Home Blog Page 6430

Sejak 2003, Indonesia Sudah Jadi Net Importer Minyak

General Manager MOR I Sumbagut, Joko Pitoyo.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Di masa mendatang, energi bumi bakal jadi energi yang dilirik untuk dijadikan sumber energi oleh berbagai negara di dunia. Dengan perkembangan tersebut, saat ini perlahan mengalihkan energi fosil ke energi terbarukan.

Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, pada acara Kenali Energi Negeri, dengan tema ‘Kobarkan Kebaikan: Energi untuk Hidup Berkualitas’, yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero) MOR I Sumbagut di Hotel Four Points Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (18/4).

“Hal ini harus dicermati oleh generasi muda, karena energi terbarukan seperti cahaya matahari, panas bumi, air, angin, dan lainnya, akan menjadi tren energi di masa depan,” ungkap Marwan.

Marwan mengungkapkan, dengan diselenggarakannya acara ini, seluruh peserta yang hadir dari kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan, bisa teredukasi dengan kualitas energi terbaik di masa mendatang. “Teredukasi dengan baik dan secara proaktif, turut serta mengembangkan dan menjaga keberlangsungan energi di Indonesia,” katanya.

Sementara General Manager MOR I Sumbagut, Joko Pitoyo menyampaikan, kegiatan ini bertujuan mengedukasi mahasiswa tentang seluk beluk energi di Indonesia. Ia menjelaskan, sejak 2003, Indonesia sudah menjadi net importer, karena minyak yang diproduksi sudah berada di bawah tingkat konsumsi. “Tugas kami, terutama Pertamina sebagai BUMN, sangat menantang dalam upaya menjaga ketahanan energi di seluruh Nusantara. Diperlukan BUMN yang kuat dari hulu ke hilir untuk dapat menjaga kedaulatan dan ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, Pertamina mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian atas keberlangsungan energi di Indonesia ke depan. “Dengan itu, ia mengharapkan, sedari awal migas adalah energi fosil. Makanya, harus melihatnya sebagai warisan yang harus terus dijaga keberadaannya untuk anak cucu kita kelak,” harap Joko.

“Untuk itu, dalam acara ini, Pertamina MOR I Sumbagut sengaja mengundang pakar energi, Bapak Marwan Batubara, untuk memberikan insight kepada para mahasiswa. Diharapkan insight dari pakar energi nasional kita, dapat menumbuhkan kepedulian mahasiswa, sehingga bisa memberikan ide-ide kreatif dan solutif terhadap keberlangsungan energi di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, dihadiri aktivis organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berasal dari berbagai universitas di Sumatera Utara (Sumut), seperti USU, Unimed, Universitas Dharmawangsa, UIN Sumut, Universitas Panca Budi, UMA, Triguna Dharma, Universitas Potensi Utama, dan univeritas lainnya. (gus/saz)

Impor dari Thailand, Stabilkan Harga Beras Indonesia

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS BERAS_Pekerja mengangkat karung beras dan menyusun nya ke truk di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan, Kamis (27/4)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BERAS_Pekerja mengangkat karung beras dan menyusun nya ke truk di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan, baru-baru ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membeber hasil penelitiannya, soal masuknya beras impor dari Thailand. Merujuk temuan Indef, beras impor mampu menstabilkan harga beras di Indonesia.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengatakan, Thailand punya kontribusi besar bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 15 tahun terakhir selama periode 2000-2015, menunjukkan, impor beras Indonesia mencapai 15,39 juta ton.

Pada 2016-2017, pemerintah sempat menutup keran impor beras. Namun, keran impor beras kembali dibuka untuk 2018. Selama periode itu juga, dana yang dikeluarkan untuk impor beras mencapai 5,83 miliar dolar AS, atau Rp78,70 triliun (kurs Rp13.500).

“Saatu negara yang membantu kestabilan harga itu Thailand, karena berasnya sering kita beli,” tutur Eko di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Rabu (18/4).

