Home Blog Page 6382

Selasa, Liga Bola-BLiSPI Regional Sumut Kick Off

Ketua BLiSPI Sumut Armen Margolang SP bersama Menpora, Imam Nahrawi.
Ketua BLiSPI Sumut Armen Margolang SP bersama Menpora, Imam Nahrawi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) Sumatera Utara menggulirkan Liga Bola-BLiSPI Regional Sumut di Stadion Mini USU, 8-9 Mei 2018. Babak Regional diikuti 32 tim terdiri atas 16 tim U-11 dan 16 tim U-13.

Ketua BLiSPI Sumut Armen Margolang SP didampingi Ketua Harian Ir Fityan Hamdy dan Sekretaris Muhammad mengatakan Liga Bola-BLiSPI mempertandingkan kelompok umur U-11 dan U-13 yang digelar di seluruh Indonesia.

Ke-16 tim yang bertanding merupakan semifinalis dari empat wilayah di Sumut, yakni Wilayah I (Medan, Binjai, Langkat), Wilayah II (Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi), Wilayah III (Asahan, Batubara, Labuhanbatu), Wilayah V (Madina, Sidimpuan, Tapsel, Paluta).

“Pertandingan babak wilayah telah digelar pada November 2017 hingga Januari 2018. Nantinya tim juara Regional Sumut untuk masing-masing kategori berhak tampil di babak Nasional yang juga digelar di Stadion Mini USU pada 11-13 Mei,” jelas Armen, Minggu (6/5).

Untuk technical meeting babak Regional Sumut, lanjut Armen, digelar Senin (7/5) pukul 14.00 WIB di Kantor Asprov PSSI Sumut. Armen pun mengaku bersyukur Sumut dipercaya sebagai tuan rumah babak Nasional.

“Sebagai tuan rumah babak Nasional, tentu kami akan berupaya menjadi tuan rumah yang baik dan siap melayani tim-tim tamu. Harapan kami tentu meraih sukses ganda, yakni sukses pelaksanaan dan sukses prestasi,” ujar Armen.

Ketua BLiSPI Pusat, Subagja Suihan SSos, berharap terpilihnya Sumut sebagai tuan rumah babak Nasional Liga Bola-BLiSPI Nasional menjadi berkah bagi tuan rumah, khususnya dalam meningkatkan motivasi dan gairah pembinaan sepakbola usia dini.

“Kita tahu Sumut sejak dulu dikenal gudangnya pesepakbola andal. Kita berikan kepercayaan kepada Sumut menjadi tuan rumah babak Nasional dengan harapan dapat lebih menggairahkan pembinaan sepakbola usia dini sekaligus melahirkan bibit-bibit pemain andal,” ujar Subagja yang juga Wakil Ketua Asprov PSSI Sumut. (don)

Kader Diciduk, Demokrat Pastikan Tak Toleransi Korupsi

Amin Santono
Amin Santono

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Demokrat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas ditangkapnya anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat (PD), Amin Santono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Amin ditangkap bersama Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan seorang swasta Eka Kamaludin (swasta). Dia diduga menerima suap dari kontraktor Ahmad Ghiast.

Mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang mengendus adanya transaksi suap terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018.

“Pertama, kami Partai Demokrat meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut,” kata Jansen menjawab JPNN (grup Sumut Pos), Minggu (6/5).

Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi. “Kami tidak akan menoleransi perilaku koruptif di dalam tubuh partai,” tegasnya.

Politikus berlatar belakang pengacara itu menambahkan partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi.

“Termasuk juga membersihkan Partai Demokrat dari kader-kader yang korupsi,” ujarnya.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Amin Santono dari Partai Demokrat.

Bahkan, Partai Demokrat juga memberhentikan Amin dari keanggotaan di DPR. “Semua administrasi terkait pemberhentian ini akan segera diproses,” ujarnya.

Jansen berharap agar kejadian sejenis ini tidak berulang lagi, Partai Demokrat terus berbenah.

