal, di situlah harapan tumbuh dan kualitas generasi penerus mulai dibangun. Program SuperSUN merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui PLN untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal karena keterbatasan energi,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan energi surya melalui SuperSUN sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju bauran energi bersih dan rendah emisi, khususnya untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Melalui Program SuperSUN, PLN terus memperluas akses energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen mendukung pemerataan pendidikan dan percepatan transisi energi nasional. Ke depan, PLN UP3 Padangsidimpuan berkomitmen melanjutkan inovasi layanan kelistrikan berwawasan lingkungan guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Bagi para guru dan siswa SD Negeri 339 Pulo Tamang, hadirnya SuperSUN bukan sekadar penerangan, melainkan terang harapan untuk masa depan yang lebih baik. (ila)

DPD PDIP Sumut Beri Bantuan Rp1 Juta per KK, Warga Tukka Berterima Kasih ke Rapidin dan Doakan Megawati

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon dan Sekretaris DPD PDIP Sumut Dr Sutarto Msi di tengah kerumunan warga, memandu alur pembagian bantuan di posko pengungsian Tukka, Tapanuli Tengah, Sabtu (24/1/2026).
Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon dan Sekretaris DPD PDIP Sumut Dr Sutarto Msi di tengah kerumunan warga, memandu alur pembagian bantuan di posko pengungsian Tukka, Tapanuli Tengah, Sabtu (24/1/2026).

TAPTENG, SUMUTPOS.CO- DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan bantuan kemanusiaan di posko pengungsian Desa Hutanabolon, Kelurahan Tukka, Sabtu (24/1/2026) siang. Bantuan ini didistribusikan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon MM bersama Sekretaris Dr Sutarto Msi, dan Bendahara Meriahta Sitepu.

Pantauan wartawan di lokasi, warga korban bencana berkumpul di ruang kecil yang lantainya beralaskan tikar. Pendistribusian bantuan dibuka melalui tiga gerai yang dipantau langsung oleh Rapidin dan Sutarto.

Bantuan tersebut dikategorikan dalam dua jenis, yakni warga yang rumahnya mengalami rusak berat menerima Rp1 juta, sedangkan warga dengan rumah rusak ringan menerima Rp500 ribu. Bantuan itu diserahkan Ketua Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Sorta Ertaty Siahaan bersama Bendahara DPD PDIP Sumut Meriahta Sitepu.

Agar masyarakat penerima bantuan tertib, dua kader PDIP yakni Ahokli Marpaung dan Agus Hutagalung.mengatur antrean. Meski mereka berdua juga menjadi korban bencana, namun tak terlihat lelah di wajah mereka saat memanggil nama warga satu per satu untuk menerima bantuan.

Di antara warga yang menunggu dalam antrean, Ratna Juita berdiri sambil menggenggam kertas kecil dari kepala lingkungan. Kertas itu begitu berarti baginya untuk mendapatkan bantuan. “Saya dipanggil Kepling untuk datang ke sini,” katanya lirih.

Setelah namanya dipanggil dan mendapatkan bantuan, Ratna mengaku sangat berterima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP dan Ketua DPD PDIP Sumut. “Terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Rapidin Simbolon dari kami masyarakat Hutanabolon. Walaupun rumah kami rusak ringan, diterjang lumpur dan banjir, terima kasih banyak bantuannya,” katanya.

“Bukan cuma uang yang kami dapat, tapi juga air minum bersih dan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, buku, topi, dasi,” imbuh Ratna.

Tentang Megawati Soekarnoputri yang baru saja berulang tahun ke-79, Ratna pun mendoakan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut. “Terima kasih atas bantuannya, Ibu Mega, karena masih mengingat kami di sini. Mudah-mudahan ibu panjang umur dan selalu sehat,” ujarnya.

Ia tak menyembunyikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. “Ini sangat membantu. Selama ini kami cuma dapat sembako. Sekarang ada uang, bisa kami pakai untuk kebutuhan penting. Mata pencaharian sudah tidak ada, suami tidak ada pekerjaan. Modal mau jualan juga tidak ada,” ungkap Ratna.