Eko justru heran, lantaran Indonesia yang notabene negara besar dengan lahan luas, justru dikalahkan Thailand untuk urusan beras. Terlebih, negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 68 juta jiwa itu, juga merupakan pengekspor beras terbesar kedua di dunia setelah India. “Dari konteks itu, kita contohkan Thailand. Satu eksportir beras terbesar dunia. Secara umum, ekspor dan penerimaan kita dari jualan di luar negeri relatif kecil sekali. Penduduknya (Thailand) hanya seperempat dari kita,” pungkasnya. (hap/jpc/saz)

Proyek Tiongkok Harus Libatkan Banyak Pekerja Lokal

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (18/4). Bambang menyatakan, proyek-proyek yang melibatkan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, harus banyak melibatkan pekerja lokal.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (18/4). Bambang menyatakan, proyek-proyek yang melibatkan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, harus banyak melibatkan pekerja lokal.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, proyek-proyek yang melibatkan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, harus banyak melibatkan pekerja lokal.

“Kami sangat senang investasi RRT banyak di Indonesia. Tapi, jangan sampai investasi RRT di Indonesia justru merugikan tenaga kerja dalam negeri, para pekerja lokal seolah tersingkir oleh pekerja asing,” kata Bambang, saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (18/4).

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu, menekankan, serbuan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia jangan sampai menggerus lapangan kerja dalam negeri. “Proyek-proyek RRT di Indonesia harus bisa banyak menyerap tenaga kerja Indonesia,” harapnya.

Menurut, saat ini banyak pekerja asal RRT bekerja di berbagai bidang, mulai dari buruh, pekerja infrastruktur, hingga pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik lainya. Padahal, Bambang mengatakan, di sektor itu masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.

Ia pun berharap, pekerja dari RRT yang didatangkan ke Indonesia memiliki klasifikasi khusus, yang kemampuannya tidak dimiliki pekerja Indonesia. “Boleh saja, mendatangkan pekerja dari RRT, tapi dengan klasifikasi khusus, yang kemampuannya tidak dimiliki pekerja Indonesia,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, berharap hubungan kerja sama antara Indonesia dan RRT terus meningkat di berbagai sektor. Kualitas hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara kedua negara harus terus dikembangkan.

Indonesia dan RRT merupakan 2 negara besar di dunia. Hubungan yang ada tidak sebatas membahas hubungan bilateral, tapi juga isu kawasan dan dunia. “Saya senang hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT terus membaik dari tahun ke tahun,” katanya.

Bamsoet menuturkan, di bidang ekonomi, hubungan Indonesia-RRT terus mengalami peningkatan. Nilai perdagangan antara Indonesia dan RRT pada 2017 mencapai 63,358 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat 17 persen dibanding 2016, yakni 47,59 miliar dolar AS.

Dewan Ingatkan Polisi Potensi Konflik Antar OKP

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kian dekatnya penyelenggaraan Pilgub Sumut 27 Juni menyebabkan potensi konflik antarpendukung setiap pasangan calon Gubsu semakin menguat. Di antaranya potensi konflik horizontal antara Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Pancasila (PP).

Anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu menjelaskan kekhawatiran tersebut saat Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

Menurutnya, KPU bersama institusi kepolisian harus sedari dini mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik antara kedua OKP itu.

Dijelaskan Fajar yang berasal dari Partai Gerindra, IPK dan PP menyatakan dukungan yang berbeda pada Pilgub Sumut. Jika PP yang dipimpin Kodrat Shah mengusung pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), IPK menjagokan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus atau DJOSS.

“Kalau saya berjalan ke arah Petisah, karena berasal dari Gerindra, maka akan kelihatan bagaimana OKP di sana melihat saya. Sebaliknya jika melintas dari kawasan Jalan Zainul Arifin atau Kampung Keling,” tegas Fajar.

