Home Blog Page 6426

CPNS Jalur IPDN Dibuka 2.000 Kursi

Praja IPDN.
Praja IPDN.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Formasi CPNS jalur sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun ini bertambah menjadi 2.000 orang. Tahun lalu hanya membuka formasi untuk 1.689 calon praja.

“IPDN tahun ini mendapat tambahan formasi 2000 orang. Ini peluang lebih besar bagi lulusan SMA (sederajat) untuk bersaing menjadi praja Pendidikan Tinggi binaan Kementerian Dalam Negeri ini,” terang Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, Kamis (19/4).

Melalui surat pengumuman bernomor 810/202/IPDN disebutkan bahwa para pelamar diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan agar dapat ikut dalam Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP), seperti batas usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada 1 September 2018.

IPDN juga mensyaratkan para pelamar harus memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk pria, dan 155 cm untuk wanita.

Sementara untuk persyaratan administrasi dijelaskan para pelamar harus berijazah SMA, Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA/IPS termasuk lulusan paket C, dengan nilai rata rata ijazah minimal 70,00. Sementara bagi pelamar yang berasal dari Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai rata rata Ijazah minimal 65,00.

Syarat lain yang wajib dipenuhi para pendaftar adalah memiliki KTP-el untuk usia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el. Kemudian memiliki surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat berwenang sebagai peserta Ujian Nasional tahun ajaran 2017/2018. Para peserta pun harus memiliki e-mail yang masih aktif dan pasfoto.

Para peserta pun diharuskan tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, tidak ditindik untuk pria, tidak bertato, tidak menggunakan kacamata/lensa kontak, belum menikah dan untuk wanita belum pernah melahirkan.

Apabila para pendaftar dinyatakan lulus sebagai praja IPDN, mereka pun di wajibkan untuk tidak menikah selama pendidikan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, serta bersedia diberhentikan apabila terlibat tindakan kriminal.

Dijelaskan, para pelamar akan melawati beberapa tahapan seleksi seperti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tes kesehatan (daerah), psikotes, integritas dan kejujuran. Dalam penentuan akhir terdapat verifikasi faktual dokumen, tes kesehatan pusat, tes kesamaptaan, dan tes wawancara.

Selama proses SPCP IPDN tahun 2018 tidak dipungut biaya kecuali dalam tahap SKD dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TKD sebesar Rp 50.000. Untuk tata cara dan teknis pendaftaran administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui website http://spcp.ipdn.ac.id.

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui websitehttp://sscndikdin.bkn.go.id setelah mendapat nomor pendaftaran, peserta harus mengunggah/mengupload dokumen sebagai syarat calon peserta ke websitehttp://spcp.ipdn.ac.id mulai 10 April hingga 2 Mei 2018. (esy/jpnn)

Jokowi 58,5%, Prabowo 21,8%, Gatot 2%

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hasil survei Cyrus Network terkait elektabilitas kandidat capres di Pilpres 2019 menunjukkan Jokowi masih berada di posisi teratas. Elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi, mencapai 58,5 persen. Urutan kedua dari hasil survei ini ditempati nama Prabowo Subianto dengan elektabilitas 21,8 persen.

“Dari hasil survei ini dapat disimpulkan masyarakat yang berharap ada kejutan di Pilpres 2019 sepertinya masih harus bersabar. Karena hingga saat ini masih belum terlihat ada calon alternatif yang menjadi lawan tangguh Jokowi,” ujar Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto saat merilis hasil survei d Bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (19/4).

Menurut Eko, dalam survei Cyrus mencoba memunculkan 20 nama sebagai kandidat capres. Namun elektabilitas 18 nama lain selisihnya sangat jauh.

Misalnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, elektabilitasnya hanya dua persen. Disusul Harry Tanoesoedibjo (1,1 persen), Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi (0,7 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (0,4 persen) Muhaimin Iskandar (0,3 persen), Mahfud MD dan Anies Baswedan (0,3 persen).