Dia menuturkan, selama tiga tahun ini Partai Demokrat telah punya pelatihan antikorupsi yang bekerja sama dan pengajarnya langsung dari KPK.

Namun, Jansen menyadari bahwa kader itu bukan barang cetakan yang semua hasilnya bisa seragam.

Bisa saja, kata dia, satu dua kader masih ada yang seperti Amin Santono ini.

“Namun beberapa tahun ini kami terus berbenah. Hasilnya juga sudah terlihat nyata bahwa selama beberapa tahun ini kader kami, Partai Demokrat, sudah sangat jarang menjadi “pasien” KPK,” pungkas Jansen. (boy/jpnn/ala)

 

476 Kada Tidak Pernah Lapor Gratifikasi

Giri Supradiono
Giri Supradiono

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masih banyak kepala daerah (Kada) yang belum melakukan pelaporan gratifikasi ke KPK. Di antara 548 kepala daerah di Indonesia, hanya 72 yang tercatat pernah melaporkan gratifikasi.

Jadi, ada 476 Kada yang tidak pernah melapor. Bahkan, khusus selama 2018, baru 13 Kada yang pernah melaporkan gratifikasi.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono memaparkan, penyelenggara negara dan pegawai negeri wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja.

Bila melebihi batas waktu itu, gratifikasi dianggap suap. ”Gratifikasi tidak perlu untuk memengaruhi keputusan, tidak perlu juga untuk prasyarat diminta. Jadi harus ditolak. Kalau tidak bisa menolak, ya dilaporkan,” katanya.

Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih menjelaskan, gratifikasi merupakan delik korupsi yang sulit dideteksi. Sebab, posisi penyelenggara daerah bersifat pasif.

Beda halnya dengan pemerasan. Dalam kasus seperti itu, penyelenggara daerah bersifat aktif. ”Atau suap yang ada unsur saling menguntungkan timbal balik,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos. (tyo/lum/c17/ttg/jpnn/ala)

 

Presiden Diminta Evaluasi Menteri Rini

Menteri BUMN Rini Soemarno berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Rini Soemarno berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Beredarnya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga terkait pembagian fee proyek dinilai bakal merugikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi bukan hanya diminta harus mengklarifikasi pembicaraan Rini-Sofyan, tapi juga harus berani memberi sanksi tegas jika Rini-Sofyan terbukti berusaha mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winarjo, mengatakan Rini-Sofyan tidak patut membicarakan proyek, terlebih ada dugaan pembagian fee, melalui sambungan telepon dan personal. Dia mendorong Jokowi mengevaluasi kinerja Rini dan menyampaikan hasil evaluasi itu kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Rini wajib diberi sanksi berat, taruhlah di-reshuffle atau ditegur langsung oleh presiden, tentu dengan tidak menggugurkan upaya penegakan hukum,” ujar Wahyudi di Jakarta, Minggu (6/5).

Terkait penegakan hukum, Pasal 25 UU Tipikor UU 31/1999 menyatakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

Adapun, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sedang mencari kejelasan terkait pembicaraan dalam rekaman itu. Ada dua hal yang harus didalami KPK, apakah pembicaraan itu membahas pembagian fee, atau pembagian saham.

Presiden Jokowi belum menyikapi tegas karena menunggu klarifikasi Rini-Sofyan. Adapun, Rini membantah pembicaraan itu terkait fee proyek.

“Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra presiden,” kata Wahyudi.

Selain tersandung kasus rekaman yang diduga pembagian fee proyek, kinerja Rini memimpin BUMN juga disorot karena perombakan direksi Pertamina dan Garuda Indonesia. Perombakan direksi Pertamina dan penambahan direksi Garuda Indonesia diduga dilakukan bukan atas dasar penilaian kinerja dan kebutuhan.