Katanya, jika sebagai anggota dewan cara memandang terhadap dirinya sudah kurang baik. Bagaimana lagi jika ke warga biasa. Hal ini dinilainya sebagai gejala awal akan terjadinya konflik horizontal di Pilgubsu.

“Terutama kepada pihak Polrestabes Medan saya minta untuk sesegera mungkin meredam kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar OKP di Pilgubsu,” kata Fajar.

Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto menanggapi sinyalemen DPRD Sumut menyatakan sudah melakukan berbagai langkah guna menjaga situasi kondusif di Pilgubsu. Termasuk melaksanakan patroli cyber. (bbs/azw)

Laporan Dana Kampanye Pilgubsu Paling Lama 20 April

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PASLON_Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi- Musa Rajeckshah (kanan) dan Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus (kiri) bergandengan tangan usai pencabutan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (13/2) Pasangan Djarot dan Sihar mendapat nomor urut 2 dan Pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeckshah mendapat nomor urut 1 dalam Pilgub Sumut 2018.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PASLON_Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi- Musa Rajeckshah (kanan) dan Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus (kiri) bergandengan tangan usai pencabutan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 di Hotel Grand Mercure Medan, Februari lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kedua pasangan calon di Pilgubsu 2018 tentang pelaporan dana kampanye. Penyelenggara pemilu ini tegas menyatakan, bagi paslon yang tidak taat aturan akan dicoret sebagai peserta pilkada.

Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain mengatakan, sesuai tahapan pelaporan dana kampanye, pada 20 April ini kedua paslon kembali wajib melaporkan dana tersebut tepat pada waktunya.

“Yang tahap pertamakan sudah pada 14 Februari lalu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Nah yang pada 20 April nanti namanya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK),” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (18/4).

Kata Iskandar, sesuai tanggal dalam tahapan tersebut kedua paslon wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU pada jam kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB. “Jika lewat tanggal tentu akan menjadi catatan kami. Setelah diklarifikasi dan ternyata alasan keterlambatan tidak jelas, bisa kena sanksi. Lalu diakumulasi di tahap tiga penerimaan dan penggunaan dana kampanye, bisa dibatalkan pencalonannya,” tegasnya.

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan imbauan tersebut sejak awal kepada masing-masing paslon. Bahkan KPU sudah mengingatkan melalui surat ke paslon tentang hal tersebut. “Sudah kita ingatkan lagi bahwa 20 April harus melaporkan LPSDK itu. Masing-masing paslon sudah mengetahui hal tersebut,” pungkasnya.

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 mengaku masih melakukan verifikasi dalam pembukuan dana kampanye mereka. Kedua paslon berkomitmen untuk melaporkan dana kampanye tepat waktu kepada KPU. “Ya, kita sangat memahami aturan tersebut. Sebab ada konsekuensi kepada paslon bila tidak rutin dilaporkan, baik ke KPU dan Bawaslu,” ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), Irham Buana Nasution.

Ketua Bidang Kampanye Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), Djumiran Abdi juga mengamini hal tersebut. Sampai kini pihaknya masih melakukan pendataan penggunaan dana kampanye.

“Masih disusun dan dihimpun. Masa kampanye kan masih berlangsung, nanti pasti kita laporkan. Ya, tanggal 20 April ini waktunya,” katanya.

Menurut dia, LADK telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu pada Februari lalu. Pihaknya mengaku akan tetap menaati aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih dalam tahapan laporan dana kampanye ini. “Sesuai aturan, nanti setelah selesai tahapan pilkada akan kembali dilaporkan dan diaudit,” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya dua paslon Pilgubsu telah menyerahkan LADK ke KPU Sumut. Paslon nomor urut satu, Eramas, menyerahkan LADK senilai Rp8 miliar. Sedangkan paslon nomor urut dua, Djoss  menyampaikan LADK senilai Rp100 juta.

KPU sendiri sudah menetapkan batas dana kampanye Rp84,740 miliar kepada paslon Pilgubsu 2018. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Sumut Nomor 61/PL.03.5.-/kpt/12/prov/ II/2018 pada 27 Februari 2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 perubahan Nomor 50/PL.03.5-kpt/12/prov/II/2018. (prn/azw)

 

 

Demokrat: Sabar Ya…

Hinca Panjaitan
Hinca Panjaitan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum juga menentukan siapa pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang akan didukung pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2018.

“Kami akan umumkam pada waktu yang tepat, sabar ya,” kata Hinca Panjaitan, Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Demokrat melalui pesan singkat.

Ketika ditanya kemungkinan untuk netral di Pilgub Sumut 2018, seperti sikap Partai Demokrat di Pilkada DKI putaran ke 2, Hinca tidak menjawab secara rinci.

Dia hanya bilang publik untuk bersabar menanti ke mana arah dukungan Partai Demokrat. “Jangan bosan ditanya mulai malam ini, mana tahu sudah keluar keputusannya,” sebut anggota Komisi III DPR RI itu.

Partai Demokrat bersama PKPI dan PKB awalnya mengusung JR Saragih – Ance Selian di Pilgub Sumut 2018. Namun, pencalonan mereka terkendala ijazah SMA milik JR Saragih, sehungga tidak diloloskan KPU.

Setelah gagal menjadi calon Gubsu, JR Saragih yang juga Bupati Simalungun menyatakan dukungan kepada Paslon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayar-Sihar Sitorus.

Seperti diketahui saat ini hanya ada dua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi – Musa Rajeckshah (Eramas). Pasangan yang diusung koalisi gemuk itu mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Djarot – Sihar Sitorus (DJOSS) hanya diusung PDIP dan PPP. (bbs/azw)

Gas Bumi PGN Dukung Pabrik Permen Ini Go Internasional

SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. kembali membuktikan komitmennya untuk menyalurkan energi baik ke beragam sektor industri. Penyaluran ini sekaligus merupakan bentuk dukungan PGN kepada industri tanah air untuk terus mempertahankan posisi di pasar dunia.

Kali ini, PGN melayani kebutuhan bahan bakar gas untuk PT Serba Gurih Indonesia (SGI), Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik permen jahe yang berlokasi di Jalan Achmad Yani No 216 Pasuruan ini berorientasi ke pasar ekspor Amerika, Eropa, dan Australia.

“Penyaluran gas bumi PGN ini sebagai dukungan untuk industri tanah air untuk semakin kompetitif di pasar dunia, salah satnya pabrik Serba Gurih Indonesia yang memproduksi permen jahe yang diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika, Eropa, dan Australia,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Rachmat mengatakan, PGN makin semangat mendukung industri di tanah air seperti PT SGI ini karena kesungguhan pabrik permen jahe ini untuk menjadi pelanggan gas bumi PGN. Sebab, pada mulanya penetapan SGI menjadi pelanggan PGN sempat terkendala.

“Dalam proses menjadi pelanggan, SGI pada awalnya tidak lolos untuk disetujui menjadi pelanggan karena hitungan investasi jaringan tidak sesuai dengan minimal volume pemakaian,” kata Rachmat.

Namun, SGI tetap ingin menjadi pelanggan PGN. Bahkan, pabrik permen jahe ini bersedia merogoh kocek hingga RP 575 juta untuk membangun sendiri jaringan agar terhubung dengan jaringan distribusi gas bumi PGN. “PT SGI akhirnya sepakat untuk mengeluarkan investasi jaringan dengan skema swadana untuk bisa berlangganan gas, ujar Rachmat.

Walhasil, PGN mulai menyalurkan gas bumi secara perdana (initial gas in) ke pabrik ginger candy ini mulai awal April 2018 lalu. Untuk tahap awal, PT SGI mengkonsumsi gas bumi sebesar 20.000 meter kubik per bulan.