Warga lainnya, Ronda Sitompul juga menyampaikan terima kasih. “Yang rusak ringan dapat lima ratus ribu, yang rusak berat dapat satu juta. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih kepada Bapak Rapidin Simbolon dan Ibu Megawati. Rumah saya memang rusak parah,” tuturnya.

Di sudut posko, Siti Aslina Panggabean berdiri dengan tatapan yang masih menyimpan sisa malam panjang itu. “Di sini saya menjemput bantuan dari Rapidin Simbolon. Terima kasih saya ucapkan karena rumah saya rusak,” ujar Aslina.

Ketika mengingat hari banjir, kalimatnya pecah menjadi kejujuran paling sederhana. “Dengan menangis saya lari. Saya pikir saya tak hidup lagi,” ucapnya lirih.

Sementara bagi Lesdi Tambunan, bantuan itu adalah jeda kecil dari kepanikan panjang. “Kami menerima bantuan dari Bapak Rapidin Simbolon. Cukup membantu bagi kami bantuan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan Salma Tambunan mengucap syukur atas bantuan yang ia terima. “Barang-barang kami sudah hilang, rumah rusak. Saya senang dapat uang dari Ibu Mega. Terima kasih kepada Ibu Megawati dan Bapak Rapidin Simbolon,” katanya.

Sementara Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon merasa terharu menyaksikan warga yang menerima bantuan tersebut. Mantan Bupati Samosir ini pun tak ingin membangun harapan dengan janji-janji besar. Ia memilih kata-kata yang jujur.

“Kami sadari, uang Rp1 juta tidak mungkin bisa membangun rumah, Tetapi sekecil inipun yang bisa kami serahkan, semoga bisa membantu bapak dan ibu misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, ongkos sekolah, dan kebutuhan lainnya,” ujar Rapidin.

Lalu ia menyemangati para korban banjir agar tetap optimis menatap masa depan yang lebih cerah. “Saya percaya Tukka bisa bangkit. Pelan-pelan, bersama-sama. Warga di sini kuat. Kami akan terus bersama masyarakat agar kehidupan bisa berjalan kembali,” ucapnya.

Tak terasa, matahari mulai tergelincir di ufuk barat pertanda hari mulai petang. Antrean pun mulai berkurang. Anak-anak kembali duduk di tikar. Ibu-ibu merapikan plastik belanja. Duka belum pergi. Trauma masih tinggal di sudut-sudut ingatan.

Bantuan itu tak membangun rumah yang roboh. Tak menghapus malam panjang saat air datang. Tapi hari itu, sejuta rupiah memang penuh makna.

Ia bukan sekadar angka. Ia menjadi simbol kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa di tengah kehilangan, masih ada yang datang. Masih ada yang tinggal. Masih ada yang percaya bahwa Tukka layak untuk bangkit. (adz)

Tingkatkan Keandalan Listrik, PLN UP3 Rantauprapat Lakukan Grebek Penyulang

Tim pelayanan teknik melakukan pengecekan dan pemeliharaan jaringan.
Tim pelayanan teknik melakukan pengecekan dan pemeliharaan jaringan.

Rantauprapat – Dalam upaya menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PLN UP3 Rantauprapat melaksanakan kegiatan Grebek Penyulang sebagai langkah pemeliharaan preventif dan terencana.

Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas fungsi, mulai dari Tim Jaringan dan Konstruksi, Team Leader Teknik ULP, Koordinator dan Petugas Yantek PT Sanobar, hingga PT PLN Electricity Services, dengan tujuan memastikan sistem distribusi listrik beroperasi secara aman, andal, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Grebek Penyulang dilakukan di wilayah kerja ULP Aek Kota Batu, ULP Rantauprapat Kota, ULP Aek Kanopan, dan ULP Labuhan Bilik.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan komponen jaringan, pemangkasan pelepah dan ranting pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, pelurusan tiang miring, pemasangan animal guard (ranjau hewan), serta penambahan komponen penyaluran energi petir. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan menjaga kontinuitas aliran listrik dan meningkatkan keandalan pelayanan kepada pelanggan.