Rini dinilai mengada-ada saat mencopot Dirut Pertamina Ellia Massa Manik karena alasan kelangkaan BBM jenis premium. Selain itu, terjadi juga penggendutan direksi Garuda menjadi sembilan, dan anjloknya nilai saham Garuda Indonesia dari Rp 440 per lembar pada trimester pertama 2016 menjadi Rp292 per lembar pada 25 April 2018.

“Jika benar pergantian direksi tersebut atas pertimbangan politik pribadi Bu Rini, maka Presiden harus mengevaluasinya,” pungkasnya.(srs/jpc/ala)

 

Selesaikan Dulu 400 Ribu Honorer K2

Massa honorer K2 dan KNASN berunjuk rasa di depan gedung Kemenpanrb Jakarta, beberapa waktu lalu.
Massa honorer K2 dan KNASN berunjuk rasa di depan gedung Kemenpanrb Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan 736 ribu guru honorer dipertanyakan tenaga K2 (kategori dua). Pasalnya, hingga saat ini ada 439 ribu honorer K2 belum diangkat CPNS.

“Selalu bilang kekurangan guru 736 ribu dan akan mengangkatnya. K2 yang 400 ribu saja tidan pernah bilang mengangkatnya,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya kepada JPNN, Minggu (6/5).

Ratusan ribu honorer K2 berharap, pengangkatan mereka menjadi CPNS dimulai tahun ini juga. Honorer K2 sudah lelah menunggu janji tak jelas dari tahun 2014 sampai 2018. “Kami dikasih kabar angin surga tiap tahun. Bahwa honorer K2 diangkat, diangkat, diangkat, dan diangkat,” tuturnya.

“Memang sudah banyak yang diangkat, tapi bukan jadi CPNS melainkan oleh Allah SWT alias pulang ke rahmatullah,” imbuhnya.

Gegara digantung terus itu, jumlah honorer K2 kini tidak sampai 400 ribu lagi. “Ini sadis banget, banyak K2 meninggal tanpa menikmati hasil pengabdiannya,” ucapnya.

Sumarni Azis, korwil FHK2I Sulawesi Selatan menegaskan, pengangkatan menjadi CPNS harus tahun ini. Bolanya sekarang ada di presiden. “Kalau presiden memerintahkan menterinya mengangkat K2 jadi PNS, urusannya pasti selesai,” tandasnya. (esy/jpnn/ala)

 

Perbaiki Infrastruktur, Khususnya Jalan

Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Nurhajizah MArpaung SH. MH menghadiri kegiatan A Tribute Tengku Erry Nuradi di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (5/5). (IST)
Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Nurhajizah MArpaung SH. MH menghadiri kegiatan A Tribute Tengku Erry Nuradi di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (5/5). (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi mengimbau kepada seluruh bupati dan walikota se-Sumatera Utara (Sumut) untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur, khususnya  jalan di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Gubsu Erry Nuradi saat memberi sambutan pada malam puncak rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Pesta Rakyat, di Lapangan Merdeka, Jalan Pulau Pinang Medan, Sabtu (5/5) malam.

Disampaikan Gubsu, dirinya sering mendapat keluhan dari masyarakat mengenai kondisi jalan saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah. “Perlu diingat bahwa jalan di Sumut tidak semua menjadi tanggung jawab provinsi. Paling banyak justru menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Oleh karena itu, saya berharap pada bupati, walikota, dan yang mewakili hari ini untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur di daerahnya masing-masing,” ujar Erry.

Untuk jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, kata Erry, panjangnya mencapai sekitar 3050 kilometer. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kondisi jalan mantap akan mencapai  88 persen pada akhir tahun 2018. Naik sebanyak 4 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 84 persen.

Pada malam Pesta Rakyat itu, Erry juga ingin  melaporkan kepada masyarakat Sumut yang hadir tentang situasi dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Sumut selama ini. “Malam ini adalah momen untuk kita bersilaturahmi sesama warga Sumut. Seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari pengusaha, pelaku seni dan budaya, UMKM, pelajar dan berbagai komunitas hadir bersama-sama, tentu adalah sebuah momen langka. Untuk itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini melaporkan langsung langkah-langkah yang telah kita upayakan untuk membuat Sumut menjadi lebih baik,” katanya.

Erry menjelaskan, beberapa prestasi telah berhasil dicapai Sumut. Termasuk salah satunya penurunan angka kemiskinan hingga di bawah rata-rata nasional. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provsu, angka kemiskinan di Sumut untuk dua tahun terakhir ini turun 1 persen dari 10,16 persen menjadi 9,28 persen. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional yang masih 10,12 persen. Demikian pula dengan tingkat penganggurarn terbuka Sumut yang terus ditekan hingga mencapai angka 5,5 persen.

Dalam kesempatan itu, Erry pun menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, pemerintah pusat banyak memberikan perhatian besar untuk kemajuan pembangunan di Sumut.

“Sebagai contoh jalan tol di Sumut terakhir di bangun tahun 1987 dan hanya sepanjang 33 Kilometer. Selama 30 tahun tidak ada pembangunan jalan tol. Alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2017 yang lalu, kita meresmikan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing bersama dengan presiden. Jika semua sudah rampung panjangnya akan mencapai 112 Kilometer. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Bapak Jokowi untuk dukungannya yang sangat luar biasa,” ungkap Erry.

KPU: Perubahan Jadwal Kampanye Tergantung kepada Paslon

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengaku sudah menyurati secara resmi kedua pasangan calon Pilgubsu untuk meminta pendapat soal jadwal kampanye putaran terakhir. KPU membantah berencana mengganti jadwal kampanye sebelum masuk minggu tenang pada 24 Juni mendatang.

“Sebenarnya begini, tidak ada rencana kita merubah tahapan jadwal rapat umum atau kampanye akbar tahap dua itu. Tetapi sifatnya berkoordinasi. Kan ada surat dari Polda Sumut soal jadwal kampanye rapat umum yang digelar 23 Juni, bersamaan waktu dan lokasinya di Kota Medan. Yakni zona Medan A dan zona Medan B. Atas dasar itulah kedua paslon secara resmi kita surati. Kalau saya tidak salah akhir April kemarin suratnya kita kirim,” ujar Ketua KPU Sumut Mulia Banurea saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (6/5).

Dijelaskannya, surat kepada kedua paslon tersebut guna meminta pendapat atau pandangan atas surat dari Polda kepada KPU. Kemudian atas respon dari kedua paslon itulah, KPU nanti mengambil sikap dan menyurati secara resmi pihak Polda.

“Kan mulanya oleh Polda Sumut menelaah untuk mengantisipasi terjadi gesekan antarkedua paslon, makanya disuratilah KPU. Tentu karena KPU sebagai pelaksana teknis, setelah ada surat resmi seperti itu kita mempertanyakan kepada kedua paslon bagaimana mereka merespon terkait ini. Toh KPU kan hanya melayani. Tergantung kepada kedua paslon. Berdasar respon itulah nanti kita balas surat ke Polda,” ucapnya.

Oleh karena itu ditegaskan Mulia lagi, bukan ada rencana dari KPU merubah tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya itu. Melainkan tergantung  hasil koordinasi KPU dengan kedua paslon. “KPU kan sebagai lembaga yang melayani dan memfasilitasi. Jadi ya tergantung dari masing-masing paslon nantinya,” sebutnya.

Sejauh ini belum ada respon dari kedua paslon menyikapi surat dari KPU itu. Mulia mengungkapkan tidak ada batas waktu dan ketentuan yang mengatur mesti dibalas secepatnya atau tidak surat tersebut. “Respon masing-masing paslon baru saya baca dari media. Belum ada sampai sekarang balasan dari mereka,” pungkasnya. (prn/azw)

Djoss Terancam Didiskualifikasi

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEKLARASI_Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Provinsi Sumut di Medan, Sabtu (20/1). Rakerdasus itu membahas pemantapan strategi pemenangan PDIP untuk Pilkada 2018 di Sumut, yang menggelar pemilihan gubernur serta delapan pemilihan bupati dan wali kota.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) paslon Pilgubsu nomor urut dua yang diusung PDIP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) terancam didiskualifikasi. Hal ini didasari adanya laporan warga terkait iklan Djoss di satu media cetak terbitan Medan, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

Anggota Bawaslu Sumut Divisi Hukum, Herdi Munthe menyatakan, atas dasar itu pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak termasuk bagian iklan dari surat kabar harian tersebut.

“Laporan itu kami terima Jumat (4/5) pagi. Ada yang melaporkan terkait pemasangan iklan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua di Harian Analisa, edisi Senin 30 April 2018 dan Rabu, 2 Mei 2018,” ujarnya saat ditemui di kantor Bawaslu Sumut, Jumat sore pekan lalu.

Menurut Herdi, jauh-jauh hari pihaknya sudah menyerukan agar tahapan pemasangan iklan oleh kedua paslon Pilgubsu sesuai mekanisme dan aturan main dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sekarang ini setahu saya belum waktunya. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke KPU,” ujarnya tanpa mengurai siapa nama pihak yang melaporkan temuan itu.

Dijelaskan, berdasarkan UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-undang, pada Pasal 187 ayat 1 berbunyi: Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu.

Pada aturan lain seperti PKPU RI Nomor 4/2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota, kata Herdi, terutama di Pasal 77 juga tegas mengatur sanksi mengenai hal ini.

Usai Debat, Djarot mendadak Jadi Trending Topic

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEBAT_Pasangan cagub-wagub Sumut nomor urut satu Edy Rahmayadi (kiri)-Musa Rajekshah (kedua kiri) dan pasangan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan)-Sihar Sitorus (kanan) mendengarkan pertanyaan pada Debat Publik Pilkada Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5). Debat publik tersebut mengangkat tema Tata Kelola Pemerintahan Bebas dari Korupsi.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEBAT-Pasangan cagub-wagub Sumut nomor urut satu Edy Rahmayadi (kiri)-Musa Rajekshah (kedua kiri) dan pasangan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan)-Sihar Sitorus (kanan) mendengarkan pertanyaan pada Debat Publik Pilkada Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5). .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2018 tahap pertama sudah berlangsung. Pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS) mendapat pujian dari netizen.

Tema debat kali ini, menyoal ‘Tata Kelola Pemerintah Bersih, Bebas Korupsi’, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut berlangsung di Hotel Santika, Medan, Sabtu (5/5) malam.

Atas debat perdana itu, pasasngan calon (paslon) nomor urut 2 itu‎, memuncaki trending topic nasional. Tagar #DjarotSiharSumut. Hal itu, terlihat microblogging Twitter tepat pada pukul 20.00 WIB saat debat sedang berlangsung.

Tak hanya itu, pada trending topic posisi kelima juga dikuasai pasangan nomor urut dua tersebut. Tapi dengan tagar yang berbunyi #WargaSumutPilihDJOSS. Kekuasaan dua kata kunci tersebut bertahan selama lebih dari dua jam. Dari pukul 20.00 WIB hingga lebih dari pukul 22.00 WIB.

“#WargaSumutPilihDJOSS adalah suatu keniscayaan agar provinsi ini tidak lagi berurusan dengan kasus korupsi,” cuit Henry Yosodiningrat yang punya akun resmi di @HenryYosoGranat.

Sebagaimana diketahui, dalam penyelenggaraan debat Calon Gubernur Sumut itu, menerjunkan 500 personil kepolisian untuk mengamankan jalan debat tersebut. Kemudian, ratusan pendukung kedua paslon hadir langsung untuk menyaksikan debat itu. (gus)

Eramas Santai, Djoss Jaga Stamina

Teks foto: PRAN W HASIBUAN/SUMUT POS UNDANG: Perwakilan manajemen televisi memaparkan teknis acara debat kandidat Pilgubsu, di aula kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (2/5).
Teks foto:
PRAN W HASIBUAN/SUMUT POS
UNDANG: Perwakilan manajemen televisi memaparkan teknis acara debat kandidat Pilgubsu, di aula kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (2/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada malam ini (5/4) di Santika Dyandra Hotel Medan, mulai pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB, tak membuat kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut,  Eramas (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) dan Djoss (Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus) mempersiapkan diri secara khusus.

Seperti Eramas, mengaku santai menghadapi debat kandidat pada malam ini. Sedangkan Djoss lebih memilih menjaga stamina tubuh dari pada persiapan lain.

“Gak pakai persiapan. Yang ditanya nantikan tentang Sumatera Utara. Saya anak Sumatera Utara. Nanti yang saya tahu saya sampaikan, yang tidak saya tahu tolong nanti saya dikasih tahu,” ujar Cagubsu Edy Rahmayadi, yang ditemui saat melayat di Jalan Gagak Hitam, Komplek Nirwana II, Pasar II Tanjung Sari, Medan, kemarin (3/5).

Edy mengaku tidak ada persiapan khusus jelang debat kandidat Pilgubsu perdana ini. Bahkan mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB ini mengaku cukup siap untuk mengikuti acara tersebut.”Saya juga baru mengetahui soal tema yang diangkat nanti. Yang jelas tata kelola pemerintah adalah salah satu tugas pokok pemerintah dalam rangka terciptanya suatu pembangunan secara utuh. Ya tidak ada persiapan khusus. Buktinya saya masih bisa berkegiatan hari ini mengunjungi saudara kita yang sedang kemalangan,” ungkapnya.

Bicara tentang tata kelola pemerintahan, sebutnya tak lepas dari persoalan akuntabilitas, partisipasi dan juga responsif. “Ini bicara soal kepercayaan atau trust. Pemerintah harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya termasuk juga peka teradap kondisi atau keinginan yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.

Pasangan Edy, Calon Wagubsu Musa Rajekshah juga mengungkapkan hal demikian. Ia mengakui bahwa tidak ada persiapan spesial jelang debat kandidat perdana Sabtu besok. Pria yang populer disapa Ijeck berpandangan tema yang diangkat cocok dengan kondisi Sumut. Karena itu ia bertekad bersama Cagubsu Edy Rahmayadi ingin merubah imej negatif terhadap Sumut ke depan. “Saya pikir gak ada persiapan khusus ya. Enjoy saja dan tak ada beban apapun,” katanya.

Ijeck mengatakan, dalam debat nanti mereka siap menyampaikan seluruh visi dan misi kepada masyarakat Sumut. “Apa yang selama ini telah kami sampaikan saat menyapa masyarakat waktu kunjungan ke daerah, saat kampanye itu juga yang kami sampaikan nanti di debat. Apa yang jadi program kerja kami tentu nantinya kami sampaikan, sehingga masyarakat Sumut jadi lebih tahu tentang sosok kami. Bahwa kami serius dan ikhlas membangun Sumut,” katanya.

Ijeck berharap melalui acara debat ini seluruh visi misi paslon diketahui masyarakat Sumut. Selanjutnya usai debat tidak memantik rasa perpecahan melainkan meningkatkan rasa persaudaraan dan harmonisasi. “Semoga debat ini menjadi sesuatu hal yang positif tentunya bagi masyarakat Sumut,” pungkasnya.

Sementara itu, tim pemenangan Djoss mengaku tidak membuat persiapan khusus untuk pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Menghadapi pertanyaan nantinya, calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu diyakini siap.“Nggak ada, kalaupun ada paling persiapan diri saja untuk stamina mereka agar jangan terlal capek,” sebut Ketua Tim Pemenangan Djoss, Djumiran Abdi.

1...6,3816,3826,383...15,921Page 6,382 of 15,921