“Dengan animo industri dan model kerjasama yang disepakati oleh industri seperti ini, kami selaku perusahaan distributor gas bumi semakin merasa tertantang untuk bisa menyalurkan gas bumi dengan lebih handal dan terjamin bagi pelanggan,” tutup Rachmat.

Saat ini, PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 7.453 km atau setara 80 persen pipa gas bumi hilir seluruh Indonesia. Meski terus membangun proyek infrastruktur jaringan gas bumi, PGN tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari infrastruktur tersebut, PGN mengalirkan gas ke 1.730 pelanggan industri dan pembangkit listrik, 1.964 pelanggan komersial atau hotel, restoran, dan rumah makan, usaha kecil. PGN juga mengalirkan gas ke 199.403 pelanggan rumah tangga. Pelanggan PGN ini tersebar di 19 kota di 12 provinsi. (Rel/ram)

Kompol Fahrizal Tempati Kamar Kelas 1

Kompol Fahrizal
Kompol Fahrizal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kompol Fahrizal dipastikan akan menjalani perawatan kejiwaan selama dua minggu di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem milik Pemprov Sumut di Jalan Tali Air, Medan Tuntungan. Wakapolres Lombok Tengah tersebut, nantinya akan menjalani serangkaian observasi yang akan ditangani dokter khusus.

Direktur RSJ Prof Dr M Ildrem, Chandra Syafei SpoG yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kalau mereka telah menerima pasien atas nama Fahrizal, yang dibantarkan dari Polda Sumut. “Ohh iya ada. Pasien yang dari RS Brimob Polda itu ya?” jawabnya saat dihubungi, Rabu (18/4).

Menurutnya, dia tak mengetahui pasti alasan Polisi melakukan pembantaran ke RSJ. Hanya saja, kata Chandra, untuk mengetahui kondisi kejiwaannya, Kompol Fahrizal akan ditangani tim persatuan dokter jiwa. “Kita nggak tahu, karena menurut informasi (Kompol Fahrizal) ini mau ditangani tim persatuan dokter jiwa. Sebenarnya kalau di Polda itukan ada dokter jiwanya juga, mungkin karena penting. Kita juga belum tahu ini. Namanya setiap pasien yang dating, pasien apapun dia, kita terima di sini. Mana indikasi rawat inap, mana pasien rawat jalan,” terangnya.

Saat ini lanjutnya, pihaknya belum mengetahui pasti kondisi kejiwaan yang dialami mantan Kasat Reskrim Polresta Medan ini. Sebab, Kompol Fahrizal baru masuk ke RSJ, pada Senin (16/4) lalu. “Belumlah, baru masuk itu. Baru ditangani tim, belum ada laporan sama kita. Nanti kalau sudah lengkap diagnosanya apa, baru kita tahu kondisi kejiwaannya bagaimana,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, penanganan Kompol Fahrizal akan ditangani secara tim. Mengingat kasus yang di alaminya, butuh penanganan yang lebih khusus. “Semua yang menangani pasien kan kita yang tangani, cuma memang ada juga satu-satu yang perlu penanganan tim. Mungkin karena terlalu banyak terekspos ke publik jadi perlu penanganan tim ya terserah,” katanya.

Saat ini kata dia, Kompol Fahrizal dirawat terpisah dengan pasien kejiwaannya lainnya. “Dia (Kompol Fahrizal) dirawat sendiri di kamar kelas satu,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut hingga kini belum bisa menggali motif Kompol Fahrizal menembak adik iparnya. Dengan demikian, Polda Sumut untuk sementara membantarkannya ke rumah sakit jiwa. “Sampai saat ini belum bisa digali karena kondisi kejiwaan Fahrizal yang masih labil,” ujar Dir Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian, Selasa (17/4) kemarin.

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan observasi kejiwaan yang lebih intens dari para ahli, mantan Kasat Reskrim Polresta Medan itu, sudah dibantarkan ke RS Jiwa Medan sejak kemarin untuk mendapatkan perawatan kejiwaan yang lebih intensif. “Yah untuk mempermudah penanganan, Fahrizal sudah kita bantarkan sejak kemarin ke RSJ,” katanya seraya menambahkan kasus pidana Kompol Fahrizal tetap dilanjutkan. (mag-1)

Video Syur Lucinta-Kevin Bikin Geger

Kevin Hillers & Lucinta Luna.
Kevin Hillers & Lucinta Luna.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pedangdut Lucinta Luna tak henti-hentinya jadi pembicaraan. Usai ditinggalkan ibunda tercinta untuk selama-lamanya, beredar video syur Lucinta Luna dengan aktor dan model ganteng Kevin Hillers. Video syur itu sudah tersebar di sejumlah akun gosip Instagram dan media sosial lainnya.

Dalam video singkat tanpa suara itu, terlihat Lucinta Luna dan Kevin Hillers berada di ranjang. Keduanya tampak seperti melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Mereka juga saling berciuman bibir dengan penuh nafsu.

Foto: Instagram
Screenshot video syur Lucinta Luna dan aktor Kevin Hillers.

Kevin Hillers sendiri membenarkan bahwa pria pada video tersebut adalah dirinya. Namun, pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala Returns itu mengaku dijebak.

Seperti yang diungkapkannya pada video klarifikasi di akun Instagram pribadinya. “Saya korban, saya tidak tahu apa-apa dan saya dijebak,” kata Kevin.

“Saya tidak mau bilang siapa pembuatnya. Tapi bisa menjadi bukti dari awal sampai akhir ketika orang menaruh kamera tersembunyi itu akan keliatan spy cam. Entah di ending video dia pasti akan ambil video tersebut,” sambungnya. (mg7/jpnn)

10 Anggota Dewan Kembalikan Uang

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS BERJALAN_Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Samsul Hila berjalan keluar usai diperiksa KPK di Makobrimob Polda Sumut, Medan, Selasa (17/4). KPK kembali memeriksa sebanyak 22 orang mantan dan anggota DPRD sebagai saksi untuk 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BERJALAN_Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Syamsul Hila berjalan keluar usai diperiksa KPK di Makobrimob Polda Sumut, Medan, Selasa (17/4). KPK kembali memeriksa sebanyak 22 orang mantan dan anggota DPRD sebagai saksi untuk 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

SUMUTPOS.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua hari melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dalam dua hari pemeriksaan itu, Senin (16/4) dan Selasa (17/4), ada 10 anggota dewan yang telah mengembalikan uang dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Terungkapnya 10 anggota DPRD Sumut mengembalikan uang kepada penyidik, disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Selasa (17/4). Menurutnya, pengembalian uang tersebut, paling tidak dapat meringankan hukuman. “Informasi yang kami dapat dalam dua hari pemeriksaan, terdapat 10 anggota DPRD yang mengembalikan uang ke penyidik. KPK menghargai ini karena sikap kooperatif pada penegak hokum, tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan,” kata Febri.

Menurutnya, KPK sangat menghargai hal tersebut karena sikap kooperatif pada penegak hukum. “Tim masih berada di Sumut sampai akhir pekan ini untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka. Kami ingatkan agar para saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan secara terbuka,” kata Febri.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik masih melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi. “Total hari ini penyidik memeriksa 22 orang saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut sebagai saksi 38 tersangka di Mako Bromob Sumut,” tuturnya.

Menurut Febri, penyidik masih terus mendalami, terkait penerimaan-penerimaan yang diterima oleh para anggota DPRD Sumut tersebut dari Gatot Pujo Nugrioho.

Sementara Selasa (17/4) kemarin, penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. Kembali, pengakuan sejumlah legislator periode 2009-2014, mereka ditanya persoala lama, yakni suap interpelasi hingga pengesahan APBD.

1...6,4296,4306,431...15,922Page 6,430 of 15,922