“Karena itu kami menyimpulkan di benak responden itu calon presiden sejauh ini hanya berkutat dua nama. Jokowi dan Prabowo. Selisihnya memang cukup jauh, tapi Prabowo masih satu-satunya penantang terkuat Jokowi,” ucapnya.

Eko menambahkan, berita-berita tentang kesiapan dan safari politik yang dilakukan Gatot selama ini ternyata belum bisa menggeser pilihan responden oposisi dari Prabowo. Begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga mengalami hal yang sama.

“Padahal Anies disebut-sebut sebagai darah baru pembawa angin segar di bursa calon presiden, yang diharapkan mampu memecah dominasi Jokowi dan Prabowo.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 27 Maret hingga 3 April. Jumlah responden mencapai 1.230 orang yang tersebar pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 provinsi.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3 persen. (gir/jpnn)

Datangkan 200 Dosen Asing, Gaji Hingga Rp 65 Juta

Prof Ali Ghufron Mukti

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Butuh dana besar untuk mendatangkan 200 dosen asing yang akan mendidik mahasiswa Indonesia di berbagai perguruan tinggi.

Menurut Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof Ali Ghufron Mukti, pihaknya menyiapkan dana sekitar Rp 200 miliar untuk 200 dosen asing itu.

Dana tersebut meliputi biaya akomodasi, gaji dosen asing, dan lainnya. Untuk satu dosen asing, pemerintah memberikan gaji dengan hingga USD 5000 atau Rp 65 juta (kurs USD 1= Rp 13 ribu).

“Tapi itu tergantung usulan proposal masing-masing perguruan tinggi yang menawarkan dosen asing mengajar di kampusnya. Banyak juga dosen asing yang enggak mau dibayar kok,” ujar Dirjen Ali Ghufron dalam diskusi pendidikan di Jakarta, Kamis (19/4).

Dia pun menepis akan adanya kesenjangan antara dosen lokal dan asing. Sebab, dosen lokal sudah memahami kalau pengajar asing dibayar tinggi adalah wajar.

“Dosen kita ada 277 ribu, sedangkan dosen asing yang akan didatangkan hanya 200 jadi enggak akan mengancam stabilitas pendidikan tinggi,” tegasnya.

Pemerintah pun akan memberlakukan syarat yang sangat ketat untuk masuknya dosen asing. Dosennya harus dari perguruan tinggi terakreditasi baik dan punya reputasi internasional. Sedangkan program studi yang akan dimasuki dosen asing hanya pada sains dan teknologi. (esy/jpnn)

Jalan Berastagi Batal Ditutup

KARO, SUMUTPOS.CO -Rencana penutupan Jalan menuju Berastagi dan sebaliknya pada Sabtu (21/4), karena perbaikan saluran drainase melintang (Cross Brain) di Jalan Listrik Atas Km 63, dinyatakan ditunda atau batal ditutup.

Penundaan penutupan tersebut sesuai dengan arahan dan masukan dari Kepala BBPJN I Paul Ames Halomoan Siahaan, yang disampaikan disela-sela mendampingi kunjungan kerja anggota dewan di VVIP Room Bandara KNIA, Medan.

Atas masukan tersebut, penundaan pembongkaran dan sekaligus perbaikan Cross Drain pun ditunda. Perbaikan akan tetap dilakukan sesegera mungkin.

Penutupan jalan akan dibahas kembali dalam rapat koordinasi pihaknya dengan Pemkab Karo bersama Polres Karo pada hari ini, Jumat (20/4).

Kepastian penundaan penutupan tersebut dikatakan  PPK 18 Satker Metropolitan Medan, BBPJN Sumut, Irganda Siburian saat dihubungi  wartawan, Kamis (19/4) siang.