Manager PLN UP3 Rantauprapat Dwita A.S., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

“Melalui pemeliharaan ini, kami terus melakukan perbaikan secara konsisten pada sistem kelistrikan di wilayah kerja UP3 Rantauprapat. Upaya ini penting agar pasokan listrik tetap andal sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Dwita.

Sejalan dengan hal tersebut, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa Grebek Penyulang merupakan bagian dari strategi jangka panjang PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi.

“Keandalan listrik tidak hadir secara kebetulan, melainkan melalui kerja terencana, disiplin pemeliharaan, dan kolaborasi seluruh insan PLN. Grebek Penyulang menjadi upaya preventif untuk mencegah potensi gangguan serta memastikan listrik tetap menyala guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ungkap Mundhakir.

Sebagai pendukung layanan kepada pelanggan, PLN juga menghadirkan aplikasi New PLN Mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kelistrikan, seperti pembayaran listrik, pelaporan gangguan, serta pengajuan pasang baru dan tambah daya secara digital.

Bagi PLN, menghadirkan listrik yang andal bukan sekadar menyalurkan energi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta mendukung keberlanjutan aktivitas dan pertumbuhan masyarakat di wilayah Rantauprapat dan sekitarnya. (ila)

PLN Tegaskan Bahaya Listrik Ilegal: Picu Kebakaran dan Ancaman Keselamatan Jiwa

Petugas PLN mengedepankan sikap PS4 saat melakukan pemeriksaan.
Petugas PLN mengedepankan sikap PS4 saat melakukan pemeriksaan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Praktik penggunaan listrik ilegal dan pencurian tenaga listrik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, lingkungan, serta keandalan sistem kelistrikan. Sambungan listrik tidak sah, instalasi tidak standar, hingga manipulasi alat ukur terbukti menjadi salah satu pemicu utama kebakaran rumah dan bangunan, khususnya di kawasan padat penduduk.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menegaskan bahwa listrik ilegal sangat berbahaya karena umumnya tidak memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.

Penggunaan kabel tanpa isolasi memadai, beban berlebih, serta sistem pengaman arus yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan korsleting listrik, sengatan listrik fatal, hingga kebakaran hebat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menegaskan bahwa upaya penertiban listrik ilegal dilakukan bukan semata-mata untuk penegakan aturan, melainkan sebagai bentuk perlindungan keselamatan masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa listrik ilegal adalah bahaya nyata. Banyak kasus kebakaran dipicu oleh instalasi yang tidak standar. Risiko ini bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Keselamatan jiwa adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Mundhakir.

PLN mencatat bahwa praktik pencurian listrik menimbulkan dampak luas, antara lain:
– Meningkatkan risiko kebakaran rumah dan fasilitas umum,
– Membahayakan nyawa penghuni, terutama anak-anak dan lansia,
– Mengganggu keandalan pasokan listrik pelanggan lain akibat ketidakseimbangan beban,
– Menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada kualitas layanan publik.

“Ketika satu pihak menggunakan listrik secara ilegal, ada pihak lain yang dirugikan. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi soal keadilan dan keselamatan bersama,” tambah Mundhakir.

PLN menegaskan bahwa pencurian tenaga listrik memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda.
Selain itu, melalui mekanisme Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PLN berwenang melakukan:
– Pengenaan denda pemakaian listrik susulan sesuai perhitungan energi yang digunakan secara tidak sah,
– Pembongkaran instalasi listrik ilegal,
– Pemutusan sementara hingga pemutusan permanen sambungan listrik,

Dalam konteks hukum pidana umum, praktik pencurian listrik juga dapat dikenakan pasal pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan Humanis dan Ajakan Kepatuhan
Meski tegas dalam penegakan aturan, PLN tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk beralih ke sambungan listrik resmi. Prosedurnya mudah, terjangkau, dan yang terpenting jauh lebih aman. Jangan mempertaruhkan keselamatan keluarga hanya karena praktik listrik ilegal,” tutup Mundhakir.