Menurut Siburian, penundaan penutupan tersebut tidak ada unsur politis. Akan tetapi murni atas pertimbangan dan masukan Kepala Balai, agar sebaiknya pembongkaran dan perbaikan saluran drainase melintang di km 63 Berastagi dilaksanakan dengan  pembangunan permanen. Terutama konstruksi design permanennya.

Dikatakan Siburian lagi, Bagaimana metode kerjanya, jam dan hari apa tepat untuk dilaksanakan. Rencana pengalihan jalan dalam rangka rencana perbaikan, Sabtu (21/4) itu memang berdasarkan hasil rapat koordinasi. Bukan berita hoax atau tidak benar. Hanya penundaan saja.

“Semula kita rencanakan kalau dilakukan pembongkaran dan perbaikan hanya menggunakan box culvert dan ditimbun material pilihan dan selanjutnya diaspal. Tapi untuk permanen, tetap menggunakan box culvert, tapi timbunan diganti dengan bungkusan dengan mengecor sekeliling box culvert dan diaspal. Jadi kapan dilaksanakan, kita menunggu hasil rapat koordinasi kembali besok, Jumat dengan pihak Pemkab Karo dan Polres Karo,” jelas Siburian.

Diakui Siburian, ada beberapa media memberitakan rencana penutupan jalan jurusan Medan-Berastagi tanpa menyebut adanya peralihan jalan. Ini yang membuat bingung. Seakan menuju Medan atau Berastagi dalam hari perbaikan itu tidak bisa. Padahal, kita tetap sosialisasikan beberapa ruas jalan peralihan. Kalau rencana itu tidak benar, tidak mungkin pihak polisi dari Polres Karo memberitahukan kepada masyarakat adanya rencana perbaikan jalan di wilayah listrik bawah, Berastagi.

“Tapi itu tidak perlu kita perpanjang. Yang pasti penundaan ada, dan kapan dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi kedua pada Jumat ini,” tegasnya.

Ijeck akan Dikukuhkan sebagai Tokoh Petani

Ketua Pengprov TI Sumut, H. Musa Rajekshah, M.Hum.
H. Musa Rajekshah, M.Hum.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –Ketua Dewan Pengurus Daerah Pemuda Tani Indonesia (PTI) Sumatera Utara, Muhammad Fadly Abdina, menegaskan sosok Musa Rajekshah sosok akrab di kalangan pemuda petani. Karena itu, DPD PTI Sumut akan mengukuhkan Ijeck, sebagai Tokoh Pemuda Tani Sumut.

DPD PTI Sumut akan mengukuhkan Ijeck sebagai tokoh pemuda tani Sumut pada Jumat 20 April 2018 di Kota Binjai. Selain Ijeck, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham juga akan diberikan penghargaan serupa.

“Kita akan mengukuhkan beliau menjadi tokoh pemuda petani Sumut. Alasannya, Bang Ijeck pengusaha sukses yang bergerak di bidang perkebunan, tetapi juga menggeluti usaha di bidang pertanian lainnya,” katanya Fadly,  Kamis (19/4).

Di kalangan pemuda tani, kata Fadly, Ijeck sosok pengusaha sukses yang memikirkan nasib petani, caranya sedikit unik, petani tidak diajari bagaimana bertani yang sukses tapi beliau memberi contoh.

“Bang Ijeck itu memberi contoh jadi petani dan pengusaha pertanian yang baik. Dia membangun sekolah untuk anak-anak yang ada di sekitar kebunnya. Petani tentu memilih tokoh yang peduli pada petani,” ungkapnya.

Fadly mengatakan, Sumut merupakan penghasil CPO terbesar di Indonesia. Artinya Sumut leading di sektor perkebunan. Tapi hanya 58% yang dikuasai korporasi, selebihnya dikelola rakyat. “Kebun rakyat ini dikelola konvensional. Kemudian CPO yang dihasilkan perkebunan rakyat dihargai rendah, karena dianggap tidak memenuhi standar lingkungan yang menjadi acuan pembeli,” kata Fadly.

Kata Fadly, Bang Ijeck sebagai pelaku usaha perkebunan, diyakini bisa mendorong dan melestarikan perkebunan rakyat di Sumut ini bisa sejajar dengan koorporasi.

“Perkebunan rakyat Sumut ini butuh pemberdayaan, karena ke depan kebutuhan pasokan CPO dunia akan semakin tinggi. Bang Ijeck sangat paham situasi ini,” bebernya.

Fadly menambahkan, Ijeck juga merupakan Sekretaris Dewan Penasehat Pemuda Tani Sumatera Utara. Diharapkan ke depan, kalangan pemuda di Sumut juga bisa terlibat aktif di bidang pertanian dari aspek pendidikan, pelatihan, dan advokasi petani. “Konsep PTI dan Musa Rajekshah mengarah pada upaya menjaga harga produk pertanian dan perkebunan, membangun jiwa social entreprenuer di kalangan petani dan memastikan petani kita tidak terjebak rentenir,” pungkasnya. (rel/azw)

Besok, KPU Sumut Umumkan Penetapan DPT Pilgubsu

Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS SERAHKAN: Ketua KPU Medan Herdensi Adnin didampingi para komisioner menyerahkan secara simbolik DPT kepada perwakilan paslon Pilgubsu 2018, Kamis (19/4), di Hotel Grand Aston Medan.
Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
SERAHKAN: Ketua KPU Medan Herdensi Adnin didampingi para komisioner menyerahkan secara simbolik DPT kepada perwakilan paslon Pilgubsu 2018, Kamis (19/4), di Hotel Grand Aston Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut akan mengumumkan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, Sabtu besok (21/4). Sampai kemarin, seluruh KPU kabupaten/kota masih sibuk merekap daftar pemilihan tetap (DPT) di wilayah kerja masing-masing.

Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnain mengatakan, setelah rekapitulasi kabupaten/kota selesai terlaksana, pihaknya baru akan melakukan sinkronisasi seluruh DPT tersebut.

“Malam ini (Kamis, Red) seluruh KPU kabupaten/kota masih menetapkan DPT-nya masing-masing. Jumat (hari ini) akan kami sinkronisasi untuk ditetapkan dan diumumkan tanggal 21,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (19/4).

Ia menyebutkan sudah lebih dari 17 kabupaten/kota di Sumut menetapkan DPT Pilgubsu melalui rapat pleno. Yakni antara lain; Tebingtinggi, Binjai, Batubara

Labuhanbatu, Gunungsitoli, Samosir, Nias, Sibolga, Nias Utara, Serdangbedagai, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Tapteng, Toba Samosir, Mandailingnatal, Simalungun, Tanjungbalai, Karo, Tapanuliselatan, Humbahas, Dairi, Padangsidimpuan, dan Medan. “Sesuai tahapan dan jadwal, penetapan DPT KPU kabupaten/kota harus tuntas tanggal 19,” paparnya.

Sementara, KPU Kota Medan sudah menetapkan secara resmi DPT Pilgubsu 2018 sebanyak 1.519.662 pemilih. Namun disadari dari data tersebut masih dipersoalkan menyangkut data di lima lapas dan rutan yang ada di Medan, yang ternyata belum selesai dilakukan 100 persen khususnya pada lapas anak.

“Dari data DPT yang kita umumkan masih ada satu soal menyangkut data lapas dan rutan di Medan, karena prosesnya belum selesai 100 persen,” beber Ketua KPU Kota Medan, Herdensi Adnin kepada wartawan usai memimpin rapat pleno, di Grand Aston Hotel Medan.

Menurutnya, pada lima lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan di Medan yang terdiri dari lapas Labuhan Deli, rutan perempuan, lapas anak, lapas perempuan, dan lapas dewasa, saat ini hanya menyiakan lapas anak yang belum selesai 100 persen.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa hari ini pihaknya masih menerima data dari Lapas Anak Tanjunggusta Medan. Diharapkan agar seluruh perekaman bisa selesai sebelum penetapan DPT tingkat provinsi Sabtu besok.

Pemulung Berharap Kartu Sehat ke Djarot

Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

HAMPARANPERAK, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pemulung di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara berharap bisa mendapatkan Kartu Sumut Sehat dari calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat.

Harapan itu disampaikan sejumlah pemulung kepada Djarot Saiful Hidayat dalam perayaan Hari Kartini Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Desa Kelambir V, Kecamatan Hamparanperak.

Seorang pemulung, Rentina Simanungkalit (56), bercerita kepada Djarot . Sebagai pemulung, Rentina mengaku berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu membayar premi BPJS.

Selama ini, mereka memang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tapi terhenti karena tidak mampu membayar premi secara rutin.

“Apalagi tunggakan BPJS selama ini telah mencapai hampir Rp1 juta, sedangkan penghasilan sebagai pemulung sehari-hari hanya sekitar Rp20 ribu,” ujar Rentina, Kamis (19/4).

Karena itu, menurutnya, pemulung di Kecamatan Hamparanperak berharap Kartu Sumut Sehat yang menjadi program pasangan Djarot -Sihar Sitorus. “Saya ada BPJS, tapi tidak sanggup bayar dendanya. Semoga ada bantuan dari Kartu Sumut Sehat,” kata Rentina.

Sementara itu, Djarot mengaku datang ke tempat itu untuk berdialog dan mendengarkan keluhan masyarakat. Jika mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dia berjanji akan menyiapkan Kartu Sumut Sehat untuk membantu layanan kesehatan masyarakat.

“Kita akan tampung dalam Kartu Sumut Sehat nanti. Mereka yang belum terbantu, kita tolong. Apalagi mereka di sini mayoritas pemulung,” ucap Djarot.

Bersama Sihar, dia juga akan mempermudah pelayanan pengurusan KTP, kartu keluarga, dan administrasi lainnya untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

“Masih banyak warga kita yang belum beruntung. Masih banyak warga kita yang miskin. Karena itu kita hadir untuk berjuang memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan memutus rantai korupsi,” tegas Djarot. (bbs/azw)

 

Libur Lebaran 10 Hari, ASN: Syukur Alhamdulilah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan pemerintah tentang jadwal cuti bersama untuk libur Lebaran 2018 selama 10 hari disambut suka cita Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Namun begitu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu masih menunggu edaran resmi kebijakan tersebut, untuk melihat seperti apa regulasi yang tertuang didalamnya termasuk soal sanksi.

“Cocok kalilah itu (libur Lebaran sampai 10 hari),” kata Mulyadi, ASN di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, saat dimintai pendapat atas keputusan tersebut, Kamis (19/4).

Menurutnya, dengan waktu libur Lebaran yang panjang itu, dirinya dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan kerabat lebih intens. “Syukur Alhamdulillah kalau memang kebijakan pemerintah seperti itu. Bisa lebih banyak waktu mengunjungi keluarga,” katanya.

Namun begitu, diakuinya tupoksi dia yang bertugas di Biro Humas dan Keprotokolan berbeda seperti di organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Yakni soal waktu kerja yang begitu padat untuk mengikuti rangkaian kegiatan gubernur, wakil gubernur dan agenda lain. “Bedanya di situ. Kalau di dinas lain mungkin enak ya, bisa panjang waktu liburnya. Kami tetap kena jadwal karena saat momen Lebaran kegiatan gubernuran juga padat,” ungkapnya.

ASN di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provsu, Sutan Haris Fadhilah juga bersyukur atas keputusan pemerintah soal waktu libur Lebaran selama 10 hari tersebut. “Alhamdulillah ya, senang sekali tentunya waktu libur lebih panjang dari tahun sebelumnya. Nantinya bisa lebih panjang waktu untuk bersilaturahmi bersama keluarga, saudara dan kerabat,” tuturnya.

Sutan menambahkan, kalau bisa pada Agustus 2018 saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan, ada kabar gembira lain menyangkut aturan penggajian baru bagi ASN. “Namanya itu Rancangan Perubahan Penggajian (RPP) yang baru. Inilah yang ditunggu-tunggu ASN seluruh Indonesia saat kini,” sebutnya.

Biasanya, kata dia, setiap tahun hal tersebut selalu diumumkan presiden. Bahkan yang ia tahu selama rezim pemerintahan ini belum pernah ada. “Justru wacananya tahun ini sekalian menyambut pilpres. Dengan naik gaji kan tentu meningkatkan semangat ASN dan meningkatkan daya beli ekonomi mikro,” katanya.

Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip menyebut, pihaknya belum menerima secara resmi dan tertulis soal masa libur Lebaran ASN ini dari Kemenpan RB. “Kita tunggu dululah. Nanti setelah kita terima, baru dibuat tembusan ke seluruh kabupaten/kota maupun OPD di lingkungan Pemprovsu,” katanya.

Panglima TNI dan Kapolri Silaturahim ke Ulama Sumut

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Sumut Gubsu DR. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyambut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Lanud Soewondo Medan, Kamis (19/4/2018). Kedatangan kedua Jendral tersebut dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi dengan para ulama yang ada di Sumatera Utara.
Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Sumut
Gubsu DR. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyambut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Lanud Soewondo Medan, Kamis (19/4/2018). Kedatangan kedua Jendral tersebut dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi dengan para ulama yang ada di Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Lapangan Udara (Lanud) Soewondo, Polonia, Medan, Kamis (19/4/2018).

Sebagai bentuk penghormatan, Gubsu Erry Nuradi mengalungkan bunga kepada kedua pimpinan TNI dan Polri tersebut usai turun dari pesawat TNI AU. Selain itu, kedatangan Panglima dan Kapolri yang didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono tersebut juga disambut dengan tarian Melayu.

Rombongan petinggi TNI dan Polri tersebut juga disambut Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Walikota Medan Dzulmi Eldin. Hadir juga sejumlah pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, tokoh masyarakat dan ulama.

Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Gubsu, Pangdam dan Kapolda berbincang di ruang VIP Lanud Soewondo sebelum menuju ke Hotel Adi Mulia silaturahmi dan beristirahat.

Kehadiran Panglima TNI, Kapolri dan rombongan ini merupakan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan masyarakat Sumut, tokoh dan ulama. Sebelum tiba di Kota Medan, Panglima dan Kapolri melakukan kunjungan ke Aceh Besar juga dalam rangka bersilaturahmi. (rel)

Maria Minta Restu Ortu

Maria Simorangkir
Maria Simorangkir

SUMUTPOS.CO – Ajang Indonesian Idol 2018 menyisakan 2 kontestan, yakni Maria Simorangkir dan Abdul. Keduanya saat ini tengah berjuang menjadi jawara Indonesian Idol 2018.

Lalu apa saja persiapan Maria dan Abdul agar menjadi pemenang Indonesian Idol 2018?

Untuk memuluskan langkah menjadi idola Indonesia, Maria meminta doa restu kepada kedua orangtuanya, di samping terus berlatih untuk menampilkan yang terbaik.

Maklum, Maria sempat tak diberi restu kedua orangtuanya untuk mengikuti Indonesian Idol 2018.

“Yang pasti sih minta restu papa sama mama, karena awal aku ikut audisi kan sempat enggak direstui sama orang tua, tapi kalau sekarang mereka udah ngerti,” kata Maria.

Lain hal dengan Abdul. Pria yang menetap di Bali ini, tak melakukan hal sama. “Aku enggak minta restu orang tua sih, karena enggak minta restu pun mereka setiap hari udah doain aku biar anaknya jadi juara,” bebernya. (chi/jpnn/saz)

1...6,4256,4266,427...15,922Page 6,426 of 15,922