PLN UID Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara legal serta melaporkan indikasi praktik listrik ilegal melalui kanal resmi PLN demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (ila)

Soirée The Grand Wedding Expo, Pameran Pernikahan Eksklusif di Grand Mercure Medan Angkasa

MEDAN, SumutPos.co – Grand Mercure Medan Angkasa merupakan salah satu hotel Accor, grup perhotelan terkemuka di dunia, sukses menggelar Soirée The Grand Wedding Expo, sebuah pameran pernikahan eksklusif yang berlangsung pada 23–25 Januari 2026 di Jade Plant Room, Grand Mercure Medan Angkasa. Menghadirkan inspirasi pernikahan premium bagi para calon pengantin yang menginginkan perayaan penuh keanggunan dan kemewahan.

Diselenggarakan oleh Grand Mercure Medan Angkasa berkolaborasi dengan Dove & Bells Wedding Organizer, acara ini juga dimeriahkan dengan peragaan busana pengantin eksklusif dari New York Privee yang digelar pada Hari Minggu, 25 Januari 2026.

Untuk mewujudkan pernikahan impian, para calon pengantin, Soirée The Grand Wedding Expo menghadirkan vendor-vendor eksklusif seperti Pepperberry Event Decoration, New York Art, Kennikhoza, Winter Holidays, Ocean Mattress & Sleep Solution, Sunly, Derain Band, Prodia, The Fortune, Fugo Decoration, iMax, iCare Dental, Lueve, Dial Memory, Dovinz Cake, Sangjit Chinese Medan, HB Group, Konglo Batik, Cloverdale, serta didukung oleh Cun Cun Master of Ceremony, Susanto Xiera Master of Ceremony, WinTech, dan Bank Central Asia.

Director of Sales & Marketing Grand Mercure Medan Angkasa Debby Silvia Reny mengatakan, melalui kolaborasi dengan vendor-vendor eksklusif, mereka menghadirkan sebuah pameran yang tidak hanya menampilkan tren pernikahan terkini, tetapi juga memberikan penawaran spesial yang hanya bisa didapatkan di acara ini. “Kami percaya Soirée The Grand Wedding Expo akan menjadi momen berharga bagi setiap pasangan yang hadir,” kata Debby Silvia Reny.

Selama pameran berlangsung, para calon pengantin dapat menikmati penawaran Early Bird pada 23 Januari berupa gratis Chinese Set Menu untuk 1 meja di hari resepsi Chinese Wedding dan gratis 10 pax makanan prasmanan di hari resepsi Traditional Wedding. Penawaran Rush Hour pada 25 Januari yang dimulai pukul 16.00 – 17.00 WIB berupa tambahan cashback sebesar Rp1 juta, serta dapat memenangkan hadiah utama berupa Smart TV, Smartphone Samsung, dan berbagai hadiah menarik lainnya.

General Manager Grand Mercure Medan Angkasa Rachmad Suwardi mengatakan, mereka ingin memberikan pengalaman yang tak hanya memudahkan calon pengantin dalam mempersiapkan hari istimewa mereka, tetapi juga menghadirkan atmosfer yang penuh inspirasi dan kemewahan di Soirée The Grand Wedding Expo. “Pernikahan adalah momen sakral yang layak dirayakan dengan sempurna oleh karena itu kami dengan bangga mempersembahkan berbagai solusi untuk membantu mewujudkan hari bahagia yang tidak terlupakan,” katanya.

Soirée The Grand Wedding Expo adalah wujud komitmen untuk menjadikan Grand Mercure Medan Angkasa sebagai destinasi pernikahan paling bergengsi di Medan. (adz)

1...626364...15,675Page 63 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor